Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal VOK@SINDO LAW REVIEW Jurnal Wawasan Yuridika Journal Koperasi Dan Manajemen
Azna Abrory Wardana
Brawijaya University
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF SENI UKIRAN KAYU KHAS SUMENEP DALAM RANGKA MENCEGAH PEMANFAATAN TANPA HAK Azna Abrory Wardana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azna Abrory Wardana, Sentot Prihandajani Sigito, S.H. M.Hum., Yenni Eta Widyanti, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Roryk.wardhana@gmail.com   Abstrak Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengamanatkan kepada Negara untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Namun dalam pelaksanaannya, Negara masih belum melaksanakan inventarisasi dan pelestarian ekspresi budaya tersebut. Salah satu contohnya adalah motif seni ukiran kayu khas Sumenep yang mengandung makna simbolik maupun realistik dalam setiap motif dan pewarnaannya. Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sebagai representasi dari Negara seharusnya melakukan inventarisasi dan pelestarian motif seni ukiran kayu khas Sumenep mengingat seni ukiran kayu khas Sumenep telah menembus pasar internasional.Pada penelitian ini penulis menyimpulkan tedapat dua faktor atas tidak terlaksananya inventarisasi dan pelestarian tersebut, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum terbagi atas subtansi, struktur dan kultur, sedangkan faktor non hukum terbagi atas kelembagaan dan permintaan konsumen. Adapun saran dari penulis untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara meningkatkan peran pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menginventarisasi seluruh motif ukiran kayu khas Sumenep dalam bentuk arsip daerah maupun peraturan daerah tentang kepemilikan motif seni ukiran kayu khas Sumenep agar tidak terjadi pemanfaatan tanpa hak, serta melaksanakan pembinaan secara intensif kepada seluruh perajin dalam bentuk pelatihan, bantuan alat ukir, maupun pameran. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Inventarisasi dan Pendokumentasian, Folklor, Seni Ukiran Kayu, Sumenep
ASPEK HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Azna Abrory Wardana
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.915

Abstract

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan penyelenggaraan penataan ruang, baik dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia telah diatur di dalam UU 26/2007 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, namun dalam pengaturannya, UU tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, salah satu diantaranya adalah kekaburan hukum dalam pemaknaan terhadap istilah “masyarakat”, sehingga perlu ada penyelesaian atas permasalahan tersebut agar kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat terwujud. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya definisi yang jelas di dalam pengaturan UU Penataan Ruang, yaitu dengan cara menambahkan makna dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional.
Hukum sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi keberlanjutan Koperasi dan UMKM ditengah ancaman wabah penyakit Iwan Permadi Iwan Permadi; Azna Abrory Wardana
JOURNAL KOPERASI DAN MANAJEMEN Vol 1 No 01 (2020): JOURNAL KOPERASI DAN MANAJEMEN
Publisher : STIEKOP MALANG PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.958 KB)

Abstract

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional sekaligus pilar sistem perekonomian Indonesia maka keberadaannya dijamin oleh Undang-undang. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM adalah situasi dan kondisi yang sangat mempengaruhi iklim usaha. Kondisi perekonomian yang terganggu oleh wabah penyakit menular yang berakibat pada menurunnya tingkat produksi, penjualan, hingga daya beli dari konsumen. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini. Peran Pemerintah daerah bagi keberlangsungan Koperasi dan UMKM dalam menghadapi ancaman penyebaran wabah penyakit sangat penting dan dibutuhkan. Melalui kewenangan Pemerintah Daerah, dapat membuat kebijakan dan regulasi berupa peraturan perundangundangan tingkat daerah yang berbasis perlindungan hukum terhadap Koperasi dan UMKM.
RETRACTED: Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech Azna Abrory Wardana; Bambang Nuruddin Imanullah
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1288.785 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v6i1.491

Abstract

Artikel dengan judul "Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech" yang terbit di Jurnal Wawasan Yuridika Vol.6 No.1 (2022) pada tautan https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/491, atas penelusuran Editor memiliki kesamaan substansi utama dengan naskah yang telah diterbitkan sebelumnya di jurnal lain, yaitu International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol 9, No 1 (2022) pada tautan https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3388. Dewan Redaksi memutuskan untuk menarik atau melakukan retraction terhadap artikel ini dari penerbitan Jurnal Wawasan Yuridika.
IMPLEMENTASI ESTATE REGULATION DALAM PENERTIBAN PKL DI KAWASAN INDUSTRI PT JIEP Azna Abrory Wardana; Mochammad Rifa Amrullah
VOK@SINDO : Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri. Kawasan industri wajib memiliki tata tertib, PT JIEP selaku pengelola sekaligus pengembang kawasan industri mengeluarkan estate regulation sebagai salah satu tata tertib di kawasan industri yang dikelolanya. Pada Bab VI poin 2.3 estate regulation, terdapat ketentuan bahwa PKL yang melakukan kegiatan-kegiatannya di area yang tidak diperkenankan oleh PT JIEP dan harus berada di lokasi yang sudah ditentukan oleh PT JIEP. Akan tetapi masih banyak PKL yang berjualan. Penelitian ini membahas tentang penertiban terkait kegiatan PKL yang berjualan di area kawasan industri secara bebas. Dan pembahasan ditekankan terhadap bagaimana pelaksanaan serta hambatan maupun upaya PT JIEP dalam penertiban PKL di Kawasan Industri Pulogadung. Apakah sudah sudah berjalan dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Data penelitian ini didapat melalui hasil wawancara melalui salah satu karyawan Unit Corporate Security PT JIEP, observasi keadaan PKL di Kawasan Industri Pulogadung secara langsung, dan dokumentasi berupa foto keadaan PKL di Kawasan Industri Pulogadung. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan penertiban belum mandapatkan hasil yang maksimal karna masih banyak PKL yang berjualan di area Kawasan Industri Pulogadung, belum adanya upaya untuk PKL agar tidak dapat memasuki area kawasan industri, sehingga para PKL berkeliaran secara bebas dan tidak terkendali. Saran dari peneliti adalah menciptakan sistem baru, dimana PKL yang ekonominya rendah tetap ingin berjualan di kawasan industri tersebut diberikan diberikan kompensasi biaya sewa yang minim juga subsidi berupa (biaya pemakaian listrik, air, dan telepon) agar mereka tidak perlu khawatir dengan biaya sewa-menyewa dan dapat berjualan di tempat yang legal, yakni di food center yang telah disediakan oleh PT JIEP selaku pengelola sekaligus pengembang Kawasan Industri Pulogadung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris.Kata Kunci: Penertiban PKL, Estate Regulation, PT JIEP
Co-Authors Bambang Nuruddin Imanullah Iwan Permadi Mochammad Rifa Amrullah