cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
DIMENSI
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 8, No 2 (2015): Oktober" : 7 Documents clear
OTONOMI DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN STUDI KEEFEKTIFAN OTONOMI DAN PERAN MASYARAKAT Prastiwi, Merlia Indah
DIMENSI Vol 8, No 2 (2015): Oktober
Publisher : DIMENSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini telah disadari bahwa berkembangnya ragam pelayanan publik dan kian tingginya tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, fleksibel, berbiaya rendah serta memuaskan, akan menjadikan negara pada posisi “kewalahan” manakala masih tetap memaksakan pemberian layanan selalu terpusat pada institusi induk saja. Bahkan jika tetap menempatkan diri sebagai agen tunggal dalam memberikan pelayanan, pastilah akan berada pada posisi “payah”. Karena itu, layanan publik yang dapat didelegasikan kepada kecamatan sebagai penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik di wilayah merupakan sebuah solusi demi tercapainya pelayanan publik yang cepat, tepat dan murah. Dari sinilah kemudian muncul adanya pertanyaan mengenai keefektifan otonomi dan peran masyarakat
PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM BINGKAI BIKAMERALISME Suhendra, Adi; Ferza, Ray
DIMENSI Vol 8, No 2 (2015): Oktober
Publisher : DIMENSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi terdahulu terkait Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sudah sering dilakukan seperti misalnya, Purnomowati (2005), Ali Safa’at (2010), dan Efriza dan Syafuan Rozi (2010)  masing-masing telah melakukan kajian mencakup Implementasi Bikameralisme, Studi Komparatif mengenai Bikameralisme, dan Perkembangan parlemen Indonesia dari Volksraad sampai DPD RI. Namun Penelitian mengenai Proses DPD RI melakukan penguatan kewenangan dalam kerangka perubahan konstitusi masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penguatan kewenangan DPD RI dalam bikameralisme Indonesia melalui perubahan konstitusi yang terdiri dari beberapa upaya antara lain, beberapa kekuatan utama, amandemen formal, interpretasi yudisial, dan tradisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ialah DPD RI melakukan proses penguatan kewenangan melalui perubahan kontitusi yang terdiri dari beberapa kekuatan utama, amandemen  formal,  interpretasi  yudisial,  dan  tradisi  dan  kebiasaan,  hanya  saja  masing-masing  memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya dan berbeda pencapaian aspek fungsionalnya dalam rangka mengimbangi kewenangan DPR RI dalam kerangka bikameralisme Indonesia.
ANALISIS DESKRIPTIF AKTIVITAS DAN POTENSI KOMUNITAS DESA ‘ENCLAVE’ RANU PANE PADA ZONA PEMANFAATAN TRADISIONAL, KECAMATAN SENDURO, KAB. LUMAJANG, WILAYAH TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU (TNBTS) Budiyanti, Syamsu
DIMENSI Vol 8, No 2 (2015): Oktober
Publisher : DIMENSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfatan potensi hasil hutan non-kayu oleh masyarakat di zona tradisional TNBTS selama ini masih berupa pemanfatan kayu bakar dan pakan ternak (seperti rumput dan hijauan lainnya), pemanfaatan buah hutan (seperti kemlandingan gunung), pemanfaatan jamur hutan (jamur grigit, jamur pasang, jamur siung, jamur kuping dan jamur landak),  pemanfaatan tumbuhan obat (ampet, tepung otot, purwaceng, pronojiwo, dsb), pemanfaatan bamboo, dan lainnya sebagainya. Dan dalam hal regulasi, kegiatan pemanfaatan atau pengambilan kayu yang dilakukan oleh masyarakat, belum terdapat pengaturan sedemikian rupa sehingga akan dikhawatirkan menjadi tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat mengancam kelestarian potensi kehati dan ekosistem TNBTS. Untuk itu, ke depan sangat perlu dikembangkan mekanisme/pola  pengaturan dan pemanfatan hutan secara terkendali dengan memperhatikan azas kelestarian potensi demi keberlanjutan pemanfatan oleh masyarakat.    Dalam konteks inilah, gambaran kasus Desa ‘Enclave’ Ranu Pane yang berada dalam area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), sangat diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pendayagunaan optimal pada zona pemanfaatan tradisional, khususnya agar semakin memberikan ‘nilai tambah’ yang besar baik kepada masyarakat Desa Ranu Pane dan sekitarnya, serta terutama untuk memperbesar ‘daya dukung’ alam bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan, dengan menegaskan kembali tentang konsep bahwa keadilan bukan hanya hak milik manusia, namun juga semua makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya, baik tumbuhan, binatang dan seluruh alam.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (KAJIAN DENGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM) Biroli, Alfan
DIMENSI Vol 8, No 2 (2015): Oktober
Publisher : DIMENSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, setiap aparat negara dalam bertindak harus berdasar hukum serta setiap warga harus taat terhadap hukum yang berlaku. Negara Indonesia saat ini sedang dilanda krisis hukum, artinya hukum yang berlaku belum menunjukkan keefektifan. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, terdapat strategi penanganan hukum yang berbeda. Penegakan hukum dirasa kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat. Problematika penegakan hukum tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat. Hukum yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam kacamata sosiologi hukum yang dilihat dari problematika penegakan hukum di Indonesia bukan dari substansi atau materi hukum tetapi lebih mengarah daripada apa yang ditimbulkan dari dampak diberlakukannya sebuah hukum. Hubungan sosial dalam kelompok atau masyarakat sangat berpengaruh dengan penerapan hukum yang dijalankan. Sosiologi hukum menitikberatkan kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan hasil putusan hukum sehingga akan menimbulkan dampak secara sosial. Dampak yang terjadi dari proses hukum adalah dari individu yang bersangkutan dalam hukum, keluarga, kelompok/organisasi, masyarakat, dan media massa juga berperan andil dalam kabar berita terhadap hukum yang ada.
PILKADA, DINASTI POLITIK DI ERA DESENTRALISASI (STUDI TENTANG HABITUS AND FIELD, AKTOR POLITIK DALAM KONTESTASI PILKADA KAB. BANGKALAN YANG MELAHIRKAN DINASTI POLITIK) Rachman, Yudhi
DIMENSI Vol 8, No 2 (2015): Oktober
Publisher : DIMENSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Thesis attempts to capture the power developed in an area aftermath of reformation era in 1998 marked by implementing autonomous region or decentralized. Power in The New Order Regime, that was The Centralistic changed with the emergence of the local political elite that affirming their power by various sources of capital. By having a more open space for local figures to snatch the seat of power at the local level in the county, political competition then became closer in social community base level. Those who have a culture of social capital, networks and other social networking might be easier to perform. No exception figure of “Kiai” head of Islamiccommunity originating from habitus religious activities and education in boarding school and other community social activities.In Bangkalan regency Habitus-based Political Elite Kiai boils down to descendants of the BaniKholildiasporic in various organizations either initiating Community-Social Organizations, political parties and legislative Institutions and Executive.The method used in this research is descriptive-qualitative structure of Agency Bourdieus approach with data mining using in-depth interviews and technical documentation. The end result of this thesis was to see that the political and Dynastic Politics Breeds successfully built by RKH Fuad Amin during his leadership in two periods, ten years later continued by the winning of his son MakmunIbnuFuad with a majority of votes 93,47 percent. After his main rival who is also a descendant of BaniKholil, namely KH Imam BuchoriKholil failed to follow the contestation elections directly.In contestation elections in Bangkalan Regency, the ability of the group or Political Actor in using sources of capital and symbolic power in a society is still very effective in managing their Paternalistic room practices.In the analysis of Structure-Agency Bourdieus perspective, social space and social groups who control it are the products of a historical struggle continuously updated for contested or won as well as establish dominance in power.
PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DZ, Faiz
DIMENSI Vol 8, No 2 (2015): Oktober
Publisher : DIMENSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengukur hasil pembangunan, disamping  melihat secara fisik dengan  kemajuan ekonomi dan teknologi, tidak kalah pentingnya dengan bagaimana melihat tingkat kemajuan melaui kualitas pembangunan itu sendiri. Salah satunya dengan akses masyarakat dalam semua bidang, termasuk pada bidang Politik.  Perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kehidupan politik masih mengalami berbagai masalah, mulai dari akses sampai pada tingkat partisipasi dalam politik yang salah satunya terlihat di parlemen. Secara nasional saja fluktuasi jumlah perempuan di DPR  terjadi, secara prosentase pemilu 1999 jumlah perempuan baru 9%, meningkat 11,09% pada 2004, meningkat kembali di pemilu 2009 menjadi 17,86%, akan tetapi hasil pemilu 2014 terjadi penurunan menjadi 17,32 %.Berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik sudah dilakukan mulai dari penguatan organisasi perempuan sampai pada upaya mereformasi hukum dengan model Affirmasi Action.  Upaya ini bersifat sementara dengan membuat kebijakan yang berusaha untuk memperbaiki tindakan diskriminasi di masa lalu melalui tindakan aktif untuk menjamin terciptanya kesempatan yang setara, misalnya di dalam pekerjaan maupun pendidikan di kalangan tertentu seperti perempuan, kaum kulit hitam dan lainnya. Tentu hasilnya ada , akan tetapi belum terasa maksimal, dengan melihat fluktuasi prosentase dalam politik seperti di atas. Upaya yang lebih mengakar dalam menangani permasalahan ini merupakan kunci utamanya. Persoalan yang  mendasar yang berasal dari kultural yakni budaya politik patriarkhi, dan pandangan masyarakat terhadap isu gender dalam politik merupakan budaya yang hidup da berkembang dalam masyarakat Indonesia.Sehingga dengan  kultural dengan pendekatan fenomenologi dan eksistensional maka permasalahan perempuan dan politik secara pasti akan terpecahkan.
MEMBANGUN MADURA : STRATEGI MENUJU “MADURA MADANI” Lubis, Hisnuddin
DIMENSI Vol 8, No 2 (2015): Oktober
Publisher : DIMENSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Madura begitu dekat dengan Jawa, namun ralitanya perkembangannya sangat jauh dibandingkan dengan jawa. Empat kabupaten di Madura menempat posisi terakhir dalam kesejahteraan. Untuk itu pemerintah berupaya membangunan Madura yang dikenal dengan Paket jembatan Suramadu dan industrialisasi. Pembangunan Madura merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura. Dalam perspektif penulis, kesejahteraan ekonomi dan sosial Madura semakna dengan istilah  “Madura Madani” yaitu terciptanya kondisi Masyarakat Madani di Madura.  mensejahterakan masyarakat madura secara ekonomi, swasembada dalam kemandirian, serta terjaganya kelestarian budaya dan sumberdaya alam (SDA) sesuai dengan konsep awal pembangunan madura dalam trilogi alawi yaitu pembangunan yang Manusiawi, madurawi dan islamiUntuk mencapai target dan sasaran yang telah dirumuskan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura, proses ini membutuhkan beberapa strategi. Pertama Peningkatan kapasitas masyarakat lokal, artinya meningkatkan kwalitas human resources melalui instritusi lokal dalam hal ini adalah pesantren. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinergi antara pendidikan pesantren dengan pendidikan perguruan tinggi. Selain itu untuk memperkuat posisi pesantren sendiri diperlukan inovasi kurikulum, Peningkatan Mutu Pengajar, pembinaan dan pengembangan jaringan.Kedua, pemberdayaan masyarakat lokal dan sinergi antar daerah. keberdayaan masyarakat lokal merupakan syarat utama pembangunan partisipatif maupun sustainable development. Pemberdayaan masyarakat lokal mencakup juga kesadaran masyarakat akan potensi diri, strategi pemanfaatannya untuk pembangunan.  broker strategi dan closure strategy dapat dikombinasikan sebagai sinergi antar daerah di Madura guna mencapai madura masa depan secara utuh dan merata.Ketiga optimalisasi peran peran pemerintah. Dalam hal ini peran pemerintah adalah intervensi kebijakan yang di konstruksi untuk melindungi masyarakat lokal tanpa mengurangi daya tarik madura bagi investor. Kebijakan pemerintah daerah harus protektif, dan berorientasi kepada sustainabilitas sumberdaya alam, maupun sosial masyarakat Madura. Dengan demikian “Madura Madani” masyarakat sejahtera secara ekonomi, swasembada dalam kemandirian, serta terjaganya kelestarian budaya dan sumberdaya alam (SDA) sesuai dengan konsep awal pembangunan madura dalam trilogi alawi yaitu pembangunan yang Manusiawi, madurawi dan islami dapat tercapai tanpa mengurangi daya tarik Madura bagi masyarakat Luar.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: 2025 Vol 13, No 1: 2025 Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2017): November Vol 10, No 1 (2017): Juni Vol 9, No 2 (2016): November Vol 9, No 1 (2016): Juni Vol 8, No 2 (2015): November Vol 8, No 2 (2015): Oktober Vol 8, No 1 (2015): Juni Vol 7, No 1 (2015): Juni More Issue