cover
Contact Name
suwardi
Contact Email
journal.uniba@gmail.com
Phone
+6281567862654
Journal Mail Official
journal.uniba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Agus Salim No. 10 Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema
ISSN : 02153092     EISSN : 24430013     DOI : -
Jurnal Ilmiah Gema diterbitkan dua kali setahun, pada bulan Februari dan Agustus, oleh Universitas Islam Batik Surakarta. Jurnal Gema bertujuan untuk mepublikasikan hasil penelitian Dosen maupun peneliti. Jurnal Ilmiah Gema menyambut baik makalah dengan tujuan dan ruang lingkup di atas. Redaksi memutuskan makalah yang akan diterbitkan di GEMA setelah direview oleh reviewer yang ditunjuk (double blind review). Penulis akan diberitahu tentang komentar dan saran pengulas. Jurnal Gema (E-ISSN 2443-0013, P-ISSN.0215-3092) adalah Jurnal Akses Terbuka, yang bebas diakses dan dibaca di Internet.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 89 Documents
Search results for , from "1992" : 89 Documents clear
TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH KARENA KETERBELAKANGAN MENTAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 104/Pid.B/2013/PN.LB.BS) Bagas Pradikta Haryanto, Sindura Debri Walanti
GEMA Vol 27, No 50 (2015): GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

This study aims to determine whether the provision of statements of witnesses who are not sworn as clicking natural mental retardation is not contrary to the KUHAP and how the attitude of the judges in considering the testimony of witnesses who are not sworn as mentally retarded to decide cases of sexual violence in the Lubuk Basung First Instance Court. This research includes the study of normative law with prescriptive nature. The approach used by the researchers is a case study. Source of data used in the writing of this law is the secondary data, which use materials that can be ruling literature, legislation, documents, books, and literature related to the problem under study. Technical analysis is a method of data used by the pattern of thinking deductive syllogism. Based on this study we concluded that the witness testimony given by witnesses with mental retardation with no sworn not contradict or are in accordance with the provisions of the KUHAP. Probative value attached to the sworn testimony of the witnesses who are not able to strengthen the confidence of Judges and can be used as a guide for an additional judge and as valid evidence, as long as the information is in accordance with other valid evidence.
PERAN SERTA PROSES IDENTIFIKASI LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENYELIDIKAN KASUS PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN Frendy Nur Pratama dan Ismail Eka Syahrial, Bramanda Wiratama
GEMA Vol 27, No 50 (2015): GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

Seiring Berkembangnya Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Salah satu sarana untuk membantu mengungkap permasalahan hukum dengan cara menyelidiki dengan khusus dan terperinci didalam hal ini peranan Kriminalistik sangat krusial didalam membantu menyelidiki kasus pemalsuan untuk memperkuat alat bukti. Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum si terdakwa akan dibebaskan. Demikan juga halnya seseorang disangka melakukan tindak pidana “pemalsuan”, tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli, untuk mengidentifikasikan tulisan tangan ini, seandainya tanda tangan seseorang dengan orang lain kelihatannya seolah-olah sama tetapi pada kenyataan tidaklah sama tulisan seseorang mengalami perubahan dan variasi tanpa disengaja., terutama seseorang yang bukan ahlisesuai dengan dasar alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk Penyelidikan lebih lanjut dilaksanakan di Laboratorium Forensik, berarti dari lembaga Laboratorium Forensik dapat diketahui terjadi atau tidaknya tindak pidana pemalsuan surat. Bila terjadi maka pelakunya dapat diadili sehingga dapat diketahui statusnya dari tersangka menjadi terpidana.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI DI SEKSI KONSERVASI WILAYAH I SURAKARTA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH) Budiman, Arief
GEMA Vol 26, No 48 (2014): GEMA, Th. XXVI/48/Februari - Juli 2014
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

Illegal wildlife trade is a serious threat to the conservation of wildlife in Indonesia. Wildlife illegally traded based on the facts found in the field are mostly caught from the wild, instead of breeding. Natural Resources Conservation Center as an institution that has an important role in rescue efforts are strategic and Endangered species protection of law number 5 of 1990 on Conservation of Biological Resources and Ecosystems This study to determine how the efforts of the Conservation Section of Region I Surakarta Agency conservation of natural resources in Central Java in the protection of endangered species in the region and the challenges faced every obstacle In overall role of the Natural Resources Conservation Center has been running well but there is still a shortage of human resources and lack of infrastructure to support the performance. Key words: The implementation, Conservation, endangered species protection, Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan Satwa langka berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melindungi satwa langka di kawasannya serta kendala kendala apa saja yang dihadapi. Secara Keseluruhan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam sudah berjalan dengan baik namun masih ada kekurangan berupa terbatasnya Sumber Daya Manusia dan infrastruktur untuk menunjang kinerja.
PERLINDUNGAN HAK-HAK FUNDAMENTAL PEREMPUAN DALAM SITUASI KONFLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS AMBON-MALUKU TAHUN 1999-2002) Febrika Ganang Adista, Rizki Irfano Aditya, Dimas Trisuseno
GEMA Vol 27, No 50 (2015): GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

This study aimed to analyze the compatibility between national law and international law regarding the protection of women’s fundamental rights during conflict situations in Ambon and explain what law can be applied in Ambon conflict and also to describe the forms of women’s protection in conflict situations.This legal research included in normative legal research with prescriptive paradigm. The type of legal material used is the primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting the legal materials is literature reviews. The technique of analysis used in the study is interpretation method.The result of the study shows that there has been no correspondence between the Indonesian national laws and international law, the laws applied are the Indonesian national law and international human rights law which has been adopted by Indonesia’s laws and regulations. The forms of protection for the women’s fundamental rights are the establishment of special regulations for women, the construction of infrastructure and facilities for women and the penalties enforcement for the violators. 
ANALISIS PENGARUH HARGA, PROMOSI, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN JASA RENTAL MOBIL DI SURAKARTA Hestin Mutmainah, Budi Istiyanto C. Hendratmoko
GEMA Vol 27, No 49 (2015): GEMA, THN XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

These days the level of competition in the business world is increasing. This condition requires business players to be creative and innovative in order to find a solution or appropriate strategies to achieve competitive advantage in the hope that the company can survive and win the competition. Car rental services business must also have its own marketing strategies that are considered good for business development. The strategy will include: competitive pricing, selecting an effective media campaign, and provide quality service. This research was carried out on a car rental service users who are in Surakarta. Samples taken a total of 120 respondents are accidental (accidental sampling.) Formulation of the problem: (1) Is there an influence of The Price on the Purchase Decision of Car Rental Service in Surakarta. (2) Is there an influence of the Promotion on the Purchase Decision of Car Rental Service in Surakarta. (3) Is there an influence of the Services on Purchase Decision of Car Rental Service in Surakarta. (4) Among Price , Promotion, and Services which the dominant variable in influencing the purchase decision Car Rental Service in Surakarta.            Analysis using: test instrument data, the classical assumption, and multiple linear regression analysis (t test, F test, and the coefficient of determination). The results showed that: (1) Variable price, promotion, and services partially andsimultaneously significant effect on the purchase decision. (2) Variable services have a dominant influence compared to the variable price and promotion on purchase decision. (3) The coefficient of determination is 61.1 percent. This means that the variation of price, promotion, and services are able to explain the variation of the purchase decision of 61.1 percent, and the remaining 38.9 percent of the variation of the purchase decision is explained by other variables outside the model. It is important for The Car Rental Company to give priority to good service to its customers because of this factor becomes a major consideration for them in their purchase decision. In addition, it is also important for the company to keep doing aggressive promotions and to determine competitive rental rates. 
PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN TRANSAKSI NASABAH E_BANKING PADA NASABAH TABUNGAN BANK NEGARA INDONESIA SLAMET RIYADI SOLO Dewi Wahyuningsih, Eny Kustiyah
GEMA Vol 27, No 49 (2015): GEMA, THN XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh pelayanan yang meliputi tangibles, reliability, responsive, assurance, empathy terhadap kepuasan transaksi nasabah e_banking secara simultan, pengaruh pelayanan yang meliputi keandalan tangibles, reliability, responsive, assurance, empathy terhadap kepuasan transaksi nasabah e_banking secara parsial dan dimensi layanan manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah e_banking?Hipotesis adalah 1) Diduga terdapat pengaruh pelayanan yang meliputi keandalan tangibles, reliability, responsive, assurance, empathy terhadap kepuasan transaksi nasabah e_banking secara parsial. 2) Diduga terdapat pengaruh pelayanan yang meliputi tangibles, reliability, responsive, assurance, empathy terhadap kepuasan transaksi nasabah e_banking secara simultan. 3) Diduga dimensi reliability mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan nasabah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2 dan analisis GAP.Hasil analisis data dapat disimpulkan adalah: 1) Terdapat pengaruh layanan e_banking yang meliputi tangibles, reliability, responsive, assurance, empathy terhadap kepuasan transaksi nasabah secara simultan. 2) Terdapat pengaruh layanan e_banking yang meliputi keandalan tangibles, reliability, responsive, assurance, empathy terhadap kepuasan transaksi nasabah secara parsial. 3) Dilihat dari besarnya koefisien regresi maka variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah variabel reliability, karena nilai koefisien regresi paling besar dibandingkan variabel lainnya.Saran adalah: 1) Memperhatikan faktor tangible dengan cara ruang kerja atau lokasi di sekitar selalu bersih, rapi dan tentram. 2) Memperhatikan faktor reliability dengan  cara karyawan dalam melayani atau bertugas selalu bersikap profesional yaitu cepat dan tepat. 3) Memperhatikan faktor responsive dengan cara memberikan pelayanan dan membantu para nasabah yang membutuhkan dengan cepat dan tanggap. 4) Memperhatikan faktor assurance dengan cara memberikan meningkatkan kesopanan, keramahtamahan, perhatian dan sifat dapat dipercaya. 5) Memperhatikan faktor empathy dengan cara memberikan  selalu menjaga hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan dan  keinginan nasabah  serta dapat memahami minat dan kemauan nasabah e-banking.
ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KORUPSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP NOVUM ATAU BUKTI BARU SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 263 KUHAP (Studi Putusan Nomor : 167PK/PID.SUS/2011) Dedhy Prabowo dan Kristiyadi, Feddry Libestya
GEMA Vol 27, No 50 (2015): GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai argumentasi hukum hakim mahkamah agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali terhadap novum atau bukti baru sesuai dengan Pasal 263 KUHAP.Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakan sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus.Penelitian ini memperoleh hasil pada argumentasi hukum hakim terdapat kekhilafan yang nyata hal ini dapat dilihat dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.Mengenai acuan kekhilafan yang nyata itu berdasarkan keadaan baru yang ditemukan dalam perkara korupsi penghargaan purna bhakti bahwa perbuatan itu sebagai suatu kewajiban konstitusional saja. Sehingga perbuatan pemohon peninjauan kembali bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan yang sebagaimana diamanahkan dan dilindungi dalam undang-undang.
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR) SEJAHTERA SUSUN SEBAGAI SOLUSI KEBUTUHAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG SOLO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA (FLPP) Nandanita Satriavie, Bagas Akhmad Adi Nugroho
GEMA Vol 27, No 50 (2015): GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

Either national or international instruments mandate countries to fulfil housing rights for their citizen. One of things done by Indonesian government is through publishing Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera (FLPP). Based on that regulation, for low income societies are given housing facility either KPR Sejahtera Tapak or KPR Sejahtera Susun. However, the program encouraged right now is KPR Sejahtera Susun, remembering in 2015 KPR Sejahtera Tapak will be deleted. This program is implemented by some banks given trust by government which one of the executing banks is BTN. This research takes place in BTN Solo Branch to analize how much the public interest to take advantage of this program. The result showed just a few low income societies in Solo use this program because of many practical threats. Yet, the threats is found the solutions so in the next, program KPR Sejahtera Susun can be taken advantaged by Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) optimally.
PENGABAIAN SAKSI-SAKSI MAHKOTA OLEH HAKIM SEBAGAI DASAR KASASI PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1603 K/PID.SUS/2009) Yosafat Agung Putra, Arini Mufidatun Deri Setiawan
GEMA Vol 27, No 50 (2015): GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

This study aims to determine the suitability of the cassation by the public prosecutor State Attorney Pangkalpinang on the basis of a waiver of the crown witnesses by the judge against the acquittal cases Narcotics with the provisions of the Criminal Procedure Code and to determine the suitability of the Supreme Court in a legal reason to examine and decide the cassation public prosecutor State Attorney Pangkalpinang against the acquittal cases Narcotics with the provisions of the Criminal Procedure Code. This research is a normative or prescriptive doctrinal and applied by using a type of primary and secondary data. Data collection techniques used is the study of documents or library materials, namely the collection of legal materials related to the problems examined. The acquired data will be studied and analyzed appropriate by purpose and research problems.
TINJAUAN HUKUM PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAS DESA OLEH PT.PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENGEMBANGAN DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA (DPPU) ADI SUMARMO SOLO Dewi Puji Astuti, Chalida Fatma Ferani
GEMA Vol 26, No 48 (2014): GEMA, Th. XXVI/48/Februari - Juli 2014
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.269 KB)

Abstract

Legal position on the problem of land is usually done by means of negotiations between the two sides, more particularly the problem of the liberation of the country Ngesrep cash that will be used for expansion Filling Aircraft Depot (DPPU) Adi Sumarmo Solo, the parties negotiate, ie between the from PT.Pertamina with village leaders Ngemplak where in the process of land acquisition through the stages long enough from the location setting, counseling, negotiation, identification, inventory, valuation of land price appraisal by the board or the board of assessors, compensation decisions, to emission rights. For through the stages it takes quite a long time up to 439 days the details stated in Law No. 2 Year 2012 Viewed from the angle of its own legal research, then in this study the authors use different types of normative legal research, research capacity and prescriptive approaches law. PT.Pertamina and The Village Ngesrep as the party that will do the release land release process is not implemented in accordance with the law. The process of land release cash Ngesrep village is neither party must include Lands Board (BPN) in cash land clearing procedures this village, it was assessed that both the mengesampibgkan an important role in the release of government land. Moreover in the case of setting the magnitude of change in the form of land loss is the successor, the Countryside or Appraiser PT.Pertamina not use that in this case comes from the Board of Lands. It is feared would adversely affect later on because in fixing the compensation shall only based on the price of land around.