cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asy-Syariáh
Contact Email
Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ine.fauzia@uinsgd.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Asy-Syari'ah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20869029     EISSN : 26545675     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Memfokuskan diri pada publikasi berbagai hasil penelitian, telaah literatur, dan karya ilmiah lainnya yang cakupannya meliputi bidang ilmu syariah, hukum dan kemasyarakatan secara monodisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIDIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM: Legal Protection for Educators in Islamic Criminal Law Sumardi, Didi
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2764

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar peraturan lembaga pendidikan dilihat dari aspek hukum pidana Islam. Di dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib tidak termasuk jarîmah karena tidak melanggar hukum Allah SWT. Namun hukuman yang diberikan kepada peserta didik dikenai hukuman ta‘zîr sebagai metode pendidikan yang bertujuan membuat jera pelanggar aturan. Hukuman ta‘zîr tersebut ber­tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta menjadi orang yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Bagi pendidik yang memberikan sanksi kepada peserta didik jika dilihat dari aspek hukum pidana Islam maka perlu men­dapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak muncul lagi orang tua peserta didik yang menuntut pendidik untuk dipenjarakan.Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Pendidik, Perlindungan Hukum, Peserta Didik
HUKUM WAKAF BENDA BERGERAK (UANG) MENURUT FATWA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG WAKAF: The Legal Status of Movable Waqf (Cash) According to Ulama Fatwas and Law No. 41 of 2014 on Waqf Abdullah, Boedi
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2967

Abstract

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, para ulama madzhab berbeda pendapat tentang hukum wakaf benda bergerak. Para Ulama Hanafiyah, tidak membolehkan wakaf benda bergerak dalam segala bentuknya. Sebaliknya, para Ulama Malikiyah membolehkan wakaf benda bergerak dalam segala bentuknya. Para Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berada di antara kedua pendapat itu, mem­bolehkan wakaf benda bergerak kecuali yang berbentuk uang. Kedua, pasal 16 ayat 2-3 Undang-Undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyang­kut wakaf benda berberak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, ken­daraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat dipengaruhi oleh pendapat para ulama Malikiyah.Kata Kunci : wakaf, benda bergerak, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi’iyah, Hanabilah AbstractThis research has found two results. First, Moslem scholars have different opinions about the legal status of endowments on movable assets. The Hanafiyah scholars do not allow endowments of movable assets in all forms. Instead, the scholars of Malikiyah allow the endowments of movable assets in all forms. The Shafi'ites scholars and Hanabilah falls somewhere between the two opinions, they allow the endowments of movable assets except in form of money. Secondly, Article 16, paragraph 2-3 of the Act Number 41 of 2004 on Endowments especially concerning endowments of movable assets which includes money, precious metals, securities, vehicles, intellectual property rights, the right to lease and other movable assets is strongly influenced by the Malikiyah scholars’ opinion.Keywords : endowments, movable assets, Hanafiyah, Malikiah, Syafi’iyah, Hanabilah
PEMIKIRAN QUTUB MUSHTHAFA SANU TENTANG METODOLOGI IJTIHAD: Qutb Mushtafa Sanu’s Thought on Ijtihād Methodology Arifin, Asep
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2981

Abstract

Analisis pemikiran ini merupakan bagian dari tulisan yang disajikan oleh Abu Muhammad Amin dan A.D. Quthub Mushthafa Sanuw, Kualumpur, Malaysia. Tulisan ini berisi empat kajian pokok, yaitu: (1) analisis tentang konsep ijtihad yang ada dan kaitannya dengan realita kekinian, (2) kajian urgensitas model ijtihad yang dibutuhkan syari’at Islam pada setiap zaman dan tempat yang dihadapi, (3) deskripsi beberapa persoalan penting yang patut mendapat perhatian ijtihad dalam menghadapi tuntutan zaman, dan (4) penjelas-an tentang dasar-dasar ijtihad metodologis (ijtihad manhaji) dalam menyelesaikan beberapa masalah sosial terutama dalam memproyeksikan dakwah Islam yang me-ngandung nilai-nilai Rabbani dan nilai-nilai insani pada tataran penyampaiannya (tanzîl).Kata Kunci: Mujtahid, Mukallid, Ijtihad
KAJIAN HUKUM TENTANG PIUTANG TIDAK TERTAGIH ATAS PERJANJIAN PENJUALAN PRODUK SECARA KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN): A Legal Study on Uncollectible Debts in Credit Sales Agreements at State-Owned Enterprises (SOEs) Putra, Suriadi Kusna
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2986

Abstract

ABSTRAKBadan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan laba perusahaan. Salah satu upaya ini adalah memberikan fasilitas kredit kepada pelanggannya. Pemberian fasilitas kreditberdampak terhadap timbulnya piutang tidak tertagih. Tulisan ini ditujukan untuk memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya piutang tidak tertagih, kendala yang dihadapi dan proses penyelesaiannya sehingga diharapkan dapat membuat sebuah konsep pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dan pengelolaan piutang yang dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi pengguna barang/jasa di BUMN. Penyebab timbulnya piutang tidak tertagih, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, seperti: Standard Operating Procedure (SOP) dalam persyaratan pemberian kredit, administrasi dokumen, kecurangan dan kelalaian pegawai/tidak menghentikan kredit dan tidak adanya penegakan aturan.   Agar proses penanganan piutang berhasil, perlu dilakukan upaya preventif maupun represif seperti upaya penagihan secara litigasi/non litigasi, pembenahan internal sumber daya (Pembinaan/Pelatihan), revisi terhadap peraturan internal yang menjadi faktor penyebab, penegakan aturan serta  sosialisasi tentang peraturan pengelolaan piutang. Kata Kunci :  Piutang tidak tertagih,  Fasilitas Pemberian KreditABSTRACTState-Owned Enterprises (SOEs) are always required to increase company profits. One of these efforts is to provide credit facilities to its customers. This credit facilities has occurred another problem which is uncollectible receivables. This article has purposes to describe factors that causing the occurrence of uncollectible receivables, the hindering obstacles and its settlement process. Most of uncollectible receivables were caused by several factors, both internal and external, such as: weaknesses in Standard Operating Procedures (SOP) on credit application, document administration, fraud and negligence of employees, and lack of law enforcement. To overcome those problems, there are needs to apply preventive and repressive measures such as litigation and non-litigation, improving human resource quality (coaching / training), revising internal regulations, law enforcement and socialization of receivables management regulations.Keywords: uncollectible receivables, credit facilities
ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBERIAN SANKSI OLEH GURU TERHADAP SISWA: Child Protection Aspects in the Sanctioning of Students by Teachers Gandara, Agus
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2988

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru, padahal guru sebagai orang tua kedua para siswa di sekolah sepatutnya menjadi seseorang yang mampu menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan sekolah sebagai tempat yang selama ini dipercaya paling aman dan terbaik untuk anak. Hasil  penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Undang-Undang tersebutmenyatakan setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Demikian pula pemberian sanksi yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan termasuk kategori tindak kekerasan jika pemberian sanksi tersebut melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial namun demikian dalam  peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru, memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan sanksi kepada siswa yang dianggap melanggar peraturan sekolah. Kata Kunci : Guru, Siswa dan Perlindungan Anak Abstract Based on a survey conducted by UNICEF in 2006 in several regions in Indonesia, found that 80% violence that happened toward students were done by their teachers, where the teacher should be act as students’ second parents at school, who should provide and create a comfortable and secure place for the children. The results showed that the law number 17 Year 2016 on child protection explicitly states that children at school environment must be protected from any acts of violence committed by teachers, school administrators, friends at school, and other educational institution.The constitution states any person who commits cruelty, violence or threats of violence, or child abuse, punished by imprisonment or  fines. Similarly if there are sanctions given by educators on learners in an educational environment will be included as category of violence if the sanctions hurt or injure the child not merely physical but also mental and social, but  the goverment regulations number 19 of 2017 concerning  teacher, provinding authority to teacher to sanction students who are considered violating school regulations. Keyword: Teacher, Students and Child Protection
PENERAPAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA: Implementation of Civil Servant Performance Appraisal System at Regional Office III of the National Civil Service Agency Gani, Bina Danny R.
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2997

Abstract

Penilaian prestasi kerja PNS wajib dibuat dan disusun oleh seluruh PNS, dengan penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) dari empat aspek yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya. Dalam implementasinya ditemukan ketidakobjektifan yang akan berpengaruh terhadap kenaikan pangkat PNS. Tujuan tulisan ini adalah untuk menggambarkan penilaian prestasi kerja di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara serta kendala dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatasi kendala yang ditemui. Pada kantor regional tersebut ditemukan bahwa penilaian prestasi kerja PNS sudah objektif untuk aspek aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek perilaku kerja; dan belum objektif untuk aspek waktu dan aspek biaya. Kendala dalam aspek waktu meliputi satuan waktu yang digunakan dan karakteristik dari uraian tugas yang berbeda untuk setiap jabatan PNS.Keyword: Penilaian Prestasi Kerja, Sasaran Kerja Pegawai, Perilaku Kerja, Kenaikan Pangkat PNSAbstractWork performance assessment is required and must be arranged by every civil servant, consists four aspects of employee work target which are quantity, quality, working-time and cost. In its application, there are subjectivity in time and cost aspects evaluation, which will affect the civil servant. This paper describes the work performance assessment at the Regional Office III of State Human Resources Institution including their efforts to overcome problems  that raised in the assessment process. The results shows that the work performance assessment was executed in objective manners in each aspect excluding working-time and costs aspects, since the applied working-time is different for each civil servant type of job. Whilst in the costs aspect, minimal score was given due to low target achievement. For this reason, there is a demand to improve related regulation in formulating the time and costs aspects evaluation, in order to make a more objective assessment for all civil servant in every level.Keyword: work performance assessment, employee work target, employee behaviour,  civil servant promotion
IMPLIKASI KETENTUAN KUOTA 30% CALON ANGGOTA DPRD PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA CILEGON: Implications of the 30% Women Candidate Quota for the 2014 Legislative Election in Cilegon City Istiqomah, Istiqomah
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.3006

Abstract

AbstrakTulisan ini menguraikan bagaimana mayoritas masyarakat kota Cilegon sangat kental dengan tradisi dan adat istiadat keagamaannya. Tidak sedikit dari mereka membatasi hak perempuan di luar permasalahan rumah tangga, terlebih untuk berkarir di bidang politik. Padahal negara Indonesia sudah menerapkan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Serta di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik disinggung dalam pasal 29 bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus menyertakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Implikasi yang muncul dari ketentuan tersebut, meski dalam pemilihan umum memenuhi kuota yang dimaksud, namun tidak berdampak pada jumlah anggota DPRD perempuan terpilih pada pemilu legislatif 2014 di Kota Cilegon, yang hanya mencapai 14% dari seluruh anggota anggota DPRD.Kata Kunci: Politik, Hak Perempuan, Pemilu AbstractMost of Cilegon people are devoted to religious traditions and customs. Many of them limit women’s rights to the household matters, leave alone political carrier. The Indonesia Constitution of 1945 gives no distinction between men and women. It also stated in article 29 Act No. 2 Year 2011 on Politics Party, that 30% of legislative candidate on general election should be women. Even though this stipulation can promote the women’s representation in the 2014 legislative general election in Cilegon and reach 30% of the quota, the number of women who were elected in the said year is 14% from the total of elected Cilegon legislative members. Keywords: Politics, Women Right,General Election
PERLINDUNGAN HUKUM JEMAAH UMRAH DALAM PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH: Legal Protection for Umrah Pilgrims in the Organization of Umrah Pilgrimage Mukhlis, Sihabudin
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.3011

Abstract

Tulisan ini menjabarkan upaya-upaya perlindungan Jemaah umrah dari tindakan penye-lenggara perjalanan ibadah umrah yang merugikan jemaah baik berupa penelantaran jemaah selama perjalanan, penundaan keberangkatan sampai dengan batal dan gagal berangkat.Sebagai dasar hukum, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 ten-tang Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umroh telah memberikan landasan yang memadai bagi perlindungan Jemaah, diantaranya dalam bentuk perlindungan kesehat-an, asuransi jiwa, kecelakaan, maupun pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan beribadah. Namun, sering keterbatasan dana yang dialami pengelola travel menjadi kendala dalam memberikan perlindungan-perlindungan di atas, akibat harga murah yang diterapkan bagi jemaah dengan memotong biaya asuransi. Di samping itu terdapat pula pengusaha travel yang dari awal tidak beritikad mengasuransikan jemaah umrah. Hal tersebut antara lain karena tidak adanya pengawasan berkala terhadap travel penyelenggara ibadah umrah, serta tindakan bersifat represif, dimana pemerintah ber-tindak jika terdapat laporan dari Jemaah.Kata Kunci : Travel Umrah, Perlindungan Hukum, Jemaah Umrah

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 27 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 26 No. 2 (2024): Asy-Syari'ah Vol 26, No 2 (2024): ASY-SYARI'AH Vol. 26 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol 26, No 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah Vol 20, No 1 (2018): Asy-Syariah Vol. 19 No. 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 1 (2017): Asy-Syariah Vol. 19 No. 1 (2017): Asy-Syariah Vol 18, No 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 18 No. 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 1 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 1 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah More Issue