Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Impresi Indonesia Kartika: Jurnal Studi Keislaman Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Didi Sumardi, Didi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH EKUITAS MEREK DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Study Kasus Terhadap Produk Tabungan Pasar pada PD BPR Bank Cirebon) Pebi Kurniawan; Didi Sumardi
Value : Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol 10 No 1 (2015): Edisi : Januari - Juni 2015
Publisher : Prodi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/jv.v10i1.315

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Penelitian ini menguji kembali penelitian Ainur Rofiq (2009) dan Hendra (2010). Populasi dalam penelitian ini yaitu Nasabah Tabungan Pasar PD BPR Bank Cirebon. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket (kuisioner) yang disebar kepada 100 responden. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 19.00. Berdasarkan hasil pengujian : (1) Ekuitas merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. (2) Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. (3) Ekuitas merek dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen sebesar 65,1% . Kata kunci : Ekuitas Merek, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas Konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIDIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Didi Sumardi
Asy-Syari'ah Vol 20, No 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2764

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar peraturan lembaga pendidikan dilihat dari aspek hukum pidana Islam. Di dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib tidak termasuk jarîmah karena tidak melanggar hukum Allah SWT. Namun hukuman yang diberikan kepada peserta didik dikenai hukuman ta‘zîr sebagai metode pendidikan yang bertujuan membuat jera pelanggar aturan. Hukuman ta‘zîr tersebut ber­tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta menjadi orang yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Bagi pendidik yang memberikan sanksi kepada peserta didik jika dilihat dari aspek hukum pidana Islam maka perlu men­dapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak muncul lagi orang tua peserta didik yang menuntut pendidik untuk dipenjarakan.Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Pendidik, Perlindungan Hukum, Peserta Didik
MAQASID ASY-SYARIAH PERSPEKTIF PENDIDI-KAN HUKUM ISLAM Didi Sumardi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.477 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8622

Abstract

Tulisan ini akan menjelaskan metode maqasid asy-syariah sebagai cara  untuk menetapkan tujuan hukum syara. Kajian terhadap maqasid as- syariah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena maqasid asy-syariah dapat menjadi landasan dalam penetapan hukum. ulama usul fikih maqasid asy-syariah disebut juga asrar asy-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’’, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik didunia maupun di akhirat. Atas dasar itu, tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai metode maqasid asy-syariah baik secara konsepsional dan operasional dalam penetapan hukum syara’.
POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER Didi Sumardi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6163

Abstract

AbstrakSecara historis, poligami poligami muncul sebagai dampak daripeperangan pada masa perluasan wilayah Islam, mereka (parasuami) yang gugur di medan pertempuran meninggalkan anakdan isteri, sementara anak dan isterinya masih perlu mendapatkan bimbingan, perhatian, nafkah, dan kasih sayang darisuami yang dicintainya. Sebagai pengganti ayah yang gugur dimedan pertempuran, maka kaum laki-laki diminta untukmengayomi anak yatim dan janda-janda tersebut. Namun menurut kaum feminis tidak demikian, poligami merupakanbentuk ketidakadilan terhadap perempuan, karena perempuandianggapnya sebagai pemuas hawa nafsu kaum laki-laki belaka.Perempuan menjadi subordinasi bagi kaum patriarki, dijadikanselir para raja, dan dipandang sebagai perempuan murah yangdapat ditukar dan diperjualbelikan. Kenyataan seperti ini berlangsung sejak dahulu hingga sekarang, hal ini dapat dilihatdengan maraknya traficking atau penjualan anak gadis atauperempuan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawabuntuk mendapatkan keuntungan materi pribadi belaka, dengantidak memperhatikan kondisi fisik dan fsikis perempuan yangmenjadi korban. Pada tulisan ini, penulis mengkaji mengenaipoligami yang ditinjau dari keadilan gender.
SANKSI PELAKU JARIMAH HOMOSEKS MENURUT ANAS IBN MALIK Didi Sumardi; Wawan Kurniawan
VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5135

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan perbuatan Homo­seks di Indonesia yang termasuk pada kelompok Lesby, Gay, Biseks, Trans­gender (LGBT) dan Interseks. Fitrah kemanusiaan hubung­an intim jenis kelamin telah diatur melalui pernikahan berdasarkan undang-undang demi menjaga kesehatan dan keturunan. Homoseks dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mesti dikenai sanksi. Sanksi bagi Homoseks dalam KUHP diatur dalam pasal 292, dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sanksi Homoseks dalam Hukum Islam dikenai hukuman mati sebagaimana sanksi zina dengan rajam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi) ditujukan untuk meneliti yang berkenaan dengan jarimah Homoseks. Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku Homoseks disejajarkan dengan zina. Namun terdapat per­beda­an antara Homoseks dengan zina, kalau zina sanksinya hudud, sedangkan homoseks bisa berubah menjadi ta’zir karena adanya syubhat, baik syubhat fi al-mahal, syubhat fi al-fail, maupun syubhat fi al-fi’li. Anas ibn Malik ber­pendapat bahwa sanksi pelaku homoseks adalah seperti sanksi zina yaitu dirajam. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Anas ibn Malik dalam menentukan sanksi bagi pelaku Homoseks tersebut dengan menggunakan metode qiyas.
SANKSI PELAKU JARIMAH HOMOSEKS MENURUT ANAS IBN MALIK Sumardi, Didi; Kurniawan, Wawan
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5135

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan perbuatan Homo­seks di Indonesia yang termasuk pada kelompok Lesby, Gay, Biseks, Trans­gender (LGBT) dan Interseks. Fitrah kemanusiaan hubung­an intim jenis kelamin telah diatur melalui pernikahan berdasarkan undang-undang demi menjaga kesehatan dan keturunan. Homoseks dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mesti dikenai sanksi. Sanksi bagi Homoseks dalam KUHP diatur dalam pasal 292, dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sanksi Homoseks dalam Hukum Islam dikenai hukuman mati sebagaimana sanksi zina dengan rajam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi) ditujukan untuk meneliti yang berkenaan dengan jarimah Homoseks. Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku Homoseks disejajarkan dengan zina. Namun terdapat per­beda­an antara Homoseks dengan zina, kalau zina sanksinya hudud, sedangkan homoseks bisa berubah menjadi ta’zir karena adanya syubhat, baik syubhat fi al-mahal, syubhat fi al-fail, maupun syubhat fi al-fi’li. Anas ibn Malik ber­pendapat bahwa sanksi pelaku homoseks adalah seperti sanksi zina yaitu dirajam. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Anas ibn Malik dalam menentukan sanksi bagi pelaku Homoseks tersebut dengan menggunakan metode qiyas.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIDIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM: Legal Protection for Educators in Islamic Criminal Law Sumardi, Didi
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2764

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar peraturan lembaga pendidikan dilihat dari aspek hukum pidana Islam. Di dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib tidak termasuk jarîmah karena tidak melanggar hukum Allah SWT. Namun hukuman yang diberikan kepada peserta didik dikenai hukuman ta‘zîr sebagai metode pendidikan yang bertujuan membuat jera pelanggar aturan. Hukuman ta‘zîr tersebut ber­tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta menjadi orang yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Bagi pendidik yang memberikan sanksi kepada peserta didik jika dilihat dari aspek hukum pidana Islam maka perlu men­dapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak muncul lagi orang tua peserta didik yang menuntut pendidik untuk dipenjarakan.Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Pendidik, Perlindungan Hukum, Peserta Didik
Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Penerapan Justice Collaborator pada Kasus Pembunuhan Berencana UU Saksi Korban No.31/2014 Raihan, Muhammad Sultan; Azazy, Yusup; Sumardi, Didi
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 1 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i1.145

Abstract

This article examines the application of justice collaborator in premeditated murder cases based on Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, reviewed from the perspective of national law and Islamic criminal law. The focus is on finding the right legal basis for enforcing justice collaborator status for non-primary perpetrators in this crime. In Islam, this concept is not explicitly explained, so this article aims to open up new understandings regarding the possibility of its application by adjusting the principles of sharia. The research uses a normative juridical method with an approach to legislation and Islamic legal literature, such as the Qur'an, Hadith, and fiqh books. Data were collected through literature studies that include laws, court decisions, and the views of scholars. In positive law, justice collaborators are entitled to legal protection and leniency if they meet the requirements, with support from LPSK. Meanwhile, in Islamic law, if their testimony is valid and useful for resolving the case, the perpetrator can receive a reduced sentence from qishas to diyat or takzir, depending on the agreement of the victim and the authorities.
Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Wi-Fi Perspektif Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam Dikri Abdul Jabar Ahmad; Muhamad Kholid; Didi Sumardi
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 3 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i3.9220

Abstract

The advancement of digital technology has transformed data into a crucial asset, while significantly increasing the threat of cybercrime, including the growing phenomenon of personal data asset theft through public Wi-Fi networks. This research examines this criminal act from two legal perpectives: Indonesian positive law through Article 30 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law) as amended by Law Number 1 of 2024, and Islamic criminal law (fiqh jinayah). This study aims to analyze the juridical qualifications, elements of the offense, evidentiary challenges, and compare the philosophy of punishment between the two legal systems. The research method employed is normative juridical with statutory, conceptual, comparative, and jurisprudential case study approaches. The results indicate that data thedt via Wi-Fi can be qualified as the crime of illegal access based on the elements in Article 30 paragraph (3) of the ITE Law, which constitutes a formal delict. Jurisprudence analysis reveals how judges interpret the element of “breaching a security system” in various modus operandi. From the perspective of Islamic criminal law, this act does not meet the requirements of sariqah (hudud theft) but is classified as jarimah ta’zir as it violates the principle of property protection (hifz al-mal) within the maqashid al-syariah. Data, as an intangible asset with economic value (Maliyah), receives legal protection based on contemporary ijtihad. A comparison of sanctions highlights that the ITE Law is retributive-deterrent with rigid criminal threats, whereas ta’zir in Islamic law is flexible, educative, and restorative, focusing on substantive justice and public interest. It is concluded that there is an urgent need to reform the national cyber law policy by integrating the values of flexibility and substantive justice from the philosophy of ta’zir to address the evolving dynamics of cybercrime.
Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN NNK Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: An Overview of Islamic Criminal Law in Decision Number 316/Pid.B/2024/PN NNK Concerning the Sanction for the Crime of Premeditated Murder Mustakim, Merang; Saepullah, Usep; Sumardi, Didi
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 6 No. 3 (2025): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v6i3.2684

Abstract

This study aims to analyze the judge’s legal considerations in Decision Number 316/Pid.B/2024/PN Nnk regarding the criminal act of premeditated murder and to examine its relevance to Islamic criminal law. The research employs a normative legal approach through a library research method. Data were obtained from primary legal materials such as the Indonesian Penal Code (KUHP) and court decisions, as well as secondary legal materials including Islamic legal literature and fiqh jinayah. The analysis was conducted qualitatively using case, comparative, and conceptual approaches to connect the norms of positive law and Islamic law with the existing legal facts. The results show that the panel of judges found the elements of intent and premeditation in the case of Bahdaniar alias Emi binti Muhammad Idris to be proven, thereby imposing a fourteen-year prison sentence. From the perspective of Islamic criminal law, the act is categorized as qatl al-‘amd (intentional homicide), which carries sanctions of qishas, diyat, or afw, emphasizing both retributive and restorative justice. Substantively, the decision reflects the protection of the human right to life (ḥifẓ al-nafs), although it has not yet fully accommodated the social and spiritual dimensions of justice as outlined in Islamic law.
Co-Authors Azazy, Yusup Dikri Abdul Jabar Ahmad Kamaludin, Alfin Muhamad Bagas Goval Iskandar Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Eriyan Muhammad Fakhri Adryan Mustakim, Merang Najmudin, Deden Pebi Kurniawan Raihan, Muhammad Sultan Saepullah, Usep Setiawan, Muhammad Rifky Wawan Kurniawan Wawan Kurniawan Yusup Ajazy