Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Impresi Indonesia Kartika: Jurnal Studi Keislaman Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Didi Sumardi, Didi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH EKUITAS MEREK DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Study Kasus Terhadap Produk Tabungan Pasar pada PD BPR Bank Cirebon) Pebi Kurniawan; Didi Sumardi
Value : Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol 10 No 1 (2015): Edisi : Januari - Juni 2015
Publisher : Prodi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/jv.v10i1.315

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Penelitian ini menguji kembali penelitian Ainur Rofiq (2009) dan Hendra (2010). Populasi dalam penelitian ini yaitu Nasabah Tabungan Pasar PD BPR Bank Cirebon. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket (kuisioner) yang disebar kepada 100 responden. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 19.00. Berdasarkan hasil pengujian : (1) Ekuitas merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. (2) Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. (3) Ekuitas merek dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen sebesar 65,1% . Kata kunci : Ekuitas Merek, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas Konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIDIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Didi Sumardi
Asy-Syari'ah Vol 20, No 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2764

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar peraturan lembaga pendidikan dilihat dari aspek hukum pidana Islam. Di dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib tidak termasuk jarîmah karena tidak melanggar hukum Allah SWT. Namun hukuman yang diberikan kepada peserta didik dikenai hukuman ta‘zîr sebagai metode pendidikan yang bertujuan membuat jera pelanggar aturan. Hukuman ta‘zîr tersebut ber­tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta menjadi orang yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Bagi pendidik yang memberikan sanksi kepada peserta didik jika dilihat dari aspek hukum pidana Islam maka perlu men­dapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak muncul lagi orang tua peserta didik yang menuntut pendidik untuk dipenjarakan.Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Pendidik, Perlindungan Hukum, Peserta Didik
MAQASID ASY-SYARIAH PERSPEKTIF PENDIDI-KAN HUKUM ISLAM Didi Sumardi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.477 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8622

Abstract

Tulisan ini akan menjelaskan metode maqasid asy-syariah sebagai cara  untuk menetapkan tujuan hukum syara. Kajian terhadap maqasid as- syariah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena maqasid asy-syariah dapat menjadi landasan dalam penetapan hukum. ulama usul fikih maqasid asy-syariah disebut juga asrar asy-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’’, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik didunia maupun di akhirat. Atas dasar itu, tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai metode maqasid asy-syariah baik secara konsepsional dan operasional dalam penetapan hukum syara’.
POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER Didi Sumardi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6163

Abstract

AbstrakSecara historis, poligami poligami muncul sebagai dampak daripeperangan pada masa perluasan wilayah Islam, mereka (parasuami) yang gugur di medan pertempuran meninggalkan anakdan isteri, sementara anak dan isterinya masih perlu mendapatkan bimbingan, perhatian, nafkah, dan kasih sayang darisuami yang dicintainya. Sebagai pengganti ayah yang gugur dimedan pertempuran, maka kaum laki-laki diminta untukmengayomi anak yatim dan janda-janda tersebut. Namun menurut kaum feminis tidak demikian, poligami merupakanbentuk ketidakadilan terhadap perempuan, karena perempuandianggapnya sebagai pemuas hawa nafsu kaum laki-laki belaka.Perempuan menjadi subordinasi bagi kaum patriarki, dijadikanselir para raja, dan dipandang sebagai perempuan murah yangdapat ditukar dan diperjualbelikan. Kenyataan seperti ini berlangsung sejak dahulu hingga sekarang, hal ini dapat dilihatdengan maraknya traficking atau penjualan anak gadis atauperempuan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawabuntuk mendapatkan keuntungan materi pribadi belaka, dengantidak memperhatikan kondisi fisik dan fsikis perempuan yangmenjadi korban. Pada tulisan ini, penulis mengkaji mengenaipoligami yang ditinjau dari keadilan gender.
SANKSI PELAKU JARIMAH HOMOSEKS MENURUT ANAS IBN MALIK Didi Sumardi; Wawan Kurniawan
VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5135

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan perbuatan Homo­seks di Indonesia yang termasuk pada kelompok Lesby, Gay, Biseks, Trans­gender (LGBT) dan Interseks. Fitrah kemanusiaan hubung­an intim jenis kelamin telah diatur melalui pernikahan berdasarkan undang-undang demi menjaga kesehatan dan keturunan. Homoseks dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mesti dikenai sanksi. Sanksi bagi Homoseks dalam KUHP diatur dalam pasal 292, dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sanksi Homoseks dalam Hukum Islam dikenai hukuman mati sebagaimana sanksi zina dengan rajam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi) ditujukan untuk meneliti yang berkenaan dengan jarimah Homoseks. Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku Homoseks disejajarkan dengan zina. Namun terdapat per­beda­an antara Homoseks dengan zina, kalau zina sanksinya hudud, sedangkan homoseks bisa berubah menjadi ta’zir karena adanya syubhat, baik syubhat fi al-mahal, syubhat fi al-fail, maupun syubhat fi al-fi’li. Anas ibn Malik ber­pendapat bahwa sanksi pelaku homoseks adalah seperti sanksi zina yaitu dirajam. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Anas ibn Malik dalam menentukan sanksi bagi pelaku Homoseks tersebut dengan menggunakan metode qiyas.
Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan M.A. Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam Novianti, Erika; Anwar, Syahrul; Sumardi, Didi
Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 15 No 1 (2025): Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/ulumuddin.v15i1.2802

Abstract

This study analyzes the Supreme Court ruling in the IK case concerning money laundering from the perspective of Islamic criminal law. This research employs a normative juridical method, analyzing primary and secondary legal sources. In this study, the author utilizes theories of sanction imposition, judicial consideration, progressive law, justice, and Maqashid al-Shari'ah. The findings indicate that the cassation ruling rejecting the defendant's appeal reflects the Supreme Court's commitment to law enforcement. However, the initial verdict is deemed to inadequately fulfill the principles of justice given the significant losses suffered by the victim. In Islamic criminal law, the actions are categorized as jarimah ta'zir, as they meet the elements of embezzlement (ghulul) and fraud (khilda). This study emphasizes the need for stricter punishments as a form of accountability for actions taken and a deterrent effect and protection for society in accordance with Islamic law and national law.
SANKSI PELAKU JARIMAH HOMOSEKS MENURUT ANAS IBN MALIK Sumardi, Didi; Kurniawan, Wawan
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5135

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan perbuatan Homo­seks di Indonesia yang termasuk pada kelompok Lesby, Gay, Biseks, Trans­gender (LGBT) dan Interseks. Fitrah kemanusiaan hubung­an intim jenis kelamin telah diatur melalui pernikahan berdasarkan undang-undang demi menjaga kesehatan dan keturunan. Homoseks dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mesti dikenai sanksi. Sanksi bagi Homoseks dalam KUHP diatur dalam pasal 292, dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sanksi Homoseks dalam Hukum Islam dikenai hukuman mati sebagaimana sanksi zina dengan rajam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi) ditujukan untuk meneliti yang berkenaan dengan jarimah Homoseks. Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku Homoseks disejajarkan dengan zina. Namun terdapat per­beda­an antara Homoseks dengan zina, kalau zina sanksinya hudud, sedangkan homoseks bisa berubah menjadi ta’zir karena adanya syubhat, baik syubhat fi al-mahal, syubhat fi al-fail, maupun syubhat fi al-fi’li. Anas ibn Malik ber­pendapat bahwa sanksi pelaku homoseks adalah seperti sanksi zina yaitu dirajam. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Anas ibn Malik dalam menentukan sanksi bagi pelaku Homoseks tersebut dengan menggunakan metode qiyas.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIDIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM: Legal Protection for Educators in Islamic Criminal Law Sumardi, Didi
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2764

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar peraturan lembaga pendidikan dilihat dari aspek hukum pidana Islam. Di dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib tidak termasuk jarîmah karena tidak melanggar hukum Allah SWT. Namun hukuman yang diberikan kepada peserta didik dikenai hukuman ta‘zîr sebagai metode pendidikan yang bertujuan membuat jera pelanggar aturan. Hukuman ta‘zîr tersebut ber­tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta menjadi orang yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Bagi pendidik yang memberikan sanksi kepada peserta didik jika dilihat dari aspek hukum pidana Islam maka perlu men­dapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak muncul lagi orang tua peserta didik yang menuntut pendidik untuk dipenjarakan.Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Pendidik, Perlindungan Hukum, Peserta Didik
Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Penerapan Justice Collaborator pada Kasus Pembunuhan Berencana UU Saksi Korban No.31/2014 Raihan, Muhammad Sultan; Azazy, Yusup; Sumardi, Didi
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 1 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i1.145

Abstract

This article examines the application of justice collaborator in premeditated murder cases based on Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, reviewed from the perspective of national law and Islamic criminal law. The focus is on finding the right legal basis for enforcing justice collaborator status for non-primary perpetrators in this crime. In Islam, this concept is not explicitly explained, so this article aims to open up new understandings regarding the possibility of its application by adjusting the principles of sharia. The research uses a normative juridical method with an approach to legislation and Islamic legal literature, such as the Qur'an, Hadith, and fiqh books. Data were collected through literature studies that include laws, court decisions, and the views of scholars. In positive law, justice collaborators are entitled to legal protection and leniency if they meet the requirements, with support from LPSK. Meanwhile, in Islamic law, if their testimony is valid and useful for resolving the case, the perpetrator can receive a reduced sentence from qishas to diyat or takzir, depending on the agreement of the victim and the authorities.
Analisis Putusan Hakim Nomor 54/Pid/2019/Pt. Jap. Tentang Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka Perspektif Hukum Pidana Islam Iskandar, Muhamad Bagas Goval; Ajazy, Yusup; Sumardi, Didi
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 6 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i6.6794

Abstract

This article discusses the criminal case of treason committed by members of the West Papua National Committee (KNPB) as decided in Case Number 54/Pid/2019/PT. JAP. The study analyzes the judge's legal considerations and assesses the criminal act from the perspective of Islamic criminal law, particularly the concept of al-baghyu. The analysis is further enhanced through the framework of maq??id al-shar?‘ah to explore how the law protects religion, life, and property. The research applies a normative juridical method with a qualitative descriptive approach. It concludes that both Indonesian positive law and Islamic law emphasize the need for firm yet fair responses to treason, including the option of reconciliation.
Co-Authors Ajazy, Yusup Azazy, Yusup Dikri Abdul Jabar Ahmad Iskandar, Muhamad Bagas Goval Muhamad Kholid, Muhamad Novianti, Erika Pebi Kurniawan Raihan, Muhammad Sultan Syahrul Anwar, Syahrul Wawan Kurniawan Wawan Kurniawan