cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Januari - Juni 2016" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Mukti, Hari Baru
Mimbar Keadilan Januari - Juni 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2209

Abstract

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan, sehingga akibat dari ketidakpuasan salah satu pihak, akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan atau masih awamnya pengetahuan yang dimiliki pasien. Menurut Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kegiatan. Konsumen sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan baik materi maupun non materi yaitu pihak rumah sakit sebagai penyelenggara seharusnya mampu memberikan kendala bagi para konsumen selaku pengguna jasa kesehatan di rumah sakit tersebut, tidak hanya mengutamakan faktor kenyamanan akan tetapi juga keamanan itu sendiri.
EKSISTENSI PANITIA SELEKSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Natalia, Ana
Mimbar Keadilan Januari - Juni 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2205

Abstract

Pemerintah dalam melakukan pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Panitia seleksi yang dibentuk pemerintah ini bersifat sementara sehingga menimbulkan pertentangan kewenangan antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Muncul rumusan masalah berupa pernyataan yaitu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulannya yaitu Eksistensi Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia ini bersifat sementara, dan dibentuk pada saat akan memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Saran yang diperoleh yaitu pemerintah sebaiknya menetapkan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komite yang bersifat tetap dan komite independen terbebas dari kekuasaan apapun yang ditetapkan dalam keputusan presiden sebagai dasar pembentukannya.
WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Rosyadi, Muhammad Imron
Mimbar Keadilan Januari - Juni 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2206

Abstract

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangan negara, ternyata memiliki konflik norma dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Maka permasalahan yang diteliti adalah kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengenai lembaga negara manakah yang berwenang menilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian penelitian normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenangan atribusi. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Keputusan Presiden, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenangan delegasi. Saran yang dapat diambil adalah diperlukan sebuah undang-undang baru mengenai pembubaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga lebih menguatkan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan saran untuk menyelesaikan konflik kewenangan terkait penilaian kerugian keuangan negara adalah diperlukan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung terkait dasar wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat terhadap dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.
JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA Afifah, Wiwik; Hidayati, Titik Sri
Mimbar Keadilan Januari - Juni 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2207

Abstract

Pengaturan hukum terhadap pelindungan pekerja rumah tangga pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, hal ini diantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansi hukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga jaminan sosial dalam memenuhi hak Warga Negara. Penelitian ini membahas tentang bagaimana lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan berupa penerima bantuan iuran kepada pekerja rumah tangga karena pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja yang kesejahteraan sosialnya kurang/termasuk orang tidak mampu. Banyaknya pekerja rumah tangga yang tidak terdaftar maupun mengetahui mengenai sistem jaminan sosial dalam BPJS penerima bantuan iuran dikarenakan kurangnya sosialisasi dari BPJS. Hubungan kerja yang dikarenakan perjanjiannya dapat dilakukan dengan perjanjian lisan, sehingga hubungan kerja dapat merugikan pekerja rumah tangga meskipun perjanjian lisan tersebut disaksikan oleh ketua Rukun Tetangga.
TINJAUAN YURIDIS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 53 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 Laratmase, Kristhiana Anthonia
Mimbar Keadilan Januari - Juni 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2208

Abstract

Badamai at Banjar Adat community is the implementation of Islamic moral value that have always taught the way of peace or islah in resolving a dispute. Badamai in inheritance disputes prevalent in Banjar society islah way. Similarly in the case of dispute resolution such as divorce marital reconciliation, separate beds (barambangan), including the division of joint property badamai finish (treasure continence) during the marriage in the event of divorce or because of divorce life, this is often done by attempting to reconcile through roles (hakamain). The results of this research are: (1) the division of the community estate in Banjar performed usig an agency called islah, which is essentially the institution determines each part of the theirs and other beneficiaries by consensus. In the role of institutions islah master teacher and close relatives are parents is crucial. Therefore there is the role of master teacher, then the provisions of Islamic aw into their benchmark. But under normal circumstances (no inheritance dispute) the division of inheritance is done varies, at least in two ways, Fara’id-Islah ad second Islah way, and (2) how to completion of the distribution of the estate is done in a family that is by agreement of the heirs based on a custom badamai valid for the Banjar, a wise solution to address the differences in economic conditions heirs. Waris Distribution Agreement in principle heir to the principle of division of real kinship is based on the belief of the scholars of fiqh that matter the beneficiary is an individual right which shall have the right to use or not use its right, or use their rights in a particular way while not harming others in accordance with the standard rules apply in ordinary circumstances.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol 18 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 17 No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 17 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 16 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 16 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 15 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018 Februari 2018 Februari 2018 Februari 2017 Februari 2017 Agustus 2017 Agustus 2017 Januari-Juni 2016 Juli - November 2016 Januari - Juni 2016 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015 Juli - November 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Juli-Nopember 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 More Issue