cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018" : 9 Documents clear
ASPEK HUKUM PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA Amalia Huduri, Andi Nurlaila
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prosedur pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan beberapa kantor kecamatan yang ada di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari tempat penelitian tersebut, ada pun data yang diambil adalah data yang akan dianalisi sesuai permasalahan yang terjadi. Pendekatan kedua adalah dengan wawancara pada narasumber di beberapa lokasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan prosedur pengelolaan sampah rumah tangga yang berjalan dengan baik untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, meskipun tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagian telah terpenuhi walaupun belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat dan belum terealisasikannya beberapa rencana kerja dalam pengelolaan sampah untuk tahun 2016 oleh pemerintah Kota Makassar.Kata kunci: prosedur pengelolaan, sampah rumah tangga
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN GADAI YANG MELIBATKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/PDT. SUS/2012) Gozali, Adek Rezki; Hariyono, Dipo W.
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1776

Abstract

Peneliti membuat judul penelitian yaitu Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang Melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi KasusoPutusan MahkamahoAgung No. 480 K/Pdt. Sus/2012), dengan permasalaahan yeng diteliti yakni Bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses eksekusi objek jaminan gadai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, menjelaskan, atau mengklarifikasi mengenai bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses eksekusi objek jaminan gadai, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan manfaat penelitian ini, dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah yang diteliti, dengan jalan mengemukakan fakta sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku, kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan temuan yang berhubungan dengan fakta tersebut dan juga dasar hukumnya, dengan menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan dalam melakukan analisis ini, antara lain: Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Maka penelitian ini memperoleh suatu jawaban sebagai berikut: lelang yang telah melalui proses pengadilan, tidak dapat dibatalkan. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 1155 BW, maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur untuk melelang objek gadai milik debitur yang wanprestasi, karena debitur tidak mau memenuhi kewajibanya dan mengabaikan peringatan yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan peran dan kewenangan BPSK hanya menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka peneliti menyimpulkan bahwa BPSK tidak berwenang menangani permasalahan gadai antara debitur dengan kreditur, karena subjek hukumnya berbeda dan dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gadai  adalah Pasal 1150 – 1160 KUHPer, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Kata Kunci: eksekusi objek jaminan gadai
Slot Gacor, Demo Slot Mahjong dan Scatter Hitam untuk Maksimalkan JP x5000 di Pasar Online Yuliasri, Ni Luh Tanzila
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1781

Abstract

BKO8 merupakan salah satu sentra industri slot gacor Indonesia yang telah dikenal hingga mancanegara. Situs slot gacor BKO8 terus berkembang dari waktu ke waktu dan memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Semakin berkembangnya produk slot di tanah air, baik yang lokal maupun impor, mengakibatkan industri slot gacor dituntut untuk mampu bersaing dalam persaingan global yang tidak mudah. Menurut hasil survey, suatu produk slot dipilih oleh konsumen berdasarkan pengamatan atas beberapa hal, yaitu kualitas bahan, ukuran, bentuk, warna, dan kesesuaian jp dengan ruangan calon pembeli. Namun, proses pengamatan tersebut masih terbatas ketika membeli slot gacor di pasar online, karena mayoritas masih menampilkan produk dalam bentuk real saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas demo slot mahjong dan scatter hitam untuk optimalisasi media informasi dan promosi produk slot gacor di pasar online. Penelitian ini membandingkan evaluasi efektivitas AR dan visual 2D dengan jp x5000, terhadap kepercayaan pelanggan untuk membeli produk slot gacor serta kepuasan pelanggan terhadap produk slot mahjong yang telah dibeli. Demo slot mahjong dengan QR Code yang dipindai oleh kamera smartphone digunakan untuk melihat produk slot secara detail dari berbagai sisi, yaitu detail bahan, bentuk, warna, sambungan, dsb. Sedangkan teknologi AR digunakan untuk melihat slot scatter hitam ke dalam ruangan dunia nyata sehingga calon pembeli memperoleh pengalaman simulasi penempatan produk slot gacor di lokasi yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan memiliki tingkat kepercayaan 3 kali lebih tinggi untuk membeli produk yang divisualisasikan menggunakan AR dibandingkan produk yang hanya menggunakan visual 2D. Selain itu, AR dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang detail slot gacor yang ditampilkan. Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan visual 2D melalui AR mampu mengatasi banyak keterbatasan dalam membeli slot gacor di pasar online. Penelitian ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional melalui optimalisasi produk daerah yang berdaya saing global. Selain itu, implementasi penelitian ini dapat diadopsi oleh produk daerah lain.
PENGATURAN PUTTING OUT SYSTEM TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA Mahyani, Ahmad
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1777

Abstract

Pekerja anak telah menjadi masalah yang rumit dan belum ada penyelesaiannya untuk Indonesia. Semakin banyak bentuk dan jenis permasalahan pekerja anak. Salah satunya yang sering terjadi pengeksploitasian secara ekonomi kepada pekerja anak dalam pekerjaan berbasis putting out system yang dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak. Namun permasalahan ini tidak banyak disadari oleh banyak pihak bahkan pemerintah, karena ketersembunyian putting out system dan kaburnya keterlibatan pihak perusahaan yang menjadi penanggungjawab atas pelaksana sekaligus pemberi kerja berbasis putting out system kepada pekerja anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dibahas bagaimana legalitas pekerja anak dalam putting out system di Indonesia dilengkapi dengan berbagai kasus pekerja anak hingga pembahasan bagaimana pengaturan putting out system terhadap pekerja anak di Indonesia. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa putting out system dikategorikan sebagai pekerjaan yang eksploitatif terhadap pekerja anak. Pemerintah perlu mengkaji ulang apakah legal atau tidak pekerja anak yang bekerja di lingkungan pekerjaan berbasis putting out system. Pemerintah memang belum mengatur secara eksplisit putting out system dalam produk hukum positif. Namun pada prinsipnya, instrumen perlindungan hukum terhadap pekerja anak telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada.Kata kunci: pekerja anak, putting out system
PENGALIHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI PENDAPATAN ASLI DAERAH Defayanti, Indri
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1782

Abstract

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dan merupakan sumber pendapatan daerah yang sering menjadi pemasukan utama daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka memberikan peluang terhadap pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah dan mendapatkan pemasukan. Sumber pendapatan pemerintahan daerah relatif terprediksi dan lebih stabil sebab pendapatan daerah diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang mengikat dan dapat dipaksakan.Kata kunci: pajak daerah, BPHTB, pendapatan asli daerah
ANALISIS PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BAWAH TANGAN Putrisani, Israbeta
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1778

Abstract

Permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khususnya menimbulkan berbagai macam dampak yang merugikan. Terdapat 3 aspek kerugian yaitu: aspek kerugian terhadap pemerintah, aspek kerugian terhadap masyarakat, dan aspek kerugian terhadap perbankan. Akibat buruk dari kerugian tersebut adalah terkendalanya pembangunan perekonomian Indonesia yang didalamnya terdapat tujuan besar dari Pemerintah Indonesia yaitu mensejahterakan warga negara masyarakatnya. Perjanjian diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, namun kondisi tertentu sering dijumpai, bahwa perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaannya dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering terdapat permasalahan antara lain: pemindahan hak atas objek KPR, yang dilakukan di bawah tangan oleh debitor kepada pihak lain sebelum KPR tersebut lunas tanpa sepengetahuan pihak bank atau over kredit. Permasalahan yang menjadi penelitian ini adalah 1) Bagaimana Proses Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bawah Tangan yang terjadi dan 2) Apa akibat hukum pengalihan KPR dilakukan di bawah tangan pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengalihan kredit pemilikan rumah di bawah tangan dan untuk mengetahui akibat hukum pengalihan KPR dilakukan di bawah tangan pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR). Penjualan rumah secara KPR di bawah tangan oleh debitor yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena rumah KPR itu merupakan benda jaminan hutang debitor kepada Bank, sehingga Bank dapat menuntut debitor untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan rumah KPR oleh debitor, tidak dapat menghapuskan kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya kepada Bank. Bank sebagai pemegang jaminan dapat melakukan pembatalan atas jual beli rumah KPR oleh debitor lama yang dilakukan di bawah tangan. Proses pengalihan pada KPR merupakan tindakan Novasi Subjektif Pasif, dikarenakan terjadi pergantian debitor dengan persetujuan kreditor dengan pembebasan debitor lama  dari kewajibannya. Penjualan rumah KPR di bawah tangan oleh debitor kepada bank, sehingga bank dapat menuntut debitor untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan rumah KPR di bawah tangan oleh debitor, tidak dapat menghapuskan kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya kepada bank. Bank sebagai pemegang jaminan dapat melakukan pembatalan jual beli rumah KPR oleh debitor lama yang dilakukan di bawah tangan.Kata Kunci: kredit pemilikan rumah, pengalihan kredit
AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN Permatasari, Risma
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1783

Abstract

Pemberian status hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan” dan juga harus memenuhi persyaratan  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Isteri Tanpa Perjanjian Kawin mengenai pisah harta secara bulat (sepenuhnya), maka pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tanpa adanya Perjanjian Kawin tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga pertanggungjawabannya  suami istri sebagai Pemegang saham menjadi terbatas. Konsekuensinya ialah pemegang sahamnya bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, apabila timbul sengketa dan mengakibatkan penggantian suatu kerugian maka pemegang saham akan bertanggung jawab hingga harta pribadinya karena pertanggungjawabannya bukan pertanggungjawaban terbatas. Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh suami istri tanpa perjanjian kawin dimaksud mengakibatkan persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena tidak memenuhi definisi Perseroan Terbatas terkait persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas, sehingga apabila atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut dan Perseroan Terbatas dimaksud dianggap tidak pernah ada.Kata kunci: akibat hukum, pendirian perseroan terbatas, perjanjian kawin, suami, istri 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN Lewokeda, Melansari D.
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1779

Abstract

Penanganan beberapa kasus-kasus tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan sebagian memperlihatkan bahwa ada sejumlah bukti kuat yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi kewenangan, namun yang bersangkutan justru tidak ikut bertanggungjawab secara pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus tersebut adalah bawahannya atau penerima delegasi tersebut. Bukti yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi tersebut adalah: ada sejumlah alat bukti petunjuk berupa “Memo” yang sesungguhnya bersifat delegatif sehingga beban pertanggungjawaban tetap berada pada pembuat memo. Adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Nomor. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan adalah tindak pidana turut serta melakukan dan pembantuan sebagai membantu melakukan kejahatan. Sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana tidak diberikan kepada pemberi delegasi kewenangan dalam hal ini Bupati, walaupun didalam pemberian delegasi kewenangan tersebut ada ditemukan sejumlah implikasi pidana.Kata kunci: tindak pidana, kewenangan, pertanggungjawaban pidana
PELAKU PERSEKUSI DAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI Pujayanti, Nur; Soeskandi, Harry
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1784

Abstract

Akhir-akhir ini kita terhentak dengan pemberitaan di media, baik media online maupun konvensional, yaitu tentang maraknya tindakan persekusi, Dalam bahasa Inggris, persekusi disebut dengan persecution yang memiliki makna “hostility and ill-treatment, especially because of race or political or religious beliefs”. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa tindakan persekusi dimulai dengan tindakan mengidentifikasi, mencari dan mengeksekusi pelaku yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan alasan di atas, atau dengan kata lain, bahwa persekusi adalah tindakan untuk menghakimi tanpa melalui proses/prosedur yang seharusnya, yang dalam hukum pidana disebut dengan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting). Harus diakui bahwa antara persekusi dan tindakan main hakim sendiri, memiliki dimensi yang berbeda, namun ketika dilihat dari cara yang dilakukan penulis meyakini bahwa tindakan persekusi merupakan tindakan main hakim sendiri ataupun kalou tidak, persekusi merupakan bentuk baru dari main hakim sendiri (eingerechting). Dengan demikian, baik tindakan persekusi dan tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana, sehingga setiap pelaku perbuatan tersebut sudah pasti dapat diancam dengan saksi pidana.Kata kunci: pertanggungjwaban pidana, persekusi, tindakan main hakim sendiri

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 18 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 17 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 17 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol 16 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 16 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 15 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018 Februari 2018 Februari 2018 Februari 2017 Februari 2017 Agustus 2017 Agustus 2017 Juli - November 2016 Januari - Juni 2016 Januari-Juni 2016 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015 Juli - November 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Juli-Nopember 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 More Issue