Kornelia Melansari Deran Lewokeda
Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN Lewokeda, Melansari D.
Mimbar Keadilan Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.1779

Abstract

Penanganan beberapa kasus-kasus tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan sebagian memperlihatkan bahwa ada sejumlah bukti kuat yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi kewenangan, namun yang bersangkutan justru tidak ikut bertanggungjawab secara pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus tersebut adalah bawahannya atau penerima delegasi tersebut. Bukti yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi tersebut adalah: ada sejumlah alat bukti petunjuk berupa “Memo” yang sesungguhnya bersifat delegatif sehingga beban pertanggungjawaban tetap berada pada pembuat memo. Adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Nomor. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan adalah tindak pidana turut serta melakukan dan pembantuan sebagai membantu melakukan kejahatan. Sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana tidak diberikan kepada pemberi delegasi kewenangan dalam hal ini Bupati, walaupun didalam pemberian delegasi kewenangan tersebut ada ditemukan sejumlah implikasi pidana.Kata kunci: tindak pidana, kewenangan, pertanggungjawaban pidana
The effect of the Application of Restorative Justice System on the settlement of Criminal Cases in Indonesia in the perspective of Customary Law Medan, Karolus Kopong; Lewokeda, Kornelia Melansari Deran; Rumalean, Zonita Zirhani; Rois, Nur
Journal of Adat Recht Vol. 1 No. 5 (2025): JANUARI-JOAR
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/05scdp40

Abstract

The application of the Restorative Justice System (RJS) in Indonesia offers an alternative approach to resolving criminal cases by prioritizing reconciliation, victim recovery, and offender accountability. This study explores the impact of RJS on the resolution of criminal cases from the perspective of customary law, which plays a significant role in many Indonesian communities. By integrating customary practices into the formal legal framework, restorative justice fosters community involvement and strengthens social harmony. The research highlights successful case studies from regions such as Papua, Aceh, and Bali, demonstrating the effectiveness of customary law in promoting peaceful conflict resolution. However, challenges such as legal inconsistencies, limited public awareness, and lack of mediator training persist. The study concludes with policy recommendations to enhance the synergy between customary law and the national legal system, aiming to build a more inclusive and equitable criminal justice process in Indonesia.