cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62247465407
Journal Mail Official
gemapublica@live.undip.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro Building A, 1st floor Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 24609714     EISSN : 25481363     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Gema Publica provides media to publish scientific articles as a result of research and development in public administration study. Gema Publica limited to published the scope of public policy and management We accept contributions of research articles and conceptual (non-research) articles from authors in English (preferable). We put more emphasis on research articles.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2024)" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK Nelvia Gusdiva; Hendri Koeswara; Roni Ekha Putera
GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.32-49

Abstract

Isu kebijakan pencegahan dan penurunan stunting merupakan suatu permasalahan yang menarik perhatian, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu untuk menekan permasalahan angka stunting yang ada. Kebijakan penurunan stunting yang dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, namun pada nyatanya angka stunting masih tinggi atau bisa dikatakan tidak mengalami penurunan secara stabil dalam sepuluh tahun terakhir ini. Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah prioritas pemerintah pusat dalam penanganan stunting sejak tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok menunjukkan masih terdapat  beberapa kendala dalam pelaksanaannya, standar kebijakan masih mengacu kepada regulasi kebijakan yang lama dan belum direvisi berdasarkan kebijakan stunting terbaru. Kurang tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia serta pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok
MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR Nadya Anggara Putri; Sutiyo Sutiyo; Ida Yunari Ristiani; Agus Supriatna; Irfan Uluputty
GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.65-82

Abstract

Budaya dan keyakinan yang dipercaya oleh masyarakat merupakan kearifan lokal dan menjadi bagian masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu masyarakat tradisional yang cukup terkenal di Indonesia yaitu masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Hasil pra survey menunjukkan adanya indikasi memudarnya nilai kearifan lokal pada masyarakat tradisional karena era modernisasi, serta adanya potensi bencana seperti kekeringan akibat perubahan iklim di Indonesia. Berdasarkan indikasi tersebut, Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui risiko bencana dan bagaimana mitigasi bencana berbasis kearifan lokal yang telah dilakukan di Kasepuhan Ciptagelar. Penelitian ini juga mengulas tentang kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana di Kasepuhan Ciptagelar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan Kasepuhan Ciptagelar memiliki beberapa potensi risiko bencana diantaranya yaitu Gempa Bumi, Erosi dan Tanah Longsor, serta Perubahan Iklim. Kearifan Lokal pada Kasepuhan Ciptagelar sudah dapat dikategorikan sebagai media Mitigasi Bencana. Maka, kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana berbasis kearifan lokal di Kasepuhan Ciptagelar adalah kebijakan yang menerapkan pendekatan partisipatif, bersifat komunal, dan menjadikan kelembagaan dan tokoh adat sebagai motor utama penggerak program di lapangan. 
EFEKTIFITAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KOTA TANGERANG SELATAN Retnowati Wahyuning Dyas Tuti
GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.15-31

Abstract

AbstrakDalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal dan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol). Permasalahannya, hingga kini perundang-undangan mengenai urusan pemerintahan umum belum diterbitkan. Akibatnya, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mengalami ketidakjelasan dalam status kelembagaan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Teori yang digunakan ialah efektifitas organisasi dari Steers dalam Gemmahendra (2014) yang berdimensi: kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta empiris masih ditemuinya berbagai permasalahan seperti: sistem tata kelola yang masih manual, ketimpangan beban kerja, inefektifitas pengelolaan anggaran, tidak optimalnya outcomes, dan rendahnya kepuasan kerja pegawai.Kata kunci: Efektifitas; Organisasi; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KLASTERISASI PROVINSI DI INDONESIA MENURUT KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019 MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS CLUSTERING Farakh Khoirotun Nasida; Afiqi Ilman Pasha; Oki Oktaviani; Nur Alfi Syahri; Aan Andriatno; Rani Nooraeni
GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.50-64

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang vital dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Dewasa ini, problematika terkait ketenagakerjaan semakin kompleks dan menjadi tantangan dunia. Sustainable Development Goals  menyoroti secara khusus peningkatan kualitas ketenagakerjaan, tertuang dalam tujuan kelima, yang secara lebih spesifik menggarisbawahi kelayakan pekerjaan. Sampai tahun 2030, dunia menargetkan kelayakan pekerjaan penuh yang diimbangi dengan menurunnya tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan suatu fenomena yang banyak mendapatkan sorotan dan merupakan isu strategis dalam pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai level yang setara dengan pengangguran global. Meskipun demikian, masih terjadi ketimpangan antarprovinsi. Penerapan program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaan provinsi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan serta mewujudkan kelayakan pekerjaan secara beriringan. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy C-Means Clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia ke dalam klaster-klaster menurut karakteristik ketenagakerjaan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu kesempatan kerja dan kelayakan pekerjaan. Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan 34 provinsi ke dalam dua klaster. Klaster pertama beranggotakan provinsi-provinsi dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah, namun kelayakan pekerjaannya sudah baik. Sedangkan klaster kedua memiliki karakteristik kesempatan kerja yang tinggi, namun belum diimbangi dengan kelayakan pekerjaan yang baik. Terhadap kedua klaster yang terbentuk, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlakuan atau menerapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PELAYANAN PERIZINAN SURAT IZIN PENELITIAN DI BAKESBANGPOL KOTA BATU Agustiningtyas, Nara Winda
GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.1-14

Abstract

Langkah awal individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan izin untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, untuk kelancaran pelaksanaan lapangan, yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Akuntabilitas sangatlah dianggap penting untuk meningkatkan penyediaan layanan. Sebagai organisasi pelayanan publik, penilaian atas pelayanan BAKESBANGPOL Kota Batu diserahkan kepada masyarakat. Pada saat ini memberikan layanan pendaftaran izin survei dan magang secara dilakukan manual. Hal tersebut tentu tidak efektif karena semua aktivitas yang ada membutuhkan waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik akuntabilitas layanan publik serta kendala/hambatan pada pelayanan surat izin penelitian di BAKESBANGPOL di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam penilaian Indeks Kepuasan (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menduduki peringkat pertama TOP 10 (IKM) Jawa Timur dengan nilai 97.96 jumlah responden 2200 orang. Meskipun BAKESBANGPOL Kota Batu menduduki peringkat pertama namun pada faktanya indikator asas dan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan tidak berjalan dengan optimal proses pengambilan data IKM tidak berdasarkan pada proses pelayanan namun data yang di ambil berdasarkan pameran Inovasi yang dislenggarakan, akses website online belum terbarui, ketepatan waktu SOP pelayanan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue