cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Acta Comitas
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25028960     EISSN : 25027573     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 3 (2018)" : 14 Documents clear
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Alat Bukti Kuitansi Jual Beli Kendaraan Bermotor Niedia Happy
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p14

Abstract

The obligation of fiduciary guarantee is the imposition to a movable object both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings, that cannot be burdened with mortgages. The imposition of objects with fiduciary collateral is made in the form of a notary deed which is a fiduciary guarantee deed. An object that is guaranteed by fiduciary is used as collateral for debt in which the ownership of the object is conveyed to the creditor whereas the physical property is still controlled by the debtor. The fiduciary imposition of motor vehicles will then be made in the form of a fiduciary deed before the notary in the presence of debtors, creditors and witnesses. The problems of this study are the validity of receipt as proof of ownership of motor vehicles in the making of fiduciary deeds and sanctions for notaries if there are problems with the fiduciary deeds that are made regarding receipt used as evidence. The purpose of this journal research is to prove the validity of receipts as evidence in making a fiduciary guarantee deed. This study is an empirical study with primary data sources and secondary data which is concluded through descriptive analysis techniques. The results of the study show that a notary who makes a fiduciary deed whose imposition is in the form of a motor vehicle must pay attention to the name of the debtor who signs the fiduciary deed; ensuring that it is in accordance with the name stated in the proof of ownership of the motor vehicle (BPKP). In the case that a debtor wanting to pledge a motor vehicle having only a receipt as proof of ownership of the motor vehicle, the notary should suggest the debtor to process the title transfer first so that later it does not cause problems with the fiduciary deed that has been made. Pembebanan jaminan fidusia adalah pembebanan terhadap suatu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia. Suatu benda yang dijaminkan fidusia digunakan sebagai jaminan utang dimana kepemilikan hak atas benda tersebut diahlikan kepada pihak kreditor sedangkan fisik benda tersebut masih dikuasai pihak debitornya. Pembebanan fidusia terhadap kendaraan bermotor selanjutnya akan dibuatkan dalam bentuk akta jaminan fidusia dihadapan pihak notaris dengan dihadiri pihak debitor dan pihak kreditor serta para saksi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan kuitansi sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor didalam pembuatan akta fidusia dan sanksi bagi notaris jika terjadi permasalahan pada akta fidusia yang dibuatnya terkait kuitansi yang digunakan sebagai alat bukti. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk membuktikan keabsahan kuitansi sebagai alat bukti dalam pembuatan suatu akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sumber data primer dan data sekunder yang disimpulkan melalui teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa seorang Notaris yang membuat akta fidusia yang pembebanannya berupa kendaraan bermotor harus memperhatikan nama pihak debitor yang menandatangi akta fidusia harus sesuai dengan nama yang tertera dalam bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP) tersebut. Pihak debitor yang ingin menjaminkan kendaraan bermotor sedangkan hanya memiliki kuitansi sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut sebaiknya pihak notaris menyarankan untuk melakukan proses balik nama terlebih dahulu agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan terhadap akta fidusia yang sudah dibuat.
Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari; I Made Arya Utama
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p05

Abstract

The signing the credit agreement between the bank and the debtor using the guarantee will generally be bound by notarial deed to then in the process of loading the guarantee. Before the guarantee process is completed then the notary will issue Covernote to the bank as creditor. The purpose of this research is to find out how is the Covernote position issued by the notary in the credit agreement of the bank? And how the legal strength of covernote notary is to provide legal protection for banks as creditors in credit agreements. This research uses normative legal research methods. The results showed that the position of Covernote issued by a notary in a bank credit agreement only applies as a statement from a notary / PPAT as the official who made the Covernote who explained that there had been a credit or guarantee binding. Covernote is not proof of collateral, but only as an introduction and temporary evidence is a guide for the bank that will issue credit. Covernote notary does not have the legal force to provide legal protection for banks as creditors in credit agreements in the event of default when the guarantee process is still carried out by a Notary. Penandatanganan perjanjian kredit antara bank dengan debitor yang mempergunakan jaminan pada umumnya akan diikat dengan akta Notaris untuk kemudian diproses pembebanan jaminan. Sebelum proses pembebanan jaminan selesai dilakukan, maka notaris akan mengeluarkan Covernote kepada bank selaku kreditor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Covernote yang dikeluarkan oleh notaris dalam perjanjian kredit bank serta bagaimanakah kekuatan hukum Covernote notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan Covernote yang dikeluarkan oleh notaries/PPAT dalam perjanjian kredit bank hanya sebatas menerangkan bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminan. Covernote bukan merupakan bukti agunan namun hanya sebagai keterangan dan bukti yang bersifat sementara sebagai pegangan bagi bank yang akan mengeluarkan kredit. Covernote notaris tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi pada saat proses pembebanan jaminan masih dilakukan oleh Notaris.
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris Ni Putu Anggelina
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p10

Abstract

The legal status of a Notary employee in his capacity is a witness of the Instrumentair to support the validity of an authentic deed which is inseparable and has legal consequences for the deed of the Notary. Notary deed that raises the law causes the Notary employee to work as a witness instrument in the deed to be the party responsible and responsible for the law that appears. The legal issue in this journal is the Responsibility for the accountability of instruments in the deed of a Notary? And how to place the legal position in the instrumentation in terms of supporting the Notary deed related to the Notary's responsibility to keep the confidentiality of the deed which is made by him based on Article 16 Paragraph (1) Letter F and Article 40 of the UUJN Amendment?, This article is analyzed by normative legal research methods with a study of Article 16 paragraph (1) letter f UUJN Changes that still involve obscurity of legal norms. The purpose of this study is to examine the accountability of the instrumentair in the deed of the Notary and also provide understanding in terms of the legal position of the instrumentair selection related to the authenticity of the Notary deed. The results of the study through the journal can prove the lawsuits related to the substance of the deed whose signing involved him, remembering his capacity only employees who are functioned by a Notary to prepare the deed. The legal position of viewing related to the occupation of the Notary keeps the confidentiality of the deed whose production is made based on Article 16 paragraph (1) letter f and Article 40 of the UUJN. Therefore the instrumentair witness cannot apply Article 322 of the Criminal Code because his capacity as an election is not bound by professional ownership. Witness instructors who do not support the confidentiality of Notary documents. Status hukum pegawai Notaris dalam kapasitasnya menjadi saksi Instrumentair guna mendukung sahnya suatu akta autentik merupakan hal yang tak terpisahkan dan memiliki konsekwensi hukum terhadap akta Notaris. Akta Notaris yang menimbulkan persoalan hukum menyebabkan pegawai Notaris yang berfungsi sebagai saksi instrumentair dalam akta menjadi pihak yang dianggap tahu dan bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul. Isu hukum dalam jurnal ini adalah Bagaimanakah tanggungjawab saksi instrumentair dalam akta Notaris? Dan bagaimanakah kedudukan hukum saksi instrumentair dalam hal mendukung keautentikan akta Notaris terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf F dan Pasal 40 UUJN Perubahan ?, Artikel ini dianalisis dengan metode penelitian hukum normatif dengan kajian terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan yang masih terdapat kekaburan norma hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tanggungjawab saksi instrumentair dalam akta Notaris serta memberikan pemahaman dalam hal kedudukan hukum saksi instrumentair terkait dengan keautentikan akta Notaris. Hasil kajian melaui jurnal ini diketahui bahwa saksi instrumentair tidak bisa dituntut secara hukum terkait substansi akta yang penandatanganannya melibatkan dirinya, megingat kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta. Kedudukan hukum saksi instrumentair terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 40 UUJN Perubahan tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan subtansi akta. Oleh sebab itu terhadap saksi instrumentair tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi instrumentair yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.
KEWENANGAN NOTARIS/PPAT DALAM MENERIMA PENITIPAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Riyan Hidayat
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p02

Abstract

One of the potential sources of tax revenues that should be explored in accordance with the current economic situation and the development of the nation's development is the type of tax on land and building use permit in after abbreviated as BPHTB. In managing the Tax on land and building permit, the eligible party is the central government, but the acceptance of tax on land and building permit is largely as an income for the region. Depositing tax on land and building permit is the obligation of the taxpayer, but in fact many tax payers deposit the payment to notary /the official certifier of title deeds whereas in the authority of notary which is regulated in the amendment of law on notary, there is no one article that determines notary obligation for paying care work tax on land and building permit. The problems of this study are how the role of Notary / the official certifier of title deeds in the tax payments on land is and building use permit and how the responsibility Notary / the official certifier of title deeds in relation to the payment of on land is and building use permit’s sale and purchase. The empirical juridical legal research method is applied in this study. This study belongs to descriptive analysis by analyzing primary data and applying interview techniques for the primary data and literature review technique for the secondary data. The techniques of qualitative method are examining, analyzing, interpreting and drawing conclusion from literature review. The result of the study shows that for notary who receives the deposit payment of tax on land and building permit shall be an action undertaken to assist and facilitate the transaction process and notary public as a public officer deemed to have a better understanding of the tax payment procedure should properly assist in the execution of the tax payment but it is not entitled to charge fees for the deposit because it is not a notary’s task which only acts on the basis of her/himself. Salah satu sumber potensi prolehan pajak yang perlu digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB. Dalam mengelola BPHTB yang berhak adalah pemerintah pusat, namun penerimaan BPHTB sebagian besar merupakan pemasukan bagi daerah. Penyetoran BPHTB merupakan kewajiban wajib pajak, namun pada kenyataanya banyak wajib pajak yang menitipkan pembayarannya kepada Notaris/PPAT padahal dalam kewenangan Notari yang diatur dalam UUJN tidak ada satupun pasal yang menentukan kewajiban Notaris untuk pekerjaan penitipan pembayaran BPHTB.Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan Notaris/PPAT dalam penitipan pembayaran pajak BPHTB dan bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT dalam kaitannya dengan pembayaran BPHTB atas jual beli tanah dan bangunan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Sifat penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data primer dengan teknik wawancara dan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara telaah kepustakaan. Teknik analisis data dengan metode kualitatif yaitu dianalisis dengan cara mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari studi kepustakaan dan fenomena yang ada di lapangan kemudian ditarik kesimpulan Hasil peneilitian ini menunjukan bahwa Notaris yang menerima penitipan atas pembayaran BPHTB merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk membantu dan memperlancar proses transaksi dan Notaris sebagai pejabat umum yang dianggap lebih memahami prosedur pembayaran pajak tersebut maka sudah sepantasnya membantu dalam melaksanakan pembayaran pajak namun tidak berhak untuk memungut biaya atas penitipa tersebut karena hal itu bukan menjadi pekerjaan Notaris hanya saja bertindak atas dasar diri pribadi.
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Notaris yang Diberhentikan Sementara Gde Bagus Nugraha; I Made Arya Utama
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p11

Abstract

A notary in carrying out his position may commit a violation which is done intentionally or unintentionally. These violations provide legal consequences, which is a temporary termination of Notary position. The temporary dismissal of the Notary from his position means that the Notary concerned has lost his authority for a while and cannot make any deed or cannot carry out his position. When the temporary dismissal sanction is imposed, there is a possibility that there is still an unresolved and unclear process of working on an authentic deed regarding its resolution. Based on this background, a problem arises, first, in what case a Notary may be temporarily dismissed from his/her position? Second, what are the rights owned by the client when the deed has not beed finished due to the santion? The purposes of this research are to analyze every factors that cause a Notary could be receives sanction in this case is temporary dismissal, and also to discover the rights for clients whose legal documents have not been finished because of that sanction. This research qualifies as a normative legal research. Sources of legal materials for this study were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials are collects using statutes hierarchy. The result of this research are Notaries could be temporarily dismissed if his/her commits a violation of the prohibitions in Notary Act. The client could choose to continue to complete the deed with alternate Notary or also could choose another Notary. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat saja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etika jabatan. Pelanggaran tersebut memberikan konsekuensi hukum yaitu salah satunya adalah dijatuhkannya sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris yang bersangkutan. Pemberhentian Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi memiliki kewenangan dan tidak mampu lagi untuk menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya serta tidak mampu lagi untuk membuat akta. Ketika sanksi pemberhentian sementara tersebut dijatuhkan, ada kemungkinan bahwa masih terdapat proses pengerjaan akta autentik yang belum terselesaikan dan tidak jelas mengenai penyelesaiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan yaitu pertama dalam hal apa saja seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya? Kedua, apa hak yang dimiliki oleh klien dalam hal aktanya belum terselesaikan akibat sanksi pemberhentian sementara tersebut? Tujuan penulisan ini untuk menganalis hal-hal yang menyebabkan seorang Notaris dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara serta menemukan hak bagi klien yang aktanya belum terselesaikan atas adanya sanksi tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil Studi menunjukkan bahwa Notaris bisa diberhentikan sementara dari jabatannya apabila melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perubahan UUJN. Sedangkan bagi klien, yang bersangkutan memiliki hak untuk melanjutkan penyelesaian akta dengan Notaris Pengganti dan juga memiliki hak untuk memilih Notaris lain untuk menyelesaikan proses pembuatan akta tersebut.
Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik Agus Toni Purnayasa
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p01

Abstract

As a Public Officer with the intention to make an authentic deed, the Notary often acts inadvertently and inadvertently, it can certainly lead to legal problems. Authentic deeds made by Notary also do not rule out can be a deed under the hands. Notarial deeds as authentic deeds that have perfect evidentiary power in civil law disputes may, in fact, degenerate from the perfect evidentiary power to such a deed under the hand, and may be legally defamatory resulting in the disregard or invalidity of the Notary's deed. Based on the background of the problem can be formulated as follows, how a deed can be said or categorized as an authentic deed and how authentic deeds can experience the degradation of the power of proof into the deed under the hands. This research is normative law research. The results of the study conclude that the Notary Act can be an authentic deed if it meets the formalities that are already determined based on the rules contained in the provisions of Article 1868 Civil Code and jo UUJN. Based on the provisions of Article 1868 Civil Code must be fulfilled the requirements of authentic deed and authentic deed must be made in accordance with the format specified in accordance with the provisions of Article 38 UUJN and Deed can be degraded into deed under the hand if violating the provisions of Article 1868 Civil Code jo UUJN. Sebagai Pejabat Umum yang berwenag untuk membuat akta autentik, Notaris sering kali bertindak tidak hati-hati dan tidak seksama, sehingga apa yang diisyaratkan oleh undang-undang yaitu tentang syarat pembuatan akta autentik kadang kala tidak diperhatikan oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik khusunya dalam hal ini adala Notaris, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris juga tidak menutup kemungkinan dapat menjadi akta di bawah tangan. Akta Notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sengketa hukum perdata, ternyata dapat mengalami penurunan status (degradasi) dari kekuatan pembuktian yang sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan, dan dapat cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta Notaris tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut, Apa Akibat hukum dari suatu akta autentik yang terdegradasi Bagaimanakah akta autentik tersebut dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil studi menyimpulkan bahwa akta Notaris dapat menjadi akta yang autentik apabila memenuhi formalitas-formalitas yang memang sudah ditentukan berdasarkan aturan yang ada dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan jo UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata haruslah dipenuhi syarat akta autentik serta akta otentik haruslah dibuat sesuai dengan format yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN dan Akta Notaris dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila melanggar ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jo UUJN.
Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung Ida Ayu Karina Diantari
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p07

Abstract

General Meeting of Shareholders (GMS), in principle, is made in the form of an original deed carried out in front of a notary or included in the meeting minutes in the form of a deed under the hand wherein the deed is converted into an authentic deed. This study uses empirical research methods by conducting interviews with Notaries based on their experience in making the statement deed, so the formulation of the problem made to limit and make more focus in conducting research is about the notary's responsibility in making deeds related to the general meeting of shareholders, as well as reviewing aspects of protection obtained by a notary public regarding the deed. The conclusion obtained from the research is that according to Article 15 of Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position, a Notary has the authority to make Deed of Decision of Limited General Meeting of Shareholders and will be an authentic deed if made in the form of a notarial deed called Decree of Decision General Meeting of Shareholders. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada pokoknua dibuat dalam bentuk akta asli yang dibuat didepan seorang notaris atau disertakan pada notulensi rapat berupa akta dibawah tangan dimana selanjutnya akta tersebut diubah menjadi akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan cara melakukan wawancara kepada Notaris berdasarkan pengalamannya dalam membuat akta pernyataan tersebut dengan demikian rumusan masalah yang dibuat untuk membatasi dan membuat lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian adalah mengenai tanggung jawab notaris dalam hal pembuatan akta terkait dengan rapat umum pemegang saham, serta mengkaji aspek perlindungan yang diperoleh seorang notaris terkait pembuatan akta tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan Terbatas dan akan menjadi akta otentik jika dibuat kedalam bentuk akta notariil yang disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Pengaturan Kewenangan Notaris Melakukan Pengesahan Fotokopi Surat dengan Aslinya I Dewa Gede Ngurah Anandika Atmaja
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p12

Abstract

Article 15 paragraph (2) letter d UUJN-P concerning the authority of Notaries to approve the suitability of a photocopy with the original letter there is an obscurity of legal norms which gives rise to multiple interpretations in terms of validating the suitability of photocopies made by a Notary in accordance with the original letter which does not provide clarity of understanding of how the Notary to do matching and any letter that can be validated by a Notary. The writing of this journal aims to develop Notary Legal Science that examines the authority of the Notary to validate the suitability of the photocopy with the original letter. The study of scientific journal writing uses a type of normative research that departs from the obscurity of legal norms Article 15 paragraph (2) letter d UUNJ-P regarding the authority of a Notary to authorize the compatibility of a photocopy with the original letter. The results of this journal research is legal certainty Article 15 paragraph (2) letter d UUJN-P related to the authority of the Notary in validating the suitability of the photocopy with the original letter there is still a vague legal norm that does not provide clarity of understanding of how the Notary does the matching and what letter matching validation can be done. The authority of the Notary in ensuring the correctness of the suitability of the photocopy with the original letter whether or not having the authority in the study of the author is a Notary having the authority stipulated in the provisions of Article 15 paragraph (2) letter d UUJN-P but in this case it needs to be corrected in the future considering UUJN-P is not provide legal certainty to the extent of the authority of the Notary in validating the suitability of the photocopy with the original letter. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris melakukan pengesahan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya terdapat kekaburan norma hukum yang menimbulkan multitafsir dalam hal pengesahan kecocokan fotokopi yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan surat aslinya yang tidak memberikan kejelasan pemahaman tentang bagaimana cara Notaris untuk melakukan pencocokan fotokopi dengan surat asli dan apa saja yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengetahui keaslian fotocopi dokumen yang diberikan penghadap dalam melaksanakan pengesahan pencocokan sesuai dengan aslinya.Tujuan penulisan jurnal ini guna mengembangkan Ilmu Hukum Kenotariatan yang mengkaji tugas Notaris melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Penelitian penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif yang berawal dari adanya kekaburan norma hukum Pasal 15 ayat (2) huruf d UUNJ-P mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Hasil penelitian jurnal ini adalah kepastian hukum Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN-P terkait kewenangan Notaris dalam mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya masih terdapat kekaburan norma hukum. Kekaburan tersebut tidak memberikan kejelasan pemahaman tentang bagaimana cara Notaris dapat mengetahui pencocokan fotocopy surat yang akan dicocokan dapat dikatakan asli. Kewenangan Notaris dalam memastikan kebenaran kesesuaian fotokopi surat dengan surat aslinya tertdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN-P akan tetapi hal ini kedepannya perlu dilakukan pembenahan mengingat dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum sejauh mana kewenangan Notaris dapat melakukan pengesahkan persesuaian fotokopi dengan surat aslinya.
Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien Luh Putu Cynthia Gitayani
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p03

Abstract

Notary as a public official authorized in the matter of making authentic deeds is the goal of the state in creating legal certainty for the community. Notary are required to provide legal services to people who need their services. In a broad context service is defined not only making a deed, legalizing the deeds under their hands, providing legal counsel or counseling concerning notary areas, but in addition the notary is also tasked with some aspects of facilitating the public to obtain information about the requirements for making authentic deed and hospitality of notary with their employees in serving clients. All of these things are part of full activity of the notary in carrying out his profession. The problems in this research is about the effectiveness of the application of professional ethics by a notary and the legal effect of a notary who does not carry out professional ethics in providing services to clients. This research is an empirical legal research, with using primary data sources and secondary data, collected by library research techniques and interview techniques, and analyzed by qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that notary in carrying out their duties and positions must pay attention to the profession of ethics that they carry out, especially in providing services to clients. Legal services carried out by a notary are required to refer to and obey the provisions of the UUJN and the Notary Profession Code of Ethics. This obedience aims to ensure the notary profession in the community does not reduce the dignity and nobility of the notary profession. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik merupakan tujuan negara dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris wajib memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat yang membutuhkan jasanya. Pelayanan diartikan dalam konteks yang luas tidak hanya membuat akta, melakukan legalisasi akta di bawah tangan, memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan, tetapi di samping itu notaris juga bertugas terkait dengan sejumlah aspek pemberian kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik, serta keramahan notaris beserta pegawainya dalam melayani klien. Keseluruhan hal tersebut merupakan bagian dari aktivitas penuh notaris dalam menjalankan profesinya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas penerapan etika profesi oleh notaris dan akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan etika profesi dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sumber data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan wawancara, serta dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang notaris harus memperhatikan etika profesi jabatan yang diembannya terutama dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh seorang notaris wajib mengacu dan taat pada ketentuan UUJN serta Kode Etik Notaris. Acuan dan ketaatan ini bertujuan agar pelaksanaan profesi notaris dalam mengabdi pada masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat, serta keluhuran profesi notaris.
Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap I Wayan Arya Kurniawan
Acta Comitas Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p08

Abstract

Notary has an obligation to ensure what is contained in the notary deed is truly understood and in accordance with the wishes of the parties. The Notary's obligation to read the deed and write down the conditions of the parties appeared before the Notary and the reason that caused the deed is not read on the closing section of the deed is the order of the Law. If there is an error in the parties’ understanding of the deed and causes uncertainty over the deed made, then the power and usefulness of the notary deed is questionable, including the responsibility of the Notary who deliberately doesn’t read the deed before the parties. The purpose of writing this journal is to know, describe, and analyze the position of the notary deed which is not read by the notary before the parties. The research method used is empirical research method with case approach, analytical approach, and legal approach. The results of the study showed that the reading of the deed is a must in every authentic deed drawing as part of the formality of the deed. Notaries are considered responsible and can be blamed if there is a misunderstanding regarding the purpose and content of the deed resulted inevasion of the deed. A notary who intentionally does not read the deed made before the parties is considered to violate the law that can result in the deed drawn being void ab initio and its enforceability becomes similar to a privately made deed. Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Kewajiban Notaris membacakan akta dan menuliskan keterangan keadaan penghadap saat menghadap kepada Notaris serta alasan atau keterangan akta tidak dibacakan dalam penutup akta adalah perintah Undang-Undang. Apabila ketika terjadi kesalahan pemahaman para pihak atas akta tersebut dan menyebabkan ketidakjelasan atas akta yang dibuat, maka kekuatan dan kegunaan akta notaris tersebut patut dipertanyakan dan juga termasuk tanggung jawab dari Notaris yang secara sengaja tidak membacakan akta dihadapan para pihak. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap. Adapun metode yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pembacaan akta merupakan suatu kewajiban untuk pembuatan akta otentik sebagai bentuk peresmian akta. Notaris dianggap bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan apabila terdapat kesalahpahaman mengenai maksud dan isi dari akta dan mengakibatkan terjadi wanprestasi atas akta tersebut. Notaris yang secara sengaja tidak membacakan akta yang dibuat dihadapan para penghadap tersebut merupakan suatu pelanggaran yang berakibat kepada akta yang dibuatnya tersebut menjadi batal demi hukum dan kekuatan pembuktiannya menjadi sebuah akta dibawah tangan.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 02 (2023) Vol 8 No 01 (2023) Vol 7 No 03 (2022) Vol 7 No 02 (2022) Vol 7 No 01 (2022) Vol 6 No 03 (2021) Vol 6 No 02 (2021) Vol 6 No 01 (2021) Vol 5 No 3 (2020) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 3 (2019) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 3 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue