Articles
<![CDATA[The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control ]]>
<![CDATA[Utama, I Made Arya]]>;
<![CDATA[Suharta, I Nengah]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.782 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414
<![CDATA[Water demand continues to increase, while its availability was increasingly limited due to pollution. Therefore, the issue of legal sanction in the management of water resources was interesting to be examined because of the void of norm related to the sanction of administrative, civil and criminal sanction in Article 87-120 of Act Number 32 of 2009. So, this research was qualified into normative legal research with legal material from result of library research. The type of administrative legal sanctions were more effectively applied to protect water resources from pollution. Administrative Legal Sanction was not implemented through the judges, more easily and quickly implemented in providing protection against water resources, compared with sanctions of Criminal Law and Civil Law.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI BALI ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Mas Diah Praba Prameswara]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.125 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Kewajiban Pengusaha Dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Bali”. Penggunaan TKA di Indonesia dibutuhkan dalam 2 hal, yakni TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan/atau membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how. Diharapkan hingga sampai batas waktu tertentu tenaga kerja Indonesia sudah mampu mengadopsi skill TKA yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan TKA. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) apa saja pengaturan kewajiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali, dan (2) apa akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Rumusan masalah yang dikemukakan ayaitu (1) pengaturan kewjiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali dan (2) apa akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali. Penulis tertarik melakukan penelitian ini mengingat di dalam proses penyelanggaran perpanjangan IMTA di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM terdapat hambatan-hambatan yakni Dinas Tenaga Kerja dan ESDM melakukan perubahan saat melakukan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA dalam bentuk USD ialah dengan melakukan atau dengan menggunakan Bank Note agar mudah diketahui setoran dollar mana yang bermasalah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ARSITEKTUR STYLE BALI PADA BANGUNAN GEDUNG DENGAN FUNGSI USAHA DI KOTA DENPASAR MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ]]>
<![CDATA[Putu Adi Martha Sarwin]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejalan dengan pesatnya pembangunan di kota Denpasar, terjadi pula peningkatanaktivitas penduduk dengan segala permasalahan, sehingga perlu penangan yangkomperhensif. Beberapa masalah yang terlihat diantaranya pembangunan bangunanbangunan gedung yang tidak memperhatikan arsitertur setempat, terlebih misi Denpasardalam mewujudkan Denpasar Yang Berwawasan Budaya, karena bangunan gedungmerupakan wajah kota atau cerminan dari identitas kota itu sendiri. Permasalahan kiankompleks ketika belum adanya penagturan dalam bentuk Perda karena kota Denpasar saatini memberlakukan Peraturan Walikota yang didalamnya tidak disertai sangsi. Bagi kotaDenpasar sudah tentu ini merupakan permasalahan yang harus diperhatikan gunamewujudkan misi Kota Denpasar itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebutlah yangmendorong penulis melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Arsitektur Style BaliPada bangunan Gedung Dengan Fungsi Usaha Menurut Peraturan Daearah Provinsi BaliNomor 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukumempiris, yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan norma hukumdengan prilaku masyarakat. Sumber data yang diperoleh untuk menunjang penelitian iniialah dengan menggunakan teknik wawancara dengan instansi pemerintah terkait.Dalam hal pengawasan dan penataan pemerintah harus melakukan upaya ekstra agarkedepannya tidak ada lagi permasalah mengenai Arsitektur Bangunan gedung fungsi usahadi kota Denpasar dan adanya Pengaturan yang tegas, sehingga kedepannya misi KotaDenpasar Yang Berwawasan Budaya dapat terwujud dengan salah satunya melaluiArsitertur Bangunan Gedung sebagai wajah atau Identitas Kota Denpasar itu Sendiri.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Ketut Partha Cahyadi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.932 KB)
<![CDATA[Berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yuridis terhadap kewenangan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan. Dalam substansi undang-undang tersebut terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan yang menimbulkan permasalahan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 karena adanya konflik norma terhadap keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan pembagian urusan kewenangan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan bagaimana implikasi yuridis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan usaha pertambangan batuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian normatif penulis mencoba mengkaji dari segi perundang-undangan serta studi pustaka. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan tentang implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK BAU PENANGANAN SAMPAH DI TPA PESANGGARAN ]]>
<![CDATA[Luh Putu Nitya Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.679 KB)
<![CDATA[Pertambahan dan pertumbuhan penduduk di Bali yang semakin pesat otomatis berpengaruh terhadap jumlah sampah beserta penanganannya. Bau tidak sedap yang berasal dari kegiatan penanganan sampah menyebabkan warga yang berada dekat maupun jauh dari lokasi terganggu. Permasalahan yang diangkat yaitu apakah yang menyebabkan penanganan sampah di TPA Pesanggaran menimbulkan bau tidak sedap dan hak masyarakat terhadap lingkungan yang kurang sehat karena dampak bau tersebut.Artikel ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang mana kegiatan penanganan sampah seharusnya memperhatikan pencemaran udara dan kesehatan. Namun,terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Sumber data primer diperoleh dari masyarakat yang terkena dampak bau dengan menggunakan teknik wawancara. Data yang didapat kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif.Hasil dari pembahasan rumusan masalah ini menunjukkan bahwa studi kajian kelayakan lingkungan dalam penanganan sampah di TPA Pesanggaran telah dilakukan, namun terdapat ketidak cermatan dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut sehingga menimbulkan dampak bau. Akibat dampak bau penanganan sampah di TPA Pesanggaran maka masyarakat berhak mengajukan keberatan atau pengaduan kepada pihak terkait. Namun keberatan yang diajukan belum ditanggapi serius oleh pihak pengelola dan dengan adanya lebih dari satu lembaga pengelola membuat pengaduan belum dapat ditangani dengan baik. Kata Kunci: Bau tidak Sedap, Efektivitas, Penanganan Sampah]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEWENANGAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP) DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PENERTIBAN PARKIR YANG DISELENGGARAKAN DESA PAKRAMAN ]]>
<![CDATA[Putu Ari Permadi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.108 KB)
<![CDATA[Kepadatan penduduk di Kota Denpasar menimbulkan dampak yaitu semakin banyaknya kendaraan bermotor sehingga membutuhkan lahan parkir agar tidak mengganggu kenyamanan berlalulintas. Melihat adanya peluang untuk memperoleh pendapatan, Desa Pakraman yang ada di Kota Denpasar memanfaatkan lahan yang ada untuk digunakan sebagai area/lahan parkir dengan memungut biaya parkir. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu pemahaman mengenai kegiatan parkir yang dapat dikualifikasikan sebagai pungutan liar dan pemberian sanksi terhadap pengelolaan parkir oleh Desa Pakraman di Kota Denpasar yang teridentifikasikan pungutan liar. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Denpasar dalam penertiban pungutulan liar pada parkir yang diselenggarakan desa pakraman. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Adapun sumber data primer diperoleh di Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Denpasar dan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis lalu disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan parkir yang teridentifikasikan pungutan liar adalah kegiatan parkir yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kota Denpasar atau penyelenggaraan parkir telah mengikuti aturan di Kota Denpasar akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat petugas/oknum yang tidak mengikuti aturan. Sanksi yang dapat diberikan dalam penyelenggaraan parkir oleh Desa Pakraman yang teridentifikasikan pungutan liar yaitu sanksi pidana dan pembinaan oleh Inspektorat Kota Denpasar. Kata Kunci: Desa Pakraman, Parkir, Pemberantasan, Pungutan Liar.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2013 TERKAIT PENGAWASAN ATAS IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH DI KECAMATAN KUTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Anugrah Diva Apriana]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.756 KB)
<![CDATA[Saat ini diduga sudah banyak perusahaan khususnya di bidang pariwisata yangmenggunakan air tanah secara ilegal. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1)Bagaimanakah pelaksanaan perizinan serta ketaatan masyarakat terhadap kewajiban dalampengelolaan air tanah di Kecamatan Kuta Selatan? (2) Bagaimanakah pengawasanPemerintah Kabupaten Badung terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah diKecamatan Kuta Selatan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirisdengan teknik analisis data kualitatif. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BadungNo. 25 Tahun 2013 terkait Pengawasan atas Izin Pengelolaan Air Tanah di Kecamatan KutaSelatan masih belum efektif. Hal ini terkait dengan jumlah izin pengguna air tanah di KutaSelatan yang hanya mencapai angka 68%. Upaya yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Badung, yaitu meningkatkan kordinasi dengan Tim Pengendalian PelaksanaanKegiatan Pemakaian Air Tanah Kabupaten Badung serta memberikan surat teguran kepadapengguna air tanah yang belum memiliki izin dan belum memenuhi kewajiban pemegangizin air tanah.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 DALAM MELINDUNGI SEMPADAN PANTAI DARI BANGUNAN UNTUK PENGINAPAN ]]>
<![CDATA[I Wayan Risky Widnyana]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.809 KB)
<![CDATA[Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan wisata yang pesat di Kabupaten Badung disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan yang mengakibatkan terbatasnya kesediaan lahan. Kondisi demikian menyebabkan para pelaku usaha maupun investor merambah wilayah pesisir pantai untuk melakukan kegiatan usaha, bahkan sampai ada bangunan yang didirikan melanggar sempadan pantai. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan dan Upaya Hukum apakah yang dapat atau telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai dari bangunan penginapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah ekonomi. Sedangkan upaya hukum yang dapat atau telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah berupa penegakan hukum preventif, yaitu berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggar sempadan pantai, baik itu berupa penutupan maupun pembongkaran.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERDA TATA RUANG KABUPATEN BANGLI TERKAIT KETENTUAN SEMPADAN JURANG DI SEPANJANG JALAN RAYA PENELOKAN KINTAMANI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Trisniari Muliarsi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.028 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul “ Penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli Terkait Ketentuan Sempadan Jurang di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani” Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah 1. apakah daerah di sepanjang jalan raya penelokan kintamani merupakan dinding kaldera Gunung Batur sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Huruf d Perda Kabupaten Bangli? 2. apakah bangunanbangunan di sepanjang jalan raya penelokan kintamani memenuhi kreteria bangunan yang diperbolehkan pada sempadan jurang menurut Pasal 77 Perda Kabupaten Bangli? Dan untuk mengentahui sanksi hukum apa yang dapat di terapkan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sempadan jurang. Kesimpulan yang diperoleh adalah Bahwa disepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani tersebut merupakan sempadan jurang dinding kaldera gunung batur. Bangunan-bangunan yang ada di sempadan jurang di jalan raya penelokan kintamani tersebut tidak memenuhi Kreteria sempadan jurang pada Pasal 77 dalam Peda Kab. Bangli. Dalam praktek dilapangan belum ada sanksi hukum yang diterapkan dalam pelanggaran tata ruang khususnya pada bangunan-bangunan yang melanggar Sempadan Jurang di Jalan Raya Penelokan Kintaman.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 DALAM PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR OLEH POLRESTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ray Dio Sanjaya]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.365 KB)
<![CDATA[Pungutan liar (pungli) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak berdasarkan peraturan. Untuk memberantas praktik Pungli tersebut Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Perpres Pungli), dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4288/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, sebagaimana di Kota Denpasar ditetapkan melalui SK Walikota Denpasar No. 188 Tahun 2016 dimana Polresta Denpasar termasuk dalam anggota saber pungli kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan (1) Bagaimanakah kewenangan Polresta Denpasar dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar dan (2) Apa saja faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polresta Denpasar Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Hasil analisa penelitian menunjukan (1) kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perpres Pungli sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim sebagaimana pada SK Walikota Denpasar No. 188 Tahun 2016. (2) efektivitas penegakan hukum terhadap pemberantasan pungli oleh Polresta Denpasar ialah tidak adanya ketentuan pasal yang secara khusus mengatur tentang pungli mengingat Pasal 368 KUHP memuat unsur paksaan yang tidak dapat dibuktikan pada praktek pungli. Kata kunci: Implementasi, Pemberantasan, Pungli]]>
