Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.383

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Bumi Lestari Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Hasanuddin Law Review Indonesia Prime Udayana Journal of Law and Culture Legal Spirit Journal Of World Science East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)

I Made Arya Utama

Faculty Of Law, Udayana University, Bali-Indonesia

Author-ID : 234338

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 53 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control Utama, I Made Arya; Suharta, I Nengah
Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2018
Publisher : Hasanuddin University

Water demand continues to increase, while its availability was increasingly limited due to pollution. Therefore, the issue of legal sanction in the management of water resources was interesting to be examined because of the void of norm related to the sanction of administrative, civil and criminal sanction in Article 87-120 of Act Number 32 of 2009. So, this research was qualified into normative legal research with legal material from result of library research. The type of administrative legal sanctions were more effectively applied to protect water resources from pollution. Administrative Legal Sanction was not implemented through the judges, more easily and quickly implemented in providing protection against water resources, compared with sanctions of Criminal Law and Civil Law.

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM MELINDUNGI KEBERADAAN AIR TANAH DI KOTA DENPASAR Budiadnyana Giri, Ketut Eddy; Arya Utama, I Made; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.063 KB)

The legal action of Denpasar city government's to protect ground water presencein the Denpasar city. To preserve the environment, the government is taking legalaction to deliver the policy to the public in order to protect the existence ofgroundwater. Based on that there is a problem such as, firstly, how resources Denpasargovernment authority through the instrument permits the use of groundwater inprotecting groundwater in Denpasar. Second, if the soil permits water use can provideprotection against the presence of ground water in the city of Denpasar. Within thispaper, the method used is a normative legal research using regulatory approach. Theconclusions obtained are the source of government authority is in the Denpasar MayorRegulation No. 22 Year 2011 on setting Licensing, Allocation, Use, and GroundwaterExploitation, which has the function to limit and cope with the occurrence of a fraud aswell as the excessive exploitation of ground water. Prevailing source of authority overgroundwater use permits instrument and function of soil water use permit in order toprotect the existence of groundwater. Government observation and monitoring ofground water used by the community to the issuance of a license is an act ofgovernment.

HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM UNDANGUNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Desak Made Ayu Puspita Dewi; I Made Arya Utama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan yang berjudul “Hak-Hak Anak sebagai Korban dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif” membahas mengenai hak-hak anak sebagai korban dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tulisan ini juga membahas pendekatan keadilan restoratif yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak pelaku dan pihak korban untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, yang penerapannya menjadi kewajiban dalam peradilan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hak-hak anak sebagai korban yang diakui dalam UU Peradilan Anak adalah hak-hak anak yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan termasuk pengakuan terhadap rasa traumatik yang dialami anak sebagai korban. Dengan pendekatan keadilan restoratif, rasa traumatik anak sebagai korban terhadap pelaku dapat dikurangi serta anak sebagai korban akan dapat dipulihkan keadaannya seperti semula dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.Kata Kunci : Anak, Korban, dan Keadilan Restoratif.

KRIMINALISASI TERHADAP PERILAKU CABUL ANTAR ORANG DEWASA SESAMA JENIS (LESBIAN DAN GAY) I Wayan Agus Harry Saputra; I Made Arya Utama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembicaraan perihal perlunya perilaku cabul antar orang dewasa sesama jenis untuk diberlakukan hukum pidana menjadi pro dan kontra di kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat. Penilaian terhadap perbuatan tersebut meletakkan titik urgensi pada norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat yang dilanggar oleh kaum pelaku perbuatan cabul antar orang dewasa sesama jenis (lesbian atau gay). Upaya kriminalisasi terhadap perilaku cabul antar orang dewasa sesama jenis perlu dikaji dalam perspektif kebijakan hukum pidana sehingga keberlakuannya menjadi efektif dan efisien. Tujuan dari kajian ini adalah demi memberikan masukan secara teoritis terhadap legislatif perihal wacana kriminalisasi perbuatan cabul antar orang dewasa sesama jenis (lesbian atau gay) di Indonesia. Adapun simpulan dari pembahasan ini adalah perbuatan cabul yang dilakukan antar orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama (lesbian atau gay) tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Namun demikian, mengingat lesbian atau gay merupakan kelaianan kejiwaan berupa penyimpangan orientasi seksual, sehingga akan lebih tepat untuk diberlakukan sanksi tindakan dengan melibatkan tenaga medis dan tenaga psikolog daripada pengenaan sanksi pidana. Kata kunci: Kriminalisasi, Perilaku Cabul, Dewasa, Sesama Jenis

OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Mdn) Sagung Dewi Tarastya Yudhi Putri; I Made Arya Utama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pungutan liar atau yang biasanya dikenal sebagai pungli merupakan suatu tindakan meminta pembayaran pada tempat yang tidak seharusnya dilakukan. Hal ini sering dijumpai di tempat pelayanan publik yang pelakunya adalah oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kepentingan pribadi. Metode penelitian normatif yang bergerak dari kekosongan hukum karena belum adanya peraturan yang mengatur tindak pidana pungli digunakan dalam karya ilmiah ini. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana klasifikasi pungutan liar dalam perspektif pertanggungjawaban pidana serta bagaimana penerapan hukum oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Tindak pidana pungli ini dapat diklasifikasikan sebagai korupsi bilamana memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana korupsi. Pungli kian lama kian menjadi budaya dalam hal pelayanan publik dan mulai meresahkan masyarakat. Banyak oknum ASN yang mengambil kesempatan melalui pungli ini untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan urgensi tersebut diharapkan melalui penelitian ini terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri untuk menindak tegas tindak pidana pungli. Kata kunci: Pungutan liar, Aparatur Sipil Negara, Pertanggungjawaban Pidana

PERBANDINGAN KEKUATAN HUKUM AKTA PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS DENGAN DI BAWAH TANGAN Luh Putu Novita Sari; I Made Arya Utama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.168 KB)

Artikel ini berjudul “Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Dihadapan Notaris Dengan Di Bawah Tangan” membahas mengenai kekuatan hukum dari pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perbandingan kekuatan hukum akta pengikatan jual beli hak atas tanah yang dilakukan dihadapan Notaris dengan di bawah tangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan pembuktiannya hanya terhadap para pihak. Akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan mengikat kepada pihak ketiga apabila dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan. Kata Kunci: Pengikatan Jual Beli, Akta Autentik, Akta Di Bawah Tangan

PENGGANDAAN MUSIK DALAM BENTUKMP3 MELAUI INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ni Wayan Mira Eka Pratiwi; I Made Arya Utama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.616 KB)

Tulisan ini berjudul Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internetditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan penulisan ini adalah untukmengetahui penggandaan musik dalam bentuk MP3 dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan, beserta sanksi hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah penggandaan musik dalam bentuk MP3 dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan karena berdasarkan dari pengertiannya, penggandaan merupakan bagian dari pembajakan, apabila penggandaan musik dalam bentuk MP3 melalui internet tidak dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta memehuni unsur-unsur dari pengertian pembajakan yaitu adanya penggandaan, secara tidak sah, pendistribusian barang hasil penggandaan, dan untuk memperoleh keuntungan ekonomi,maka dapat disebut sebagai pembajakan, sanksi hukum atas penggandaan musik yang dilakukan diatur dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kata kunci : Penggandaan Musik, Sanksi Hukum, Hak Cipta

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN YANG MELINDUNGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PROVINSI BALI Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi; I Made Arya Utama; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Bali. Keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang semakin berkembang hingga ke perkampungan, menjadi permasalahan tersendiri bagi keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk itu diperlukan penataan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga tidak mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis yang terkait dengan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dari penelitian yang dilakukan, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Provinsi Bali dilakukan dengan penataan terhadap jarak dan jumlah pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan. This study aims to examine the arrangement of shopping centers and supermarkets that protect Micro, Small and Medium Enterprises in Bali Province. The existence of shopping centers and supermarkets that are increasingly expanding to the village, has become a problem in itself for the existence of Micro, Small and Medium Enterprises. Therefore, it is necessary to arrange shopping centers and supermarkets so that they do not threaten the existence of Micro, Small and Medium Enterprises. This research was conducted by analyzing statutory regulations and technical regulations related to the arrangement of shopping centers and supermarkets. From the research conducted, the arrangement of shopping centers and convenience stores in Bali Province is carried out by structuring the distance and number of shopping centers and convenience stores.

KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI BALI I Gusti Agung Mas Diah Praba Prameswara; I Made Arya Utama; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.125 KB)

Penelitian ini berjudul “Kewajiban Pengusaha Dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Bali”. Penggunaan TKA di Indonesia dibutuhkan dalam 2 hal, yakni TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan/atau membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how. Diharapkan hingga sampai batas waktu tertentu tenaga kerja Indonesia sudah mampu mengadopsi skill TKA yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan TKA. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) apa saja pengaturan kewajiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali, dan (2) apa akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Rumusan masalah yang dikemukakan ayaitu (1) pengaturan kewjiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali dan (2) apa akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali. Penulis tertarik melakukan penelitian ini mengingat di dalam proses penyelanggaran perpanjangan IMTA di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM terdapat hambatan-hambatan yakni Dinas Tenaga Kerja dan ESDM melakukan perubahan saat melakukan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA dalam bentuk USD ialah dengan melakukan atau dengan menggunakan Bank Note agar mudah diketahui setoran dollar mana yang bermasalah.

PENERAPAN ARSITEKTUR STYLE BALI PADA BANGUNAN GEDUNG DENGAN FUNGSI USAHA DI KOTA DENPASAR MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG Putu Adi Martha Sarwin; I Made Arya Utama; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di kota Denpasar, terjadi pula peningkatanaktivitas penduduk dengan segala permasalahan, sehingga perlu penangan yangkomperhensif. Beberapa masalah yang terlihat diantaranya pembangunan bangunanbangunan gedung yang tidak memperhatikan arsitertur setempat, terlebih misi Denpasardalam mewujudkan Denpasar Yang Berwawasan Budaya, karena bangunan gedungmerupakan wajah kota atau cerminan dari identitas kota itu sendiri. Permasalahan kiankompleks ketika belum adanya penagturan dalam bentuk Perda karena kota Denpasar saatini memberlakukan Peraturan Walikota yang didalamnya tidak disertai sangsi. Bagi kotaDenpasar sudah tentu ini merupakan permasalahan yang harus diperhatikan gunamewujudkan misi Kota Denpasar itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebutlah yangmendorong penulis melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Arsitektur Style BaliPada bangunan Gedung Dengan Fungsi Usaha Menurut Peraturan Daearah Provinsi BaliNomor 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukumempiris, yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan norma hukumdengan prilaku masyarakat. Sumber data yang diperoleh untuk menunjang penelitian iniialah dengan menggunakan teknik wawancara dengan instansi pemerintah terkait.Dalam hal pengawasan dan penataan pemerintah harus melakukan upaya ekstra agarkedepannya tidak ada lagi permasalah mengenai Arsitektur Bangunan gedung fungsi usahadi kota Denpasar dan adanya Pengaturan yang tegas, sehingga kedepannya misi KotaDenpasar Yang Berwawasan Budaya dapat terwujud dengan salah satunya melaluiArsitertur Bangunan Gedung sebagai wajah atau Identitas Kota Denpasar itu Sendiri.

Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W A.A. Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ngurah Gede Lunar Ksatriagana Antari, Putu Eva Ditayani Anugrah Diva Apriana Ayu Chitra Permatasari Dewi Cokorda Dalem Dahana Cokorde Dalem Dahana Desak Made Ayu Puspita Dewi Desak Putu Dewi Kasih Desy Rositawati Gde Bagus Nugraha Gede Pramana Yoga Gede Prapta Wiguna Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari Gusti Ayu Sri Sintya I Dewa Gede Atmadja I Gede Arya Tubwana I Gede Mahendra I Gede Prapta Jaya I Gede Tresna Pratama Wijaya I Gede Willy Pramana I Gede Yusa I Gusti Agung Bagus Hendra Praditya I Gusti Agung Mas Diah Praba Prameswara I Gusti Ngurah Made Ari Martana I Ketut Partha Cahyadi I Ketut Suardita I KETUT SUDANTRA I KETUT WESTRA I Ketut Wirawan I Made Arya Surya Agung I Made Dedy Prianto I Made Sarjana I Nengah Suharta I Nyoman Bagiastra I Nyoman Yoga Ardika Udayana I Putu Oka Pramana I Wayan Agus Harry Saputra I Wayan Risky Widnyana Ida Bagus Agung Putra Santika Ira Kusuma Wardani, Putu Ayu Jamhari Jamhari Kadek Ariek Dwijaya Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi Kadek Sarna Ketut Eddy Budiadnyana Giri Ketut Yunda Anastesia Komang Arya Mukti Maruti Luh Gede Diah Oktarini Dewi Luh Putu Nitya Dewi Luh Putu Novita Sari Made Putri Saraswati Natalia Ningsih Nengah Suharta Ngurah Angga Narendra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Made Asri Alvionita Ni Made Deby Anita Sari Ni Putu Trisniari Muliarsi Putu Adi Martha Sarwin Putu Ari Permadi Putu Eka Sugina Ariawan Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Tuni Cakabawa Landra Ray Dio Sanjaya Sagung Dewi Tarastya Yudhi Putri

Title

Found 53 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 53 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 53 Documents
Search