Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 1 (2019)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Pengenaan Sanksi Denda terhadap Pengusaha Akibat dari Keterlambatan Pembayaran Upah kepada Para Pekerja ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Sri Arthayani]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p14
<![CDATA[Based on Article 88 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it states that a decent wage for humanity is a right for every worker. In Article 18 of Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages states that employers are required to pay wages to workers at the agreed time between employers and workers, but in fact there are often delays in payment of wages to workers which of course affect the welfare of workers and his family. then Based on Article 95 number 2 of Law Number 13 of 2003 concerning Labor, states that if the entrepreneur who is due to his intentions or negligence resulting in delays in payment of wages, is subject to a fine. This writing aims to find out how the form of legal protection for workers in the event of late payment of wages and the need for an explanation of the penalties. The research method used in this study is normative legal research. The conclusion in this study is preventive protection (prevention) should companies be able to avoid delay in payment of wages to workers. It is good by the way the company manages the company's finances carefully so that late payment of wages to workers does not occur. Then repressive legal protection (after the dispute) is in accordance with Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages that companies that delay payment of wages to workers do not only pay wages that are late to be paid, but also pay late fines regulated in this Government Regulations. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak bagi setiap pekerja. Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan bahwa pengusaha diwajibkan untuk membayarkan upah kepada para pekerja pada ketentuan waktu yang sudah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja, namun dalam kenyataanya kerap terjadi keterlambatan pembayaran upah terhadap para pekerja yang tentu saja mempengaruhi kesejahteraan dari para pekerja dan keluarganya. kemudian Berdasarkan Pasal 95 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa apabila pengusaha yang dengan kelalaiannya atau kesengajaannya sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran upah, dikenai sanksi denda. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pekerja dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran upah dan perlu adanya penjelasan mengenai sanksi denda tersebut. Penelitian hukum normatif dipilih untuk digunakan dalam penyusunan penulisan ini Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perlindungan secara prefentif (pencegahan) seharusnya perusahaan dapat menghindari terjadinya keterlambatan pembayaran upah kepada para pekerja. Baik dengan cara perusahaan mengatur keuangan perusahaan dengan seksama sehingga keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja tidak terjadi. Kemudian perlindungan hukum secara represif (setelah adanya sengketa) yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan bahwa perusahaan yang melakukan keterlambatan pembayaran upah kepada para pekerja tidak hanya membayar upah yang terlambat dibayarkan tersebut, melainkan juga membayar denda yang telat diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.]]>
<![CDATA[Larangan Menggandakan Dokumen Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bagi Calon PPAT yang Menjalani Magang ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Ari Dwiatmika]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p05
<![CDATA[Land Deed Official (LDO) candidates who undergo an internship are prohibited from copying LDO’s documents in accordance with Article 9 paragraph (3) Regulations of the State Minister of Agrarian Affairs number 10 of 2017, but the arrangement is unclear because it is not specified only applies from copying documents without permission or also applies against copying document with permission. The obscurity of the rule raises doubt for LDO candidates who undergo an internship to assist when asked for assist by LDO to copy LDO’s documents to be used as supplementary files for deed registration. The problems discussed in this research are how the scope of the LDO’s documents are prohibited from being copied by the LDO candidates who undergo an internship and whether copying the LDO’s documents at the LDO’s request carried out the infringement of law. The purposes of the study are to find out the scope of the documents that banned to copy and to find out copying the LDO’s documents at the LDO’s request is an infringement or not. The research used normative legal research method. The conclusion are the scope of the LDO’s documents which is prohibited from being copied includes the paper based documents and electronic documents used by LDO to carry out his position, as well as the draft deeds and draft letters which have not been signed. Copying the LDO’s documents based on the request of the LDO or with permission from the LDO for office needs is not an infringement. Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjalani magang dilarang menggandakan dokumen pelaksanaan jabatan PPAT sesuai Pasal 9 ayat (3) Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017, namun pengaturan pada pasal tersebut tidak jelas karena tidak ditentukan larangan tersebut hanya berlaku terhadap penggandaan dokumen tanpa izin dari PPAT atau berlaku juga terhadap penggandaan dokumen atas izin PPAT. Ketidakjelasan aturan tersebut menimbulkan keragu-raguan bagi calon PPAT yang menjalani magang untuk membantu ketika dimintai bantuan oleh PPAT untuk menggandakan atau memfotokopi dokumen jabatan PPAT untuk digunakan sebagai berkas pelengkap pendaftaran akta. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana ruang lingkup dokumen pelaksanaan jabatan PPAT yang dilarang digandakan oleh calon PPAT yang menjalani magang, dan apakah perbuatan menggandakan dokumen pelaksanaan jabatan PPAT yang dilakukan atas permintaan PPAT termasuk perbuatan melanggar hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui ruang lingkup dokumen yang tidak boleh digandakan dan untuk mengetahui perbuatan menggandakan dokumen pelaksanaan jabatan PPAT atas permintaan PPAT merupakan pelanggaran atau tidak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulannya ruang lingkup dokumen pelaksanaan jabatan PPAT yang dilarang digandakan meliputi dokumen fisik dan dokumen elektronik yang digunakan PPAT melaksanakan jabatannya, serta draf akta dan draf surat-surat yang belum ditanda tangani. Menggandakan dokumen pelaksanaan jabatan PPAT atas permintaan PPAT atau atas izin PPAT untuk keperluan kantor PPAT bukan tindakan pelanggaran.]]>
<![CDATA[Pemalsuan Alat Bukti Atas Penitipan Uang Pajak Oleh Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatan ]]>
<![CDATA[Titin Oktalina Safitri]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p10
<![CDATA[Notary/PPAT is public official who has the authority make authentic deed evidence. Based on trust in Notary/PPAT, all interests in making deed fully entrusted. Included management of BPHTB tax payments authorized to Notary/PPAT. Deposit of tax money by clients based on customary practices aimed at facilitating transaction process. It becomes problem if the original action to help client become act embezzlement money. Based on interviews with Notaries/PPAT in different places stated evidence used sufficient with deposit money. Rules and sanctions have been firmly regulated, but such actions have always taken place in carrying out their duties. Bring up two problems, namely type evidence used in the case of client tax money embezzlement carried out by Notary/PPAT, as well as relation between these actions in carrying out their duties. Purpose of this study is make evidence has legal strength in event of embezzlement, and behavior of the Notary/PPAT to comply with the code of ethics. This study uses empirical legal research based on literature studies and interviews and analyzed using deskripif analysis techniques. The results of the study show important evidence in event of tax evasion cases is proof of receipt which is classified as a proof private deed. However, private deed not yet legal and perfect so the truth can still be denied. Additional legalization is required receipt form of affixing notary stamp and guarantee date and signature receipt. In relation implementation office duties there need for moral and ethics guidance code of ethics so it leads to better behavior. Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat alat bukti akta otentik. Berdasarkan kepercayaan terhadap Notaris/PPAT, maka segala kepentingan dalam pembuatan akta dipercayakan seluruhnya. Termasuk dalam kepengurusan pembayaran pajak BPHTB yang dikuasakan kepada Notaris/PPAT. Penitipan uang pajak oleh klien didasarkan atas kebiasaan praktik yang bertujuan untuk memudahkan proses transaksi. Menjadi permasalahan apabila tindakan yang semula hanya untuk membantu klien menjadi kasus penggelapan uang. Berdasarkan wawancara dengan Notaris/PPAT di tempat yang berbeda menyatakan bahwa alat bukti yang dipergunakan cukup dengan kwitansi penitipan uang. Aturan dan sanksi telah tegas mengatur, tetapi selalu terjadi tindakan demikian dalam melaksanakan tugas jabatannya. Memunculkan dua permasalahan yaitu jenis alat bukti yang digunakan dalam kasus penggelapan uang pajak klien yang dilakukan oleh Notaris/PPAT, serta kaitan tindakan tersebut dalam menjalankan tugas jabatannya. Tujuan penelitian ini agar alat bukti penitipan uang memiliki kekuatan hukum apabila terjadi penggelapan, serta prilaku Notaris/PPAT agar sesuai dengan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris berdasarkan studi kepustakaan dan wawacara serta dianalisis menggunakan teknik analisis deskripif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti penting apabila terjadi kasus penggelapan uang pajak adalah alat bukti kwitansi yang di golongkan sebagai alat bukti surat dibawah tangan. Pembuktian dengan alat bukti surat dibawah tangan belum sah dan sempurna sehingga masih bisa disangkal kebenarannya. Guna menciptakan kepastian hukum diperlukan adanya tambahan legalisasi berupa pembubuhan cap notaris serta menjamin tanggal dan tanda tangan di dalam kwitansi. Kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatan diperlukan adanya pembinaan moral dan etika di dalam kode etik sehingga menuju kearah prilaku yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Lidya Permata Dewi]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p01
<![CDATA[In order to overcome and eradicate the crime of money laundering the president has issued Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning The Implementation of the Principles of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Acts Crime of Money Laundering and Crime of Terrorism Funding, so the problem in this study is how is the implementation of Presidential Regulation Number 13 of 2018 in the establishment of a limited liability company and whether the beneficial owner has implemented it. This study uses empirical legal research methods, because it wants to know how the implementation of Presidential Regulation No. 13 of 2018 in the establishment of a limited liability company and whether the beneficial owner has implemented it, to find out this study uses the facta approach and the statute approach. The results of this study are officials appointed by the company to inform the data of the beneficial owner of a company in accordance with Article 18 paragraph (3) of the Presidential Regulation No. 13 of 2018, one of which is a Notary, that the implementation of Presidential Regulation No. 13 of 2018 in the establishment of limited liability companies is in the form of a Statement in which the beneficial owner states that it is true as the owner and depositor of funds within the company, but not all notaries want to implement Presidential Regulation No. 13 of 2018 because, assuming that it will make a boomerang for the notary find out who is actually the beneficial owner of the company and here the notary is still subject to and cling to the Act of Notary Position which is only pouring out what the parties want into the deed. Demi menanggulangi dan memberantas kejahatan tindak pidana pencucian uang ini presiden telah membuat peraturan Presiden No. 13 pada tahun 2018 mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam pendirian perseroan terbatas dan apakah pemilik manfaat sudah ada yang menerapkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dikarenakan ingin mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam pendirian perseroan terbatas dan apakah pemilik manfaat sudah ada yang menerapkannya, untuk mengetahuinya penelitian ini menggunakan suatu metode dengan pendekatan fakta atau istilah asingnya the facts approach dan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau istilah asingnya the statute approach. Hasil penelitian ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menginformasikan data pemilik manfaat dari suatu perusahaan sesuai pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang salah satunya adalah Notaris, bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam pendirian perseroan terbatas adalah dalam bentuk Surat Pernyataan yang di dalamnya adalah pemilik manfaat menyatakan bahwa memang benar selaku pemilik dan penyetor dana di dalam perusahaan, namun tidak semua notaris mau menerapkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tersebut karena, beranggapan bahwa akan menjadikan bumerang tersendiri bagi Notaris yang mengetahui siapa sebenarnya pemilik manfaat dari perusahaan tersebut dan disini notaris masih tunduk dan berpegang teguh dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu hanya menuangkan apa yang menjadi keinginan para pihak ke dalam akta.]]>
<![CDATA[Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Dwi Indah Cahyanti Badung]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p06
<![CDATA[Trips Agreement is an agreement who have a rules about law of industrial design including Indonesia. This research analyzes how the legal protection against industrial design and Transformation Trips Agreement Against Article 5 Paragraph 1 of the Industrial Design Law. This study aims to know and understand the legal protection of industrial design and Transformation Trips Agreement Against Article 5 Paragraph 1 of the Industrial Design Law. This research uses normative juridical research approach. The conclusion derived from this research is the protection system adopted by the Industrial Design Law is a combination of a system of approaches to copyright and patent rights, TRIPs Agreement Transformation to Article 5 Paragraph 1 is period of time given protection about design industry at least 10 years long counted from the received date and shall not be extended. Trips Agreement adalah perjanjian yang merupakan dasar dari aturan tentang kekayaan intelektual salah satunya desain industri bagi Negara anggota WTO termasuk Indonesia yaitu dengan dibentuknya UU Desain Industri. Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri dan Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 UU Desain Industri. Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap desain industri dan Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 UU Desain Industri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem perlindunganyang dianut oleh UU Desain industri adalah kombinasi sistem pendekatan hak cipta dan hak paten serta Transformasi TRIPs Agreement terhadap Pasal 5 Ayat 1 UU Desain Industri adalah jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap hak desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.]]>
<![CDATA[Pengawasan Represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[I Putu Dedy Putra Laksana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p11
<![CDATA[Constitutional Court Verdict Number 56 / PUU-XIV / 2016 have the potential to cause juridical implications in terms of carrying out control of the Regional Government. As for the purpose of this study is to analyze and find the ideal form related to the supervision of the Central Government in the formation of Regional Regulations after the issuance of the Constitutional Court Verdict Number 56 / PUU-XIV / 2016. The type of research used in this study is normative legal research. As for the implications after the issuance of the Constitutional Court Verdict Number 137 / PUU-XIV / 2016 on Central Government control in the formation of Regional Regulations namely; Contradictory to the Principles of the Unitary State, the Central Government Only has the Authority to Implement Preventive, Regional Regulations Can Only Be Applied for Judicial Review to the Supreme Court, Inhibit Central Government Policy on Deregulation, and Not in accordance with the Good Governance Principles. Whereas the conclusion is the central government can issue recommendations or recommendations to the regional government to immediately make an amendment to the regulation that is considered contrary to the provisions of the legislation higher law, public interest and decency, but if in a state of urgency the Central Government can become a defendant for judicial review of that Regional Regulation. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 berpotensi menimbulkan implikasi yuridis terutama dalam hal pengawasan pembentukan Peraturan Daerah. Adapun tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan bentuk yang ideal terkait pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun impilikasi pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah yakni; Bertentangan dengan Prinsip Negara Kesatuan, Pemerintah Pusat Hanya Berwenang Melaksanakan Pengawasan Preventif, Perda Hanya Dapat Dimohonkan Uji Materiil/Judicial Review Kepada Mahkamah Agung, Menghambat Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Deregulasi, dan Tidak Mencerminkan Prinsip Good Governance. Pemerintah pusat dapat menerbitkan anjuran atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengadakan perubahan terhadap Perda yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan, namun apabila dalam keadaan mendesak Pemerintah Pusat dapat menjadi Pemohon uji materiil terhadap Perda tersebut.]]>
<![CDATA[Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian ]]>
<![CDATA[Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p02
<![CDATA[Pawn arrangements in general are regulated in articles 1150-1160 of the civil code, this regulation its not enough to accommodate the provisions regarding mortgage after the rapid growth of business ventures. To accommodate this, the government issued a financial service authority regulation number: 31 / POJK.05 / 2016 concerning business ventures (POJK Pergadaian Business). This regulation aims to regulate in more detail about the business ventures which have still been a legal vacuum. The purpose of this writing is to find out a comparison of the pawn regulations regulated in the civil code and the regulations issued by the OJK regarding business ventures in which the detailed business arrangements are arranged. The research method used in this paper is a normative legal research method. The conclusion that can be drawn from this explanation is the mortgage in the civil code is a guarantee of material rights to a debt, in addition to pledges whose objects are movable or immovable objects, and with the existence of POJK about business ventures can provide more detailed arrangements regarding business ventures in Indonesia. Pengaturan gadai secara umum diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPerdata, peraturan ini belum cukup untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan mengenai gadai setelah maraknya pertumbuhan usaha pergadaian yang cukup pesat. Untuk mengakomodirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian (POJK Usaha Pergadaian). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur lebih rinci tentang usaha pergadaian yang selama ini masih terdapat kekosongan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mengenai peraturan gadai yang diatur dalam KUHPerdata dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai usaha pergadaian yang didalamnya diatur lebih rinci mengenai usaha pergadaian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan ini adalah gadai dalam KUHPerdata adalah jaminan hak kebendaan atas suatu hutang, disamping gadai yang objeknya benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta dengan adanya POJK tentang usaha pergadaian dapat memberikan pengaturan lebih rinci mengenai usaha pergadaian di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemulihan Hak Notaris Pasca Terjadinya Masa Penahanan dalam Proses Pengadilan ]]>
<![CDATA[Gde Dianta Yudi Pratama]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p07
<![CDATA[The problems about autenthic deed befall Notary, cause Notary getting temporary detention until the case finished on court. The detention for Notary has creating bad reputation on many people in society. The effect of detention will be problems for the future job and also falled dignity or prestige of Notary. If seen on Notary law which on UUJN or UUJN-P, nothing rules for adjust about procedure to recover the right after detention period caused the case on court. That’s condition be research to discuss (1) how about Notary position when detention temporary happened in process of court and (2) how about procedure to recover the right after court ruling happened. This research using the normative law research within case approach, conceptual aproach and statute approach. The analysis of legal material used in technical description, evaluation and argumentation. The research result is a position of Notary when detention temporary happened in process of court is still be Notary public official, because all about the jobs and authority replaced by substitute of Notary. Shape of recovery the right after court ruling happened is a Notary required to getting compensation and rehabilitation. Dengan adanya permasalahan akta yang menimpa Notaris, mengakibatkan Notaris sering mendapat penahanan sementara sampai kasus tersebut selesai disidangkan. Penahanan Notaris membuat citra Notaris dipandang buruk di mata masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kelangsungan jabatan Notaris untuk kedepannya dan dirasa sangat menjatuhkan harkat dan martabat seorang pejabat umum yang tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat umum. Di dalam UUJN dan UUJN-P tidak mengatur mengenai bagaimana tata cara dalam memulihkan hak Notaris setelah masa penahanan dalam proses pengadilan yang diakibatkan oleh suatu kasus. Berdasarkan hal tersebut, memberikan gambaran latar belakang dari penelitian ini yang membahas mengenai (1) bagaimana kedudukan Notaris ketika terjadi penahanan sementara dalam proses pengadilan dan (2) bagaimana bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadi putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus, konsptual dan perundang-undangan. Analisisa bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi, evaluasi, dan argumentasi. Hasil penelitian menunjukan (1) kedudukan Notaris ketika terjadi penahanan sementara dalam proses pengadilan adalah jabatan itu tetap berlaku sebagai seorang pejabat umum dikarenakan segala bentuk tugas dan kewenangannya telah digantikan oleh Notaris Pengganti. Bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadinya putusan pengadilan adalah Notaris wajib mendapatkan pengantian kerugian dan rehabilitasi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Winiarti]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p12
<![CDATA[Changes to the implementation of the affairs of labor inspection with the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government impact on the implementation and reporting procedures for compulsory labor report in the company, namely: 1) How the implementation of compulsory reporting of employment in the company at the office of the office in charge of manpower in the districts /city? 2) How is the reporting procedure required to report employment in the company following the enactment of Law Number 23 Year 2014? To find and find solutions to the problem formulation to be studied, then in this writing is done by normative legal research methods with the approach of legislation. As regulated in Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 7 of 1981 concerning Obligatory Reporting of Employment in the Company, employers or managers of the company shall report in writing any establishment, termination, reestablishment, transfer or dissolve the company to the Minister who is responsible in the field of manpower or appointed official in this matter who is entrusted with the task of supervision in the field of manpower. Perubahan terhadap penyelenggaraan urusan pengawasan ketenagakerjaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada pelaksanaan dan tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, yakni: 1) Bagaimanakah pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada kantor dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota? 2) Bagaimanakah tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Untuk mencari dan menemukan pemecahan atas rumusan masalah yang akan dikaji, maka dalam penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini yang diserahi tugas pengawasan di bidang ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris ]]>
<![CDATA[Vennie Yunita Laytno]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p03
<![CDATA[Research on synchronization of honorarium arrangements for notary services based on the synchrony of regulations in Article 36 paragraph (2) of UUJN which regulates the highest honorarium determined by notaries and Article 4 number 10 Notary Ethics Code regulates the lowest limit of honorarium set by notary associations. Based on this, the formulation of the problem: (1) What are the arrangements for the honorarium of notary services? (2) Is the sanction for a notary who does not comply with the Notary Code of Ethics regarding the rules regarding the honorarium of notary services? The purpose of this paper for know the arrangement of honorarium for notary services regulated in UUJN and Notary Code of Ethics; and to review and analyze sanctions for notaries who do not follow the rules of the Notary Ethics Code regarding regulations regarding the honorarium of notary services. The research is applied to review these legal rules, namely normative legal research carried out by applying the Statute Approach and Conceptual Approach. Legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The regulation about honorarium that applies to a notary is Article 36 paragraph (3) of the UUJN which is concerning the highest limit of the honorarium that may be accepted by a notary; and Notaries who do not comply with the regulations stated in Article 4 number 10 of the Notary Code of Ethics they should not be punished because based on an agreement between the notary and the viewers. Penelitian tentang sinkronisasi pengaturan honorarium jasa notaris berdasarkan ketidak sinkronan peraturan pada Pasal 36 ayat (2) UUJN yang mengatur tentang batas tertinggi honorarium yang ditentukan oleh notaris dan Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris mengatur tentang batas terendah honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan notaris. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan rumusan permasalahan, yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan tentang honorarium jasa notaris? (2) Apakah sanksi bagi notaris yang tidak mematuhi aturan Kode Etik Notaris terkait aturan mengenai honorarium jasa notaris? Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaturan honorarium jasa notaris yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris; serta untuk mengkaji dan menganalisis sanksi bagi notaris yang tidak mengikuti aturan Kode Etik Notaris terkait peraturan mengenai honorarium jasa notaris. Penelitian dalam bidang hukum yang diterapkan untuk mengkaji aturan hukum ini yakni penelitian hukum yang bersifat normatif yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengaturan tentang honorarium yang berlaku bagi notaris adalah Pasal 36 ayat (3) UUJN yaitu mengenai batas tertinggi dari penetapan honorarium yang boleh diterima oleh notaris; dan Notaris yang tidak memenuhi peraturan yang tertera didalam Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris terkait batas terendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan sepatutnya tidak dikenakan sanksi karena berdasarkan kesepakatan antara notaris dan para penghadap.]]>
