Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.74

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Interpretasi Hukum Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Hukum Prioris

I Ketut Rai Setiabudhi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Author-ID : 356538

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

KEPASTIAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Ni Luh Putu Marliani Dewi; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.769 KB)

Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Materi muatan tentang manajemen PPPK yang diatur dalam UU ASN masih dalam tataran umum sehingga mengakibatkan multitafsir. Peraturan pelaksana dari UU ASN hingga saat ini belum ditetapkan yang menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kedudukan dan kepastian hukum PPPK berdasarkan UU ASN. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis peraturan-peraturan dan literatur terkait. Bahan hukum yang dipergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara yang bekerja dengan perjanjian kerja pada suatu instansi pemerintah. Pengaturan mengenai PPPK khususnya mengenai peraturan pelaksana tentang manajemen PPPK harus segera direalisasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk menghindari terjadinya kekaburan norma dan kekosongan hukum. Kata Kunci: Pegawai, PPPK, Peraturan Pemerintah

KAJIAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWAS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.699 KB)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan menjadi dana desa sejak tahun 2015 mencapai puluhan triliun rupiah, sehingga memerlukan pengawasan ekstra untuk menghindari penyalahgunaan dana. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan fungsi pengawasan pemerintahan desa terletak pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengawasan tersebut, perlu diperkuat karena dana desa merupakan bagian dari ruang lingkup keuangan negara yang seharusnya diawasi oleh pengawas keuangan negara. Berdasarkan haltersebut, maka jurnal ini akan membahas mengenai peraturan perundangundangan terkait lembaga pengawas pengelolaan dana desa di Indonesia dan kewenangan lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara dalam mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lembagapengawas Pengelolaan Keuangan Negara yang berwenang mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan terkait lembaga pengawas pengelolaan dana desa di Indonesia juga diatur pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, namun menitikberatkan pengawasan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengawasan yang dilakukan olehInspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara yang berwenang mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai supreme audit, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.Kata Kunci: Lembaga Pengawas, Dana Desa, Hukum Keuangan Negara

KONTROVERSI LANDASAN PENGHAPUSAN PIDANA MATI DALAM RUU KUHP NASIONAL Ketut Pramana Bayu Anggara; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.355 KB)

Abolition of the death penalty is the current dilemma experienced by the Indonesiangovernment. On the one hand people consider abolition of the death penalty in Indonesiaare the right steps to prevent crime, but on the other hand consider the abolition of thedeath penalty as a fertilizer for growing crime in Indonesia. This paper is made with a viewto explain what rationale into consideration the abolition of the death penalty in Indonesiaand the Indonesian Penal Code draft. This paper also contains the interrelations abolitionof the death penalty against the theory of punishment in Indonesia.

Kajian Yuridis Terhadap Bidang Perpajakan Guna Menyikapi Modus Penghindaran Pajak Berganda Treaty Shopping Arga Rizki Juan Daniel Panjaitan; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penghindaran pajak berganda atau Tax Treaty ialah perjanjian pajak melalui 2 negara yang mengurus perihal yang berhubungan atas pemisahan hak perpajakan berdasarkan pendapatan yang didapat oleh masyarakat dari salah satu atau kedua sisi negara dengan tujuan mencegah adanya pengenaan pajak berganda guna mengambil penanaman dana luar negeri menuju dalam negeri. Skema Treaty Shopping adalah sebuah modus penghindaran pajak berganda, dimana penggunaan tax treaty oleh orang yang bukan resident (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara mitra tax treaty, biasanya melalui pembentukan perusahaan cangkang (conduit) di salah satu negara mitra tax treaty tersebut. Dalam perkembangannya, skema penghindaran pajak terus bertumbuh, adanya ruang dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu celah yang hanya mampu dibuat oleh badan korporasi selaku wajib pajak badan. Pokok permasalahan dalam kajian ini adalah pada hakekatnya Tax Treaty dibuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana penghindaran pajak berganda, namun dalam pemberlakuannya terdapat celah yang justru sering kali digunakan untuk melakukan tindak pidana penghindaran pajak berganda itu sendiri. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektivitasan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-25/PJ/2010 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam menyikapi modus penghindaran pajak terutama modus penghindaran pajak berganda dengan skema Treaty Shopping. Kajian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yang mana kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Kesimpulan dari penulisan ini adalah dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-25/PJ/2010 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda masih terdapat celah hukum yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penyalahgunaan penghindaran pajak melalui modus Treaty Shopping. Kata kunci: Penghindaran Pajak Berganda, Treaty Shopping, Pemangkasan Pajak, Manajemen Pajak. ABSTRACT Avoidance of double taxation or Tax Treaty is a tax treaty through 2 countries that manages matters relating to the separation of taxation rights based on income obtained by the community from one or both sides of the country with the aim of preventing the imposition of double taxation in order to take foreign investment into the country. . The Treaty Shopping scheme is a mode of double taxation avoidance, in which the use of a tax treaty by a non-resident person (domestic tax subject) from both tax treaty partner countries, usually through the establishment of a conduit company in one of the tax treaty partner countries. In its development, the tax avoidance scheme continues to grow, there is room in the legislation as a gap that only corporate entities can make as corporate taxpayers. The main problem in this study is that in essence the Tax Treaty was made to avoid the occurrence of double taxation avoidance, but in its implementation there is a loophole that is often used to commit the crime of double tax avoidance itself. The purpose of writing this paper is to determine the level of effectiveness of the Regulation of the Director General of Taxes Number Per-25/PJ/2010 concerning the Prevention of Misuse of Double Taxation Avoidance Agreements in addressing the tax avoidance mode, especially the double tax avoidance mode with the Treaty Shopping scheme. This study uses a normative legal research method, in which this study uses a statutory approach (The Statue Approach). The conclusion of this paper is that in the Director General of Taxes Regulation Number Per-25/PJ/2010 concerning the Prevention of Abuse of Double Taxation Avoidance Agreements, there are still legal loopholes that can be used by taxpayers to abuse tax avoidance through the Treaty Shopping mode. Keywords: Tax Treaty, Treaty Shopping, Withholding Taxes, Tax Palnning.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar) I Ketut Ali Wardana; I Ketut Rai Setiabudhi; Ida Bagus Surya Darma Jaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.39 KB)

The purpose of this study is to investigate the implementation of protection andthe factors that affect of the implementation of children protections as victims? of domestic violence, particularly in Denpasar District Court Jurisdiction.The method of data collectionis conducted by the method of literature and interview methods. The datacollected was analyzed qualitatively and comprehensive. The results showed that (1)the protection of children as victims of domestic violence contained in thelegislation, namely Law No.23 year2002 about child protection, Article64 (3). It isimplemented infull,both the police and in the courts. In the formof rehabilitation, protection coverage(labeling), safety assurance, and providing information about the caseat hand. (2) Factors that support and hinder the implementation of the legal protection factor ofthe law itself, the law enforcement factor, factor means orfacilities, community factors and cultural factors.

SAH TIDAKNYA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH MASUK PARTAI POLITIK Putu Wawan Suryawan; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.582 KB)

Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran penting dalam rangka mengakomodir kepentingan daerah secara efektif dan adil dalam pembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memperdayakan potensi daerah. Keanggotaan dari DPD diambil dari masing-masing daerah provinsi, yang notabenya akan mewakili kepentingan daerahnya sendiri. Permasalahanya anggota DPD yang maju untuk mewakili kepentingan daerahnya yang bersifat individu justru setelah menjadi anggota DPD malah masuk partai politik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui persyaratan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan memahami prosedur bisa tidaknya ketika seseorang yang telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan ranggkap jabatan, khususnya menjadi anggota partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan keanggotaan DPD dilarang untuk merangkap jabatan dengan badan yang anggaranya berasal dari APBN/APBD. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa keuangan partai politik salah satunya berasal dari APBN/APBD, sehingga jika dilihat tentunya tidak sah ketika anggota DPD masuk partai politik. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah; Keanggotaan; Partai Politik

Surveillance Urgency to Prevent Village Fund Corruption I Ketut Rai Setiabudhi; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p01

This study aims to understand and analyze what is potential for corruption in village funds, and how Prevention Efforts Against Village Funds Irregularities to develop mechanisms and observe symptoms that appear to have a tendency to indicate danger as an effort to prevent irregularities in village funds that can cause losses to the state so it needs to watch out. This study uses normative legal research methods supported by empirical research. In an effort to approach using the statutory approach which has links to issues of financial oversight, corruption, villages and related to the management of village funds. The results of this study are that several things could potentially lead to corruption in village funds that can harm state finances, including the first being the village government's unpreparedness in managing village funds, second is in terms of planning that does not involve the community and the lack of involvement of the Village Consultative Agency, third implementation, in this case, the implementation of the use of village funds is still many do not follow the existing procedures and the politicization of the budget, and the fourth is accountability. In the case of efforts to prevent misuse of village funds, a preventative effort is needed so that a regulatory regulation is needed to avoid undesirable things that can disrupt and harm state finances.

Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa I Ketut Rai Setiabudhi; I Gede Artha; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : University of Udayana

Crime Radicalism-terrorism occurs across nations, involves very large networks, making it very difficult to prevent. Indonesia is one of country that vulnerable occur radicalism-terrorism. The purpose of this study is to analyze the urgency of the function of the Community Awareness Forum in an attempt to capture or observe emerging symptoms that tend to have indications of harm or damage and disturb public order and peace in society. In addition, it aims to make efforts in conducting early detection of threats that can damage the unity and unity of the Indonesian nation. This research was conducted by using normative legal research supported by empirical data, with statute approach, conceptual approach and historical approach. The result of the study shows that the Community Awareness Forum strived to work effectively to capture, collect, coordinate and communicate and inform the public about potential security threats, symptoms or catastrophes. The context of early preventive measures can provide recommendations to the government as a government consideration of policies related to public awareness Kejahatan Radikalisme-terorisme terjadi lintas negara, melibatkan jaringan yang sangat besar, sehingga sangat sulit dicegah. Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terjadi radikalisme-terorisme. Tujuan studi ini untuk menganalisa urgensi fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam upaya menangkap atau mengamati gejala-gejala yang muncul yang cenderung ada indikasi membahayakan atau menimbulkan kerugian serta mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Selain itu bertujuan menyusun upaya dalam melakukan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative yang ditunjang dengan data empirik, dengan pendekatan the statute approach, conceptual approach dan historis approach. Hasil studi menunjukkan bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diupayakan berfungsi secara efektif untuk menangkap, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang potensi ancaman keamanan, gejala atau kejadian bencana. Konteks tindakan pencegahan dini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pertimbangan pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat.

Foreigners and Narcotics Crimes: How Indonesian Laws Determine the Supervision Mechanism? I Gusti Ayu Kartika; I Ketut Rai Setiabudhi; Sri Winarsi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : University of Udayana

Oversight of foreigners becomes very important in line with the increase in international crime, one of which is a narcotics crime. Through technological developments, the spread of narcotics has reached almost all regions in Indonesia. The state does not want its territory to have people involved in narcotics crimes. The main objective of the supervision of foreigners is to protect the community and the sovereignty of the State. The aim of the study to analyze who has authorized to conduct surveillance of foreigners related to narcotic crimes. This research is a normative legal research using the legislation approach and concept approach. The results of the research are: The authority to supervise foreigners related to narcotics criminal acts based on the Immigration Act is carried out by the Minister by forming a team consisting of relevant government agencies or agencies both at the central and regional levels. The institution is the Immigration Agency and is also carried out by the National Narcotics Agency which coordinates with the Police. Furthermore, based on the Law on narcotics that is authorized to conduct surveillance of Narcotics crime as regulated under the provisions of Article 61 paragraph (1) is the Government. The government supervises all activities related to Narcotics.. Oversight of Foreigners related to narcotics crime, is not only done when they enter, but also while they are in the Territory of Indonesia, including their activities. Immigration Supervision covers the enforcement of immigration law, both administrative and Immigration.

VONIS SANKSI PIDANA TAMBAHAN OLEH HAKIM BERUPA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR I Ketut Rai Setiabudhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 2 (2014)
Publisher : University of Udayana

Corruption in Indonesia has been so severed and widespread in thecommunity and very alarming, its development continues to increase from year toyear, both in number of cases and the amount of state financial losses and interms of quality. These criminal offenses commit more systematic and scope intoall aspects of life, Starting from lower level of the dominant and state officials orlaw enforcement. Judge in imposing sanctions not only imprisonment and alsofined an additional punishment, including the return of financial loss to the stateby state corruption, as well as some Denpasar District Court and the Court ofCriminal Acts of Corruption (TIPIKOR) Denpasar. Legal basis of corruption inthe judicial process is used by judges Act NO: 31 Jo Act 1999 NO: 20 of 2001 onEradication of Corruption.

Co-Authors Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Arga Rizki Juan Daniel Panjaitan Arisanti, Ni Putu Winny Ayu Mirah Iswari Karna Dearni Bintang Yemima Siboro Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Kadek Dwi Naro Sigito Ds, Md Adinda Hardi Dwi Parta Pramana Ganitri, Ni Nyoman Ayu Ratih Gde Made Swardhana Gede Dandi Pratama Putra Gus Pras Adnyana Helsi Elviani Ndun I Dewa Gede Agung Wira Saputra I Dewa Nyoman Wira Adiputra I Gede Artha I Gede Cita Permana I Gst. Ayu Asri Handayani I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Virlan Awanadi I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Werdhiyani I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelaka I Gusti Ngurah Nyoman Hendra Mahardika I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Sumadi Yasa I Ketut Ali Wardana I Ketut Surya Agus Wijaya I Komang Kusyadi I Made Darma Yudha I Made Sarjana I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Made Widiasa I Made Wiharsa I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana I Putu Aditya Wibawa I Putu Agus Gauthama Putra I Putu Jericko Susila Adnyana I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Suka Antara Yasa Ida Ayu Dwi Wirautami Ida Bagus Mahayoga Raharja Ida Bagus Surya Darma Jaya Ida Bagus Surya Darmajaya IGN Weda Mahendra Indra Bayu Mulyadi Kadek Herry Witarsa Ketut Pramana Bayu Anggara Komang Widi Suastika Made Ayu Diah Yupita Dewi Made Jury Imanu Made Sisca Anggreni Mardiyah . Mayang Tari Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi Ni Luh Putu Marliani Dewi Ni Luh Rai Puspadewi NI MADE AYU WULAN Ni Nyoman Alit Pratiwi Ni Putu Ayu Leni Cahyarani Ni Putu Rosita Novanda Ni Putu Sri Utari Ni Wayan Indah Purwita Sari Ni Wayan Manik Prayustini Putu Bagus Dian Ananta Putu Mery Lusyana Dewi Putu Vani Anidya Pramesti Putu Wawan Suryawan Putu Yudha Cahyasena Rionaldo Jehova Kristayudasoeparno Sagung Putri M. E. Purwani Sri Winarsi Sugiartha, I Nyoman Gede Syans Dias Aulia Abiandti Tania Novelin Tisnadiartha, Ni Nyoman Ayu Tommy Hidayat Tri Ayu Neska Sanga Udiyani Vennie Yunita Laytno Wawan Edi Prastiyo

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search