Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.093
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Interpretasi Hukum Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Hukum Prioris
I Ketut Rai Setiabudhi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLECTOR ATAS PERJANJIAN KERJASAMA Ds, Md Adinda Hardi; Setiabudhi, I Ketut Rai
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaiamana bentuk perjanjian kerjasama antara bank dengan debt colector sebagai pihak ketiga dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank dan sekaligus untuk mengetahui serta menganlis tentang bagaimanakah pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana yang dilakukan oleh debt colector sebagai pihak ketiga kepada debitur dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas buku, peraturan-perundang-undangan, jurnal ilmiah, disertasi dan artikel internet yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisis dengan teknik deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga dalam hal ini antara bank dengan debt collector adalah perjanjian pemberian kuasa. urusan. Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan; dan (2) Dalam hal penggunaan pihak ketiga, maka tanggungjawab juga dibebankan pada bank karena pihak ketiga (debt collector) bertindak atas nama bank dengan hubungan perjanjian kuasa. apabila pihak ketiga melakukan tindakan-tindakan yang termasuk melawan hukum, maka bank akan dapat dituntut bertanggungjawab karena dalam hukum pidana kesalahan itu bukan hanya dari bentuk kesengajaan, melainkan juga dari bentuk kealpaan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Bank, Debt collector. ABSTRACT The purpose of this study is to determine and analyze how the form of a cooperation agreement between a bank and a debt collector as a third party in relation to efforts to fulfill the debtor's obligations to the bank and at the same time to find out and analyze how the bank's responsibility in criminal acts committed by debt collectors as third parties to the debtor in connection with efforts to fulfill the debtor's obligations to the bank. This research belongs to the type of normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials in this research consist of books, laws and regulations, scientific journals, dissertations and internet articles, all of which are collected using document study techniques and analyzed using descriptive techniques. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) The form of agreement between creditors and third parties, in this case between banks and debt collectors, is an agreement to grant power of attorney. affairs. Article 1793 of the Civil Code determines the form of the agreement to grant power of attorney. Granting of power of attorney can be done by authentic deed, in writing under hand, and orally; and (2) In the case of using a third party, the responsibility is also borne by the bank because the third party (debt collector) acts on behalf of the bank with a power of attorney agreement. if a third party commits an act which is against the law, then the bank will be liable because in criminal law the error is not only from a deliberate form, but also from a form of negligence. Keywords: Responsibility, Criminal, Bank, Debt collector.
ANALISIS SANKSI PIDANA KASUS BARANG HASIL KEJAHATAN DITINJAU PASAL 480 KUHP TENTANG PENADAHAN Tisnadiartha, Ni Nyoman Ayu; Rai Setiabudhi, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai pengertiannya memiliki barang dari hasil tindak kejahatan untuk mendapatkan uang atau keuntungan pribadi lainya, maka dari itu masalah yang dibahas dalam jurnal ini menganalisis peranan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang oleh oknum penegak hukum kepada pembeli atau pemilik barang dari hasil kejahatan serta mempertimbangkan keputusan hakim untuk menetukan sanksi terhadap pelaku penadahan barang dari hasil kejahatan. Penulis mengambil metode penelitin hukum empiris, suatu bentuk penulisan hukum mendasarkan kepada teori hukum terkait, literatur serta peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta beberapa informasi dari penegak hukum dalam Pengadilan mengenai sistem hukum pasal 480 tentang penadahan. Penerapan dalam pasal 480 KUHP menurut para penegak hukum dilakukan dengan kepastian terpenuhinya unsur penadahan kepada pelaku dengan penyidikan untuk menemukan bukti yang cukup dalam penerapan pasal 480 KUHP, serta menentukan sanksi dan pertanggungjawaban pelaku sebagai pelaku penadahan, hakim menentukan dan menunjukkan bukti dalam persidangan untuk menentukan penilaian guna memperoleh petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memberikan sanksi pelaku dalam kasus penadahan barang dari hasil kejahatan. Kata Kunci ; Penadahan Barang, Sanksi Hakim, Pembelian Barang Kejahatan ABSTRACT As a sense of possessing goods from crimes for money of other personal benefits, therefore the issue discussed in this journal analyzes the role of 480 code about breeding courtesy of law enforcement to the purchaser or owner of the goods from the crime and to consider the judges dicsion to sanction perpetrators of tha crim.The author takes juridical research methods, a from of law writing based on legal theories, current literature and regulations and some information from law enfocement in the courts on the legal system chapters 480 code about breeding application in chapters 480 code according to law enforcement, it was determined to ensure the compliance of the implanting elements to the perpetrator of a probe to find sufficient evidence for application to chapters 480 code, and authorizing the sanction and accountability of the perpetrators of the fence, which judges determine and presnt evidence in court for determining assessments to obtain guidelines for starngthening the judge’s confidence in sanctioning the perpetrators of the criminal accounting. Keywords : Property holder, Sanctions from the judge, Felony purchases
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Arisanti, Ni Putu Winny; Setiabudhi, I Ketut Rai
Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan revenge porn serta mengetahui dan menganlisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn menurut hukum postitif Indonesia. Jurnal ini tergolong ini penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil studi, bahwa unsur-unsur perbuatan revenge porn terdiri dari: (1) perbuatan atau tingkah laku; (2) objek tindak pidana, (3) unsur melawan hukum; (4) unsur kesalahan; dan (5) unsur keadaan yang menyertai. Adapun terhadap pelaku revenge porn, selanjutnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1) Uundang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kata Kunci: Revenge porn, Kejahatan Siber, Tanggung Jawab Pidana ABSTRACK This journal aims to find out and analyze the elements of revenge porn as a criminal act and to know and analyze the criminal responsibility of perpetrators of revenge porn according to Indonesian positive law. This journal is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the study, that the elements of revenge porn consisted of: (1) action or behavior; (2) object of the criminal act, (3) elements against the law; (4) elements of error; and (5) t the accompanying state element. As for the perpetrators of revenge porn, then they can be subject to criminal responsibility in accordance with the provisions of Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1) Uundang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, and Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keywords: Revenge porn, Cybercrime, Criminal Liability
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR KHUSUSNYA BALAPAN LIAR (BERDASARKAN DATA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR) Dewa Kadek Dwi Naro Sigito; I Ketut Rai Setiabudhi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Khususnya Balapan Liar (Berdasarkan Data Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)”. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum empiris, Balapan liar merupakan salah satu wujud pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur, yang apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat maka akan menjadi masalah besar. Balapan Liar ini adalah merupakan “perbuatan yang dilarang” dan pengaturannya terdapat dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang bersumberkan pada data primer dan data sekunder. Dalam hal ini terapat permasalahan yaitu apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur khususnya balapan liar di wilayah  Kota Denpasar dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya balapan liar di wilayah Kota Denpasar.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Made Sisca Anggreni; I Ketut Rai Setiabudhi; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme walaupun istilah eksibisionisme belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta adanya kekaburan norma pada Pasal 44 KUHP yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jiwanya cacat dan terganggu karena penyakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban tindak pidana eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia dan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang beranjak dari adanya kekaburan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI DENPASAR Tri Ayu Neska Sanga Udiyani; I Ketut Rai Setiabudhi; I Wayan Suardana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pidana mati merupakan sanksi pidana terberat yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan apabila seluruh hak-hak hukum terpidana telah terpenuhi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah tekait pelaksanan pidana matidi Pengadilan Negeri Denpasar dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pidana mati. Tujuan penulisan ini adalah agar dapat memahami proses pelaksanaan pidana mati di Pengadilan Negeri Denpasar serta mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. Penulisan ini menggunakan metode hukum empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan eksekusi mati di Pengadilan Negeri Denpasar telah sesuai dengan PNPS No. 2 Tahun 1964 yang dilaksanakan dengan ditembak sampai mati dan dilakukan oleh regu Brigade Mobil yang dipimpin oleh Perwira. Faktor pendukung terlaksananya eksekusi mati beberapa diantaranya adalah pemenuhan hak-hak terpidana melalui pengajuan upaya hukum biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi serta kelengkapan sarana fasilitas dalam pelaksanaan pidana mati. Adapun Faktor penghambat pidana mati itu sendiri ialah yang pertama, dalam KUHAP tidak ada batas jangka waktu dalam pengajuan peninjauan kembali sehingga terpidana cenderung menunda hukumannya. Kedua, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 yang memungkinkan pengajuan PK dilakukan lebih dari satu kali. Ketiga, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang menghapus jangka waktu pengajuan permohonan grasi yakni satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan, Pidana Mati, Peradilan Umum, Peradilan Militer.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN “PENYAYATAN PAHA” YANG DILAKUKAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR Kadek Herry Witarsa; I Ketut Rai Setiabudhi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355.Aturan dan sanksi walaupun telah diterapkan, tindak pidana penganiayaan tetap saja banyak terjadi. Kasus penganiayaan yang terjadi diwilayah hukum Polresta Denpasar yang paling menjadi sorotan adalah kasus tindak pidana penganiayaan penyayatan paha. Karenanya didalam aksi pelaku hanya melukai korban saja dan tidak ada perampasan barang berharga milik korban.Adapun didalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan “penyayatan paha” yang dilakukan terhadap pengendara sepeda motor. Faktornya meliputi faktor psikologi dan faktor minuman beralkohol.
Surrogate Mother Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dearni Bintang Yemima Siboro; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2020.v10.i01.p07

Abstract

The purpose of this paper is to analyze so that we can find out the position of surrogate mother practice in Indonesian health law when applied in the health sector. The method of writing in this journal uses a normative research method in the form of a legal inventory, which refers to legislation. Indonesia has not specifically regulated surrogate mothers, but based on the formulation of offenses from the definition of criminal law according to experts, substitute mothers are actions that can be subject to sanctions based on Law Number 39 of 2009 concerning Health (hereinafter referred to as the Health Law) . Thus, technological developments in the health sector that are not accompanied by the development of laws will cause new problems such as the surrogate mother method not only against the law in Indonesia and Pancasila as the state ideology, therefore surrogate mother cannot be applied in the Indonesian health sector. Keywords: Substitute Mother, Health, Criminal Law.
FUNGSI PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG I Komang Kusyadi; I Ketut Rai Setiabudhi; Ida Bagus Surya Darmajaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Money laundering is an issue that is difficult to prove, Money laundering is often done by utilizing the services or facilities provided by banks. In Indonesia there is no standard provision of customer data so that the money put in the bank is very likely the result of a crime and money laundering activities. Money laundering, in addition very harmful to society, is also very detrimental to the state, because it can affect or damage the national economy or the financial stability of the country with the escalation of crime. The instrument is an institution for preventing and combating money laundering is the institutional organization center for financial transaction reports and analysis center (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)) by the government, as mandated by the enactment of Act No. 8 of 2010 on the prevention and combating money laundering. Then can be formulated banking in Bali on how to help PPATK preventing money laundering and is the barriers faced by banks in helping PPATK in preventing money laundering and how mitigation efforts that have been made. This research use juridical empirical research method to discuss the issue. Then last it can be concluded that position banks in Bali assisting PPATK preventing money laundering optimally performed by the bank by way of coordinating with related institutions such as the PPATK,KPK,BAPEPAM LK and the obstacles encountered by banks in helping PPATK in preventing money laundering is the provision of banking secrecy and banking policies allow a person to save money in a bank in the country by using a pseudonym, weak law enforcement, and the lack of public awareness.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana; I Ketut Rai Setiabudhi; A. A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drugs are substances that are beneficial to certain diseases according to therules, but if misused will be a bad impact on society. Hence the need for GuidanceSystem and appropriate Standard Operating Procedures in a correctional institution toovercome many drug cases. Within this study, using empirical normative and HistoricalApproach and The Statute Approach in order to understand and reduce bias in the caseof narcotics in the community.
Co-Authors Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Arga Rizki Juan Daniel Panjaitan Arisanti, Ni Putu Winny Ayu Mirah Iswari Karna Dearni Bintang Yemima Siboro Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Kadek Dwi Naro Sigito Ds, Md Adinda Hardi Dwi Parta Pramana Ganitri, Ni Nyoman Ayu Ratih Gde Made Swardhana Gede Dandi Pratama Putra Gus Pras Adnyana Helsi Elviani Ndun I Dewa Gede Agung Wira Saputra I Dewa Nyoman Wira Adiputra I Gede Artha I Gede Cita Permana I Gst. Ayu Asri Handayani I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Virlan Awanadi I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Werdhiyani I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelaka I Gusti Ngurah Nyoman Hendra Mahardika I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Sumadi Yasa I Ketut Ali Wardana I Ketut Surya Agus Wijaya I Komang Kusyadi I Made Darma Yudha I Made Sarjana I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Made Widiasa I Made Wiharsa I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana I Putu Aditya Wibawa I Putu Agus Gauthama Putra I Putu Jericko Susila Adnyana I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Suka Antara Yasa Ida Ayu Dwi Wirautami Ida Bagus Mahayoga Raharja Ida Bagus Surya Darma Jaya Ida Bagus Surya Darmajaya IGN Weda Mahendra Indra Bayu Mulyadi Kadek Herry Witarsa Ketut Pramana Bayu Anggara Komang Widi Suastika Made Ayu Diah Yupita Dewi Made Jury Imanu Made Sisca Anggreni Mardiyah . Mayang Tari Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi Ni Luh Putu Marliani Dewi Ni Luh Rai Puspadewi NI MADE AYU WULAN Ni Nyoman Alit Pratiwi Ni Putu Ayu Leni Cahyarani Ni Putu Rosita Novanda Ni Putu Sri Utari Ni Wayan Indah Purwita Sari Ni Wayan Manik Prayustini Putu Bagus Dian Ananta Putu Mery Lusyana Dewi Putu Vani Anidya Pramesti Putu Wawan Suryawan Putu Yudha Cahyasena Rionaldo Jehova Kristayudasoeparno Sagung Putri M. E. Purwani Sri Winarsi Sugiartha, I Nyoman Gede Syans Dias Aulia Abiandti Tania Novelin Tisnadiartha, Ni Nyoman Ayu Tommy Hidayat Tri Ayu Neska Sanga Udiyani Vennie Yunita Laytno Wawan Edi Prastiyo