cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 3 (2019)" : 14 Documents clear
Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak Di Indonesia Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto; Marjo Marjo
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.691

Abstract

Usaha pegadaian marak dilakukan dalam praktik dunia usaha sejak dahulu, namun belum ada aturan yang jelas sebagai pedoman. Saat ini sudah ada pengaturan mengenai pegadaian swasta dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian masih banyak usaha pegadaian yang tidak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin menjalankan usaha pegadaian. Hal ini berimplikasi munculnya berbagai  penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip gadai maupun prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya yang bermuara pada ketidakseimbangan hubungan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan, yang mengakibatkan sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang diperlukannya reorientasi pegadaian swasta dan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip pegadaian. Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pegadaian swasta mengalami perkembangan sangat pesat, namun masih sangat sedikit yang sudah terdaftar. Dalam praktik banyak terdapat penyimpangan terhadap prinsip pegadaian, terutama pada praktik gadai perorangan, khususnya terhadap prinsip benda gadai tidak boleh digunakan untuk keperluan pemegang gadai, karena yang dimiliki oleh pemegang gadai adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.
Tanggung Jawab Pengembang Dalam Perjanjian Bangun Bagi Dengan Akta Notaris Yeni Afrilla; Yanis Rinaldi; Suhaimi Suhaimi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.663

Abstract

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.” Perjanjian Bangun Bagi Perumahan dan Pertokoan merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya kata sepakat antara pengembang dengan pemilik tanah dan asas (freedom of contract)sesuai dengan aturan didalam Pasal 1338 junto Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian tersebut pengembang dengan pemilik tanah berharap memperoleh hak sesuai dengan perjanjian.”Kesepakatan yang telah diperjanjikan diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi pengembang dengan pemilik tanah untuk takut tidak memenuhi perjanjian tersebut atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengemabang ataupun pemilik tanah yang mengakibatkan kerugian bagi mereka atas wanprestasi tersebut. Faktor penyebab ternyadinya wanprestasi dalam perjanjian bangun bagi biasanya tidak cukup aturan hukum yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban pengembang dengan pemilik tanah didalam perjanjian bangun bagi  itu sendiri, diketahui dari jumlah Pasal yang memuat tentang hak dan kewajiban sangatkah sedikit dalam perjanjian bangun bagi, terkait ketentuan pembagian hasil yang kurang rinci disebut didalanya, sehingga mengakibatkan ketika terjadi wanprestasi, perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar eksekusi.
Critical Reflections on The Legal Science Dewi Setyowati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.719

Abstract

Generally, there are two opposing sides when discussing the epistemology of the law, namely realist and anti-realist. The point of difference between the two sides includes several topics responding to the basic topics related to the definition, scope, methodology and truth that want to be achieved by the science of law. This research aims are to answer some of the epistemological problems of jurisprudence and what philosophical assumptions based on and methodological implications for achieving truth in realist and anti-realist tensions. This article uses a conceptual review of the epistemic study of law. The result of this research is that the epistemology discourse of jurisprudence has been a topic of debate for a long time and stems from tensions between rationalism, empiricism, and pragmatism. Methodological differences also have logical consequences for the attainment of the truth that realists and anti-realists aim to address. Correspondence becomes the truth to be achieved by law according to the realist. In contrast to the belief of anti-realists who believe that the truth is not just a statement, but it becomes true if it fits and supports with other statements. Whereas pragmatic assumes the validity of the law is measured by its validity at its usefulness.
Criminal Liability to The Persons Of Prostitution (Case Study Number.601/PID.B/2019/PN.SBY) Pompy Polansky Alanda; Adhiem Widigdo; Parlindungan Tua Manullang; Ikhwa Nul Padli
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.693

Abstract

Since the localization Dolly closed by the Surabaya Mayor, obviously prostitutions practical are continuing secretly just like the one in the prostitution case by YEKNO. He was introduced AGUS with I MADE NILO for dating in HENKY house. The aim of this research are to analyze what are the criminal responsibilities towards the prostitution perpetrators and also to find out the criteria of pimp in prostitution. The research methods used in this study is normative law method with constitution approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study indicate that YEKNO decided guilty based on Chapter 2 subsection (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Year 2007 about Eradication Criminal Offence of Human Trafficking (UU PTPPO) by the judge verdict number 601/ Pid.B/ 2019/ PN.SBY which is what YEKNO did. YEKNO is not proved as pimp, because a pimp has a special criteria of role thus HENKY as a provide guilty based on Chapter 296 KUHP, beside that for I MADE NILOand AGUS were not guilty because no rules for their role. 

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue