Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Paramita: Historical Studies Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Marjo Marjo
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN OLEH PT. BANGUN JOGJA INDAH (Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah) Ana Silviana, Marjo, Ratri Puspita Suryandari*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.732 KB)

Abstract

Pengutamaan suatu kepentingan di atas kepentingan lainnya merupakan salah satu alasan yang dapat menimbulkan suatu sengketa, seperti sengketa tanah yang terjadi antara PT. Bangun Jogja Indah dengan Warga Sosrokusuman Yogyakarta terkait pengadaan akses jalan umum. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa dan ketepatan upaya pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Bangun Jogja Indah, terkait dengan asas fungsi sosial tanah yang dianut oleh sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 1.) Sengketa tanah yang terjadi antara PT. Bangun Jogja Indah dengan warga Sosrokusuman disebabkan karena adanya ketidaksesuaian gambar denah pada sertipikat kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan terkurungnya pekarangan atau tanah warga karena hilangnya akses jalan. 2.) Upaya pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Bangun Jogja Indah dengan memberikan jalan selebar 3 (tiga) meter sebagai akses jalan umum bagi pekarangan atau tanah warga yang terkurung adalah tepat, karena upaya tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 dan asas fungsi sosial tanah dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dianut oleh sistem kepemilikan tanah Indonesia.
PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH (LARASITA) DI KABUPATEN PEMALANG Marjo, Cici Rizki Andriani , Ana Silviana*,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.628 KB)

Abstract

LARASITA  dibangun  dan  dikembangkan  untuk  mewujudkan  amanat Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945,  Undang-Undang  Pokok  Agraria  serta  seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat  dari  kehendak  dan  motivasi  untuk  mendekatkan  Kantor  Pertanahan dengan masyarakat, sekaligus mengubah pandangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu  atau pasif menjadi aktif atau proaktif. LARASITA diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No18  Tahun  2009  tentang  Layanan  Rakyat  Untuk  Sertipikasi  Tanah  BPN-RI. LARASITA merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan petugas   pelayanan  di  Kantor  Pertanahan  dalam  bentuk  pelayanan  bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertipikat tanah dan memberikan kemudahan  serta  akses  yang  murah  dan  cepat  dalam  mewujudkan  kepastian hukum.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari program   LARASITA   di   Kantor   Pertanahan   Kabupaten   Pemalang,   untuk mengetahui   tingkat  keberhasilan  program  LARASITA  Kabupaten  Pemalang dalam membantu meningkatkan pendaftaran tanah dan untuk mengetahui kendala- kendala        yang      sering             muncul     dalam   pelaksanaan      program                LARASITA.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data sekunder dan data primer. Untuk menghimpun data sekunder diperoleh  dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan data primer dilakukan dengan penelitian dilapangan dengan menggunakan wawancara, yang  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  dan kemudian           ditarik            kesimpulan                       dengan     menggunakan        metode                    induktif.Hasil   penelitian   ini   yaitu,   manfaat   LARASITA   telah   di   rasakan masyarakat   dalam   urusan   pertanahan,   dan   Kantor   Pertanahan   Kabupaten Pemalang  dalam   pemberdayaan   masyarakat   di   bidang  pertanahan.   Tingkat keberhasilan  LARASITA  di  Pemalang  sudah  tercapai,  dilihat  dari  antusias masyarakat  yang  memanfaatkan  program  LARASITA  dan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Pemalang  yang  telah  mencapai  target  keberhasilan  dalam  program LARASITA, keberhasilan dalam pelayanan publik, dan target keberhasilan dalam pendaftaran  tanah.  Tercapainya  manfaat  dan  keberhasilan  LARASITA,  tidak dipungkiri   adanya   kendala-kendala   yang   mengambat   pelaksanaan   program LARASITA yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal tersebut yaitu kendala dari Kantor Pertanahan Itu sendiri dan kendala eksternal yang berasal dari masyarakat, yang kurang memahami tentang pendaftaran tanah dan memandang sebelah mata program LARASITA.  English :Larasita built and developed to realize the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law and all laws and regulations in the field of land. Development Larasita depart from the will and motivation to bring the Land Office  with the community, as well as change the view of the implementation  of  the  duties  and  functions  of  the  BPN  waiting  or  active  or passive to proactive. Regulation  Larasita  Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 18 Year 2009 on People's Service for Land certificate BPN-RI. Larasita is a program that combines information technology with service officer at the Land Office in the form of mobile service, is expected to remove the practice of land certificate issues and provide  convenience and access to cheap and fast in creating legal certainty. The purpose of this study was to determine the benefits of the program Larasita Pemalang Land Office, to determine the level of success of the program Larasita  Pemalang  in helping to improve land registration and to determine the constraints that often arise in the implementation of the program Larasita. This study uses empirical juridical approach, the method of collection of secondary  data  and  primary  data.  To  collect  the  secondary  data  obtained  by analyzing  primary and secondary legal materials. While the primary data with field research using interviews, which are then analyzed using qualitative analysis techniques and then be deduced by using the inductive methods. The results of this study, namely, the benefits Larasita has been felt in the affairs of the land, and the Land Office Pemalang in community empowerment in land.  The  success  rate  was  achieved  in  Pemalang  Larasita,  judging  from  the enthusiastic people who use the program and the Land Office Larasita Pemalang who have achieved success  in  the target Larasita  program,  success in service delivery,  and  target  success  in  land  registration.  Achieving  the  benefits  and success Larasita, not denying the existence of constraints mengambat Larasita the implementation of internal and external constraints.  Internal constraints are the constraints  of  the  Land  Office  was  myself  and  external  constraints  from  the community, who do not understand about the registration of the land and look at one eye Larasita program.
PELAKSANAAN LELANG ATAS BARANG MILIK DAERAH MELALUI INTERNET (E-AUCTION) OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG Marjo, Moch. Djais, Permata Arina Iasya Landina*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.063 KB)

Abstract

Barang bergerak milik daerah yang dapat dilelang adalah kendaraan dinas operasional. Mulai tahun 2014 pelelangan umum barang milik daerah melalui KPKNL dilakukan secara e-auction. Pelaksanaan lelang harus memenuhi asas dan unsur lelang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/e-auction yang memenuhi asas dan unsur lelang, keunggulan dan kelemahan pelaksanaan lelang melalui internet/e-auction dibandingkan dengan pelaksanaan lelang secara konvensional, serta kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan lelang melalui internet/e-auction oleh KPKNL Semarang dan upaya penyelesaiannya. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/e-auction yang memenuhi asas dan unsur lelang yaitu antara lain: terbuka untuk umum, didahului dengan pengumuman lelang, dilakukan melalui ALE yang dibuka pada alamat domain KPKNL pada waktu yang telah ditentukan menggunakan waktu server ALE, penawaran dilakukan secara tertulis menggunakan email tanpa kehadiran peserta lelang, dilakukan oleh pejabat lelang namun tidak secara langsung berhadapan dengan pejabat lelang dan dibuat risalah lelang. Keunggulan e-auction yaitu tidak memerlukan tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih kompetitif, lebih objektif dan mengurangi risiko konflik. Kelemahan e-auction tidak semua barang dapat dilelang secara e-auction, tergantung dari kondisi objek lelang. Kendala yang dihadapi oleh KPKNL Semarang dan upaya penyelesaiannya, yaitu jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan pelaksanaan lelang menjadi terhambat dan harus ditunda untuk sementara waktu sampai internet dapat digunakan lagi. 
GUGATAN TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.) Norra, Almas Syifa; Riyanto, Benny; Marjo, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.378 KB)

Abstract

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang di dalamnya mengandung suatu sengketa hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun gugatan yang terdapat dalam studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm berupa gugatan tentang pencabutan hak asuh anak. Secara hukum adanya gugatan tentang pencabutan hak asuh anak dibenarkan asalkan memuat alasan-alasan yang kuat, hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini yang menjadi objek perselisihan dari kedua orang tuanya adalah sang anak sehingga yang membuat menarik yaitu, cara pengadilan dalam memeriksa anak dalam persidangan apakah sama dengan cara memeriksa orang dewasa atau tidak serta analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh anak.
KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PT.TUN.SBY) Ana Silviana, Marjo, Fadhila Restyana Larasati*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.427 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa sertipikat memiliki kekuatan hukum kuat, artinya sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Disisi lain,  pertimbangan hakim dalam putusan memutus perkara Nomor 93/G/2013/PTUN.Smg sehingga dibatalkan oleh putusan PT TUN Surabaya. Pertimbangan hakim PT. TUN Surabaya bahwa PTUN berwenang secara absolute mengadili sengketa informasi publik setelah para warga mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada Komisi Informasi Publik atas sikap diam Lurah Purwosari. Pada kenyataanya, para warga sebelum mengajukan gugatan ke PTUN tidak mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada Komisi Informasi Publik, sehingga PTUN tidak berwenang secara absolute mengadili sengketa dan putusan PT TUN membatakan putusan sebelumnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG MENGALAMI JUDICIAL REVIEW Sukirno Dosen, AGHISNI PANJI HADI KUSUMO, Ana Silviana Dosen*,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.965 KB)

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan yang sangat penting guna tercapainya kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Tetapi, dalam prosesnya, ternyata tidak sedikit polemik yang ditimbulkan dari kegiatan pengadaan tanah ini. Untuk mengatasi polemik ini dibentuklah Undang-Undang No. 2  Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perjalanan UU No. 2 Tahun 2012 yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ternyata menuai banyak kecaman dari berbagai pihak, karena dianggap tidak memihak pada rakyat kecil dan bertentangan dengan semangat serta amanat UUD 1945. Sehingga, pada akhirnya dimohonkanlah Judicial review oleh beberapa pihak terhadap Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012.Metode yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah Yuridis-Normatif, yaitu mengkaji peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan UU No.2 Tahun 2012 diantaranya adalah PP No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perkaban No. 5 Tahun 2012 Tentang  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.Hasil penelitian yang diperoleh adalah, berdasarkan pengkajian terhadap Putusan No.50/PUU-X/2012, ditemukan alasan-alasan pemohon yang digunakan sebagai alasan judicial review. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak alasan permohonan pemohon secara keseluruhan. Mengingat putusan mahkamah konstitusi yang bersifat legal and binding (final dan mengikat) serta posisi Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir tunggal UUD 1945, maka substansi Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 tersebut merupakan pasal yang ideal. Penulis beranggapan hanya Pasal 23 ayat (1) yang mengatur mengenai jangka waktu pengajuan gugatan terhadap PTUN yang dirasa tidak rasional sehingga jauh dari ideal dan perlu dikaji kembali oleh pembuat undang-undang.
Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak Di Indonesia Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto; Marjo Marjo
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.691

Abstract

Usaha pegadaian marak dilakukan dalam praktik dunia usaha sejak dahulu, namun belum ada aturan yang jelas sebagai pedoman. Saat ini sudah ada pengaturan mengenai pegadaian swasta dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian masih banyak usaha pegadaian yang tidak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin menjalankan usaha pegadaian. Hal ini berimplikasi munculnya berbagai  penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip gadai maupun prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya yang bermuara pada ketidakseimbangan hubungan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan, yang mengakibatkan sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang diperlukannya reorientasi pegadaian swasta dan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip pegadaian. Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pegadaian swasta mengalami perkembangan sangat pesat, namun masih sangat sedikit yang sudah terdaftar. Dalam praktik banyak terdapat penyimpangan terhadap prinsip pegadaian, terutama pada praktik gadai perorangan, khususnya terhadap prinsip benda gadai tidak boleh digunakan untuk keperluan pemegang gadai, karena yang dimiliki oleh pemegang gadai adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.
Analisis Pengaruh Transisi Pertanian Subsisten Ke Pertanian Komersial Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Batu Christian Benny Hariyanto
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 5, No 1: Semester Ganjil 2016/2017
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.94 KB)

Abstract

Tiga tahap dasar dalam evolusi produksi pertanian, yaitu pertanian murni, pertanian keluarga yang terdiversifikasi atau campuran, dan pertanian modern. Dimana dalam proses transisi pertanian juga berhubungan dalam penyerapan tenaga kerja. Salah satu contoh daerah yang mengalami transisi di Indonesia adalah Kota Batu dimana kota ini beralih fungsi dari daerah pertanian subsisten menjadi daerah pertanian komersial. Adanya perubahan konsep pertanian ini dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Batu terutama di sektor pertanian. Dalam penelitian ini digunakan regresi linier berganda (OLS) dengan pengujian asumsi klasik dan goodness of fit. Hasil dari penelitian ini adalah variabel modal kerja, nilai penjualan, harga output mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Sedangkan variabel pendidikan yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan variabel yang dominan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah variabel nilai penjualan yang memiliki nilai koefisien tertinggi.Keyword: Pertanian subsisten, pertanian komersil, tenaga kerja
KETIDAKPASTIAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN BANK Siti Malikhatun Badriyah; R Suharto; Siti Mahmudah; Marjo Marjo
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.16 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p77-96

Abstract

The function of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) is to guarantee a deposit of customers. The guarantee is significantly important for the main financial industries, such as a bank whose activity is to raise funds from the public and distribute the funds back to the public. As a consequence, public trust becomes the primary factor. In spite of the useful function of the IDIC, the public is still not familiar with the organization and they often question whether the status of the IDIC is a guarantee or insurance. This issue potentially creates a dispute between parties who are the bank and the customer. Hence, this research aims to discover evidence relating to the IDIC as the guarantor in the agreement between bank and customer. This research used a legal pluralism method that integrates juridical research, sociological research (living law) and philosophical research. The result of the research indicates the uncertainty of the status of the IDIC, whether it is a guarantee or insurance, whereas both statuses maintain different legal consequences. The uncertainty may lead to legal uncertainty and result in the disruption of the balance of both parties’ legal relationships.
KAJIAN YURIDIS KEKUATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI M. Hanif Khairinif; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1002.298 KB)

Abstract

Penulisan hukum ini membahas mengenai kajian yuridis kekuatan sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan serta akibat hukum dari penggunaan alat bukti elektronik terkhsususnya sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Metode penelitian dan penulisan hukum ini adalah melakukan analis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris berdasar pada data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder dari jurnal, buku-buku hukum, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan sertifikat elektronik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan keotentikan dari sebuah dokumen elektronik, baik itu terhadap isi serta subjek yang menandatangani. Sertifikat elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan utuh, selama sertifikat elektronik tersebut bersumber dari sistem penyelenggara sertifikat elektronik yang terintegritas. Akibat hukum pengguanaan sertifikat elektronik pada sebuah informasi dan dokumen elektronik adalah menambah kekuatan dan kepercayaan hakim untuk menerimanya sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.
Co-Authors Afitrah Rahmadiana Amiek Soemarmi D. Adam Fairuz Edi Kurniawan Faishal Akbar Hadi Rhenandio Hendro Saptono Kartika Widya Utama Kornelius Benuf Lapon Tukan Leonard M. Hanif Khairinif Marjo Marjo, Marjo Nabila Noviandra Nayan, Nasir Ninung Rusalia Hikmah Norra, Almas Syifa R Suharto R. Suharto R. Suharto Regita Putri Sumarno Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Zil Aidi