cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 10 (2024)" : 22 Documents clear
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF HAK CIPTA Rahayu, Siti Ayu; Ochtorina Susanti, Dyah; Kumala Sari, Nuzulia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p17

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori pembangunan hukum dan teori tanggung jawab sebagai pisau analisa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta memperhatikan peran dan tugasnya yang tidak hanya sebagai Notaris, tetapi juga sebagai PPAIW dan bisa juga sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual jika telah memenuhi persyaratan yang ada. Sebab, dalam pembuatan AIW hak cipta diperlukan beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh para pihak baik dalam proses sebelum pembuatan AIW hak cipta, pada saat pembuatan AIW hak cipta, maupun setelah pembuatan AIW hak cipta. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab dalam memastikan bahwa segala persyaratan administratif dalam pembuatan AIW hak cipta tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Hak Cipta, maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Prinsip tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam pembuatan AIW Hak Cipta dihadapan Notaris ini adalah tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Berkenaan dengan itu maka Notaris harus meningkatkan pengetahuannya secara teoritis dan praktek dibidang perwakafan dan hak cipta, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk ditetapkan menjadi PPAIW oleh Kementerian Agama. The purpose of this research is to analyze the Notary's responsibilities in making the Copyright Waqf Pledge Deed. This research uses normative legal research methods using a statutory approach and a conceptual approach. This research uses legal certainty theory, legal development theory and responsibility theory as analytical tools in solving existing problems. The research results show that the Notary's responsibility in making copyright AIW takes into account his role and duties not only as a Notary, but also as a PPAIW and can also be an Intellectual Property Rights Consultant if he has fulfilled the existing requirements. Because, in making a copyright AIW, several administrative requirements are required which must be fulfilled by the parties, both in the process before making a copyright AIW, during the making of a copyright AIW, and after making a copyright AIW. So the Notary has the responsibility to ensure that all administrative requirements in making the copyright AIW have been fulfilled and are in accordance with the applicable regulations in the Waqf Law, Copyright Law, and Notary Public Position Law. The principle of responsibility that can be applied in making AIW Copyright before a Notary is responsibility based on the element of error. In this regard, Notaries must increase their theoretical and practical knowledge in the field of endowments and copyright, so that they can prepare themselves to be designated as PPAIW by the Ministry of Religion.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI LELANG YANG TIDAK MENDAPATKAN HAKNYA BERUPA OBJEK LELANG Setiawaty, Tiffany; Rasji, Rasji
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p22

Abstract

Peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul termaksud, bertujuan untuk menganalisa terkait implementasi di masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang tidak mendapatkan haknya selain itu tujuan dari penelitian ini juga untuk mengkaji perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh bagi pembeli lelang yang tidak mendapatkan haknya tersebut karena adanya intervensi yakni keberatan terhadap lelang tersebut dari pihak ketiga, tentunya dikaji sesuai dengan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta dikaitkan dengan kasus yang telah diputus melalui Putusan PTUN Jakarta No. 14/P/FP/2018/PTUN.JKT. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana penelitian ini mengkaji dan menganalisa aturan hukum yang sifatnya formal dengan pendekatan studi kasus yakni menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya hasil pembahasan dalam penelitian ini yang pertama bahwa implementasi di masyarakat terhadap risalah lelang yang mana bersifat otentik dan memiliki kekuatan hukum bagi pembeli lelang nyatanya penjual lelang dapat melanggar hak pemenang lelang yang telah mendapat risalah lelang namun tidak memperoleh objek lelang dan juga penjual lelang tidak mematuhi putusan PTUN majelis hakim dan juga melanggar ketentuan yang telah diatur dalam PMK, oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang tidak mendapatkan haknya karena menurut yurisprudensi dan dikaitkan oleh bentuk perjanjian jual-beli maka pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum maka pembeli tersebut merupakan pembeli beritikad baik dan wajib mendapatkan perlindungan hukum karena hak-haknya telah dijamin oleh negara. The aim of this research is to analyze the implementation in society regarding legal protection for auction buyers who do not receive their rights. Apart from that, the aim of this research is also to examine what legal protection can be obtained for auction buyers who do not receive their rights due to intervention, namely objections to the auction from third parties. Of course it is reviewed in accordance with the PMK. 27/PMK.06/2016 concerning Instructions for Implementing Auctions and related to cases that have been decided through Jakarta PTUN Decision Number 14/P/FP/2018/PTUN.JKT. The method used in this research is the normative juridical method, namely reviewing and analyzing formal legal rules using a case study approach, by examining a case related to a legal issue that has permanent legal force. Furthermore, the results of the first discussion in this research are the implementation of auction minutes in the community that are authentic and have legal force for auction buyers. It turns out that auction sellers can violate the rights of auction winners who receive the minutes of auction but did not obtain the auction object and also the auction seller did not comply the minutes of auction. The decision of the PTUN panel of judges also violates the provisions regulated in the PMK, therefore there is a need for legal protection for auction buyers who do not get their rights because according to jurisprudence and related to the form of sale and purchase agreement, a buyer who buys an item through a public auction is a buyer who have good intentions and must receive legal protection because their rights are guaranteed by the state.

Page 3 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue