p-Index From 2021 - 2026
10.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Lentera Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Widya Yuridika Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Jurnal Notariil Awang Long Law Review Veteran Law Review LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Justiciabelen Jurnal Supremasi Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Hukum Legalita Yuridika Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Kenotariatan Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik RechtIdee IIJSE Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Rechtenstudent Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT A’an Efendi; Dyah Ochtorina Susanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bantuan hukum untuk orang miskin adalah hak asasi manusia yang dijamin instrumen hukum internasional dan hukum positif Indonesia. Advokat oleh undang-undang diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu untuk membayar jasanya dan kewajiban ini adalah kewajiban hukum, secara hukum harus dilakukan oleh Advokat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dua isu dibahas dalam penelitian ini, yaitu apa konsep bantuan hukum sebagai hak asasi manusia dan bagaimana kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum? Menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mendapatkan dua simpulan. Pertama, bantuan hukum sebagai hak asasi yang telah dijamin oleh hukum positif berkedudukan sebagai hak hukum dan orang miskin memiliki hak hukum untuk memperolehnya. Kedua, kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum adalah kewajiban hukum, tetapi karena diatur dalam norma lex imperfecta, tidak ada sanksi bagi Advokat yang melanggar kewajibannya. Pada waktu yang akan datang, pada pengggantian atau perubahan undang-undang Advokat harus ditetapkan sanksi untuk pelanggaran kewajiban memberikan bantuan hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya
The Act Protection for Islamic Banks in Financing Land and Rubber Plantation Ownership Tektona, Rahmadi Indra; Ochtorina Susanti, Dyah; Helmi Septianto, Dea
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4, No 1 (2020): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v4i1.6880

Abstract

Islamic banks in channeling funds to the public with two types, namely financing with the profit sharing system and financing with the sale and purchase system with deferred payment. Revenue sharing system is a system that includes procedures for the distribution of results of operations between the fund provider and the fund manager. The system of buying and selling with deferred payment is a system with profit margins, namely by implementing a system of buying and selling at a bank as a seller or by appointing a customer to be used as a bank agent to make purchases of goods and then selling the goods to customers at the agreed base price and profit. In practice, financing through Islamic banks does not rule out the possibility of problems, such as defaults such as the case in the Muara Enim Religious Court.
PRINSIP KEMANFAATAN PENYELESAIAN SENGKETA ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Ayudya Rizqi Rachmawati; Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.130

Abstract

The research is motivated by the need for eff ective, effi cient and low-cost dispute resolution in dispute arising from electronic commerce transactions. That is because the implementation of electronic commerce transaction ha the characteristic of speed and ease, then it must also be accommodated in the process of settling the dispute. This study aims to analyze, and provide a description of the form of application principle of utilities in ODR as an alternative dispute resolution of electronic commerce user. The result of this normative legal research which uses statute and conseptual approach provide an explaination that online dispute resolution as an e-commerce alternative dispute resolution system trial has been in accordance with the principle of utilities, because to fulfi ll an element that there are in principle utilities in the analysis on law and economic.
Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah) Dyah Ochtorina Susanti
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v1i2.2456

Abstract

Perjanjian kawin di Indonesia, mengatur tentang harta dalam perkawinan dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Fakta empiris menunjukkan bahwa perselisihan pasangan suami istri tidak hanya disebabkan oleh perbedaan harta, akan tetapi juga dipicu sebab lainnya. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan maqashid syari’ah. Kepada pemerintah dan DPR RI, hendaknya mengadakan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi utilities (kemanfaatan) serta berdasar maqashid syari’ah, dan dari sisi kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri.
Model Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu (MKTM) dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Se-Eks Karesidenan Besuki Dyah Ochtorina Susanti
JURNAL RECHTENS Vol. 4 No. 1 (2015): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.108 KB) | DOI: 10.36835/rechtens.v4i1.108

Abstract

This study aims to find and analyze and provide an evaluation of the form of legal protection of the rights of the poor and can not afford (MKTM) in getting health care in general hospitals in the District of ex-Besuki, as well as to identify and analyze the general hospital faces and provide related solutions such constraints. The research results using qualitative research methods in particular in the form of case studies and field research (socio-legal) explains that this form of protection of the rights of the poor and can not afford (MKTM) in getting health care in general hospital in the district of ex- Besuki is in the form of services as stipulated in the Act and regulations set by each local government. Constraints in the delivery of health services is also a right of MKTM is the existence of human resources in the health sector (medical personnel) in each of the districts is still limited, in addition to the facilities (equipment) still terbats health so that not all patients are handled in hospital concerned. Related to this, if the hospital is not able to handle the patient, it will be referred to the hospital with more sophisticated tools.
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah Amalia Putri Vairus; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1020

Abstract

Abstrak Kewenangan notaris secara umum terdapat dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik. Terkait kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris tidak diatur secara spesifik dalam Pasal tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan surat keterangan waris khususnya bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan mengenai pengaturan ke depan terhadap kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan hak waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang). Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan kedepan mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang) yang dikaji menggunakan teori kepastian hukum.   Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Surat Keterangan Waris, Anak Sumbang   Abstract In general, the authority of a notary is contained in Article 15 of the UUJN, namely making an authentic deed. Regarding the authority of a notary in making an inheritance certificate, it is not specifically regulated in the article which results in legal uncertainty in making an inheritance certificate, especially for children born in blood relations. The purpose of this study is to find out about future arrangements for the authority of a notary in making a certificate of inheritance rights for children born in incest (Sumbang Children). In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are the need for future arrangements regarding the authority of a notary in making a certificate of inheritance for children born in incest (Children Contribute) which is studied using legal certainty theory.   Keywords: Authority of Notary, Certificate of Inheritance, Donated Child
PRINSIP KEMANFAATAN PENYELESAIAN SENGKETA ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Ayudya Rizqi Rachmawati; Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.130

Abstract

The research is motivated by the need for eff ective, effi cient and low-cost dispute resolution in dispute arising from electronic commerce transactions. That is because the implementation of electronic commerce transaction ha the characteristic of speed and ease, then it must also be accommodated in the process of settling the dispute. This study aims to analyze, and provide a description of the form of application principle of utilities in ODR as an alternative dispute resolution of electronic commerce user. The result of this normative legal research which uses statute and conseptual approach provide an explaination that online dispute resolution as an e-commerce alternative dispute resolution system trial has been in accordance with the principle of utilities, because to fulfi ll an element that there are in principle utilities in the analysis on law and economic.
Pengampuan sebagai Dasar Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris Chairil Lailia Maharani; Dyah Ochtorina Susanti; Moh Ali
Syntax Idea Vol 4 No 1 (2022): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i1.1712

Abstract

Seorang Notaris yang diberi kewenangan haruslah telah cakap agar dapat dibebani dengan kewenangan, tidak mungkin seseorang berwenang apabila ia tidak cakap. Konsep tersebut muncul dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf b juncto Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara apabila Notaris tersebut berada dibawah pengampuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu Menemukan makna kriteria pengampuan yang dapat digunakan sebagai batasan ukuran pemberhentian sementara. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Notaris berada dalam masa pengampuan maka notaris tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini dapat di buktikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM UPAYA MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia ) Dyah Ochtorina Susanti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 4 (2009): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v3i4.585

Abstract

Amerika merupakan negara pertama yang telah membuat undang- undang larangan persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli padatahun 1890. Konon undang-undang ini merupakan antitrust law yangtertua di dunia, yang dibentuk dengan tujuan-tujuan yang lebihmempunyai spesifikasi tertentu. Demikian halnya dengan Indonesia,yang juga turut mengeluarkan UU No. 5 / 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang banyakdiwarnai oleh antitrust law di Amerika. Dimana antitrust law yang kitasering disebut-sebut banyak mengadopsi (meniru model) Amerika,bahkan ada beberapa pasal yang banyak meniru pasal-pasal dari undangundanganti monopoli Amerika. Berkaitan dengan hal tersebut, penulismerasa perlu membandingkan faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi lahirnya antitrust law di kedua negara.Kata Kunci: Antitrust Law, Indonesia, Amerika
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK Dyah Ochtorina Susanti; A’an Efendi; Nuzulia Kumala Sari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2591

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik de facto bukan de jure. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penilitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak ekslusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian d alam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, UMKM
Co-Authors A'an Efendi A. Junaidi Abdillah Aan Efendi Aan Efendi A’an Efendi Abdul Hafid Firdaus AHMAD SUHAIMI Ahmad Tholabi Ainul Azizah Ainun Najib Amalia Putri Vairus Ananto Setyo Utomo Andini , Pratiwi Pusphitho Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Aristanti, Diana Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Ayudya Rizqi Rachmawati Azzahra, Mutiara A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Cahyaningrum, Lulik Tri Chairil Lailia Maharani Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dominikus Rato Dominikus Rato Dominikus Rato Efendi, A'an Efendi, Aan Efendi, A’an Eka Susylawati Eka Susylawati Elliani Sudjana Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah FARAH NIZRINA AULIA Fendi Setyawan Fendi Setyawan Fendy Setiawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Fona Kartika Listiyapuji Galuh Puspaningrum Habibah Rizqo Haldin Perdana Putra Hamzah, Moh. Hayfa, Jessenia Helmi Septianto, Dea Herowati Poesoko, Herowati Honainah Honainah Ido Gustiawan Putra Jamilatus Sholihah Kinanty, Sastra Kris Kumala Sari, Nuzulia Kusumaningrum, Yuli Dinata Madani, Nadea Nur Shofia Maudyna Fitria Moh Aqil Syofiyullah Moh. Ali Moh. Reza Dedi Putra Mohammad Arief Amrullah Mohammad Fasholli Nur Huda Muhammad Fatoni Kurniawan Nurfitria, Ida Nurhayati Nurhayati Nuri Hidayati Nuri Hidayati Nury Khoiril Jamil Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Putri, Auliya Safira Putri, Rita Ristyanda Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Rahayu, Siti Ayu Rahmadi Indra Tektoka Rahmadi Indra Tektona Rahmadi Indra Tektona Rahmadi Tektona Ramadani, Mohammad Fadli Rania Ayang Devayanti Restu Adi Putra Rita Ristyanda Putri Selvi Nurma Fitriani Shoimah, Siti Nur Sholihah, Jamilatus Siti Ayu Rahayu Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Sudarsono Suhariningsih Suparman Suparman Suwardi Suwardi Suwardi Tektoka, Rahmadi Indra Widiyanti, Ikarini Dwi Yuli Dinata Kusumaningrum Yusuf Ibrahim, Muhammad