Articles
MEANING OF BANK SECRETS AFTER THE ENACMENT OF LAW NUMBER 9 OF 2017 ON STIPULATION OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NO. 1 OF 2017 ON ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR THE INTERESTS TAXATION INTO LAW
Sholihah, Jamilatus;
Susanti, Dyah Ochtorina;
Fahamsyah, Ermanto
Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.3.1.639.38-46
Abstract
The national economic development in Indonesia is inseparable from the banking role. The existence of the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes will certainly affect the regulation of the banking sector in particular related to bank secrets. The establishment of the Perpu appears to have attracted the attention of the government to immediately pass it into law. It is proven which on 23 August 2017 President Joko Widodo has authorized the Perpu to become a law through Law Number 9 of 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes into the Law -What. The policy is a form of Indonesias commitment to participate in the automatic exchange of information globally for tax purposes. The automatic opening of bank secrets for tax purposes will certainly affect the previous banking arrangements, especially those related to bank secrets. Therefore, in order to avoid overlapping arrangements, the state of Indonesia needs to harmonize all regulations relating to bank secrets and the opening of bank secrets for tax purposes.
Keyword: Banking Secrecy, Taxation.
BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT
A’an Efendi;
Dyah Ochtorina Susanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Bantuan hukum untuk orang miskin adalah hak asasi manusia yang dijamin instrumen hukum internasional dan hukum positif Indonesia. Advokat oleh undang-undang diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu untuk membayar jasanya dan kewajiban ini adalah kewajiban hukum, secara hukum harus dilakukan oleh Advokat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dua isu dibahas dalam penelitian ini, yaitu apa konsep bantuan hukum sebagai hak asasi manusia dan bagaimana kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum? Menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mendapatkan dua simpulan. Pertama, bantuan hukum sebagai hak asasi yang telah dijamin oleh hukum positif berkedudukan sebagai hak hukum dan orang miskin memiliki hak hukum untuk memperolehnya. Kedua, kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum adalah kewajiban hukum, tetapi karena diatur dalam norma lex imperfecta, tidak ada sanksi bagi Advokat yang melanggar kewajibannya. Pada waktu yang akan datang, pada pengggantian atau perubahan undang-undang Advokat harus ditetapkan sanksi untuk pelanggaran kewajiban memberikan bantuan hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya
The Act Protection for Islamic Banks in Financing Land and Rubber Plantation Ownership
Tektona, Rahmadi Indra;
Ochtorina Susanti, Dyah;
Helmi Septianto, Dea
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4, No 1 (2020): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/sjhk.v4i1.6880
Islamic banks in channeling funds to the public with two types, namely financing with the profit sharing system and financing with the sale and purchase system with deferred payment. Revenue sharing system is a system that includes procedures for the distribution of results of operations between the fund provider and the fund manager. The system of buying and selling with deferred payment is a system with profit margins, namely by implementing a system of buying and selling at a bank as a seller or by appointing a customer to be used as a bank agent to make purchases of goods and then selling the goods to customers at the agreed base price and profit. In practice, financing through Islamic banks does not rule out the possibility of problems, such as defaults such as the case in the Muara Enim Religious Court.
PRINSIP KEMANFAATAN PENYELESAIAN SENGKETA ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK
Ayudya Rizqi Rachmawati;
Rahmadi Indra Tektona;
Dyah Ochtorina Susanti
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.130
The research is motivated by the need for eff ective, effi cient and low-cost dispute resolution in dispute arising from electronic commerce transactions. That is because the implementation of electronic commerce transaction ha the characteristic of speed and ease, then it must also be accommodated in the process of settling the dispute. This study aims to analyze, and provide a description of the form of application principle of utilities in ODR as an alternative dispute resolution of electronic commerce user. The result of this normative legal research which uses statute and conseptual approach provide an explaination that online dispute resolution as an e-commerce alternative dispute resolution system trial has been in accordance with the principle of utilities, because to fulfi ll an element that there are in principle utilities in the analysis on law and economic.
Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)
Dyah Ochtorina Susanti
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018
Publisher : Sultang Agung Islamic University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v1i2.2456
Perjanjian kawin di Indonesia, mengatur tentang harta dalam perkawinan dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Fakta empiris menunjukkan bahwa perselisihan pasangan suami istri tidak hanya disebabkan oleh perbedaan harta, akan tetapi juga dipicu sebab lainnya. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan maqashid syari’ah. Kepada pemerintah dan DPR RI, hendaknya mengadakan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi utilities (kemanfaatan) serta berdasar maqashid syari’ah, dan dari sisi kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri.
Model Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu (MKTM) dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Se-Eks Karesidenan Besuki
Dyah Ochtorina Susanti
JURNAL RECHTENS Vol. 4 No. 1 (2015): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.108 KB)
|
DOI: 10.36835/rechtens.v4i1.108
This study aims to find and analyze and provide an evaluation of the form of legal protection of the rights of the poor and can not afford (MKTM) in getting health care in general hospitals in the District of ex-Besuki, as well as to identify and analyze the general hospital faces and provide related solutions such constraints. The research results using qualitative research methods in particular in the form of case studies and field research (socio-legal) explains that this form of protection of the rights of the poor and can not afford (MKTM) in getting health care in general hospital in the district of ex- Besuki is in the form of services as stipulated in the Act and regulations set by each local government. Constraints in the delivery of health services is also a right of MKTM is the existence of human resources in the health sector (medical personnel) in each of the districts is still limited, in addition to the facilities (equipment) still terbats health so that not all patients are handled in hospital concerned. Related to this, if the hospital is not able to handle the patient, it will be referred to the hospital with more sophisticated tools.
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah
Amalia Putri Vairus;
Dyah Ochtorina Susanti;
Rahmadi Indra Tektona
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1020
Abstrak Kewenangan notaris secara umum terdapat dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik. Terkait kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris tidak diatur secara spesifik dalam Pasal tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan surat keterangan waris khususnya bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan mengenai pengaturan ke depan terhadap kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan hak waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang). Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan kedepan mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang) yang dikaji menggunakan teori kepastian hukum. Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Surat Keterangan Waris, Anak Sumbang Abstract In general, the authority of a notary is contained in Article 15 of the UUJN, namely making an authentic deed. Regarding the authority of a notary in making an inheritance certificate, it is not specifically regulated in the article which results in legal uncertainty in making an inheritance certificate, especially for children born in blood relations. The purpose of this study is to find out about future arrangements for the authority of a notary in making a certificate of inheritance rights for children born in incest (Sumbang Children). In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are the need for future arrangements regarding the authority of a notary in making a certificate of inheritance for children born in incest (Children Contribute) which is studied using legal certainty theory. Keywords: Authority of Notary, Certificate of Inheritance, Donated Child
PRINSIP KEMANFAATAN PENYELESAIAN SENGKETA ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK
Ayudya Rizqi Rachmawati;
Rahmadi Indra Tektona;
Dyah Ochtorina Susanti
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.130
The research is motivated by the need for eff ective, effi cient and low-cost dispute resolution in dispute arising from electronic commerce transactions. That is because the implementation of electronic commerce transaction ha the characteristic of speed and ease, then it must also be accommodated in the process of settling the dispute. This study aims to analyze, and provide a description of the form of application principle of utilities in ODR as an alternative dispute resolution of electronic commerce user. The result of this normative legal research which uses statute and conseptual approach provide an explaination that online dispute resolution as an e-commerce alternative dispute resolution system trial has been in accordance with the principle of utilities, because to fulfi ll an element that there are in principle utilities in the analysis on law and economic.
Pengampuan sebagai Dasar Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris
Chairil Lailia Maharani;
Dyah Ochtorina Susanti;
Moh Ali
Syntax Idea Vol 4 No 1 (2022): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i1.1712
Seorang Notaris yang diberi kewenangan haruslah telah cakap agar dapat dibebani dengan kewenangan, tidak mungkin seseorang berwenang apabila ia tidak cakap. Konsep tersebut muncul dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf b juncto Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara apabila Notaris tersebut berada dibawah pengampuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu Menemukan makna kriteria pengampuan yang dapat digunakan sebagai batasan ukuran pemberhentian sementara. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Notaris berada dalam masa pengampuan maka notaris tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini dapat di buktikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
The Profit-Sharing System Between Landowners and Cultivators of Tobacco : Islamic Economic Law Perspective
Dyah Ochtorina Susanti
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p01
This research aims to find profit-sharing system between landowners and cultivators of tobacco based on Islamic Economic Law, so that it can be used by landowners and cultivators to cooperate in cultivating tobacco fields. The method in this research using the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach. The results of the study in the form of 3 (three) forms of profit-sharing systems between landowners and tobacco cultivators according to Islamic economic law, which can be used, namely muzara'ah, mukhabarah, and musaqah. In the final part of this research, the researcher also provides advice to landowners and cultivators to put the cooperation agreement into written form, to prevent conflicts and disputes in the future. Further suggestions are addressed to the Government. The government needs to socialize the production sharing system in agriculture according to Islamic economic law.