cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 7 (2020)" : 6 Documents clear
Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 Anak Agung Gede Utama Indra Prayoga; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung dan untuk mengetahui penyerapan anggaran tahun 2015 sesuai dengan Daftar Pengguna Anggaran Kabupaten Klungkung. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Klungkung atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan effisien. Hal ini dapat dilihat dari Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015, dimana anggaran DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 9.037.992.505,83 sedangkan realisasi pengeluaran DPRD sebesar Rp. 8.753.262.291,00, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pada Tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 284.730.214,83,- SiLPA DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 membuktikan DPRD Kabupaten Klungkung kurang cermat dalam hal perencanaan anggaran. Penyerapan Anggaran DPRD Klungkung tidak disalurkan sesuai dengan Daftar Pengguna Anggaran (DPA), hal ini dapat dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015. Kata Kunci: Fungsi Anggaran, DPRD, Kabupaten Klungkung ABSTRACT This research aims to explore the implementation of the Klungkung Regency DPRD budget function and to determine the 2015 budget absorption in accordance with the Klungkung Regency Budget User List.This research was conducted with empirical legal research methods. The results of this study indicate the implementation of the budget function of the DPRD of the Klungkung Regency on the 2015 Regional Budget (APBD) cannot be carried out effectively and efficiently. This can be seen from the Translation of the Realized Budget Report (LRA) of Regional Revenue and Regional Expenditure of the Klungkung Regency DPRD for the 2015 Budget Year, where the budget of the Klungkung Regency DPRD in 2015 after a change of Rp. 9,037,992,50.83 while the realization of the DPRD's expenditure of Rp. 8,753,262,291.00, so that there is a SiLPA, in 2015 amounting to Rp. 284,730,214.83, - SiLPA of the Klungkung Regency DPRD 2015 Fiscal Year proves that the Klungkung Regency DPRD is inaccurate in terms of budget planning. Klungkung DPRD Budget Absorption is not channeled according to the Budget User List (DPA), this can be seen from the Regional Government Work Unit Budget DPA (DPA SKPD) Secretariat of the Klungkung Regency DPRD Budget Year 2015.” Key Words: Budgeting Function, DPRD, Klungkung Regency
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Penyelenggaraan Transaksi Valuta Asing Gusti Agung Dharma Setiawan; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan transaksi valuta asing. Jenis metode yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Sehubungan dengan penelitian ini maka dikaji tentang kewenangan dan tanggung jawab perseroan terbatas dalam penyelenggaraan transaksi valuta asing. Sedangkan pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil studi penelitian ini yaitu kewenangan perseroan terbatas dalam melakukan transaksi valuta asing baik bank maupun bukan bank tergantung kepada RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dimana pemegang saham merupakan pendiri berperan penting dalam setiap penentuan kebijakan ataupun keputusan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan serta kegiatan perseroan sehingga mencapai maksud anggaran dasar, sedangkan, Dewan Komisaris berperan penting dalam setiap dilakukannya tindakan, tanggung jawab serta kewenangan Organ PT. Kata kunci: Transaksi, Valuta Asing, Perseroan. ABSTRACT This paper aims to find out the authorities and responsibilities in conducting foreign exchange transactions. The type of method used is empirical legal research. In connection with this research, a review of the authority and responsibilities of limited liability companies in conducting foreign exchange transactions. While the approach is the legislative approach and fact approach. The results of this research study are limited company authority in conducting foreign exchange transactions both banks and non-banks depends on the GMS, the Board of Commissioners and Directors. Where shareholders are the founders play an important role in every decision or policy decision. The Board of Directors is responsible for the management and management and activities of the company so as to achieve the intent of the articles of association, while the Board of Commissioners plays an important role in every action, responsibility and authority of the Organs of PT. Keywords: Transactions, Foreign Exchange, Company.
Upaya Demiliterisasi di Ruang Angksa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ruang Angkasa Internasional Irvan .; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami pengaturan prinsip maksud-maksud damai dalam Space Treaty 1967 sebagai dasar eksplorasi ruang angkasa dan untuk mengetahui upaya-upaya demiliteriasi atas pemanfaatan ruang angkasa dalam perspektif hukum ruang angkasa internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan prinsip maksud-maksud damai dalam Space Treaty 1967 sebagai dasar eksplorasi ruang angkasa telah diatur dalam ketentuan Pasal IV paragraph 2 Space Treaty 1967, namun masih terdapat perbedaan penafsiran dari masing-masing negara terutama negara adikuasa sehingga masih ditemukan pelanggaran prinsip ini atas eksplorasi di ruang angkasa. Terkait dengan upaya-upaya demiliteriasi atas pemanfaatan ruang angkasa dalam perspektif hukum ruang angkasa internasional dapat dilakukan dengan melakukan amandemen ketentuan Pasal IV Space Treaty 1967 dan merumuskan suatu perjanjian internasional yang mengatur mengenai upaya demiliterisasi ruang angkasa agar seluruh negara-negara yang melakukan eksplorasi di ruang angkasa dapat memanfaatkannya dengan tujuan damai. Kata Kunci: Demiliterisasi, Ruang Angkasa, Space Treaty 1967 ABSTRACT The purpose in this study is to understand the setting of principles of peaceful intent in the Space Treaty 1967 as a basis for space exploration and to know the efforts of demiliteriation on the utilization of space in the perspective of international space law. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and analysis of legal concepts with a qualitative and systematic descriptive data analysis technique. The results showed that setting the principle of peaceful intent in the Space Treaty 1967 as the basis of space exploration has been governed in the provisions of article IV paragraph 2 Space Treaty 1967, but there are still differences in interpretation of each country especially the superpower so that still found violations of this principle for exploration in space. Associated with the efforts of demiliteriation on the utilization of space in the perspective of International space law can be done by amendments to the provisions of article IV Space Treaty 1967 and formulating an international treaty governing the efforts of demilitarisation of the space so that all countries that do exploration in space can utilize it with a peaceful purpose. Keywords: Demilitarization, Space, Space Treaty 1967
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Yang Dilakukan Oleh UMKM Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Gede Agung Mahendra Krishna Bayu; Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisian artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengaturan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh UMKM berdasarkan hukum positif Indonesia dan mengetahui akibat hukum dari perjanjian kemitraan yang menimbulkan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar berdasarkan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menelitia akibatkan adanya suatu kekaburan norma. Untuk mendapatkan data sekunder, teknik yang dipergunakan adalah dengan studi dokumen dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian disajikan secara evaluasi argumentatif, yang artinya dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian penjelasan penulis guna menjawab permasalahan yang diangkat. Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila ditemukan adanya perjanjian kemitraan yang meciptakan ketergantungan UMKM dengan usaha besar yaitu perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian. Dalam mengadakan hubungan kemitraan seharusnya kedudukan antara pihak UMKM dengan pihak perusahaan besar adalah setara sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 17 Tahun 2013. Apabila dalam suatu perjanjian kemitraan menciptakan suatu ketergantungan maka tentu saja perjanjian tersebut akan mengalami kebatalan mutlak. Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, UMKM, Perusahaan Besar. ABSTRACT Writing this article aims to describe and analyze the arrangement of partnership agreements made by MSMEs based on positive Indonesian law and to find out the legal consequences of partnership agreements that cause MSMEs to depend on large businesses based on Indonesian positive law. The type of research in this article is normative law due to a vagueness of norms. To obtain secondary data, the technique used is document study and uses a statutory approach and a conceptual approach. Then it is presented in an argumentative evaluation, which means that it is presented in the form of descriptions of the author's explanation in order to answer the problems raised. It can be concluded that the legal consequences that arise if a partnership agreement is found that creates the dependence of MSMEs with large businesses is that the agreement becomes null and void and is considered to have never existed. In establishing a partnership relationship, the position between MSMEs and large companies should be equal in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (2) and paragraph (3) of PP No. 17 of 2013. If a partnership agreement creates a dependency, then of course the agreement will experience absolute cancellation. Keywords: Partnership Agreement, MSMEs, Large Company.
Pengaturan Parate Executie Terhadap Obyek Jaminan Resi Gudang I Gusti Made Andika Surya Adi Putra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tulisan ilmiah ini mempunyai suatu tujuan yang didapatkan yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang mekanisme pengaturan pembebanan resi gudang sebagai bentuk jaminan peminjaman kredit serta mengindentifikasi eksekusi jaminan resi gudang menggunakan system parate executie. Adapun dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, yang nanti akan ditelaah sebagai bahan riset yaitu mengkaji peraturan yang berlaku dimasyarakat guna untuk menelaah isi daripada aturan itu sendiri. Hasil studi menunjukkan Resi gudang dapat digunakan sebagai objek jaminan dengan mengajukan kepada bank yang menerima angunan berupa hasil komoditi pertanian dengan meregistrasikan barang komoditi tersebut kepada lembaga resi gudang, gudang akan mengeluarkan dokumen yang memuat identitas pemilik dan dokumen tersebut dapat diajukan sebagai jaminan kredit.Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang terdapat kekaburan norma. Dimana dalam hal ini kreditur melakukan eksekusi terlebih dahulu hanya memberikan pemberitahuan kepada debitur. Eksekusi yang dilakukan melalui sistem parate executie mengharuskan penjualan jaminan diadakan secara langsung untuk menghindari turunnya nilai jual komoditi yang dijaminkan. Adapun problematika yang akan timbul apabila debitur memiliki itikad tidak baik maka bisa saja debitur berkilah bahwa tidak terdapat pemberitahuan sebelumnya dalam melakukan eksekusi sehingga mengakibatkan proses eksekusi tersendat. Kata Kunci:, Resi Gudang, Problematika,Parate Executie ABSTRACT This scientific paper has a goal that is obtained, namely to study and analyze the mechanism for regulating warehouse receipt loading as a form of credit loan guarantee and to identify the execution of warehouse receipt guarantees using the parate executie system. As for writing this research using normative research methods, as for what will be examined later as research material, namely examining the prevailing regulations in the community in order to examine the contents of the rules themselves. The results of the study show that warehouse receipts can be used as collateral objects by submitting them to banks that receive agricultural commodities by registering these commodities to warehouse receipt agencies, the warehouse will issue a document containing the owner's identity and the document can be submitted as credit collateral. in article 16 of Law Number 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System there is a blur of norms. In which case the creditor executes first, it only provides notification to the debtor. Execution carried out through the parate executie system requires the sale of collateral to be held directly in order to avoid a decrease in the selling value of the commodity that is guaranteed. As for the problems that will arise if the debtor has bad intentions, the debtor may argue that there was no prior notification in carrying out the execution, causing the execution process to stall. Keywords:, Warehouse Receipt, Problematics,Parate Executie
Legalitas Perusahaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Dan Kaitannya Dengan Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Imelda Paskah Anita; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hadirnya inovasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak pada pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan baru di Indonesia berbasis Financial Technology (fintech) , dalam hal ini ada dua pihak dalam hal ini yaitu perusahaan berbasis FinTech dan konsumen sebagai subjek hukum tentang pengetahuan dasar-dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Hukum yang mengatur mengenai penerapan prinsip dasar legalitas prosedur pendaftaran perusahaan berbasis financial technology (fintech) di Indonesia diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 dimana Regulatory Sandbox adalah sebagai prosedur untuk pendirian perusahaan berbasis Financial Technology (Fin-Tech) sebagai inovasi teknologi . Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk berdasarkan yang berlaku sebagai bahan hukum yang dapat dijadikan landasan dalam prosedur hukum pada perusahaan berbass Fin-Tech di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah mengkonsepkan hukum-hukum terakit regulasi pada bisnis berbasis Fin-Tech yang semakin berkembang pesat di Indonesia sehingga dalam praktiknya dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak-hak dasar pekerja beserta beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan rintisan berbasis digital perusahaan dalam susunan fungsi regulatory sandbox dan kaitannya dengan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Kata kunci: Inovasi Keuangan Digital , Regulatory Sandbox , Prinsip Perlindungan Konsumen ABSTRACT The existence of technological innovations in everyday life has an impact on the rapid growth of new startup companies in Indonesia based on Financial Technology (fintech), in this case there are two parties in this case, namely FinTech-based companies and consumers as legal subjects regarding knowledge of the basics of protection law. consumers in Indonesia. The law governing the application of the basic principles of legality of financial technology (fintech)-based company registration procedures in Indonesia is regulated in Financial Services Authority Regulation Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.02/2018tentang Inovasi Keuangan Digital. This article uses a normative legal research method based on what is applicable as legal material that can be used as a basis for legal procedures at Fin-Tech-based companies in Indonesia. The purpose of this paper is to conceptualize laws related to regulations on Fin-Tech-based businesses that are growing rapidly in Indonesia so that in practice they can be carried out in accordance with applicable laws and regulations related to the basic rights of workers along with several obligations that must be fulfilled by the company. the company's digital-based startup in the structure of the regulatory sandbox function and its relation to consumer protection principles in Indonesia. Keywords : Digital Finance Innovation, Regulatory Sandbox, Consumer Protection Principle

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue