cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 8 (2020)" : 6 Documents clear
Pemanfaatan Tanah Perkotaan Melalui Konsolidasi Tanah I Wayan Pegi Putra Pratama; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah menjelaskan bahwa terdapat 2 sistem pelaksanaan konsolidasi tanah, yaitu sistem sukarela dan sistem wajib. Upaya pemanfaatan tanah perkotaan secara optimal melalui konsolidasi tanah. Tujuan studi ini untuk mengkaji dan menganalisis sistem pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai upaya pemanfaatan tanah perkotaan secara optimal serta mengkaji dan menganalisis upaya pemanfaatan tanah perkotaan secara optimal melalui konsolidasi tanah. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari studi ini menunjukkan sistem pelaksanaan konsolidasi tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah yang menjelaskan bahwa terdapat 2 sistem pelaksanaan konsolidasi tanah, yaitu sistem sukarela dan sistem wajib serta Upaya pemanfaatan tanah perkotaan secara optimal melalui konsolidasi tanah dilakukan dengan Penataan kembali aspek yang berkaitan dengan pengaturan penguasaan, pengadaan dan penggunaan tanah, serta dilakukan pembangunan melalui pemilihan lokasi yang harus kondisi diperhatikan lingkungan, dan kemampuan serta keinginan para pemilik tanah sebagai peserta konsolidasi dengan sasaran konsolidasi tanah meliputi direncanakan yang wilayah menjadi kota atau pemukiman baru, wilayah yang sudah mulai tumbuh, wilayah pemukiman yang tumbuh pesat, wilayah yang relatif kosong, serta wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah bencana alam maupun social. Kata Kunci : Pemanfaatan Tanah Perkotaan, Konsolidasi Tanah ABSTRACT Head of National Land Agency Regulation No. 4 of 1991 concerning Land Consolidation explains that there are 2 systems for implementing land consolidation, namely the voluntary system and the mandatory system. Efforts to optimally utilize urban land through land consolidation. The purpose of this study is to study and analyze the system of implementing land consolidation as an effort to optimally utilize urban land and to study and analyze efforts to optimize urban land use through land consolidation. This study uses a normative legal research method with legislation approach and legal concept analysis approach. The results of this study showk that the system of implementing land consolidation is regulated in the Head of National Land Agency Regulation No. 4 of 1991 concerning Land Consolidation, which explains that there are 2 systems for implementing land consolidation, namely the voluntary and mandatory systems as well as efforts to optimally utilize urban land through land consolidation. Restructuring aspects related to land tenure, procurement and land use arrangements, as well as development through site selection that must pay attention to environmental conditions, and the capabilities and desires of landowners as participants of consolidation with the target of land consolidation covering areas planned to become new cities or settlements. , areas that have begun to grow, residential areas that are growing rapidly, areas that are relatively empty, and areas that were previously areas of natural and social disasters. Keywords: Urban Land Utilization, Land Consolidation
Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berlaku terkait dengan aturan tata cara pemilihan kepala desa berbasis e-voting di Kabupaten Jembrana. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian di analisis dengan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum secara kualitatif yaitu menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Hasil dan kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah bahwa tindakan hukum yang dilakukan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana untuk menerapkan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana adalah dengan melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 88 UU 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah, dan pada tanggal 30 Maret 2010 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka e-voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Sehingga dengan dikeluarkannya keputusan ini, bisa dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan sistem e-voting di Kabupaten Jembrana adalah Faktor Politik, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial dan Faktor Alam. Kata Kunci : Pemilihan Umum, E-Voting, Dasar Hukum Abstract This legal research is a normative legal research conducted through literature review. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this study uses the literature study technique which is carried out to find various concepts, theories, principles, rules and documents related to the rules of procedure for e-voting-based village head elections in Jembrana Regency. Legalmaterials obtained from the research results are analyzed using legal material processing techniquesqualitatively, namely describing quality materials in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping,and effective sentences, thus making it easier to understand and interpret data. The conclusion of this legalresearch is that the legal action taken by the Regional Head of Jembrana Regency to implement e-voting in theelection of village heads in Jembrana Regency is by making a request to the Constitutional Court to conductPasal 88 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , and on the date March 30, 2010 throughDecision of the Constitutional Court Number 147 / PUU-VII / 2009, the Constitutional Court ruled that the use of e-voting is constitutional as long as it does not violate the principles of langsung umum bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) then e-voting can be done on a broader scale including head elections regions and deputy regional heads (Pemilukada). So with the issuance of this decision, it can be used as a legal basis for carrying out village head elections through an e-voting system. Besides, the factors that influence the implementation of the election of the Village Head by e-voting system in Jembrana Regency are Political Factors, Economic Factors, Social Factors and Natural Factors. Keywords: General Election, E-Voting, Legal Basis
Kajian Yuridis Terhadap Bidang Perpajakan Guna Menyikapi Modus Penghindaran Pajak Berganda Treaty Shopping Arga Rizki Juan Daniel Panjaitan; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penghindaran pajak berganda atau Tax Treaty ialah perjanjian pajak melalui 2 negara yang mengurus perihal yang berhubungan atas pemisahan hak perpajakan berdasarkan pendapatan yang didapat oleh masyarakat dari salah satu atau kedua sisi negara dengan tujuan mencegah adanya pengenaan pajak berganda guna mengambil penanaman dana luar negeri menuju dalam negeri. Skema Treaty Shopping adalah sebuah modus penghindaran pajak berganda, dimana penggunaan tax treaty oleh orang yang bukan resident (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara mitra tax treaty, biasanya melalui pembentukan perusahaan cangkang (conduit) di salah satu negara mitra tax treaty tersebut. Dalam perkembangannya, skema penghindaran pajak terus bertumbuh, adanya ruang dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu celah yang hanya mampu dibuat oleh badan korporasi selaku wajib pajak badan. Pokok permasalahan dalam kajian ini adalah pada hakekatnya Tax Treaty dibuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana penghindaran pajak berganda, namun dalam pemberlakuannya terdapat celah yang justru sering kali digunakan untuk melakukan tindak pidana penghindaran pajak berganda itu sendiri. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektivitasan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-25/PJ/2010 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam menyikapi modus penghindaran pajak terutama modus penghindaran pajak berganda dengan skema Treaty Shopping. Kajian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yang mana kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Kesimpulan dari penulisan ini adalah dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-25/PJ/2010 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda masih terdapat celah hukum yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penyalahgunaan penghindaran pajak melalui modus Treaty Shopping. Kata kunci: Penghindaran Pajak Berganda, Treaty Shopping, Pemangkasan Pajak, Manajemen Pajak. ABSTRACT Avoidance of double taxation or Tax Treaty is a tax treaty through 2 countries that manages matters relating to the separation of taxation rights based on income obtained by the community from one or both sides of the country with the aim of preventing the imposition of double taxation in order to take foreign investment into the country. . The Treaty Shopping scheme is a mode of double taxation avoidance, in which the use of a tax treaty by a non-resident person (domestic tax subject) from both tax treaty partner countries, usually through the establishment of a conduit company in one of the tax treaty partner countries. In its development, the tax avoidance scheme continues to grow, there is room in the legislation as a gap that only corporate entities can make as corporate taxpayers. The main problem in this study is that in essence the Tax Treaty was made to avoid the occurrence of double taxation avoidance, but in its implementation there is a loophole that is often used to commit the crime of double tax avoidance itself. The purpose of writing this paper is to determine the level of effectiveness of the Regulation of the Director General of Taxes Number Per-25/PJ/2010 concerning the Prevention of Misuse of Double Taxation Avoidance Agreements in addressing the tax avoidance mode, especially the double tax avoidance mode with the Treaty Shopping scheme. This study uses a normative legal research method, in which this study uses a statutory approach (The Statue Approach). The conclusion of this paper is that in the Director General of Taxes Regulation Number Per-25/PJ/2010 concerning the Prevention of Abuse of Double Taxation Avoidance Agreements, there are still legal loopholes that can be used by taxpayers to abuse tax avoidance through the Treaty Shopping mode. Keywords: Tax Treaty, Treaty Shopping, Withholding Taxes, Tax Palnning.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Beralkohol Di Kota Denpasar Ida Bagus Krisna Pratama Wijaya; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapati akibat pelaku Tindak Pidana yang diakibatkan pengaruh minuman beralkohol dan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku akan tindak pidana yang diakibatkan pengaruh atas minuman beralkohol berlandaskan KUHP. Metode penulisan penelitian yang dipergunakan oleh penulis ialah metode yang bersifat empiris. Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat baik wanita ataupun pria, dari usia anak hingga lanjut usia. Tindak kejahatan tersebut dapat terjadi baik secara sadar atau secara tidak sadar oleh pelaku. kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar oleh para pelaku biasanya dengan dipengaruhi oleh minuman keras/beralkohol. Alkohol memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pada umumnya, namun dapat mengkhawatirkan lingkungan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkannya. Dampak yang ditumbulkan bukan saja memabukkan tetapi juga kematian bagi yang mengkonsumsinya. Minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan akan membuat seseorang mengalami gangguan dalam fungsi berpikir, gangguan dalam merasakan dan gangguan dalam berperilaku. Penyalahgunaan minuman beralkohol pada saat ini cukup marak di masyarakat dan terus menerus meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan perkelahian, perbuatan asusila, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lain sebagainya. Menyangkut yang berkenaan dengan suatu pertanggungjawaban atas pidana, oleh karena hal tersebutlah, tidak dapat dipisahkan dengan suatu tindakan pidana. Dikarenakan tindak pidana terjadi apabila ditemuinya suatu pertanggungjawaban akan pidana tersebut., sebaliknya, definisi akan pertangungjawaban tersebut merupakan manifestasi dari bentuk akan keterkaitannya akan hukum, melainkan pula, perihal akan nilai kesusilaan yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Kata Kunci: akibat, minuman beralkohol, pertanggungjawaban pidana ABSTRACT The purpose of this research is to find out the consequences of the perpetrator of a crime caused by the influence of alcoholic drinks and how the criminal responsibility towards a perpetrator for a crime caused by the influence of alcoholic beverages based on the Criminal Code. The research writing method used by the author is an empirical method. Crime can be carried out by various groups of people both women or men, from the age of children and elderly. These crimes can happen either consciously or unconsciously by the perpetrator, crimes committed unconsciously by the perpetrators are usually by alcoholic drinks. Alcohol has a close relationship with society in general, but it can cause woryying for the community environment due to the impact it causes. Alcoholic drinks that are consumed in excess will cause a person to experience distrubances in the function of thingking, disturbances in feeling and disturbances in behaviour. The abuse of alcoholic drinks is currently quite prevalent in society and continues to increase every year which results in fights, immoral acts, murders, domestic violence (KDRT) and so forth. With regard to criminal liability, because of this, it cannot be separated from a criminal act. Because a criminal act occurs when an accountability for the crime is met, on the contrary, the definition of responsibility is a manifestation of the form of its relationship to law, but also about the value of morality that is commonly used by the community on a daily basis. Key Word: effect, alcoholic beverages, criminal liability
Pelaksanaan Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan) Ni Putu Medyana Hardanti; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik melalui penerapan parkir elektronik (e-Parking) sebagai perwujudan Smart City di wilayah Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi, pengamatan di lapangan dan hasil wawancara yang kemudian digambarkan melalui teknik analisa data kualitatif, karena sifat data dalam penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan mesin parkir di area Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan. Hasil kajian ini memberikan gambaran terhadap kebijakan pelayanan publik yang diterapkan pemerintah, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Dalam mensukseskan pelayanan publik khususnya terkait e-Parking, masih banyak upaya yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Tabanan, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan Teknologi serta mampu mensukseskan wujud Smart City di area Pasar Tabanan. Kata kunci : Pemerintah, Masyarakat dan Smart City. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the implementation of public services through the application of electronic parking (e-Parking) as the embodiment of Smart City in the Traditional Market area of ??Tabanan Regency. The research method used in making this journal is an empirical juridical legal research method with a statutory approach and a fact approach. This study uses data sources originating from scientific journals, book literature, official websites, field observations and interviews which are then described through qualitative data analysis techniques, because the nature of the data in this study is descriptive, namely describing the application of parking machine policies in Tabanan Regency Traditional Market area. The results of this study provide an overview of the public service policies implemented by the government, but in practice they have not run optimally. In the success of public services, especially related to e-Parking, there are still many efforts that must be made by the Tabanan Regency government, to increase public knowledge of technological developments and be able to make Smart City a success in the Tabanan Market area. Keywords: Government, Society and Smart City.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Kesalahan Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa layanan pengiriman barang khususnya dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 serta mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam terjadinya kesalahan dan keterlambatan pengiriman barang merupakan tujuan dari penulisan jurnal ini. Metode penulisan penelitan jurnal ini mengginakan menggunakan metode penelitian normatif karena berlandaskan peraturan perundang-undangan dan doktrin, dengan menelaah dari sisi aturan hukum yang ada dan keterkaitannya dengan kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Hasil dan kesimpulan dari penulisan penelitian ini adalah konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas, dengan jumlah ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, dalam Pasal 7 huruf g UUPK juga menyatakanbahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pengiriman barang, Ganti Rugi, ABSTRACT This study aims to find out more about how the implementation of consumer protection for users of goods delivery services, especially in the event of a delay in delivery in accordance with the Consumer Protection Law no 8 of 1998 and knowing the efforts that can be taken by consumers in the occurrence of errors and delays in delivery of goods is the purpose of writing this journal. This journal research writing method uses normative research methods because it is based on legislation and doctrine, by examining in terms of existing legal rules and their relation to cases that have occurred previously. The results and conclusions of this research are that consumers have the right to receive compensation, compensation and/or replacement, if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be. If the consumer feels that the quantity and quality of the goods and/or services he consumes are not in accordance with the exchange rate provided, he is entitled to an appropriate compensation, with the amount of compensation in accordance with the applicable provisions or based on the agreement of both parties. In addition, Chapter 7 g of the UUPK also states that business actors are obliged to provide compensation, compensation and or replacement if the goods and or services received or utilized are not in accordance with the agreement. Key Words: Consumer Protection, Delivery of goods, Compensation.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue