cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 05, No. 04, Oktober 2017" : 19 Documents clear
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING BIDANG AKOMODASI PARIWISATA DI KABUPATEN KLUNGKUNG Gede Agus Angga Saputra; I Nyoman Suyatna; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.907 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Akomodasi Pariwisata di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan penanaman modal asing bidang akomodasi pariwisata di Kabupaten Klungkung berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UU Pariwisata, UU Penanaman modal. Terkait dengan ijin-ijin pada bidang akomodasi pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Klungkung juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 dan juga Perka BKPM No. 15 Tahun 2015. Terkait PMA, ijin Prinsipnya dilaksanakan di BPKPM setelah ijin prinsip tersebut keluar baru yang bersangkutan mengurus izin IMB, HO, dan Izin Lingkungan. Izin lingkungan tersebut akan didahului dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah atau Amdal kalau merupakan Perusahaan Besar. Setelah persyaratan itu terpenuhi baru Kabupaten Klungkung akan memprosesnya hingga terbit Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
HUBUNGAN DESENTRALISASI PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DENGAN OTONOMI DAERAH Made Irawan; Ni luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.966 KB)

Abstract

Salah satu bagian dari proses penyelenggaraan penanaman modal yaitu persetujuan dan perizinan penyelenggaraan penanaman modal. Wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah pada negara dengan susunan organisasi desentralistik timbul karena pelaksanaan wewenang pemerintahan tidak hanya dilakukan di pusat namun juga oleh pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah penyelenggaraan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi? dan bagaimanakah hubungan desentralisasi pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan otonomi daerah? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi tentunya berada dibawah pemerintah daerah, berkaitan dengan hal tersebut maka di daerah terdapat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Hubungan desentralisasi pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan otonomi daerah. Semakin luas urusan pemerintah yang diatur masing-masing daerah. dengan adanya otonomi daerah, urgensi penanaman modal makin mengemuka seiring dengan kebutuhan daerah otonom untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR Ni Luh Putu Eka Widiantari; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.475 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “ Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar’’ dilatar belakangi oleh Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan optimalisasi Pemanfaatan aset daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat yang dikaitkan dengan praktek dimasyarakat, dengan menggunakan data primer data yang langsung dari sumbernya dengan melakukan penelitian langsung ke Kantor Walikota Denpasar di bagian Pengelolaan Aset Daerah. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal karena pemerintah Kota Denpasar belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana mengatur tentang tarif retribusi sewa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sehingga pemungutan terhadap retribusi daerah dapat di maksimalkan.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF) Christel Soter Erns Tataung; Anak Agung Sri Utari; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung jawab negara adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun sampai saat ini masih belum ada produk hukum tetap dengan kekuatan mengikat yang mengatur tentang hal tersebut. Pada tahun 2016, kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan terhadap warga negara Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis tanggung jawab Negara terhadap penyanderaan WNA dan bentuk tanggung jawab Filipina terhadap penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam kasus ini pemerintah Filipina memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan sandera tersebut yang merupakan warga negara asing yang berada di wilayah negaranya. Namun tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf belum tentu bisa diatribusikan langsung kepada Filipina, karena kelompok tersebut merukan aktor non-negara yang bersifat privat.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I Made Sugiarta Nugraha; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.027 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari aturan mengenai kebersihan, apa saja yang menjadi larangan, serta apa yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini penelitian di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan juga di salah satu Bank Sampah di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah tidak efektif atau terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang melanggar larangan-larangan tersebut. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peraturan kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dibagi menjadi 4 empat faktor yakni faktor aparatur penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
AKIBAT HUKUM PENUNGGAKAN GAJI PEMAIN SEPAKBOLA DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS SERGEI LITVINOV) Benitto Emanuelle Bevansara HB; A.A. Sri Utari; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.139 KB)

Abstract

Hubungan kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub tidak semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masih banyak kasus-kasus yang terjadi pada dunia persepakbolaan saat ini, terutama di Indonesia. Contohnya adalah penunggakan gaji pemain oleh klub seperti yang dialami oleh pemain sepakbola asal Rusia, Sergei Litvinov. Sergei Litvinov tidak mendapatkan gaji selama enam bulan oleh klubnya PSLS Lhokseumawe dengan nominal kurang lebih 124 juta rupiah. Permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana akibat hukum dari penunggakan gaji Sergei Litvinov dilihat dari hukum internasional ? (2) Bagaimana cara penyelesaian sengketa terkait penunggakan gaji Sergei Litvinov ? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi bagi klub yang menunggak gaji pemainnya adalah peringatan, teguran, denda dan larangan untuk mendaftarkan pemain baru. Dalam kasus Sergei Litvinov, PSLS Lhokeseumawe belum mendapatkan sanksi dari PSSI maupun FIFA terkait dengan penunggakan gaji. Sergei Litvinov belum memperoleh gajinya selama memperkuat PSLS Lhokseumawe. Dalam penyelesaian sengketa ini, terdapat konflik norma antara peraturan FIFA melalui Circular FIFA tidak menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa sepakbola dapat diselesaikan melaui peradilan nasional dengan Pasal 88 ayat (3) UU SKN.
TINJAUAN YURIDIS INTERVENSI MILITER KOALISI SAUDI ARABIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN Renny Januar Dini; I Made Pasek Diantha; AA Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.47 KB)

Abstract

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Yaman antara pemberontak Houthi dengan Pemerintah, mencapai puncaknya ketika Houthi mengambil alih pemerintahan yang resmi dan menggulingkan Mansour Hadi dari tanjuk kepemimpinan sebagai presiden. Atas dasar keinginan untuk melindungi kedaulatan, keamanan serta keselamatan negaranya, Mansour Hadi meminta bantuan kepada PBB serta Liga Arab untuk membantu mengatasi pemberontak Houthi, yang kemudian di respon oleh negara–negara liga Arab, dengan melakukan intervensi militer yang dipimpin oleh Saudi Arabia dan melakukan penyerangan udara ke basis pertahanan Houthi. Intervensi militer yang telah dilakukan selama hampir 2 tahun ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa terbanyak dari penduduk sipil mencapai 10.000 tewas dan 40.000 luka–luka. Berdasarkan hal tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum atas intervensi militer koalisi Saudi Arabia beserta bentuk perlindungan hukumkepada penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Yaman. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan fakta. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa landasan hukum intervensi militer koalisi.
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG ACUNG DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG Bagus Putra Yogi; I Nyoman Suyatna; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.264 KB)

Abstract

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi sasaran utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam kegiatan pariwisata. Salah satu aktivitas yang terdapat di kawasan ini adalah pedagang acung yang sering kali mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi tentang bagaimana pelaksanaan penertiban, kendala serta upaya pemerintah dalam pelaksanaan penertiban pedagang acung di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung dengan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Fakta. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang acung di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung selalu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dan pemerintah desa adat setempat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan penertiban serta sosialisasi terhadap masyarakat guna memberikan ketentraman bagi wisatawan yang berkunjung serta bagi masyarakat itu sendiri.
PENGEMBANGAN DESA WISATA UNTUK MENINGKATKAN SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG I Made Galih Aditya; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.307 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul, Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Dengan metode penulisan Hukum Yuridis Empiris menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, tulisan ini menjelaskan potensi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Badung dari pengembangan desa wisata. Adapun usaha pariwisata pada Desa Wisata yang telah dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Badung adalah usaha pariwisata Daya Tarik Wisata Alas Pala Sangeh dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Desa Adat sangeh Nomor 07DASIII2016 dan usaha pariwisata Taman Ayun dengan PerjanjianKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Puri Ageng Mengwi Nomor 134.4 671 PKS AD.Pem.Um 2016 dan Nomor 04 PAM III 2016. Simpulan jurnal ini adalah kontribusi hasil pemungutan retribusi usaha pariwisata pada Desa Wisata di Kabupaten Badung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung adalah pada tahun 2013 berkontribusi sebesar 0,0023 , pada tahun 2014 sebesar 0,0004 , pada tahun 2015sebesar 0,0033 dan pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,0025 .

Page 2 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue