cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10 No 11 (2022)" : 15 Documents clear
EKSISTENSI FAN ART: KARYA CIPTA DERIVATIF YANG DILINDUNGI DAN POTENSINYA TERHADAP TERLANGGARNYA HAK-HAK PENCIPTA ASLI
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum pada pengaturan hukum fan art sebagai salah satu karya cipta derivative dalam perspektif UU HC serta potensinya terhadap terlanggarnya hak moral dan ekonomi pencipta dari karya yang dialihwujudkan. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah hukum normatif yang menggunakan statute approach, historical approach dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fan art dalam perspektif UU HC dapat menjadi salah satu karya cipta adaptasi yang dilindungi sepanjang memenuhi karakteristik dari ciptaan adaptasi yang ditentukan dalam UU HC. Kemudian terkait adanya potensi pelanggaran dari keberadaan fan art yang diciptakan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta yang karyanya dialihwujudkan dapat terjadi bilamana fan art diciptakan tanpa mencantumkan nama pencipta karya yang dialihwujudkan dan didasarkan dengan tujuan komersial tanpa disertai persetujuan atau izin secara tertulis (lisensi) dari pencipta yang karya dialihwujudkan terlebih dahulu. The purpose of this study aims to examine legal certainty in the regulation of fan art law as a derivative copyright work in the perspective of the HC Law and its potential for violating the moral and economic rights of the creators of the converted works. The method used in this legal research is normative law which uses a statute approach, historical approach and comparative approach. The results of the study show that the existence of fan art in the perspective of the HC Law can be one of the adaptation copyrighted works that is protected as long as it fulfills the characteristics of the adapted creation specified in the HC Law. Then, in connection with the potential violation of the existence of fan art that is created against the moral and economic rights of the creator whose work is converted, it can occur if the fan art is created without including the name of the creator of the work being converted and is based on commercial purposes without written consent or permission (license) from the creator which works are translated.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan ditulisnya jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang prinsip perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ilmiah menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat 4 prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual adalah prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip ekonomi dan prinsip sosial. Selain itu terdapat prinsip- pula teori mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain teori penghargaan, teori pemulihan, teori insentif, teori keuntungan publik, teori resiko, dan teori stimulus pertumbuhan ekonomi. Mengenai pengaturan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun terdapat permasalahan yakni negara sebagai pemegang hak cipta, belum adanya lembaga khusus yang berwenang untuk mengurus hal yang berkait dengan ekspresi budaya tradisional dan belum jelasnya masyarakat adat sebagai pelestari ekspresi budaya tradisional The purpose of writing this journal is to find out about the principle of legal protection of traditional cultural expressions and to find out the regulation regarding legal protection of traditional cultural expressions in Indonesia. The research method used in writing scientific journals uses a juridical-normative research method with a conceptual approach and a statutory approach. The result of this research is that there are 4 principles of protection of intellectual property rights, namely the principle of justice, the principle of culture, the principle of economics and the principle of social. In addition, there are also theoretical principles regarding the protection of intellectual property rights, including reward theory, recovery theory, incentive theory, public benefit theory, risk theory, and economic growth stimulus theory. Regarding the regulation of protection of traditional cultural expressions, it has been regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, but there are problems, namely the state as the copyright holder, the absence of a special institution authorized to take care of matters relating to traditional cultural expressions and the lack of clarity about indigenous peoples as preservers of traditional cultural expressions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI KONSUMEN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK E-COMMERCE
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pihak e-commerce dan untuk menganalisis tanggung jawab pihak e-commerce terhadap kebocoran data pribadi consumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative yang mempelajari dan menganalisis melalui 2 (dua) jenis pendekatan yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis artikel ilmiah ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Walaupun demikian, apabila terdapat pihak e-commerce yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap data pribadi konsumen, maka pihak e-commerce dapat dimintai pertanggung jawaban hukum melalui regulasi hukum yang berlaku. Salah satu pertanggung jawaban yang dapat dimintai oleh pihak e-commerce dalam pelanggaran data pribadi konsumen ialah tanggung gugat. Tanggung gugat yang dikenakan kepada pihak e-commerce yakni tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. The writing of this article aims to analyze the legal protection of consumer personal data carried out by e-commerce parties and to analyze the responsibility of e-commerce parties for the leakage of personal data. The research method used in this study is a normative legal research method that studies and analyzes through 2 (two) types of approaches which include the approach of legislation and the conceptual approach. Based on the results of the analysis of this scientific article, it was concluded that Indonesia does not yet have legal regulations that can provide legal protection in a responsive manner to the needs of the public regarding the protection of personal data. However, if there is an e-commerce party that has been proven to have violated consumers' personal data, the e-commerce party can be held legally responsible through applicable legal regulations. One of the liability that can be requested by e-commerce parties in the breach of consumers' personal data is liability. The liability imposed on the e-commerce party is the liability of error with the reversal of the burden of proof.
PENETAPAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PASCA PERSIDANGAN DITINJAU PADA KASUS KORUPSI
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang penetapan status justice collaborator pasca sidang dalam perkara korupsi, apa pertimbangan hukum pengangkatan seseorang sebagai justice collaborator dalam tindak pidana korupsi, beserta pertimbangan hakim menetapkan justice collaborator pada keputusannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap hukum positif dan kemudian melakukan telaah kasus yang relevan dengan isi hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah ratio decidendi dari suatu putusan pengadilan, artinya alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai Justice Collaborator dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan terbarunya diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan selanjutnya terdapat peraturan lainnya telah cukup jelas dan memadai mengatur saksi Justice Collaborator. Namun, masih terdapat perbedaan dalam penetapan status justice collaborator dan tidak berkesesuaian perundang – undangan yang berlaku serta disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap status Justice Collaborator. This paper aims to analyze the determination of the status of post-trial justice collaborator in corruption cases, what are the legal considerations for appointing someone as a justice collaborator in corruption crimes, along with the considerations for judges to establish justice collaborators in their decisions. This study is a normative research, namely research on positive law and then conduct a case study relevant to the legal content under study. This study uses the method of case approach (case approach), namely by examining the ratio decidendi of a court decision, meaning the legal reasons used by the judge to arrive at its decision. From this study it can be concluded that the legal regulation on Justice Collaborator in Law No. 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims, the latest regulations set out in law no. 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims, and furthermore there are other regulations that have been quite clear and adequate to regulate witness Justice Collaborator. However, there are still differences in the determination of the status of justice collaborator and not in accordance with applicable laws and disparities in criminal imposition of the status of Justice Collaborator
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab pihak pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumennya sesuai UU Perlindungan Konsumen yang terdapat di Indonesia serta perlindungan hukum terdahap kerugian yang dialami konsumen pada saat melaksanakan aktivitas jual-beli secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumennya adalah memberikan tanggung jawab dalam bentuk ganti rugi terhadap kegagalan produknya. Adapun perlindungan hukum untuk konsumen saat transaksi online yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga diperkuat dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. This study aims to identify and understand the form of responsibility of business actors for losses suffered by consumers according to the Consumer Protection Act in Indonesia and legal protection against losses experienced by consumers when carrying out online buying and selling activities. This research uses normative legal research methods. The results of this study are a form of responsibility for business actors for consumer losses is to provide responsibility in the form of compensation for the failure of their products. The legal protection for consumers during online transactions is the legal protection provided by Law no. 19 of 2016 amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and also strengthened by Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
PELAKSANAAN PENGIKLANAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KABUPATEN BADUNG
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami ketentuan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional yang berlaku di Kabupaten Badung dan mengetahui serta memahami pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional diBadung. Beberapa rumusan permasalahannya yakni bagaimanakah pengiklanan pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum empiris. Pendekatannya memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primernya yaitu hasil wawancara yang didapatkan dari lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Badung, data sekundernya didapat dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan media internet. Pengolahan datanya dilakukan dengan cara deskriptif analisis. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Badung mengalami ketidaksesuaian dengan Pasal 12 Pergub Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.Ketidaksesuaian dengan Pergub tersebut menimbulkan adanya penyimpangan pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Badung. The purposed on this study in to finds and understad to provisions on traditional health service advertising that apply in Badung Regency and implementation of to know understanded the on traditional health service advertising in Badung Regency. The problems is formulaton on raesid in implementation healths serviced advertise in Badung Regency. The method researchs, use in type of empiricals researches. Uses on approachs a statutories approached and a factsed approchs. Primary source is the results of interviews obtained from the research location, namely in Badung Regency, secondary data obtained from legislation, literature, journals and internet media. The data processing is done by means of descriptive analysis. traditional health service advertising in Badung Regency is inconsistent with Article 12 of the Governor of Bali Traditional Health Services.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET MIXED MARTIAL ARTS DARI TINDAKAN WANPRESTASI PROMOTOR PERTANDINGAN
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis hal perlindungan hukum yang akan segera diberikan kepada atlet MMA (Mixed Martial Arts) dari tindakan wanprestasi promotor olahraga beladiri campuran atau MMA (Mixed Martial Arts) dalam suatu pertandingan yang diselenggarakan. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum yang doktrinal dengan pendekatan yaitu undang-undang. Hasil daripada studi memperlihatkan bahwa pentingnya bagi seorang atlet olahraga ini yaitu MMA (Mixed Martial Arts) atau olahraga beladiri campuran untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu melalui kontrak yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pentingnya perlindungan hukum bagi atlet MMA (Mixed Martial Arts) atau olahraga beladiri campuran sangat berkaitan dengan adanya indikasi pemaksaan kontrak yang akan dilakukan pihak promotor terhadap atlet MMA (Mixed Martial Arts) atau olahraga beladiri campuran. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cermat dan selalu berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mengerti hukum seperti konsultan hukum. The purpose of this study is to analyze the legal protection that will soon be given to MMA (Mixed Martial Arts) athletes from default actions of mixed martial arts or MMA (Mixed Martial Arts) promoters in an organized match. This study uses a doctrinal type of legal research with an approach that is law. The results of the study show that it is important for an athlete in this sport, namely MMA (Mixed Martial Arts) or mixed martial arts to get legal protection, namely through contracts that refer to the Civil Code and Law no. 11 of 2022 concerning sports. The importance of legal protection for MMA (Mixed Martial Arts) or mixed martial arts athletes is closely related to indications of contract coercion that will be carried out by the promoter against MMA (Mixed Martial Arts) athletes or mixed martial arts. The form of legal protection that can be done is to be careful and always consult with parties who understand the law such as legal consultants.
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN TEKNIK DEEPFAKE TERHADAP DATA PRIBADI
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dengan teknik Deepfake ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana melalui metode penelitian yuridis normatif. Teknik deepfake merupakan salah satu contoh nyata kemampuan Artificial Intelligence (AI). Deepfake merupakan suatu teknik untuk menempatkan gambar wajah orang “sebenarnya” dalam suatu video menjadi wajah target sehingga seolah – olah target tersebut melakukan atau mengatakan hal-hal yang dilakukan orang “sebenarnya”. Namun sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi tentu memiliki sisi positif dan negatif didalamnya. Dalam sisi negatif Deepfake dapat dipergunakan untuk tujuan seperti propaganda, pornografi atau terkait isu data privasi. Sistem Hukum Indonesia telah mengadopsi instrumen hukum Eropa berupa Right to Be Forgotten (RTBF) yang memiliki arti Hak untuk dilupakan yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dengan teknik deepfake. This study aims to determine the legal protection for the victims of personal data misuse with deepfake technique in terms of the perspectives of criminal law reform through normative judicial research methods. The deepfake technique is one concrete example of the ability of Artificial Intelligence (AI). Deepfake is a technique to place an image of a "real" person's face in a video into a target's face so that it is as if the target is doing or saying things that "real" people do. However, in line with the increasing development of technology and information certainly has positive and negative sides. in negative sides Deepfake can be used for for instance, propaganda, pornography, or any related to data privacy violation. The Indonesian Legal System has adopted a European Legal Instrument in the form of the Right to Be Forgotten (RTBF) which is regulated in Article 26 Paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning the Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) as a form of legal protection for the victims of personal data misuse with deepfake technique.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN MASKER SAAT BENCANA NASIONAL MEWABAHNYA VIRUS CORONA
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mempunyai tujuan mengetahui pengaturan perdagangan dan distribusi masker pada saat bencana nasional mewabahnya virus corona dan Untuk mengetahui sanksi hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan penimbunan masker pada saat bencana nasioanal mewabahnya virus corona. Metode Penulisan yang dipergunakan yaitu metode penelitian normatif meneliti tentang diskriftif masalah, pendekatan penelitian ialah pendekatan undang-undang serta konseptual, sedangkan Sumber Data yang dipergunakan yaitu Sumber data Skunder yang mengacu ke UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan dan UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tak Sehat. Pengaturan hukum atas penimbun masker diuraikan di UU No. 7 tahun 2014 juga UU No. 5 tahun 1999 perihal praktik monopoli, aturan itu mampu dijadikan paying hukum guna menghukum penimbun masker. Sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi para penimbun masker pada saat mewabahnya virus corona adalah ketentuan UU No 7 tahun 2014 juga UU No. 5 tahun 1999. This writing has the aim of knowing the regulation of trade and distribution of masks at the time of the national disaster outbreak of the corona virus and to figure out legal sanction for those who commit the act of hoarding masks during national disaster of the corona virus outbreak. The writing method used is normative research method which examines descriptive problems, the research approach is conceptual and legal approach, while data source used are secondary data sources referring to Law no. 7 of 2014 regarding Trade and Law no. 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Legal arrangements for hoarding masks are outlined in Law no. 7 of 2014 and Law no. 5 of 1999about monopolistic practices, this regulation can be used as a legal umbrella to punish mask hoarders. The legal sanctions that can be imposed on mask hoarders during the outbreak of the corona virus are the provisions of Law Number 7 of 2014 also Law Number 5 of 1999.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIHAK MASKAPAI TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG YANG DITITIPKAN PADA BAGASI TERCATAT PESAWAT
Kertha Desa Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui Perkom terhadap rusaknya barang penumpang yang dititipkan pada bagas tercatat pesawat dan mengetahui bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap kerusakan barang yang dititipkan pada bagasi tercatat pesawat. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Hasil studi menunjukkan bahwa Penumpang sebagai konsumen yang dirugikan karena rusaknya koper/barang yang dititipkan dalam bagasi pesawat dapat melakukan pengajuan klaim atau ganti rugi kepada pihak maskapai selama penumpang memang bisa membuktikan bahwa koper/barang yang dititipkan dalam bagasi tercatat pesawat rusak selama perjalanan, sinkron dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) sampai (4) UU Penerbangan. Maskapai memiliki tanggung jawab untuk membawa penumpang ataupun muatan secara aman sampai dengan destinasi tujuan, apabila dalam perjalanan ditemuka kerusakan atau kehilangan muatan maka pihak maskapai dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun untuk membatasi tanggung jawab pihak maskapai ketentuannya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No 77/2011. The purpose of this study is to determine consumer protection against damage to passenger goods deposited in the aircraft's checked baggage and to find out how the airline's responsibility for damage to goods deposited in the aircraft's checked baggage is to determine. This study uses a normative juridical The results of the study show that passengers as consumers who are harmed due to damage to the luggage/goods that are deposited in the aircraft baggage can file a claim or compensation to the airline as long as the passenger can indeed prove that the luggage/goods that are deposited in the baggage it is recorded that the aircraft was damaged during the journey, in accordance with the provisions of Article 174 paragraphs (1) to (4) of the Aviation Law. The airline has the responsibility to carry passengers or cargo safely to the destination, if on the way damage or loss of cargo is found, the airline can be held responsible. However, to limit the liability of the airline, the provisions are regulated in Article 18 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Transportation No. 77/2011.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue