cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10 No 12 (2022)" : 15 Documents clear
PENGATURAN PENGGUNAAN DRONE UNTUK PATROLI BATAS WILAYAH NEGARA DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kualifikasi drone baik melalui hukum internasional dan juga hukum nasional Indonesia dan untuk mengetahui zona pengoperasian drone untuk patroli batas wilayah negara. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif yang meneliti dari segi norma hukum yang berlaku. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terkait kualifikasi drone bergantung pada kegunaanya. Dalam hal patroli batas wilayah negara drone termasuk dalam lingkup pesawat udara negara sehingga dalam hukum internasional belum terdapat pengaturan secara mengkhusus sedangkan dalam hukum nasional pengaturan mengenai drone telah diatur secara khusus. Selanjutnya mengenai zona pengoperasian drone dalam rangka patroli batas wilayah negara pada dasarnya tidak diatur secara hukum internasional, melainkan diatur dalam hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia pengaturan mengenai penerbangan drone dalam rangka patroli batas wilayah negara diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani Indonesia, dimana zona ketinggian terbang drone dapat lebih dari 400 kaki atau sekitar 120 meter dengan mengantongi perizinan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kata Kunci: Drone, Pesawat Udara tanpa awak, Patroli batas wilayah negara. The purpose of this study is to determine the qualifications of drones both through international law as well as Indonesian national law and to find out the drone operating zone for patrolling national borders. This paper has been prepared using a normative legal writing method that examines in terms of applicable legal norms. The results of the discussion show that related to drone qualifications, it depends on its use. In terms of patrolling state territory, drones are included in the scope of state aircraft so that in international law there is no specific regulation, while in national law, the regulation regarding drones has been specifically regulated. Furthermore, the drone operation zone in the context of patrolling national borders is basically not regulated under international law, but is regulated in the national law of each country. In Indonesia, the regulation regarding drone flights in the context of patrolling national borders is regulated in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 37 of 2020 concerning the Operation of Unmanned Aircraft in the Air Spaces served by Indonesia, where the drone flight altitude zone can be more than 400 feet or around 120 feet. meters by obtaining a permit from the Director General of Civil Aviation. Keywords: Drones, Unmanned Aircraft, National Border Patrol.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT YANG DITERBITKAN OJK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BRI CABANG JEMBRANA
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan khususnya pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jembrana. Mengingat pada masa pandemic Covid-19 ini, perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Seluruh Bank Nasional dan Bank Daerah melakukan restrukturisasi, dengan upaya dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemic Covid-19. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang dilakukan dengan penggunaan pendekatan fakta yang terjadi di lapangan serta pendekatan perundang–undangan. Serta menghasilkan kesimpulan, Kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ialah suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit kepada nasabah ataupun debitur yang terserang akibat dari pandemi Covid- 19 tercantum UMKM mikro, kecil, menengah. Wujud kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan oleh BRI cabang Jembrana berbentuk perpanjangan waktu kredit, penundaan pembayaran pinjaman pokok serta bunga. Sebaliknya dalam penerapan pemberian restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh BRI cabang Jembrana didasarkan pada skema nasabah ataupun debitur UMKM bersumber pada angka penyusutan omset usaha yang dipunyai, serta kasus terbanyak yang terjalin ialah nasabah tidak bisa melunasi kewajibanya disebabkan usaha yang dipunyai hadapi penyusutan perekonomian yang sangat ekstrem sehingga banyak nasabah yang beritikad kurang baik serta menimbulkan wanprestasi. Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Otoritas Jasa Keuangan, BRI Cabang Jembrana. The purpose of this research is to add insight in the field of law, especially those related to the implementation of bank credit restructuring, especially at Bank Rakyat Indonesia Jembrana Branch. Given that during the Covid-19 pandemic, the community's economy experienced a decline. All National Banks and Regional Banks are restructuring, in an effort to ease the burden on the community in dealing with the Covid-19 pandemic. In writing this research using empirical research methods, which are carried out using a factual approach that occurs in the field as well as a statutory approach. As well as generating conclusions, Policy from the Financial Services Authority (OJK) Number. 11/POJK. 03/ 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 is a policy provided by the government to provide relief in the form of credit restructuring to customers or debtors affected by the Covid-19 pandemic, including micro, small and medium MSMEs. The form of the credit restructuring policy provided by the Jembrana branch of BRI is in the form of extending the credit period, delaying the payment of the principal loan and interest. On the other hand, in the application of credit restructuring implemented by the Jembrana branch of BRI, it is based on the scheme of MSME customers or debtors based on the depreciation rate of business turnover owned, and the most common cases that occur are customers who cannot pay off their obligations because the business owned is facing a very extreme economic downturn. many customers have bad intentions and cause defaults. Keywords: Credit Restructuring, Financial Services Authority, BRI Jembrana Branch.
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG TIDAK MEMILIKI ORANG TUA TERKAIT PEMBERIAN RESTITUSI
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana pemberian restitusi dari pelaku anak yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu) dalam perspektif ius constituendum. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Hasil yang didapat antara lain adanya kekosongan norma dalam pemberian restitusi dari pelaku anak yang tidak memiliki orang tua dan pengaturan terhadap pemberian restitusi dari pelaku anak yatim piatu kepada korban tindak pidana dalam perspektif ius constituendum yang dapat mewujudkan keadilan adalah dengan perluasan makna pihak ketiga dalam pemberian restitusi anak yang tidak terbatas pada orang tua saja namun juga wali, kakak atau pihak keluarga lainnya. Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban, Orang Tua This journal article aims to determine how restitution is given to child offenders who do not have parents (orphans) from the perspective of ius constituendum. The writing of this scientific article uses a normative juridical research method with a statutory approach (the statute approach), as well as a conceptual approach (conceptual approach). The secondary legal material used in this scientific article is Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 31 of 2014 regarding amendments to Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, and PP No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime. The results obtained include the absence of norms in the provision of restitution from child perpetrators who do not have parents and arrangements for granting restitution from orphan perpetrators to victims of criminal acts in the perspective of ius constituendum, which can realize justice by expanding the meaning of third parties in giving restitution children who are not limited to parents but also guardians, siblings or other family members. Key Words: Restitution, Child, Victim, Parents
PENERAPAN PENGATURAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN E-MARKETPLACE
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan e-marketplace dan untuk mengetahui penerapan perizinan penyelenggaraan e-marketplace pada PT. Bali Unggul Sejahtera. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Riset empiris adalah metode dalam meneliti yang mempergunakan fakta-fakta sosial pada kenyataan yang memberi pengaruh perilaku hukum dari segi personal, dan juga dalam institusional warga maupun kelembagaan hukum yang eksis. Hasil studi menunjukkan pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan e-marketplace telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu PP RI No. 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Permendag No. 50 tahun 2020 mengenai Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyelenggaran e-marketplace termasuk sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyelenggaraan e-marketplace balimall.id yang dimiliki PT. Bali Unggul Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan regulasi dimana telah memiliki SIUPMSE yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission serta sudah terpenuhi komitmennya dan diberlakukan efeketif saat pelaku usaha melaksanakan usahanya maupun aktivitas yang sejalan dengan kebijakan UU. Kata Kunci: Perdagangan, E-Marketplace, Izin Usaha The purpose of this study is to examine the regulation regarding the licensing of e-marketplace operations and to find out the application of licensing for the implementation of e-marketplaces at PT. Bali Unggul Sejahtera. The research method used is empirical legal research. Empirical research is a research method that uses social facts in reality that influence legal behavior, both individually and personally, as well as institutionally by society and existing legal institutions. The results of the study show that the regulation regarding licensing for the operation of e-marketplaces has been regulated in statutory provisions, namely Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems and Regulation of the Minister of Trade Number 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licensing, Advertising, Guidance and Supervision. Business Actors in Trading Through Electronic Systems. The implementation of e-marketplaces includes as a Trade Operator Through Electronic Systems. The implementation of the balimall.id e-marketplace owned by PT. Bali Unggul Sejahtera has complied with the provisions of the regulation which already has a SIUPMSE issued by the Online Single Submission Institution and has fulfilled its commitments and is effective as long as the Business Actor runs his business and/or activities in accordance with the provisions of the Prevailing Laws. Keywords: Trade, E-Marketplace, Business License
PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MELALUI VAKSINASI COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan studi ini adalah bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan melalui vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Metode yang dipergunakan pada tulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, internet. Hasil dari studi ini menunjukan penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok prioritas penerima vaksinasi Covid-19 yang termasuk ke dalam bagian masyarakat rentan. Hal tersebut merupakan wujud bahwa prinsip non diskriminasi telah dilaksnakan oleh pemerintah dengan dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Implementasinya, pemerintah daerah Bali dan Jawa Barat dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan cara sistem door to door atau jemput bola sebagai bentuk perwujudan pemenuhan hak atas kesehatan. Dengan demikian, penyandang disabilitas sebagai warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, yakni pelayanan Vaksinasi COVID-19. Kata Kunci: Hak Atas Kesehatan, Vaksinasi Covid-19, Penyandang Disabilitas. The purpose of writing this study is to examine how to fulfill the right to health through Covid-19 vaccination for persons with disabilities. The method used in this research paper is a normative legal research method by examining through laws and regulations, journals, books, internet. The results of this study show that people with disabilities are one of the priority groups for Covid-19 vaccination recipients who are included in the vulnerable community. This is a manifestation that the principle of non-discrimination has been implemented by the government with the establishment of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. In its implementation, the local governments of Bali and West Java in carrying out Covid-19 vaccinations for persons with disabilities are carried out by means of a door to door system or ball pick-up as a form of embodiment of the fulfillment of the right to health. Thus, persons with disabilities as citizens have the right to receive health services, namely COVID-19 vaccination services. Key Words: Right to Health, Covid-19 Vaccination, Persons with Disabilities.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue