cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 5 (2022)" : 7 Documents clear
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENJAGA STABILITAS HUBUNGAN NASABAH DENGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
Kertha Desa Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian demikian memiliki tujuan membahas mengenai peranan serta kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan atas hubungan nasabah dan perbankan. Riset demikian menggunakan metode riset hukum normatif. Perbankan yakni suatu badan usaha keuangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kedudukan lembaga keuangan ini sangat penting dalam sektor keuangan serta sistem perekonomian. Menggunakan tabungan dari nasabah dan meminjamkan kepada pihak pada yang memerlukan pemberian dana, sehingga perbankan mampu melakukan investasi dan pemanfaatan dana yang lebih efektif dan juga produktif untuk memberikan peningkatan pada arus dana. Lembaga ini memiliki tanggung jawab hubungan erat menggunakan perbankan jika sedang terjadi likuidasi. Nasabah merupakan pelanggan ialah sesorang maupun perseroan yang ingin memeroleh kegunaan barang serta pelayanan melalui salah satu perseroan perbankan, yakni aktivitas membeli, menyewa juga fasilitas layanan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga ini adalah indenpenden yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah dan menjaga hubungan stabilitas kepercayaan masyarakat dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Kata Kunci: Peran Lembaga Penjamin Simpanan, Stabilitas, Nasabah. ABSTACTThis study aims to discuss the functions and obligations of the Deposit Insurance Corporationon customer and banking relationship.The used research method is normative legal research. Banking is financial business entity owned by the government. The position of this financial institution is very important in the financial sector and economic system.Using savings from customers and lending to parties who need funds, so that banks are able to invest and ultilize funds more effectively and productively to increase the flow of funds. Institutions have a close relationship responsibility using bank in the event of a liquidation. Customer is an individual or company that wants to get benefits of goods and services from a banking company, inculiding, purchasing, leasing, and service activities. The presence of Law Number 24 of 2004 concering the Deposit Insurance Corporation, this institution that has the function of guaranteeing customer deposits and maining a stable relationship of public trust with rural banks.Keywords: The Role of The Deposit Insurance Agency, Stability, Customer.
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis status kedudukan alat bukti elektronik khususnya pada persidangan pidana setelah diberlakukannya UU ITE dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/201. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam KUHAP memang masih bersifat umum dan belum mengakui adanya bukti dalam bentuk elektronik yang dapat dipakai sebagai sumber kepentingan sebagai bukti pada perkara pengadilan, bukti elektronik sendiri merupakan bentuk perluasan/pengembangan bukti petunjuk sehingga dalam KUHAP statusnya bukti petunjuk elektronik. Walaupun didalam KUHAP tidak mengatur secara lex generalis tetapi demi terciptanya kebenaran substansial alat petunjuk bukti elektronik bisa digunakan sebagai alat bukti yang absah pada sidang peradilan pidana menyebutkan bahwa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai bahwa alat bukti elektronik sifatnya terbatas, yakni harus bebas dari kepalsuan, kecurangan, penyadapan yang sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya pada persidangan harus juga melihat parameter hukum serta peran digital forensik untuk menilai keabsahannya. Kata Kunci: Alat bukti elektronik, pembuktian, persidangan pidana ABSTRACT This study aims to determine and analyze the status of electronic evidence, especially in criminal trials after the enactment of the ITE Law and the decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/201. The method of writing this journal uses a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that in the Criminal Procedure Code it is still general in nature and has not recognized the existence of evidence in electronic form that can be used as a source of interest as evidence in court cases, electronic evidence itself is a form of expansion / development of clue evidence so that in the Criminal Procedure Code the status is electronic clue evidence. Although the Criminal Procedure Code does not regulate lex generalists, for the sake of creating substantial truths, electronic evidence can be used as valid evidence at criminal justice hearings, it states that regarding the decision of the Constitutional Court (MK) which considers that electronic evidence is limited in nature, namely it must be free from falsehoods, fraud, wiretapping in accordance with the rules and can be accounted for its validity at trial must also look at legal parameters as well as the role of digital forensics to assess its validity. Keywords: Electronic evidence, evidence, criminal trial
TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA WANITA PADA SISTEM SHIFT MALAM
Kertha Desa Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pembuatan artikel ini bertujuan untuk mendata apa saja tanggungjawab pemilik perusahaan atau pengusaha atas keselamatan dan kesehatan pekerjanya terutama wanita dalam sistem shift malam, dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode penetilian normatif yang menngunakan bahan hukum primer beberapa dikutip dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari sebuah karya ilmiah, hasil penelitian, buku dan media internet atau website. Hasil penelitian ini adalah memperjelas bagaimana bentuk tanggungjawab pengusaha atas keselamatan dan kesehatan pekerja wanita yang bekerja menggunakan sistem shift malam dan apa saja faktor menyebab kecelakaan dalam bekerja tersebut bisa terjadi dan bagaimana langkah-langkah pencagahan agar kecelakaan tersebut tidak terulang kembali yang dimana telah tertuang dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pentingnya mengangkat judul artikel yang saya buat guna bagaimana prosedur kelayakan keselamatan dan kesehatan pekerja telah diatur dalam suatu Peraturan Perundang undangan.Kata Kunci : Tanggungjawab, Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan, Pekerja Shift Malam, Wanita ABTRACTThe Purpose of this article is to find out what the responsibilities of the company owner or entrepreneur are for the safety and health of their workers, especially women in the night shift system, in making this article using a normative menthod of assessment that uses primary legal materials, some quated from statutory regulations and secondary legal meterials which come from a scientific work, research results, book and internet media or website. The result of this are to clarify how the form of employer responsibility for the safety and health of female workers who work using the night shift system, what are the factor that cause work accident to accour and how to take preventive measures to that these accident do not happen again, which has been stated in the Law number 13 of 2003 cornerning labor, Law number 8 of 1981 cornerning wage protection, Law number 3 of 1992 cornerning of social security for workers, Law 1 of 1970 cornerning works safety, and if imployers do not understand how to proper procedures for the safety and health of workers have been regulated in a minister of manpower regulation No.per 04/men/1989 cornerning procedures and protection system for female workers at the nightKeywords : Responsibility, Company, Safety and health, Night sught workers, Women
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PARA PEKERJA YANG DI PHK DIMASA PANDEMI COVID-19
Kertha Desa Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang suatu bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah atau pengusaha untuk para pekerja pada masa pandemi Covid-19 di Negara Indonesia serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja yang dikaitkan dengan UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk para pekerja di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenaga Kerjaan yang dalam Pasal 156 ayat (1) memberikan pengertian apabila perusahaan melakukan PHK maka wajib membayar uang pesangon untuk mengganti hak-hak pekerja. Serta Surat Edaran (SE) Mentri Ketenagakerjaan RI No M/3/HK.04/III/2020 ,surat edaran ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan upah kepada para pekerja dan Surat Edaran (SE) Mentri Ketenagakerjaan RI No M/8/HK.04/V/2020, surat ini bertujuan untuk menekan hak-hak kepada pekerja/buruh yang terjangkit virus agar mendapatkan perlindungan program JKK. Serta UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat sebuah peraturan tentang hak-hak pekerja yang dilindungin berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 di dalam Pasal 27 ayat (2). UU ini memuat tentang perlindungan pekerja di Indonesia dengan mementingkan hak-hak pekerja di dalamnya seperti; mendapatkan hak bekerja yang sama dan perlakuan yang adil. Kata Kunci: Covid-19, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja ABSTRACT This article aims to find out the regulation of a form of legal protection by the government employers for workers during the Covid-19 pandemic in Indonesia and to find out the legal protection provided to workers associated with Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The method of writing this journal uses a normative legal method and a statutory approach. The results of study show that legal protection provided by the government for workers in Indonesia has been regulated in Law Number 13 concerning Manpower which in Article 156 paragraph (1) provides an understanding that if a company lays off, it is obligated to pay severance pay to replace rights. worker. As well Circular Letter (SE) the Minister of Manpower of the Republic Indonesia No. M/3/HK.04/III/2020, this circular letter aims to protect the rights and wages of workers and Circular Letter (SE) the Minister of Manpower of the Republic Indonesia No. M/8/ HK.04/V/2020, this letter aims to suppress the rights of workers/laborers who are infected with the virus in order to get protection from the JKK program. As well as Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation which contains a regulation on workers' rights which are protected under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 27 paragraph (2). This law contains the protection of workers in Indonesia by prioritizing the rights of workers in it, such as; have the right to equal work and fair treatment. Keywords: Covid-19, Legal Protection, Termination of Employment
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ARAK BALI
Kertha Desa Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan guna mengkaji pemberian serta perlindungan hukum paten Arak Bali yang dewasa ini baru memperoleh sertifikat patennya dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Arak Bali yang mendapatkan paten dari Kementerian Hukum dan HAM adalah Arak Bali sebagai obat tradisional, bukan Arak Bali oplosan yang kerap beredar di masyarakat. Pemberian paten didasarkan oleh penemuan karya yang inovatif serta untuk mengindari klaim yang mengaku sebagai obat tradisional seperti Arak Bali. Terkait perlindungan hukum, perlindungan untuk hak paten didapatkan setelah sertifikat paten diberikan. Sebagaimana telah diberikannya paten, perlindungan indikasi asal terhadap minuman alkohol tradisional terutama indikasi geografis yang dalam artikel ini mengkhususkan pada perlindungan hukum hak paten terhadap Arak Bali sebagai obat tradisonal akan berdampak baik bagi perekonomian masyarakat lokal yang melakukan komersialisasi Arak Bali. Karena Arak Bali berpotensi besar untuk masuk pasar ekspor sebagai obat tradisional khas Bali. Dibutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat umum serta pemerintah untuk menjaga dan mengelola Arak Bali sebagai kekayaan intelektual bernilai jual tinggi. Kata Kunci: Paten, Arak Bali, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual ABSTRACT This article aims to examine the granting and legal protection of Arak Bali's patents, which recently received a patent certificate from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This article is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the analysis, it is known that the Balinese Arak that received a patent from the Ministry of Law and Human Rights is the Balinese Arak as a traditional medicine, not the adulterated Balinese Arak which is often circulated in the community. The granting of patents is based on the discovery of innovative works and to avoid claims that claim to be traditional medicines such as Arak Bali. Regarding the legal protection, protection of patent rights is obtained after a patent certificate is granted. As a patent has been granted, the protection of indications of origin for traditional alcoholic beverages, especially geographical indications, which in this article focuses on the legal protection of patents for Balinese Arak as a traditional medicine, will have a good impact on the economy of the local community who commercializes Balinese Arak. Since Balinese Arak has great potential to enter the export market as a traditional Balinese medicine. It takes cooperation from various parties, especially the general public and the government to maintain and manage Balinese Arak as intellectual property with high selling value. Key Words: Patent, Arak Bali, Legal Protection, Intellectual Property
PENERAPAN ASAS PEMERIKSAAN PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE
Kertha Desa Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan persidangan perkara pidana secara online di Indonesia serta untuk memahami dan menganalisis terkait penerapan asas pemeriksaan pngadilan terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penulisan menjelaskan bahwa Pengaturan Terkait Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Indonesia termuat secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Penerapan Asas Pemeriksaan Pngadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online dalam persidangan perkara pidana secara online pada prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan, sehingga dapat dianggap prinsip persidangan terbuka untuk umum memang belum optimal diterapkan.
PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Kertha Desa Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pemungutan royalti terhadap para pemegang lisensi suatu ciptaan hendaknya wajib diketahui untuk menjawab berbagai pertanyaan yang timbul di masyarakat oleh pemegang lisensi, hal ini berkaitan dengan terbitnya UU Hak Cipta No. 28 Th. 2014 tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan lebih spesifik dan komprehensif khusunya. Pasal 87 (1) menyatakan untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Setiap orang yang mengunakan karya cipta orang lain wajib meminta ijin agar tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk : (1). Menjelaskan Pengertian LMK; (2). Menjelaskan peran dari LMK yang ditinjau dari UU No. 28 Th.2014 mengenai Hak Cipta; serta (3) memaparkan tentang peran pemungutan royalti oleh LMK berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Dalam pembuatan penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif yang mana berfokus pada norma hukum yang menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum mengenai Hak Cipta yaitu UU No. 28 Tahun 2014 dan berbagai sumber hukum lainnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue