cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10 No 7 (2022)" : 15 Documents clear
AKIBAT HUKUM DARI TINDAKAN CYBERSQUATTING DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PENDAFTARAN NAMA DOMAIN EBAY.CO.ID)
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to provide an understanding to the public regarding the legal regulation of domain name registration in Indonesia and to examine the legal consequences of cybersquatting actions carried out based on the Central Jakarta District Court Decision Number 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST in the case of using the ebay.co.id domain name. This normative legal research examines the problem of norms in the form of vague norms based on an approach to legislation and the analysis process of court decisions. Based on the results of research conducted related to the legal regulation of domain name registration in Indonesia, it is based on the provisions contained in the ITE Law and Permenkominfo No. 23 of 2013 concerning Domain Name Management by adhering to the principle of “first come first serve”. Then with regard to the legal consequences that arise from the act of cybersquatting in Indonesia, it is examined based on a court decision in the ebay.o.id domain name case, including the inclusion of the action as an unlawful act where an understanding of the principle of "first come first serve" registration cannot be justified if it is linked in the presence of bad faith to benefit from the existence of well-known trademark rights owned by other parties.
FORMULASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan mengkaji konsep dan urgensi kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan. Tulisan ini menekankan bahwa keadilan restoratif tidak jelas pengaturannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan hanya telah diatur dalam Sitem Peradilan Pidana Anak. Alasan yang menjadikan konsep keadilan restoratif menjadi penting untuk dipergunakan karena memberikan ruang lebih banyak dalam korban yang selama ini sistem peradilan pidana Indonesia hanya menekankna kepada pelaku, keadilan restoratif tidak hanya berlaku pada tindak pidana anak, tetapi dapat juga dilakukan dalam tindak pidana umum. Hasil studi menunjukan bahwa urgensi kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia terletak pada dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut adanya rasa keadilan yang selama ini tidak terfasilitasi dalam konsep keadilan retributif serta konsep keadilan restoratif dianggap sesuai dengan nilai – nilai Pancasila dan Hukum Adat yang berkembang di dalam masyarakat. Kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dijumpai dalam Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat ditemukan pada berbagai peraturan mahkamah agung, surat keputusan bersama mahkamah agung serta pedoman – pedoman teknis mahkamah agung yang secara tegas menyatakan untuk menerapkan konsep keadilan restoratif. Kebijakan – kebijakan tersebut memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menerapkan konsep keadilan restoratif walaupun dengan kompetensi yang terbatas. Kata Kunci: Formulasi, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana ABSTRACT The purpose of this study to examine the concept, urgency and formulation of Restorative Justice policy in Indonesia Criminal Justice System. This article uses a normative legal research method with a conceptual, historical, and statutory approach. This article emphasizes that restorative justice is not clearly regulated in the Indonesian Criminal Justice System and is only regulated in the Juvenile Criminal Justice System. The reason why the concept of restorative justice is important to use is because it provides more space for victims, which so far the Indonesian criminal justice system has only suppressed the perpetrators of justice, restorative justice does not only apply to junville crimes, but can also be carried out in general crimes. The result of the study shows that urgency Restorative Justice policy lies in the dynamics of community development which demands a sense of justice which has not been facilitated in the concept of retributive justice and restoratif justice concept deemed appropriate with the values of Pancasila and Customary Law that develop in society. The formulation of restorative justice policy in Indonesia Criminal Justice System can be found in the Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Justice system, Law No. 48 of 2009 about judicial power and can be found in various Supreme Court regulations, joint decisions of the Supreme Court and technical guidelines for the Supreme Court which explicitly states to apply the concept of restorative justice. These policies provide space for law enforcers to apply the concept of restorative justice even with limited competence. Keyword: Formulation, Restorative Justice, Criminal Justice System
TEKNIK PENJEBAKAN (ENTRAPMENT) DALAM PENYIDIKAN DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to find out the qualifications of entrapment techniques in the process of investigation and investigation to avoid the arbitrariness of investigators and to determine future arrangements regarding entrapment techniques in the Criminal Procedure Code. The method used in this study is the normative legal research method. The entrapment technique in uncovering a criminal offense cannot be solely carried out in ordinary criminal cases. This entrapment technique can only be carried out by investigators in uncovering narcotics crime because narcotics crime is an organized crime and extraordinary crime, besides that in Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics also has set about covert buying techniques which contain entrapment technique. The unregulated regulation regarding entrapment techniques in the Criminal Procedure Code raises the void of norms which results in the legitimacy of entrapping techniques in revealing an ordinary crime.
JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG JIKA DEBITUR WANPRESTASI
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan jaminan perorangan (Borgtocht) dalam ketentuan undang-undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengidentifikasi bagaimana pertanggung jawaban Penjamin Borgtocht dalam perjanjian hutang piutang jika debitur wanprestasi . Penulisan jurnal ini menggunakan penulisan metoda normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua regulasi yang bersangkut paut sesuai dengan hukum yang ditangani. Sedangkan analisa yang digunakan terhadap data tersebut berupa analisis kualitatif-komprehensif. Penulisan Jurnal ini menunjukkan bahwa Borghtoch terdapat dalam KUHPerdata, Pasal 1820-1850. Ruang lingkup Penjaminan (Borgtocht) tidak boleh melebihi perjanjian pokok, sesuatu perjanjian dijamin oleh seseorang penjamin hanya meliputi sepanjang yang ditentukan dalam perjanjian pokok. Penjamin baru melaksanakan kewajibannya manakala debitur telah dinyatakan lalai untuk membayar hutangnya dan harta. Benda debitur disita terlebih dahulu untuk melunasi. hutangnya dan apabila kurang barulah tanggung jawab penjamin muncul untuk melunasi sisa hutang debitur kepada kreditur.
UPAYA PEMERINTAH DERAH TERKAIT PENGATURAN SANKSI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji sanksi terhadap masyarkat yang masihmelanggar penggunaan kantong plastik serta upaya pemerintah daerah terkait pengaturansanksi tersebut. Metode yang digunakan di dalam studi ini yakni metode penelitian hukumnormatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkanbahwa sanksi yang didapat oleh masyarakat yang dimana terdiri dari produsen dan konsumentersebut belumlah sama antara keduanya. Sanksi yang didapatkan hanyalah teruntukprodusen, sedangkan konsumen yang dimana juga menggunakan kantong plastik tidakmendapatkan sanksi. Hal ini sesuai dengan adanya pengaturan yang terdapat di dalam PerwaliKota Denpasar terkait sampah tersebut. Maka dari itu permasalahan yang terjadi adalah belumadanya pengaturan yang dikhususkan kepada konsumen yang dimana juga menggunakanmedia kantong plastik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya diperlukan sekalikajian ulan terkait pengaturan yang ada untuk menambahkan pengaturan yang pasti jugadiperuntukkan bagi konsumen. Kata Kunci: Konsumen, Kantong Plastik, Lingkungan ABSTRACT This article was created with the aim of examining sanctions against people who still violate the use ofplastic bags and the efforts of local governments to regulate these sanctions. The method used in thisstudy is a normative legal research method using a statutory approach. The results of the study show thatthe sanctions received by the community which consists of producers and consumers are not the samebetween the two. The sanctions obtained are only for producers, while consumers who also use plasticbags do not get sanctions. This is in accordance with the regulations contained in the Denpasar CityPerwali regarding the waste. Therefore, the problem that occurs is that there is no regulation specificallyfor consumers who also use the plastic bag media in their daily life. In the end, it is necessary to reviewthe existing arrangements to add arrangements that are definitely also intended for consumers. Keywords: Consumers, Plastic Bags, Environment
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN DALAM PEER TO PEER LENDING
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kriteria kredit macet dan upaya penyelesaian kredit macet yang diajukan tanpa agunan pada layanan kredit berbasis teknologi atau financial technology di Indonesia perspektif hukum perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pengaturan perundangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kriteria kredit macet dalam P2P Lending belum diatur secara komperhensif. Serta upaya penyelesaian kredit macet dalam P2P Lending yakni masih melalui langkah persuasif. Untuk menghindari adanya kredit macet maka pihak penyelenggara P2P Lending dapat melihat kolektibilitas peminjam serta mendaftar ke sistem informasi keuangan sehingga setiap peminjam yang bermasalah dapat terekam jejaknya. The purpose of this study is to examine the criteria of bad debt and the settlement efforts of bad loans that are applied without collateral on technology-based credit services or financial technology in Indonesia from the perspective of banking law. The research method used is a normative approach with legislative arrangements. The results of the study shows that the criteria for bad debt in P2P Lending have not been comprehensively regulated. Moreover, settlement efforts to resolve bad loans in P2P Lending are still through persuasive procedure. In order to avoid bad loans, the P2P Lending organizers can assess the collectibility of the borrower as well as registering with the financial information system so that every troubled borrower can be traced.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan memahami penerapan hukum di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data yang di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan cara teknik analisis kualitatif dan studi putusan. Teknik analisis kualitatif adalah pendekatan yang di gunakan penulis dengan mendasarkan pada data-data yang di peroleh dari cara wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat dalam sengketa perdata, karena unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHper. Perdata mensyaratkan berlakunya ne bis in idem (satu perkara tidak dapat diperkarakan dua kali) apabila baik subyek, obyek maupun dalil gugatannya sama. Hakim menemukan fakta mencermati gugatan Penggugat baik dalam perkara terdahulu maupun sekarang ini, di mana apabila subyek gugatan tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka sebenarnya inti subyek gugatan atas kedua perkara tersebut adalah sama. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum ABSTRACT Study law this aim for knowing Judge's consideration in give decision to lawsuit deed Oppose Law and understand application law in Court Country Denpasar. Study this use method study law empirical. Types of data in use namely primary data and secondary data . Data in earn then in analysis with use method technique analysis qualitative and studies verdict. Technique analysis qualitative is the approach used use Writer with base on the data in earn from method interview . H result study showing that Court Judge Country Denpasar has refuse lawsuit deed oppose law from Plaintiff in dispute civil, because elements in provision Article 1917 of the Criminal Code. Civil require the application of ne bis in idem (one case no could sued twice) if good subject, object nor argument the lawsuit same. Judge found fact observing lawsuit Plaintiff good in case before nor now this, in where if subject lawsuit the connected with arguments lawsuit, then actually core subject lawsuit on second case the is same . Keywords: Judge's Consideration, Judge's Decision, Unlawful Acts
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP PEMBUBARAN KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk memahami akibat hukum pembubaran koperasi yang dinyatakanpailit terhadap pengurus koperasi, selain itu juga pada tulisan ini juga akan membahas lebihlanjut terkait tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi yangdinyatakan pailit. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitianhukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. sumberyang diambil berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi inimenunjukkan bahwa koperasi yang dinyatakan pailit karena berada dalam keadaan hartakekayaannya pada sita umum, koperasi dinyatakan bubar dapat diputus berdasarkan ataskeputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Terdapat akibat hukum yang diperolehpengurus koperasi atas bubarnya koperasi yang dinyatakan pailit memiliki hal yangmembedakan, pembubaran koperasi yang disepakati melalui rapat anggota, pengurus memilikikekuasaan yang masih berlaku dalam menyelesaikan pembubaran, lain halnya padapembubaran koperasi yang disepakati melalui keputusan pemerintah, sudah tidak adanyakekuasaan dari pengurus dalam menyelesaikan pembubaran. Pengurus koperasi bertanggungjawab atas koperasi yang akan melakukan pembubaran karena dinyatakan pailit, penguruskoperasi secara perorangan maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian darikoperasi, jika pengurus koperasi terbukti dalam dalam menjalankan tugasnya melakukankesengajaan atau kelalaian, pengurus koperasi yang dengan sengaja melakukan tindakan yangmenyebabkan kerugian pada koperasi juga dapat dituntut ke pengadilan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pembubaran, Pengurus, Koperasi, Pailit. ABSTRACT This study aims to better understand the legal consequences of dissolving a cooperative that is declaredbankrupt on the management of a cooperative. The method used in this study is a normative legalresearch method with a conceptual approach and a statutory approach. The sources taken are fromprimary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that cooperativesthat are declared bankrupt because their assets are in general confiscation, cooperatives declareddisbanded can be terminated based on the decisions of members' meetings and government decisions.There are legal consequences obtained by the management of the cooperative for the dissolution of acooperative that is declared bankrupt has different things, the dissolution of the cooperative which wasagreed upon through a member meeting, the management has the power that is still valid in completingthe dissolution, it is different in the case of the dissolution of the cooperative which was agreed uponthrough a government decision, there is no longer any the power of the board of directors in completingthe dissolution. The management of the cooperative is responsible for the cooperative that will be dissolvedbecause it is declared bankrupt, the management of the cooperative individually or jointly is responsiblefor the loss of the cooperative, if the cooperative management is proven in carrying out his dutiesintentionally or negligently, the cooperative management who deliberately takes actions that causinglosses to the cooperative can also be sued in court. Keywords: Responsibility, Dissolution, Management, Cooperative, Bankruptcy.
KEMUDAHAN BAGI UMKM DALAM MENGEMBANGKAN USAHA : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kemudahan yang didapat UMKM dari berlakunya UU Cipta Kerja, selain itu juga tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan mekanisme pendirian perusahaan bagi UMKM yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disertai dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja nyatanya dapat mempengaruhi perkembangan UMKM karena beberapa pasal dalam UU tersebut memberi kemudahan bagi UMKM khususnya dalam hal perizinan, pembiayaan, dan perlindungan hukum. Dalam UU Cipta Kerja juga telah mengatur mengenai mekanisme pendirian perusahaan bagi UMKM melalui penyisipan Pasal 153A sampai dengan pasal 153J dalam UUPT yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. The purpose of this study is to review the ease obtained by UMKM from the enactment of Law No. 11 of 2020 on Copyright Work, in addition to this paper will discuss the arrangement of the mechanism of establishment of companies for UMKM that have been regulated in the Omnibus Law. This study uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of the study showed that with the enactment of the Omnibus Law, it can actually affect the development of UMKM because some articles in the Law provide convenience for UMKM, especially in terms of licensing, financing, and legal protection. In the Omnibus Law, the Work Has also set up the mechanism of establishment of companies for UMKM through the insertion of Article 153A up to article 153J in the UUPT followed up by Government Regulation No. 8 of 2021 concerning The Company's Authorized Capital as well as registration of establishment, change, and dissolution of companies that meet the criteria for micro and small businesses.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BILLABONG DI POLDA BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 644/PID.Sus/2017/PN.DPS.)
Kertha Desa Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu kekayaan manusia yang abstrak. Pada hakikatnya, Hak Kekayaan Intelektual diturunkan dari kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong kepentingan pencipta, penemu, perancang. Contoh karya hak cipta intelektual manusia hasil kreativitas, dengan hak cipta berada dalam Ilmu, seni, sastra, penemuan di bidang teknologi. Artikel ini ditulis, dengan satu tujuan, untuk menciptakan semangat untuk menghasilkan karya-karya baru intelektual harus memajukan masyarakat. Serta mengerti perlindungan hukum terhadap merek Billabong di Bali, kemudian bagaimana penegakan hukum pemalsuan merek Billabong di Bali. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian merek, dan kepada pemegang merek dapat menggugat pelanggar hak atas suatu merek denda secara pidana dan perdata. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kata Kunci : Merek, hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum, penegakan hukum Intellectual Property Rights are an abstract human property. In essence, Intellectual Property Rights are derived from human intellectual abilities. Protection of intellectual property rights is given by a country with the aim of promoting the interests of the creator, inventor, designer. Examples of human intellectual copyright works are the result of creativity, with copyright in Science, art, literature, inventions in the field of technology. This article was written, with one aim, to create enthusiasm for producing new intellectual works that must advance society. And understand the legal protection of the Billabong brand in Bali. This journal writing method uses empirical research through data collection carried out by interviews. The results of this study contain how the legal protection for counterfeiting the Billabong brand in the Bali Police. Based on the provisions in Law no. 15 of 2001 which includes the granting of a mark, and the holder of the mark can sue violators of the right to a mark with both criminal and civil fines. As referred to in Article 100 and Article 101 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Keywords : Brand, Intellectual Property Rights, The protection of the law

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue