cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2: Mei 2014" : 10 Documents clear
KEBERADAAN ALAT BUKTI SAKSI SINKRONISASI PEMBUKTIAN TERBALIK ANTARA UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Cut Nilasari, Dahlan Ali, Rizanizarli.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.222 KB)

Abstract

Abstract: Article 37A (1) of the Act Number 31, 1999 which later changed with the Act Number 20, 2001 regarding the Suppression of Corruption and Article 77 of the Act Number 8, 2010 regarding the Prevention and Suppression of Money Laundering. Both the acts regulate the shifting burden of proof. The research findings are that the synchronization of shifting burden of proof in the Act Number 20, 2001 regarding the Suppression of Corruption with the Act Number 8, 2010 regarding the Prevention and Suppression of Money Laundering that there is no maximal synchronization toward the substance of shifting burden of proof that is mentioned in both acts. The strength and weakness of the application of shifting burden of proof, the strength are both acts applying the system only for trial stage and not at the investigation stage hence the transparency of shifting burden of proof is clear at the trial. While, the weakness of both acts is the criminal justice procedure regulating shifting burden of proof has not been ruled yet; hence it causes difficulty in its application. The status of shifting burden of proof system with the principle of presumption of innocence in the Suppression of Corruption and the Prevention and Suppression of Money Laundering is that the proof system on both acts oblige the accused to prove that the property of the accused is not derived from crimes. The system is against the principle of presumption of innocence that the accused is not burdened the obligation of proof, burdening proof is only for prosecutor as regulated on the Indonesian Criminal Process Act and the Act of Human Rights. Keywords: Shifting Burden of Proof and Presumption Innocence Abstrak: Pada Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pembuktian terbalik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu belum adanya sinkronisasi yang maksimal terhadap substansi pembuktian terbalik yang tercantum di dalam kedua Undang-Undang tersebut. Kelebihan dan kelemahan penerapan sistem pembuktian yaitu, kelebihannya pada kedua undang-undang tersebut bahwa pembuktian terbalik hanya berlaku di persidangan tidak pada tahap penyidikan, sehingga transparansi pembuktian terbalik sangat jelas di persidangan. Sedangkan kelemahan dari kedua undang-undang tersebut adalah hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik ini belum diatur, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan. Kedudukan sistem pembuktian terbalik dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah yaitu pembuktian terbalik pada kedua undang-undang ini mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan dari hasil tindak pidana. Pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah di mana terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, pembebanan pembuktian hanya ada pada jaksa, sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Kata Kunci: Pembuktian Terbalik dan Asas Praduga Tidak Bersalah
PENGATURAN MATERI MUATAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH Mirja Fauzul Hamdi, M. Nur Rasyid, M. Gaussyah.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.289 KB)

Abstract

Abstract: Birth of a memorandum of understanding (MoU) between the Government of Indonesia and GAM aims for a peaceful settlement of the conflict in Aceh, comprehensive, sustainable and dignified. In order to create peace in Aceh, the Indonesian government, in this case the President of Indonesia issued Presidential Instruction No. 15 of 2005 on the Implementation of the Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and GAM, which in turn gave birth to the Law No. 11 of 2006 on Governing Aceh. Reality is happening shows that the existence of the MoU Helsniki not recognized as a legal basis, but an option to resolve the conflict. In addition , there are several provisions in the MoU that has not been accommodated in the BAL, and also there are some rules of the implementing regulations. This study aims to analyze the reasons/ MoU chosen by the government of Indonesia and GAM as how to resolve the conflict in Aceh. As well as, to analyze the substance of the MoU has been accommodated or not in the Law on Governing Aceh . This research is normative juridical approach to the study of historical and socio-juridical . Source of data used is through the library (library research) in the form of primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials. In addition, the data field (field research) is also used to support the literature data and to support the analysis of secondary data. Data were analyzed qualitatively that will generate data prescriptive analytical. Keywords : The substance of MoU and LoGA. Abstrak: Lahirnya nota kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM bertujuan untuk penyelesaian konflik Aceh secara damaidan berkelanjutan. Guna menciptakan perdamaian di Aceh, Pemerintah RI, dalam hal ini Presiden Indonesia mengeluarkan Inpres No. 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM, yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Realita yang terjadi bahwa keberadaan MoU Helsinki tidak diakui sebagai dasar hukum, sehingga legalitas MoU Helsinki baik materi maupun bentuk, layak diteliti menurut hukum ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas materi muatan Memorandum of Understanding Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM menurut hukum ketatanegaraan Indonesia dan konsekuensi yuridis dengan berlakunya Undang-undang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis historis dan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah melalui kepustakaan (library research) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, data lapangan (field research) juga digunakan untuk mendukung data kepustakaan dan untuk mendukung analisis terhadap data-data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat preskriptif analitis. Kata kunci : Materi Muatan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dan UUPA.
KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PERIZINAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN ACEH BESAR Azzahri, M.Saleh Sjafei, Mujibussalim.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.318 KB)

Abstract

Abstract: The mechanism of the issuance of religious educational institutions and Islamic boarding school by the Ministry of Religion is done by earlier consulting between leaders or managers of religious educational institution and Islamic boarding school, then followed by the application by fulfilling general and specific conditions depending on the institution offered and fulfilling other juridical requirements including recommendations from regional government issued by the Department of Welfare, Development, Protection of Society in Aceh Besar District and Aceh Province. Moreover, the application is going to be processed by the Ministry of Religion of Aceh Besar and if by the research and survey conducted by the Ministry of Religion of Religious Educational Institution and Islamic boarding school which have fulfilled conditions then it will be issued by the Ministry. The license then becoming main condition in the educational institutions and the schools obtaining several forms of aids from government (central or regional) or the third party in conducting its operational. The obstacles faced by the Ministry in issuing the license of religious education and Islamic boarding school in Aceh Besar consists of two that are the internal constraint relating to existing laws, difficulty in identifying the need and interest of society quickly because the width of area of Aceh Besar District and the lack of human resource in the Ministry of Religion Aceh Besar. Apart from that, the District of Aceh Besar is facing the external obstacles comprising a lack of law awareness of society and the managers of the institution and the school to get the license needed to run the institutions and the school, lack of coordination with other related institutions and there is no good law enforcement on the management of religion education and the school that is not obeying the existing laws Keywords : Religion Ministry, Religious Education Institutions and Islamic Boarding School. Abstrak: Mekanisme penerbitan izin operasional lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren oleh Kantor Kementerian Agama di Aceh Besar didahului adanya konsultasi antara pimpinan atau pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, kemudian pengajuan permohonan dengan melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus tergantung jenis lembaga yang diajukan serta memenuhi persyaratan yuridis lainnya, termasuk dalam hal ini adanya rekomendasi dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Kesbanglinmas Kabupaten Aceh Besar dan Provinsi Aceh. Selanjutnya permohonan kemudian akan diproses oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dan apabila melalui penelitian dan survey yang dilakukan oleh Kementrian Agama lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang bersangkutan memenuhi syarat maka akan diterbitkan izin dimaksud oleh Menteri Agama. Izin Kementerian Agama ini kemudian juga menjadi persyaratan utama dalam hal lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren memperoleh berbagai bentuk bantuan dari pemerintah (APBN/APBD) maupun pihak ketiga dalam menjalankan operasionalnya. Kendala yang dihadapi dalam penerbitan izin, yaitu kendala internal yang menyangkut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sulitnya melakukan identifikasi kebutuhan dan kepentingan aspirasi masyarakat secara cepat karena luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar dan adanya keterbatasan sumber daya di dalam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar sedangkan kendala eksternal yang meliputi masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren untuk mengurus perizinan yang diperlukan untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, lemahnya koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan belum adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Kata kunci : Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.
PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PERADILAN DI INDONESIA Muzakkir, Faisal A. Rani, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.175 KB)

Abstract

Abstract: The death penalty is a punishment that is imposed by a court or no court , gross misconduct or serious criminal offenses and the death penalty is a component that is related , it is still found to overlap the interpretation and implementation of the judicial power of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court against a provision of law legislation , particularly with regard to capital punishment , and the judiciary has yet to implement fully implement the provisions of the legislation containing the threat of the death penalty and the execution of death row inmate still lead to discrimination and problems , so that it raises issues and legal uncertainty. Research shows that, in the perspective of the Constitutional Court against the death penalty principle that capital punishment is not contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 . While the Supreme Court in a ruling decided that the death penalty is contrary to the Human Rights and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 , but there are also other decision affirming the death penalty , so the Supreme Court looks inconsistent . The application of the provisions of the legislation that contains a sentence of death for every criminal there is still discrimination, particularly the imposition of the death penalty is still limited to the crime of murder and terrorism . Process execution on death row there is still a problem , namely the existence of discrimination against the execution of the convict . Konstistusi Court and the Supreme Court as a judicial institution and other relevant state institutions , in every decision and future changes in the Penal Code , relating to the death penalty should be maintained and be consistent . Of the offenses punishable by death , and certain other criminal offenses judiciary is advisable to carry out fully and be objective . As well as the execution process , either period or the rights of death row inmates and the concrete rules should be formulated in a verdict dikontruksikan , so the legal certainty of the execution process , and the rights of death row inmates. Keywords:The Death Penalthy, Justice, Inodesia. Abstrak: Pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan berat atau tindak pidana serius. Saat ini masih ditemukan tumpah tindih penafsiran dan pelaksanaan kewenangan kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung terhadap sebuah ketentuan undang-undang khususnya berkaitan dengan pidana mati, dan lembaga peradilan belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan undang-undang yang memuat ancaman berupa pidana mati dan proses eksekusi terhadap terpidana mati masih menimbulkan diskriminasi dan masalah, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum.Penelitian menunjukkan bahwa, perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap pidana mati berprinsip bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memutuskan terlihat tidak konsisten. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana mati bagi setiap pelaku tindak pidana masih terdapat diskriminasi, terutama penjatuhan pidana mati masih terbatas pada pembunuhan berencana dan tindak pidana terorisme. Proses pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati masih terdapat permasalahan, yaitu adanya diskriminasi, baik jangka waktu maupun pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati. Mahkamah Konstistusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan maupun lembaga negara terkait lainnya, disarankan dalam setiap putusan dan dalam perubahan KUHP kedepan, berkaitan dengan pidana mati hendaknya dipertahankan dan bersikap konsisten. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan tindak pidana tertentu lainnya lembaga peradilan disarankan untuk melaksanakan sepenuhnya dan bersikap objektif. Serta proses pelaksanaan eksekusi, baik jangka waktu maupun hak-hak terpidana mati hendaknya dirumuskan aturan konkrit dan dikontruksikan dalam putusan hakim, sehingga adanya kepastian hukum terhadap proses eksekusi dan hak-hak dari terpidana mati. Kata kunci : pidana mati, peradilan, Indonesia.
PRAKTEK OUTSOURCING PADA PT. PLN (PERSERO) PUSAT LISTRIK LUENG BATA BANDA ACEH Irwansyah, Amiruddin A. Wahab, Mujibussalim.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.996 KB)

Abstract

Abstract : Worksforce are primarily requirement for industrial cycles. As developing country, it has parallel indicator between Indonesia economic growth and investment. Therefore, the recruitment for qualified employee will also significant. Where outsourcing involves the transfer of an undertaking, it is subject to Act No. 13 of 2003 on Labour, nowday always rejected because of the many legal issues. There is also being apart of corporate problem on State Owned Enterprises such as PT PLN (Persero). Based on the survey results revealed that the practice of outsourcing by PT. PLN Lueng Bata does not adhere to the provisions of Regulation Legislation such as the areas of work in outsourced principal activities is included in the unit, some of the problems of the practice of outsourcing among others, uneven workload, outsourced workers only holds the status PKWT and weak supervision of government. Several strategies have been implemented, such as publication No. Permennaker. 19 Year 2012 on the Transfer of Requirements Implementation work to other companies, followed by a strategy of PT. PLN which makes outsourcing model by means of packaging and Grouping, then Guaranteeing employment and accommodate future severance. It is some recommendation for PT PLN to be a good enterprises to follow of law and regulation under Indonesia legislation enforcement, particularly labour law.PT PLN strategical model for dispute resolution solving must be implemented under the labour law. Keywords : Labor, Outsourcing , PT . PLN. Abstrak : Tenaga kerja merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam setiap industri di dunia termasuk juga Indonesia yang merupakan negara berkembang dan tuntutan akan ketersediaan tenaga kerja juga terus bertambah, sejak mulai diadopsinya outsourcing di Indoensia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sampai dengan saat ini selalu mendapat penolakan. Hal ini juga yang terjadi di PT. PLN Lueng Bata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terhadap praktek outsourcing oleh PT. PLN Lueng Bata tidak taat terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti bidang-bidang pekerjaan yang di outsourcing-kan termasuk dalam unit kegiatan pokok, beberapa permasalahan dari praktek outsourcing diantaranya, beban kerja yang tidak merata, pekerja outsourcing hanya menyandang status PKWT dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Beberapa strategi telah dilaksanakan, seperti diterbitkannya Permennaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain, kemudian diikuti dengan strategi PT. PLN yang membuat model outsourcing dengan cara Pemaketan dan Pengelompokan, kemudian Memberikan jaminan masa kerja serta mengakomodir pesangon. Disarankan pada PT. PLN dalam pengunaan tenaga kerja agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, kepada PT. PLN maupun perusahaan penyalur tenga kerja harus peka terhadap setiap persoalan tenaga kerja, terhadap strategi yang telah dipilih sebagai solusi permasalahan tenaga kerja outsourcing agar tetap mengacu kepada ketentuan hukum ketenagakerjaan. Kata kunci : Tenga Kerja, Outsourcing, PT. PLN.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER )Kajian Normatif dan Sosiologis di Kota Banda Aceh) Nurdin Yunus, M. Nur Rasyid, Sanusi Bintang.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.764 KB)

Abstract

Abstract:This research explores the protection on copy rights in terms of computer program ruled in Article 12 of the Copy Rights Act in Banda Aceh. The problems discussed that are focussed in exploring how the implementation of law protection on copy rights of computer program, the settlement of the violation of computer software adn the obstcales faced in Banda Aceh.The legal research applied in this research is normative and sociological legal approach. Nornative research is the research by describing the regulation in the existing statutes. Then by applying sociological approach, the rules in the act is then articulating to the fact in the practice.In collecting field data, interviewing technique is applied. Interview is conducted directly. The research shows that the law protection on copy rights of computer program software has not been imposed well as demanded by the law makers. It is proved by the cases of violation of the copyrights in terms of computer program in Banda Aceh cannot be solved well hence nowaday.It is arecommended that the defenders of law in the future should be more prioritising the law tan social aspect in order to protect copyrights of computer programme as demanded by statutes that are existing. Keywords : Law Protection, Copyrights, Computer Program. Abstrak: -Tesis ini membahasperlindungan hukum hak cipta program komputer diatur dalam pasal 12 UUHC di Banda Aceh. Adapun masalah yang difokuskan adalah penerapan perlindungan hukum hak cipta program komputer, penyelesaian kasus pelanggaran program komputerdan penghambatan yang dihadapi. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Penelitian normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. pendekatan sosiologis yaitu ketentuan peraturan perundang undangan tersebut yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam pengumpulan data lapangan digunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta program komputer belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini terbukti dari kasus-kasus pelanggaran hak cipta program komputer di Kota Banda Aceh belum dapat diselesaikan dengan baik hingga saat ini.Disarankan aparat penegak hukum agar dimasa mendatang lebih mementingkan hukum ketimbang aspek sosial guna terlindungi hak cipta program komputer sebagaimana yang diharapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci :Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Program Komputer.
STATUS HUKUM GERAKAN ACEH MERDEKA DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL M.Yusuf Al-Qardhawy, Adwani, M.Nur Rasyid,
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.164 KB)

Abstract

Abstract: The 1969 Vienna Convention and Law Number 24 of 2000 regarding International Agreement does not determine a nomenclature of agreement would affect the legality and binding agreement. An agreement would bind Legally, politically, morally and the others depends on the subject matters and dealing of the parties involved in the agreement. This is related to the agreement held between the Government of Indonesia and The Free Aceh Movement (GAM) called Memorandum of Understanding signed on 15 August 2005 in Helsinki, Finland. The agreement occurred between the two parties, but it is not certain about the legal status of the GAM as a party to the agreement. AS WELL AS the legal consequences of the existence of GAM and the force of law of MoU Helsinki. The binding to an international agreement either legally, politically, morally, and others depending on the subject matters and the dealing of the parties involved in the agreement. The results of research showed that first, Legal status of the GAM to the MoU agreement, signed on 15 August 2005 between the Government of the Republic of Indonesia and the GAM is a subject of international law as a national liberation front because GAM against the Government of Indonesia to restore back the lost sovereignty of Aceh after the ultimatum Netherlands on March 23, 1873. Second, Legal consequence of MoU Helsinki towards existence of the GAM base on international law that GAM as a party to the MoU can’t be dissolved because nothing clauses expressly and clearly mentioned the GAM can be dissolved. Third, the Helsinki MoU binds the parties are morally and politically not binding by juridical, but the juridicals and morals are like two sides of a coin that can justify each other. If contrary to the moral law, then the law can be ignored. Then when the moral violation ensue, it will get a social sanction of society. However, the MoU could not be enforced in international judicial except the role of mediator to take decisions binding on the parties. Keyworld: Legal status, Free Aceh Movement, Helsinki MoU, International Law. Abstrak: Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak menentukan sebuah nomenklatur perjanjian akan mempengaruhi terhadap legalitas dan kekuatan hukum perjanjian. Suatu perjanjian mengikat secara hukum, politik, moral, dan lainnya tergantung materi dan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini berkaitan dengan perjanjian yang diadakan antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disebut dengan Memorandum of Understanding yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Perjanjian tersebut terjadi antara dua pihak, namun belum diketahui secara pasti tentang status hukum GAM sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Begitu juga akibat hukum terhadap keberadaan GAM dan kekuatan hukum MoU Helsinki. Keterikatan sebuah perjanjian internasiona baik secara hukum, politik, moral, dan lain-lain tergantung materi dan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Legal status GAM terhadap perjanjian MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka bahwa GAM merupakan salah satu subyek hukum internasional sebagai organisasi pembebasan suatu bangsa karena GAM melawan Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kembali kedaulatan Aceh yang hilang setelah ultimatum Belanda pada 23 Maret 1873. Kedua, akibat hukum Perjanjian MoU Helsinki tersebut terhadap keberadaan GAM menurut hukum internasional adalah GAM tidak bisa dibubarkan karena tidak satupun klausul yang menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa GAM dapat dibubarkan. Ketiga, MoU mengikat secara moral dan politik bukan secara hukum, akan tetapi hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang yang dapat menjustifikasi satu sama lain. Jika hukum bertentangan dengan moral, maka hukum dapat diabaikan. Kemudian apabila terjadi pelanggaran moral, maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Namun demikian, MoU Helsinki tidak bisa di-enforce melalui jalur peradilan internasional kecuali peranan mediator untuk mengambil keputusan yang mengikat para pihak. Kata Kunci: Status Hukum, Gerakan Aceh Merdeka, MoU Helsinki, Hukum Internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI HANDPHONE Riza Mutia, M. Nur Rasyid, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.798 KB)

Abstract

Abstract:The formation of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection aims to protect consumers and give the basic rights to the consumers. The element of good faith is the most important thing in buying and selling which should be owned by the parties, businessmen and consumers. In practice many consumers who do not get their rights are often the most adversely affected even though the consumer has fulfilled its obligations. The research method used is the judicial approach, including the judicial and sociological research. The sources of data is library material is the primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal materials. In addition, field data is also used to support the literature data and to support the analysis of secondary data. Data is analyzed qualitatively. The results show that, the protection afforded to consumers acting in good faith in the buying and selling of mobile phone are in the form of compensation to consumers. The amount of compensation is granted in accordance with the amount of damages suffered by the consumer. After the implementation of the principle of good faith by the consumer in the transaction of mobile phone it can be viewed both subjectively and objectively. The efforts made by Aceh Consumer Protection Foundation ( YaPKA ) to provide protection for consumers is consumer empowerment through training and education so that consumer awareness of the importance of protection for consumers gets higher to defend and fight for their rights, and to assist and facilitate consumers in demanding accountability from business operators in case of consumer disputes. Efforts are also made by the Department of Industry and Trade to conduct surveillance and enforce justice against entrepreneurs that commit violations. It is recommended to the Department of Industry and Trade to further maximize the supervision and control of the businesses that commit violations. It is also recommended to the government to form special and complete regulations for the principle of good faith so it is easier to implement in society. It is further suggested to the consumer protection agency to further enhance empowerment for consumers because there are still many consumers who do not care about their rights that must be fought for. Keywords : Consumer Protection, in good faith, mobile phone. Abstrak: Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan hak-hak dasar dari konsumen yang harus diperoleh.Unsur itikad baik merupakan hal yang paling penting dalam transaksi jual beli yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen.Dalam praktiknya banyak konsumen yang tidak memperoleh hak-haknya secara maksimal dan seringkali dirugikan meskipun para konsumen telah memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis, dan penelitian yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah sumber kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data lapangan digunakan untuk mendukung data kepustakaan dan untuk mendukung analisis terhadap data-data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang beritikad baik dalam jual beli produk telematika adalah dalam bentuk pemberian ganti kerugian kepada konsumen, jumlah besaran ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh konsumen.Telah diterapkannya asas itikad baik oleh konsumen dalam transaksi jual beli produk telematika dapat dilihat baik secara subjektif maupun secara objektif. Upaya yang telah dilakukan oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) untuk memberikan perlindungan bagi konsumen adalah pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan agar kesadaran konsumen akan pentingnya perlindungan bagi konsumen semakin tinggi untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya, membantu serta memfasilitasi konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha jika terjadi sengketa konsumen. Upaya lainnya juga dilakukan oeh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih memaksimalkan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat membentuk sebuah regulasi yang khusus dan lengkap mengenai asas itikad baik sehingga lebih mudah untuk diterapkan dalam masyarakat. Disarankan kepada lembaga perlindungan konsumen untuk semakin meningkatkan upaya pemberdayaan bagi konsumen dikarenakan masih banyak konsumen yang tidak peduli akan hak-haknya yang harus diperjuangkan. Kata kunci : Perlindungan konsumen, itikad baik, handphone.
KEBERADAAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Jantho) Amiruddin, A. Hamid Sarong, Syarifuddin Hasyim,
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.113 KB)

Abstract

Abstract: The reasons for a divorce must be supported by evidences namely; letters, witnesses, judges’ assume, plea and swear. The evidencing in a divorce case has a legal basis. The research reveals that the legal sources putting burden of proof of on evidences in the divorce cases at Mahkamah Syar’iyah Jantho has not been unified in the one act of Religion Process Act, the judges make legal bases of proof with witnesses in the divorce cases from an priest opinion obtained from Qoran and hadiths of Prophet Muhammad Peace be Upon Him, the doctrine of jurists, R.Bg/HIR (civil process law), the Indonesian Civil Act, the Act Number 7, 1989 regarding Religion Court, governments regulation number 9, 1975 regarding the Implementation of the Act Number 1, 1974 regarding Marriage, the Compilation of Islamic Law and Jurisprudences. The evidencing by witnesses in divorce cases in the Court is a way to prove is very urgent, however the witnesses is not only the one evidence that can bind the judge in deciding the case. It is not all divorce reasons must be proved by witnesses but it can be proven by other evidences unless by the reason of syiqaq or the conflict that happens long lasting time. For the law makers might enact applying law or special guidance ruling substances and procedural laws applying in the court hence there is concrete law for judges in putting burden of proof in the divorce case that can be referred by justice seekers that is going to get divorced by the Religion Court/Mahkamah Syar’iyah. Key words: divorce, witness evidence, Mahkamah Syar’iyah. Abstrak: Alasan perceraian harus didukung dengan alat bukti yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan hakim, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dalam perkara perceraian mempunyai landasan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa landasan hukum pembuktian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho belum diunifikasikan dalam satu undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, sehingga Majelis Hakim menjadikan landasan hukum pembuktian dengan alat bukti saksi dalam perkara perceraian dari pendapat para ulama yang digali dari al-Quran dan hadits nabi Muhammad SAW, pendapat pakar hukum, RBg/HIR, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi. Pembuktian dengan alat bukti saksi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho merupakan cara pembuktian yang sangat penting, namun tidak semua alasan perceraian wajib dibuktikan dengan alat bukti saksi, melainkan dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya, kecuali perceraian dengan alasan syiqaq atau perselisihan terus menerus. Kepada pembuat undang-undang dapat menetapkan suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum formil dan materiil yang berlaku di lingkunan Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, sehingga terdapat suatu ketentuan yang konkrit bagi hakim dalam membebankan pembuktian terhadap perkara perceraian dan dapat dipedomani oleh masyarakat pencari keadilan yang ingin melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Kata Kunci: Perceraian, Alat Bukti Saksi, Mahkamah Syar’iyah.
KEBERADAAN PUTUSAN PERDAMAIAN MENURUT HUKUM ADAT DALAM KAITAANNYA DENGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (SuatuPenelitian di Kabupaten Aceh Besar) Iskandar, Taqwaddin Husen, Mohd Din.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.032 KB)

Abstract

hence the investigation process of the case is stopped, at the pre accusation level and prosecution level by the prosecution office can be stooped through the authority of general attorney. This never happens due to long process and technical problems. In the trial level there is no acknowledgement of this abolition, there is only not guilty or peace or decrease of punishment. Keywords : Peace in Customary Law. Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pada tingkat penyidikan apabila terjadi perdamaian menurut hukum adat maka proses penyidikan perkara dihentikan , pada tahap prapenuntutan dan penuntutan oleh kejaksaan pada dasarnya dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui mekanisme deponiring yang merupakan kewenangan Jaksa Agung. Hal ini tidak pernah terjadi karena alasan tehnis dan proses yang panjang. Pada tingkat pemeriksaan pengadilan tidak dikenal penghentian peradilan hanya ada keputusan dibebaskan atau perdamaian atau alasan yang meringankan hukuman. Kata kunci : Perdamaian dalam hukum adat.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4: November 2016 Vol 4, No 3: Agustus 2016 Vol 4, No 2: Mei 2016 Vol 4, No 1: Februari 2016 Vol 3, No 4: November 2015 Vol 3, No 3: Agustus 2015 Vol 3, No 2: Mei 2015 Vol 3, No 1: Februari 2015 Vol 2, No 4: November 2014 Vol 2, No 3: Agustus 2014 Vol 2, No 2: Mei 2014 Vol 2, No 1: Februari 2014 Vol 1, No 4: November 2013 Vol 1, No 3: Agustus 2013 More Issue