cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1: Februari 2015" : 10 Documents clear
HAK ASIMILASI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN . Maidi Satria, Mohd. Din, Sulaiman.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.596 KB)

Abstract

Abstract:The making the provision of assimilation stricter for the prisoners of corruption conviction due to the fact that the crime is different from the ordinary crime or this crime can be called as extra ordinary crime and the provision of assimilation provided has not provided benefit in preventing the crime that is rising, and the implementation of it has not been equipped by the monitoring from relating institutions. The obstacles faced are there are lack of facilities, the officers, and the stigmatisation of the perpetrators from the society that remains controversy. The efforts done are increasing the facilities in the prisons, law campaign, and publication for people regarding the benefit and aim of the program and to develop human resource capacity. Keywords :Assimilation Right, Prisoners, and Corruption Crime. Abstrak: Semakin diperketatnya pemberian hak asimilasi kepada narapidana tindak pidana korupsi atas dasar pertimbangan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai extra ordinari crime atau kejahatan yang luar biasa dan Pelaksanaan asimilasi yang selama ini masih belum memberikan mamfaat dalam mencegah kasus korupsi, serta didalam pelaksanaan asimilasi masih terdapat tidak adanya mekanisme pengawasan yang baik dari semua pihak yang terlibat. Kendala dalam pelaksanaan asimilasi adalah sarana yang masih minim, sdm petugas yang belum memadai dan masih adanya pemahaman masyarakat yang buruk terhadap narapidana korupsi.Upaya yang dilakukan meningkatkan sarana dan fasilitas yang menunjang program asimilasi ,lebih meningkatkan SDM petugas pemasyarakatan serta memberikan penyuluhan hukum dansosialisasi tentang mamfaat dan tujuan asimilasi. Disarankan pengawasan serta koordinasi terhadap narapidana asimilasi harus lebih diperketat.Agar pelaksanaan asimilasi dapat berjalan lancar sesuai dengan program asimilasi. Kata kunci :Hak Asimilasi, Narapidana, Tindak Pidana Korupsi.
PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Shira Thani, Mohd. Din, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.638 KB)

Abstract

Abstract: In the law of corruption included the death penalty as punishment highest principal and also determine the minimum specific threat and the existence of a higher criminal penalties. However, in some of the district court on appeal to judge dropping the criminal trial against the perpetrators of corruption. aims to clarify the application of the experiment in notaben corruption that it is an extraordinary crime, describes considerations in dropping the criminal trial judge against the perpetrators of corruption and mechanisms to control the perpetrators of corruption sentenced to probation. The study used in this thesis are normative legal research. Imposition of criminal trial against the perpetrators of corruption has been at odds with provisions that have been set in legislation combating corruption, Article 14 a paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, the decision of the judge who dropped criminal trials considering fairness convict and disregard the public sense of justice and supervise the implementation of the criminal trial corruption is not necessary, because the arrangement The legislation combating corruption. It is recommended that the judge impose criminal sanctions in corruption case attention back on the provisions set out in legislation combating corruption, in making a decision the judge should not only be based on juridical aspects alone but a judge must consider nonyudisnya aspects and mechanisms to control the enforcement of criminal trials specific to corruption cases should be eliminated because regulation of the criminal trial was not in legislation combating corruption. Keywords : Probation, Corruption. Abstrak: Dalam undang-undang tindak pidana korupsi dicantumkan pidana mati sebagai pidana pokok tertinggi dan menentukan juga ancaman minimum khusus serta adanya pidana denda yang lebih tinggi. Namun, di beberapa pengadilan negeri hingga pada tingkat kasasi hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. bertujuan untuk menjelaskan penerapan pada percobaan dalam tindak pidana korupsi yang notabennya merupakan kejahatan luar biasa, menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan mekanisme pengawasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana percobaan. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-undang Tipikor, Pasal 14 a ayat (1) dan (2) KUHP, putusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan lebih mempertimbangkan rasa keadilan terpidana dan mengenyampingkan rasa keadilan masyarakat serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi tidak diperlukan, karena memang pengaturan mengenai pidana percobaan sudah jelas bertentangan dan tidak ada pengaturannya di dalam Undang-undang Tipikor. Disarankan agar hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara korupsi memperhatikan kembali mengenai ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang Tipikor, dalam membuat suatu putusan hakim jangan hanya berpatokan pada aspek yuridis saja tetapi seorang hakim harus mempertimbangkan aspek nonyudisnya dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana percobaan khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi semestinya ditiadakan karena pengaturan tentang pidana percobaan pun tidak ada di dalam Undang-undang Tipikor. Kata kunci : Pidana Percobaan, Korupsi.
WAKAF DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU (Suatu Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam). Nurul Hukmiah, Syahrizal Abbas, Ilyas Ismail.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.91 KB)

Abstract

Abstract: According to statute No. 41 of 2004 on waqf, which is a waqf is legal to separate and or give up some of his property to be used permanently or for a specified period of time in accordance with their interests aimed at public welfare interests of worship or according to the shari'ah. Waqf in Islamic law mentioned is put of beneficial ownership of property without subtracting the object to be left the individuals or groups (organizations) in order to be used for purposes that do not conflict with the Shari'ah in forever. The second definition of waqf seen a significant difference in the presence of some new and important clauses in the legislation. Among which, the courage to change the concept of waqf absolutism forever be a relative. The results showed that, first, Basis of Statute No. 41 of 2004 provides for a time limit fixed objects endowments, namely: judicial discretion, maqashid Syar'iyyah, the benefit to facilitate the ‘wakif’, economic empowerment foundation, and sociological communities. Second, the provisions of Islamic law when endowments are given a period of time is endowments including environmental issues of fiqh, not shari'ah. This means that all rules and regulations relating to waqf is jurisprudence which is the result of the human perspective that is subject to the sociological determinants. Basically substances contained in the provisions of Article 1, clause (1) of Statute No. 41 of 2004 on Waqf is the value of the benefit of waqf property. So that the principle of expediency objects into foundation endowments are most relevant to the existence of the object itself. Logical consequence of the endowment period of time (temporary) that more and more people to mewakafkan their property, because endowments forever (eternal) is identical to eliminate tenure. With the increasing number of enthusiasts indirectly waqf property is also growing, so it is possible to be developed to the maximum for the welfare of the community. Keywords: Endowments and Certain Period. Abstrak: Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Dalam hukum Islam disebutkan wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari’at dalam waktu selama-lamanya. Dari kedua definisi wakaf terlihat perbedaan yang signifikan dengan adanya beberapa hal baru maupun klausul penting dalam UU tersebut . diantaranya yaitu, keberanian merubah konsep absoltisme wakaf selam-lamanya menjadi bersifat relatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu: berdasarkan pertimbangan yuridis, maqashid syar’iyyah, kemaslahatan untuk memudahkan si wakif, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosiologis masyarakat. Kedua, Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni masalah wakaf termasuk lingkungan fiqh, bukan syari’at. Artinya segala aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf hanyalah fiqih yang merupakan hasil pandang manusia yang tunduk kepada determinan-determinan sosiologis. Pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari wakaf jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf selamanya (abadi) identik dengan menghilangkan hak kepemilikan. Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara tidak langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan ummat. Kata Kunci: Wakaf dan Jangka Waktu.
MILIK PEMERINTAH ACEH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH . Suhaimi, Husni A. Jalil, Eddy Purnama.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.677 KB)

Abstract

Abstract: The implementation of the Appointment of the Children and Mother Hospital Belonging to Aceh Government, the Aceh Governor has established Reviewer Team to asses the Hospital to be increased its fund management becomes to Regional Public Service. After being verified towards technical requirements and administrative as ruled by the Government Regulation Number 23, 2005 regarding the Management of Fund at the Public Service institution and the Home Minister Affair Regulation Number 61, 2007 regarding the Guidance of Fund Management at Regional Public Service Institution, the hospital has been determined as Regional Public Service and has been determined as Regional Public Service, in its implementation of the review on documents submitted by the Management of the Hospital to Aceh Governor is actually not accordance with existing mechanism as there are technical requirement relating financial report and final report audit as administrative requirement is not provided during the assessment, nevertheless, the team persist to submit it to the Governor to determine the Hospital and the financial management is not suitable to the standard of the management of regional public service. Keywords : Regional Public Service, Financial Management Method, and Hospital. Abstrak: Pelaksanaan Penetapan Status Rumah Sakit Ibu dan Anak Milik Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh membentuk tim penilai kelayakan Rumah Sakit Ibu dan Anak untuk ditingkatkan pengelolaannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Ibu dan Anak telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dalam pelaksanaan penilaian dan pengkajian dokumen-dokumen yang diusulkan oleh Manajemen Rumah Sakit Ibu dan Anak kepada Gubernur Aceh sebenarnya belum sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena ada persyaratan teknis menyangkut dengan laporan kinerja keuangan dan laporan audit terakhir yang merupakan persyaratan administratif tidak dilengkapi pada saat dilakukan penilaian, namun Tim Penilai tetap merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk menetapkan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan dalam tata kelola keuanganpun belum memenuhi standar pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Kata kunci : Badan Layanan Umum Daerah, Pola Pengelolaan Keuangan, Rumah Sakit.
ANALISIS TERHADAP KERAGAMAN BATAS UMUR ANAK DITINJAU MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI. Nurul Hikmah, Iman Jauhari, Syarifuddin Hasyim,
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.432 KB)

Abstract

Abstract: Legal system in Indonesia, which regulates the maturity that is always associated with a particular action. Age limit diversity creates legal uncertainty, debate on the issue of maturity is still common. Adults in legal actions in Act 1 of 1974 on Marriage Article 47 paragraph (1) states that the child has not reached the age of 18 ( eighteen) years or have never hold a marriage is under the authority of his parents for not deprived of its power, while Law. 4 of 1979 concerning child welfare clause of Article 1 (2) states " a child is a person who has not attained the age of 21 (twenty one ) years old and had never been married. This study aims to determine the legal arrangements to limit the child's age according to the laws in force in Indonesia, a standard measure to limit the age of children in the view of the judge in the civil case, and obstacles / barriers in setting age limits on children in relation to the decision of the judge in deciding case. This research is a kind of normative studies used to assess differences in the application ( comparatif law) legal terms contained in various Regulation Legislation. With the enactment of the Act effective from the date of marriage January 2, 1975 by the transitional provisions of Article 66 of the Law of marriage, the provisions of the Civil Code 330 P origin provisions regulating adult who was once subject to the civil law of Europe and the verdict of the Supreme Court No. 477K/Sip/1976 dated October 13, 1976 are no longer valid. Thus, in order to avoid legal uncertainty in the judge's decision peyelarasan necessary legislations and efforts to further improve the understanding of the skills and competence of judges will act based on age. Keywords: District Court, Judge's decision in Civil Case, Age Limit Children. Abstrak: Sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang kedewasaan yang selalu dikaitkan dengan perbuatan tertentu. Keanekaragaman batas umur mengakibatkan ketidakpastian hukum, Perdebatan mengenai masalah kedewasaan masih sering terjadi. Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan Belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaanya, sedangkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap batas usia anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ukuran standar terhadap batas umur anak dalam pandangan hakim dalam perkara perdata, dan kendala/hambatan dalam menetapkan batas umur anak dalam kaitannya dengan putusan hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji perbedaan penerapan (comparatif law) segi hukum yang terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan. Dengan berlakunya secara efektif Undang-undang perkawinan sejak tanggal 02 Januari 1975 berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 66 Undang-undang perkawinan maka ketentuan P asal 330 KUHPerdata yang mengatur tentang ketentuan dewasa yang dulunya tunduk pada hukum Perdata Eropah dan putusan Mahkamah Agung RI No. 477K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam putusan hakim perlu dilakukan peyelarasan Peraturan PerUndang-undangan dan upaya lebih meningkatkan pemahaman hakim akan kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan umur. Kata kunci : Pengadilan Negeri, Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata, Batas Umur Anak.
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-X/2012. Mursyid, Husni A. Jalil, Iskandar A.Gani
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.422 KB)

Abstract

Abstract: Indonesian political system is a multi-party system, aiming is to adopt the national interests of heterogeneous nature. The legal basis of political parties is the Law Number 2, 2011 on Political Parties and the Law Number 8, 2012 on the Implementation of legislative elections. However, the existence of the Law Number 8, 2012 can be seen by the Constitutional Court Decision No. 52 / PUU-X / 2012, the point is to simplify the political parties contesting the election. Changes in the system are highlighted in the decision of the Court that is the application of Parlimentary Threshold, which previously was the electoral threshold. As a result, the Court's decision is not his next political party that does not cover the seats in parliament in the last election, to be able to follow the 2014 election; hence it discriminates against the value of democracy in Indonesia. Normative juridical is aplled in this research by applying historical approach. This is prescriptive analytical research. Secondary data including primary, secondary and tertiary legal materials. The data are then classified, and grouped, these will be analyzed with a qualitative approach. Keywords : Political Parties, Political Party Simplification. Abstrak: Sistem politik dianut Negara Indonesia adalah sistem multi partai, tujuannya adalah mengadopsi kepentingan warga negara yang sifatnya heterogen. Dasar hukum dari partai politik yaitu UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Namun, keberadaan dari UU No. 8 Tahun 2012 telah diputuskan oleh MK dengan Putusan No. 52/PUU-X/2012, yang intinya adalah menyederhanakan partai politik peserta pemilu. Perubahan sistem yang ditekankan dalam putusan MK tersebut adalah penerapan Parlimentary Treshold, dimana sebelumnya adalah electoral threshold. Akibat dari putusan MK tersebut adalah tidak bisa ikutnya partai politik yang tidak mencakupi kursi di parlemen pada pemilu sebelumnya, untuk dapat mengikuti pemilu 2014. Sehingga hal tersebut mendiskriminasi nilai demokrasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan pendekatan historical approach. Spesifikasi penelitian adalah preskriptif analitis. Adapun sumber data penelitian ini digunakan data sekunder yang mencakupi bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi, dan dikelompokkan maka akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Kata kunci : Partai Politik dan Penyederhanaan Partai Politik.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT. Nila Trisna, Husni A. Jalil, Eddy Purnama.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.792 KB)

Abstract

Abstract:The research shows that the management of budget is done by the Secretary of the House of Representative has not been well managed as demanded by the principles of budget drfating that are efficient, not luxurious, effective, based on the rule. It results from the planning of budget by the Secretariat of the House of Representative of Aceh Barat annually is always done by maximal budget approach hence it is not paying attention on proper principle of properness, inability of regional budget, and the ability of output of the working is not balanced to the budget. The implementation of budget by the Secretariat of the House states that the amount of Regional Spending that is budgeted in DPA of the Secretariat of the House is not the highest level for every spending. Thus, the spending of the Secretariat of the House of Representative has not been conducted based on not glamour, not luxury, effective, efficient and in accordance with the legal principles of the law. The monitoring of budget of the House of representative of Aceh Barat as similar as the spending that it has not been well conducted based on the principles of not glamour, cheap, effective, efficient and in accordance with the rules. The monitoring of budget by the House as ruled in Article 42 verse (1) c of the Act Number 32, 2004 has not provided the explanation regarding the power of monitoring done by the Regional/Municipality House of Representative toward the management of regional budget, including the management of budget at the House of Representative, hence in its implementation the House seems to have the power to do monitoring that has technical characteristic that is a part of the power done by the internal governmental monitor, inspector of budget. Key words: Responsibility, Budget Management, the House of Representatives of Aceh Barat. Abstrak: DPR Kabupaten/Kota mempunyai hak untuk menggunakan anggaran yang ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh Sekretaris DPR Kabupaten/Kota, yang dalam melakukan pengelolaan Anggaran harus berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Fungsi penganggaran yang dilakukan oleh DPRK Aceh Barat yang meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran sering mengabaikan prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah yang baik, yaitu prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien. Hal ini dapat terlihat dari besarnya jumlah anggaran yang digunakan oleh DPRK Aceh Barat untuk setiap satu tahun anggaran. Hal ini disebabkan dalam perencanaan anggaran Sekretariat DPRK Aceh Barat setiap tahunnya selalu dilakukan dengan pendekatan anggaran maksimal, sehingga dirasakan kurang memperhatikan asas kepatutan. Pelaksanaan anggaran oleh Sekretariat DPRK Aceh Barat menentukan bahwa jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRK Aceh Barat merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengawasan anggaran DPRK Aceh Barat sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberi penjelasan yang cukup jelas tentang kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRK terhadap pengelolaan anggaran daerah, sehingga dalam implementasinya DPRK mempunyai kewenangan melakukan pengawasan yang bersifat tehnis, sedangkan dalam kenyataannya pengawasan yang bersifat tehnis merupakan kewenangan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah dalam hal ini adalah oleh Inspektorat. Supaya pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik maka disarankan agar peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan anggaran DPRK dapat dipedomani dengan baik. Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pengelolaan Anggaran DPRK Aceh Barat.
PENGAWASAN TUGAS HAKIM PENGADILAN NEGERI OLEH N HAKIM PENGAWAS PENGADILAN TINGGI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh). Mukhtari, Faisal A. Rani, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.643 KB)

Abstract

Abstract: Article 39 (1) and (3) of the Act Number 48, 2009 regarding the Justice Power states that the monitoring of trial at all courts under the Supreme Court including the internal monitoring on judge behaviors. The monitoring is also ruled in the decision of the Head of MARI Chief Number: KMA/080/SK/VIII/2006 regarding the Guidance of Court Monitoring. However, the monitoring towards judges of the First Instance Court by the High Court Judges appointed in the Jurisdiction of the Hight Court of Aceh is not accordance with the existing laws. Keywords: Monitoring and the First Instance Court Judges Abstrak: Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk dalam hal ini pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Pengawasan terhadap hakim juga diatur dalam Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan Peradilan. Namun kenyataan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim pengadilan negeri oleh hakim tinggi pengawas yang ditunjuk di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata kunci: Pengawasan dan Hakim Pengadilan Negeri
KEBERADAAN BADAN INVESTASI DAN PROMOSI DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN LOKASI HAK GUNA USAHA BAGI USAHA PATUNGAN PENANAMAN MODAL ASING DI ACEH. Mustabsyirah, Mujibussalim, Yusri Z. Abidin.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.016 KB)

Abstract

Abstract: Investment season is increasing nowadays; it can be influenced by the increase of global economy, one of them through capital investment. The sorts of capital investment in Indonesia are divided into Domestic Capital Investment and Foreign Capital Investment, as worded in Article 1 point 2, and 3 of the Act Number, 25, 2007 regarding Capital Investment. Central and Regional Government are responsible for making easy people to invest the capital, one of them is the license of cultivation rights. In Aceh, the institution having the power to provide recommendation/consideration for it is Promotion and Investment Board as mentioned in Qanun (local law) Number 5, 2009 regarding Capital Investment. The issuance of the location for the right is obliged based on the existing laws and it can be obtained after having recommendation/consideration from the Board.This research aims to know and explain the existence of Promotion and Investment Board in providing the license of location for cultivation right for foreign capital investment based on the existing rules, to know and explain the obstacles for the Promotion and Investment Board in providing technical recommendation/consideration towards the issuance of the location for cultivation rights for foreign investment capital, and to know and explain the effort to overcome the obstacle in providing the recommendation by the Board. Juridical normative and juridical empiric methods are applied for this research with the specification of the research is analytical descriptive research. Keywords : capital investment, cultivation right location license Abstrak: Iklim investasi makin berkembang didunia saat ini, hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global, salah satunya melalui penanaman modal. Adapun bentuk penanaman modal di indonesia dibagi dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan bagi penanam modal untuk berinvestasi, salah satunya izin lokasi hak guna usaha. Di Aceh, instansi yang berwenang dalam hal pemberian rekomendasi/pertimbangan yaitu Badan Investasi dan Promosi, sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Pemberian izin lokasi hak guna usaha diharuskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut diperoleh setelah mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Badan Investasi dan Promosi Aceh. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan keberadaan Badan Investasi dan Promosi dalam pemberian izin lokasi Hak Guna Usaha bagi penanaman modal asing di Aceh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui dan menjelaskan hambatan bagi Badan Investasi dan Promosi dalam memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis terhadap izin lokasi Hak Guna Usaha bagi penanaman modal asing. Dan, mengetahui serta menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam pemberian rekomendasi oleh Badan Investasi dan Promosi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dan yuridis empiris,dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Kata kunci : Badan investasi dan promosi, rekomendasi .
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Suatu Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh). Samil Fuadi, Mohd. Din, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.244 KB)

Abstract

Abstract:Article 30 (1) point c of the Act Number 2004 regarding the Prosecution of Republic Indonesia states that the Prosecution is a body that has an authority to do monitoring on the probation. The research shows that the constraint factors for the office in conducting monitoring of the probation are administrative, lacking guidance of the monitoring conducts for the probation and there is no coordination amongst the prosecution in monitoring the probation sentence. Apart from that it is to provide sanction for the prosecutors implementing the duty ignoring their job. The legal consequence of not implementing the monitoring for the prisoner with the probation by the office is potential to the escape of them having the process of the probation impacting on the work of the institution in guiding the prisoners and violation on the duties and function ruled in the existing law hence there would be a sanction for them ignoring the duties. Keywords:Prosecution, Monitoring of the Prisonersand Probation. Abstrak: Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat.Faktor penghambat dalam pengawasan pembebasan bersyarat oleh lembaga kejaksaan adalah kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi, kurangnya kesadaran terpidana berkoordinasi dengan jaksa pengawas, lokasi tempat tinggal terpidana sulit terjangkau dan kurangnya perhatian dari perangkat gampong dan ketiadaan sanksi hukum terhadap intansi pelaksana. Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana antara lain melakukan pengawasan langsung terhadap terpidana bersyarat secara berkala dan mewajibkan agar terpidana bersyarat melakukan wajib lapor secara berkala, melakukan kerja sama dengan kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan perangkat gampong, dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, akan diupayakan pula untuk memberikan sanksi bagi jaksa pelaksana pengawasan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengawasan. Konsekwensi yuridis dari tidak terlaksanannya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana oleh pihak kejaksaan. Kata kunci:Kejaksaan, Pengawasan Narapidana dan Pembebasan Bersyarat.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4: November 2016 Vol 4, No 3: Agustus 2016 Vol 4, No 2: Mei 2016 Vol 4, No 1: Februari 2016 Vol 3, No 4: November 2015 Vol 3, No 3: Agustus 2015 Vol 3, No 2: Mei 2015 Vol 3, No 1: Februari 2015 Vol 2, No 4: November 2014 Vol 2, No 3: Agustus 2014 Vol 2, No 2: Mei 2014 Vol 2, No 1: Februari 2014 Vol 1, No 4: November 2013 Vol 1, No 3: Agustus 2013 More Issue