cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 3: Agustus 2016" : 6 Documents clear
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI OFFSET JAMINAN DI BANK BUKOPIN CABANG BANDA ACEH Dina Refina; Dahlan Dahlan; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3: Agustus 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.41 KB)

Abstract

Abstract: The regulation of Indonesian Central Bank (known as Bank Indonesia or BI) No. 7/ 2/ Pbi/ Year 2005, Article 1 Point 15 has been applied as reference by the credit repayment in the form of offset guarantee delivered by PT. Bank Bukopin branch office of Banda Aceh with its credit loaner or debtor. This mentions “every collateral in any form of assets - that has been taken over and obtained by the bank - either through an auction or not from the debtor, is presumed as confiscatory item or bank’s asset (activa)”. The bank is authorized by its debtor to entitle his/her collateral either freely or not if he/she fails to comply his/her obligation. In the practice, however, there has been no clearly stated clause which guarantees debtor’s objection to entitle freely his collateral to the bank (in this regard Bank Bukopin) and to proceed it further by the credit repayment process. This has been referred as offset guarantee. Basically, to authorize the bank the selling of  collateral belong to a debtor is not a problem as long as the sale of an object or the sale price of the initial object is advantageous for both parties. This will be a problem if the sale of an object or sale price determined by the bank is usually below the market price, which disadvantages debitor’s interest. The offset guarantee can be employed in the repayment process only if the collaterals are in the form of fixed-properties, or located in the municipality, and/ or if main branch office of Bank Bukopin is available.Keywords: collateral, credit repayment, offset guarantee, selling authority.Abstrak: Peraturan Bank Central Indonesia (dikenal sebagai Bank Indonesia atau BI) No. 7/ 2/ Pbi/ Tahun 2005, Pasal 1 Angka 15 telah ditetapkan sebagai dasar dalam proses penyelesaian kredit dalam bentuk jaminan offset yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan peminjam kredit atau debitor.  Peraturan tersebut menyebutkan bahwa “setiap agunan dalam bentuk apapun - yang telah diambil alih dan didapatkan oleh  bank – baik melalui pelelangan ataupun tidak  dari debitor, dianggap sebagai bahan sitaan atau aset dari bank (aktiva)”. Bank diberikan kuasa oleh si debitor untuk menyerahkan agunannya baik secara sukarela atau tidak jika dia tidak dapat memenuhi kewajibannya.  Namun dalam praktiknya, belum ada klausul yang tercantum jelas yang menjamin keberatan debitor untuk menyerahkan agunannya secara sukarela kepada bank (dalam hal ini Bank Bukopin) dan kemudian memprosesnya secara lanjut dalam proses penyelesaian kredit. Hal ini disebut sebagai garansi offset. Pada dasarnya, memberikan kuasa kepada bank untuk menjual agunan milik debitor tidak menjadi persoalan asalkan penjualan suatu obyek atau harga jual obyek tanggungan menguntungkan kedua belah pihak. Ini akan menjadi persoalan apabila penjualan suatu objek atau harga jual yang ditentukan oleh bank biasanya dibawah harga pasar, yang merugikan kepentingan debitor. Jaminan offset ini hanya dapat dilakukan dalam proses pengembalian hanya jika agunan merupakan benda tidak bergerak, atau berada di daerah kotamadya dan/atau terdapat kantor cabang utama Bank Bukopin.Kata kunci: agunan, pembayaran kredit, jaminan offset, kuasa menjual.
KAJIAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN PIDIE) Sayed Muhajjir; Husni Jalil; Mahdi Syahbandir
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3: Agustus 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.365 KB)

Abstract

Abstract: Law Number 20/ Year 2003 regarding the National Education System confidently states the rights and responsibilities of both - the central and local government by the management of education. Article 13 letter b and c of the local regulation or known as Aceh Qanun No. 11/ Year 2014 also confirmed that the Government of Aceh and district/ municipal governments in accordance to their authorities are obliged to ensure the implementation of highly qualified, equitable, fair and islamic-based education and to provide teaching- and educational-staffs as required by the educational unit. The objectives of this research were to: i) explain the responsibilities of local government by the management of primary and secondary education in Pidie district regency, ii) observe the effectiveness of legislation regarding the responsibility of local government, iii) explain the supporting and inhibiting factors by the implementation of primary- and secondary-education management. Results showed that still, there have been some obstacles and empirical barriers that have to be tackled by the implementation of primary- and secondary-education management in the Pidie district regency, especially in terms of inadequate educational facilities and supporting agents similar to those commonly experienced by the schools located in remote and rural areas, uneven distribution in terms of quantity and highly qualified teachers among schools located in remote areas, number of broke-up school children at all three levels; the elementary, junior and senior high schools. These three things are actually the responsibilities and authorities of local government, which have been constituted in the legislation norms and to be implemented maximally and effectively.Keywords: local government, primary and secondary education, responsibility. Abstrak: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban keduanya – pemerintah pusat dan daerah terhadap pengelolaan pendidikan. Pasal 13 huruf b dan c peraturan daerah atau dikenal sebagai Qanun Aceh No.11/ Tahun 2014 juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan berdasarkan azas islam dan menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: i) menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Pidie, ii) melihat sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah, iii) menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya masalah dan kendala empiris yang perlu diatasi dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Pidie, terutama belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan seperti yang dialami oleh sekolah-sekolah daerah terpencil maupun pedesaan pada umumnya, penyebaran yang tidak merata dalam hal jumlah guru dan guru yang berkwalitas diantara sekolah-sekolah terletak di daerah terpencil, jumlah anak-anak putus sekolah di tiga level; pendidikan SD, SMP dan SMA. Ketiga hal tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, yang telah diatur berdasarkan norma peraturan perundang-undangan dan harus diimplementasikan secara maksimal dan efektif.Kata kunci: pemerintah daerah, pendidikan dasar dan menengah, tanggung jawab. 
PERAN POLISI RESORT SIMEULUE DALAM MENGAWASI PUTUSAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI GAMPONG Muammar Maulis Kadafi; Hamid Saroeng; Taqwaddin Taqwaddin
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3: Agustus 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.772 KB)

Abstract

Abstract: Article 13 paragraph (1) Qanun No. 9/ Year 2008 regulates how to perform and to implement life and cultural custom. In the regulation of Qanun, the life of cultural and village structure (Gampong in Acehnese) is authorized to conduct dispute-settlements related to criminal problems firstly at the Gampong level. However, there has been a deviation in terms of its implementation as the community in East Simeulue performed this. They tend to clarify the dispute firstly at the police level. This study briefly explained the roles, obstacles, the peace treaty implementation in settling the dispute at Police Office at East Simeulue district at the Gampong level.Keywords: completion, decision, gampong disputes, police role, supervision. Abstrak: Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9/ Tahun 2008 mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanana kehidupan dan adat istiadat. Dalam ketentuan Qanun, kehidupan adat dan perangkat kampung (Gampong dalam bahasa Aceh) diberikan kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa terkait kasus pidana terlebih dahulu pada tingkat gampong. Namun, ada sedikit ketimpangan dalam pelaksanaannya sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Simeulue Timur. Mereka cenderung ingin menyeesaikan sengketa terlebih dahulu di tingkat kepolisian. Studi ini menjelaskan secara lugas peranan, hambatan, pelaksanaan putusan perdamaian dalam penyelesaian perselisihan di Polres Simeulue Timur ditingkat gampong.Kata kunci: penyelesaian, putusan, perselisihan kampong, peranan polisi, pengawasan.
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PERADILAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH Hadifadhillah Rusli; Iman Jauhari; Dahlan Ali
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3: Agustus 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.954 KB)

Abstract

Abstract: The use of information technology in the judicial process could improve public service of Religious Courts. However, the response of information technology implementation did not  simultaneously occur in the Religious Courts throughout Indonesia. The aims of this research were to examine the legal arrangements and the use of information technology restrictions on the judicial process in the Sharia Court. Legislation approach method with normative juridical was used in this research. Data was collected by literature review and the data was a secondary data. The results showed that the use of information technology on judicial process in the Sharia Court has been regulated by the Information and Electronic Transaction Law and the Supreme Court Chairman Decree on The Guidelines of Information Services. However, there was no further provision on technical matters in the Sharia Court. Therefore, there was no clear restriction on the use of information technology on the judicial process in the Sharia Court.Key Words: Information Technology, Judicial Proceedings, Sharia Court Abstrak: Penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan dapat menjadikan pelayanan publik pada Pengadilan Agama menjadi lebih baik. Namun, respon terhadap implementasi teknologi informasi tidak serentak terjadi pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum dan pembatasan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar’iyah. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses Peradilan di Mahkamah Syar’iyah telah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi, namun belum ada ketentuan pelaksananya yang bersifat teknis di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah sehingga belum ada batasan yang jelas untuk penggunaan teknologi informasi dalam proses Peradilan di Mahkamah Syar’iyah.Kata Kunci: Teknologi Informasi, Proses Peradilan, Mahkamah Syar’iyah
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH Ramli Usman; Ilyas Ismail; Azhari Yahya
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3: Agustus 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.005 KB)

Abstract

Abstract: Certificate is an evidence tool based on Article 19 of the Act Number 5 Year 1960 regarding to the Fundamental Rules of Agrarian (UUPA). However, in practice, the evidence degree of land owning certificate might be nullified by the evidence of opponent which was an underhand deed like a civil case Number 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi so that the letter from the head of village brought by the prosecutor to the court could able to defeat the Usage Right Certificate that was brought by the defendant in the court. Normative law method was used in this research. The results showed that the evidence degree of the Usage Right Certificate Number 02 Year 1986 really depended on the belief and trust of the judges on the correct procedure of getting the Usage Right Certificate and the ability of the defendant in providing land book of the certificate in the court. Although the defendant had provided the certificate to prove that the disputed land was legally owned showing from the legal land certificate, but if the judges did not believe the defendant, the certificate was then finally determined by the judges as an illegal and had no legal binding.  Keywords: Degree of evidence, certificate, land right. Abstrak: Sertifikat merupakan alat pembuktian menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Namun dalam prakteknya kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dapat dipatahkan oleh alat bukti lawan berupa akta di bawah tangan, seperti dalam kasus perdata No.04/Pdt.G/2009/PN-Sgi sehingga Surat Keterangan Kepala Desa yang disampaikan oleh penggugat kepada Majelis mampu mengalahkan alat bukti Sertifikat Hak Pakai yang disampaikan oleh tergugat di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 1986 ternyata sangat tergantung kepada keyakinan dan kepercayaan hakim terhadap kebenaran prosedur perolehan sertifikat hak pakai dan kemampuan tergugat dalam menghadirkan buku tanah/warkah dari sertifikat tersebut ke persidangan. Walau pihak tergugat telah memberikan data untuk menguatkan bahwa tanah sengketa telah dikuasai dengan cara sah bahkan telah memperoleh sertifikat hak atas tanah, namun apabila Majelis tidak mempercayainya, sertifikat tersebut akhirnya tetap dinyatakan oleh majelis cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Kata Kunci : Kekuatan pembuktian, sertifikat, hak atas tanah.
KEABSAHAN HONORARIUM ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Sayyid Mahfudh Zikri; Dahlan Ali; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3: Agustus 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.8 KB)

Abstract

Abstract: Advocates including noble profession because it provides such services be giving advice and legal counsel for and on behalf of his client about a case. A lawyer assigned to assist his clients naturally obtain payment for his services (legal fee or honorarium). This study aims to determine the validity of the fees lawyers are derived from money laundering and know the standard fee arrangements in the Advocate Law. This study was a descriptive analytical approach normative juridical aspects. Primary data were collected through a review of the literature relevant to the discussion of the thesis. Secondary data was collected through interviews with informants. The collected data is processed and analyzed by descriptive qualitative and then compared. Based on the results of research and discussion, the setting of the fees lawyers are derived from money laundering included in the explanation of Article 5 Money Laundering Law. Therefore, discussion of the advocate who received honorarium from clients domiciled defendant TPPU cases, so in this case must be tested and assessed using the parameters of their errors as well as the ability to be responsible. Moreover, the Advocate Law stipulates that lawyers who defend clients, both inside and outside the court is entitled to receive fees or honoraria. This is related to retention rights, namely the right to not return the papers held before the honorarium paid in advance. Including using the right to threaten retention and reduce capacity as an advocate in defending and protecting its clients.Keywords : Legal free, honorarium, advocate, money laundering. Abstrak: Advokat termasuk profesi mulia karena memberikan jasa berupa menjadi pemberi nasehat dan kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya tentang suatu perkara. Seorang advokat yang bertugas membantu kliennya sudah sewajarnya memperoleh pembayaran untuk jasanya (legal fee atau honorarium). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan honor advokat yang bersumber dari tindak pidana pencucian uang dan mengetahui pengaturan honornya dalam UU Advokat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan aspek yuridis normatif. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelaahan kepustakaan yang relevan dengan pembahasan tesis. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kemudian dikomparasikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan mengenai honor advokat yang bersumber dari tindak pidana pencucian uang termasuk dalam penjelasan Pasal 5 UU TPPU. Oleh karena itu, pembahasan mengenai advokat yang menerima honorarium dari klien yang berkedudukan sebagai terdakwa kasus TPPU, maka dalam hal ini harus diuji dan dikaji menggunakan parameter adanya kesalahan serta kemampuan untuk bertanggung jawab. Selain itu, UU Advokat mengatur bahwa advokat yang membela klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan berhak menerima uang jasa atau honorarium. Hal ini berhubungan dengan hak retensi, yakni hak untuk tidak mengembalikan surat-surat yang dipegang sebelum honorariumnya dilunasi terlebih dahulu. Termasuk menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai advokat dalam membela dan melindungi kliennya.Kata kunci : Keabsahan, honorarium, advokat, pencucian uang.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4: November 2016 Vol 4, No 3: Agustus 2016 Vol 4, No 2: Mei 2016 Vol 4, No 1: Februari 2016 Vol 3, No 4: November 2015 Vol 3, No 3: Agustus 2015 Vol 3, No 2: Mei 2015 Vol 3, No 1: Februari 2015 Vol 2, No 4: November 2014 Vol 2, No 3: Agustus 2014 Vol 2, No 2: Mei 2014 Vol 2, No 1: Februari 2014 Vol 1, No 4: November 2013 Vol 1, No 3: Agustus 2013 More Issue