Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

cosmogov
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.

Arjuna Subject : -

Articles 16 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2018)" : 16 Documents clear

DESAIN KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN MELALUI E-TAXATION DI INDONESIA: BELAJAR PADA KEBERHASILAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI JEPANG Novy Setia Yunas
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Penggunaan Teknologi dan Informasi ditengah arus globalisasi dan modernisasi yang cukup pesat merupakan prasyarat utama untuk menciptakan reformasi dalam pelayanan publik. Salah satunya adalah muncul sistem electronic government (e-gov). Dalam perkembangannya, pengejawantahan electronic government sebagai sebuah langkah praktis untuk menciptakan reformasi pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat cukup beragam salah satunya melalui keberadaan aplikasi electronic taxation (e-tax). E-tax merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengadopsi penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan setiap transaksi berkaitan pajak. Makalah ini memberikan gambaran tentang perkembangan kebijakan reformasi sistem perpajakan berbasis elektronik (e-tax) di Indonesia berkaca pada sistem yang telah dikembangkan di Jepang. Implementasi e-tax salah satunya telah berjalan cukup maksimal di negara Jepang. Penggunaan aplikasi ini cukup memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, perampingan sistem birokrasi dan peningkatan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pajak Nasional Jepang.

PERLUKAN REFORMASI SEKTOR INTELIJEN DI TUBUH PERTAHANAN INDONESIA? ARFIN SUDIRMAN; Achmad Fadly
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Indonesia tengah membangun satu postur pertahanan yang menitik beratkan kepada soft power. Melalui peranan intelijen, reformasi sektor intelijen akan semakin berperan besar ketika berbicara mengenai kegiatan diplomasi pertahanan karena akan selalu berorientasi kepada kepentingan nasional. Reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia kemudian dipertanyakan, disebabkan adanya tarik menarik kepentingan melalui eksistensi Bais TNI dengan badan intelijen pertahanan yang akan dibangun. Hasil yang dapat ditarik dalam artikel ini adalah reformasi sektor intelijen akan sangat kental dengan keputusan politik. Tarik menarik kepentingan antara Bais TNI dan BIP, mengenai kegiatan atase pertahanan, sangat mempengaruhi keputusan politik domestik Indonesia. Selain itu juga akan mempengaruhi dari anggaran pertahanan sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen itu sendiri. Pada akhirnya juga keputusan politik dan menekan egosektoral di dalam tubuh kementerian pertahanan merupakan solusi terbaik sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia.

ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN Neneng Sobibatu Rohmah
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit.

ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOTA CILEGON ATAS PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2010-2015 malik fatoni
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

ABSTRACT The research aims to find out how far the effectiveness of some of the making and stipulation of regulations and legislation support efforts to improve economic development, as happened in cilegon city. efforts to obtain the achievements and progress for the improvement of economic development need to be done policy analysis on matters relating to political and legal policy for then conducted a review of documents, observation and interview. thereby facilitating an analytical, constructive, explorative and documentative study. this is often called the data triangulation method. namely a method that combines various methods of data collection. The study was carried out in Cilegon city, divided into 4 stages: 1). preparation stage: preparation of proposals. 2). implementation stage: data collection and processing, 3). Reporting stage: preparation of reports and accountability. 4). stages of publication: dissemination in local and / or national seminars and publications in accredited scientific journals. In this research the methodology used is Qualitiative with Grounded Theory Approach. data collection techniques is by data triangulation method. this is often called a method that combines various methods of data collection, such as observation, interviews and documentation. from this research is expected to increase the productivity of policies and efficiency of planning programs in the field of politics and law formulated by the regional government of Cilegon city can increase economic development and people's welfare. The results achieved from this research is the policy of political law conducted by the City Government Cilegon can push for the increase of regional economic development, it can be seen from the legislation product that legitimately by the Parliament of Cilegon City in quality and quantity has been so good that the product can well executed by the executive and provide juridical strength for the City Government of Cilegon in the improvement of economic development, as seen from the indicators of improvement of economic development itself. The political policy of law that is processed and synergized between government institutions in Kota Cilegon, indicates the strong and strong commitment of these institutions to encourage and promote economic development on an ongoing and measurable basis. Keywords: Political Law, Regional Government, Economic Developmen

Perilaku Gumunan : Rasionalitas Semu Pemilih Jawa (Temuan Awal) Arga Sevtyan Vallentyno
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Perilaku pemilih pada masyarakat jawa menjadi kajian dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini adalah memperluas kajian tentang perilaku pemilih jawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemilukada Kabupaten Trenggalek tahun 2015. Sebelumnya sudah banyak ilmuan yang membahas tentang perilaku pemilih di Indonesia khususnya pada masyarakat jawa seperti Geertz (1960) dan Gaffar (1992). Keduanya menjelaskan perilaku memilih melalui pendekatan politik aliran dengan orientasi memilih sosio relijius dan sosio personal. Pendapat lain tentang perilaku pemilih jawa dikemukakan Sobari (2016) yang menjelaskan perilaku pemilih berdasarkan pendekatan orientasi kelompok dalam masyarakat jawa. Artikel ini mencoba melihat perilaku pemilih jawa melalui pendekatan sosio kultur pada masyarakat jawa. Pemilukada Kabupaten Trenggalek 2015 dimenangkan oleh pasangan Emil Elestianto dan Mochamad Nur Arifin sebagai penantang petahana. Masyarakat Trenggalek mayoritas adalah suku jawa yang menganut budaya mataraman dengan nilai feodalistik. Perilaku “gumunan” merupakan temuan unik dalam memperluas tentang kajian perilaku pemilih jawa. Sikap “gumunan” dalam falsafah jawa berarti mudah kagum dan heran pada kekayaan, kecerdasan, kebangsawanan orang lain. Dalam konteks Pemilukada Trenggalek perilaku pemilih “gumunan” berarti masyarakat cenderung mudah terkesan pada janji kampanye dan penampilan luar kandidat namun tidak mampu menilai apakah itu rasional atau tidak bagi kesejahteraan. Sikap “gumunan” ini dipengaruhi oleh perilaku afektif yang mencakup cara menilai sesuatu secara emosional, seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Hal ini mejadikan rasionalitas semu pada pemilih jawa.

Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS Vita Nurul Fathya
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Permasalahan praktek pungli oleh PNS di Indonesia merupakan masalah klasik yang sudah seringkali dikeluhkan oleh masyarakat, namun belum ada penyelesaiannya, bahkan pungli semakin marak dilakukan. Tulisan ini membahas permasalahan pungli dari upaya pemerintah untuk memberantas pungli sebagai bagian dari program reformasi birokrasi area perubahan mental aparatur. Dibahas pula konsep tentang etika PNS yang dapat dijadikan masukan dalam memberantas pungli. Kesimpulannya bahwa untuk menghentikan PNS melakukan pungli, pemerintah dapat menerapkan standar etika yang efektif.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

1 2

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026) Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA