cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 20, No 3 (2015): Edisi September" : 7 Documents clear
PRINSIP GENERAL TAKAFUL SYSTEM DALAM AKAD ASURANSI SYARIAH DEMI MENCAPAI KEMASLAHATAN Hilda Yunita Sabrie; Prawitra Thalib; Amalia Rizki
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.022 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.169

Abstract

Perkembangan industri asuransi di Indonesia makin berkembang, hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut berasuransi. Menangkap peluang tersebut, maka saat ini banyak perusahaan asuransi bermunculan dengan menawarkan banyak produk dan jenis asuransi yang kompetitif. Asuransi syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat yang dianggap sangat diminati karena dianggap lebih baik daripada asuransi konvensional. Dalam praktiknya perusahaan asuransi tidak semuanya memahami prinsip-prinsip dasar asuransi syariah sehingga pada praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Untuk itu perlu ada kajian yang lebih dalam terkait dengan teknis dan prinsip asuransi syariah yang saat ini dijalankan oleh perusahaan-perusahaan asuransi syariah. Maka perlu diketahui pula oleh para nasabah, calon nasabah dan terutama perusahaan asuransi syariah mengenai prinsip General Takaful System (GTS). Diharapkan perusahaan tersebut benar-benar menjalankan prinsip asuransi syariah sesuai dengan Al-Quran, Hadist dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar tercapai kesejahteraan bersama.The development of insurance industry in Indonesia is growing, it can be seen from the increasing awareness of the public to participate in insurance. Capturing these opportunities, then the current many insurance companies have sprung up to offer a lot of products and competitive insurance types. Takaful be one of the people who are considered highly desirable because it is considered better than conventional insurance. In practice, insurance companies do not all understand the basic principles of Islamic insurance so that in practice is not in accordance with these principles. For that there needs to be a deeper study related to the technical principles of Islamic insurance which is currently run by insurance companies’ sharia. Then it needs to be known also by its customers, prospective customers and especially the Islamic insurance company regarding the principle of General Takaful System (GTS). It is expected that the company is actually running the principles of Islamic insurance in accordance with the Al-Qur’an, Hadist and legislations in force in Indonesia in order achieve common prosperity.
MODEL PERBAIKAN INTERAKSI HUMANIS PETUGAS DENGAN NARAPIDANA SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN Umi Enggarsasi; Sudahnan Sudahnan
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.3 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.170

Abstract

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa tujuan pembinaan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar. Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan keberhasilannya tergantung pada unsur struktur, substansi hukum, kultur yang ada di dalamnya, yang tercermin dalam keterpaduan petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat atau keluarga. Kenyataannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih sering terjadinya perkelahian, penganiayaan bahkan ada pembunuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga masih banyaknya residivis.Social system set forth in article 2 of Act No. 12 of 1995 concerning Corrections, which confirms that the purpose of the coaching is to form the citizen in our prisons become fully human, aware of the mistakes, improve themselves and not repeat the crime anymore, so may be welcomed back in the environment of the community, can be actively involved in building, and are able to live reasonably. Coaching against inmates in Correctional Institutions is its success depends on structural elements, the substance of the law, culture in it, which is reflected in the Correctional Officer alignment, prisoners, and community or family. The reality in the Penitentiary Institutions are still frequent fights, abuse, even murder in the correctional facility, is also still the number recidivists.
ASURANSI DALAM REKSADANA SAHAM DENGAN BENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG BERSIFAT TERBUKA Fries Melia Salviana
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.876 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.168

Abstract

Reksadana merupakan suatu efek dalam Pasar Modal memiliki resiko yang rendah. Dengan Kontrak Investasi Kolektif, maka pengelolaannya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman, sehingga sesuai untuk investor pemula. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Reksadana juga memiliki beberapa resiko, diantaranya tidak terbayarnya Dividen, Capital Loss, serta terjadinya likuidasi dan pailit. Sedangkan lembaga yang dapat mengatasi hal tersebut hanyalah lembaga penjaminan saja, hal ini berarti hanya berlaku pada satu produk saja. Sehingga perlu untuk dilakukan Perjanjian Pertanggungan untuk semua produk Reksadana dengan persetujuan investor untuk mengalihkan resiko bukan mengurangi.Mutual fund is an effect in the capital market that has a low risk. With the collective Investment Contract, then the management can be done by experienced investment managers, making it suitable for novice investors. The required capital is not too high. Mutual fund also has some risks, such as Dividends can’t get paid, Capital Losses, as well as liquidation and bankruptcy. While the only institutions that can address the matter is merely guarantee institution, it applies only to one product only. So it is necessary to do the Assured Agreement for all fund products with the approval of investors to shift risk instead of reducing it.
HIBAH TANAH PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA Urip Santoso
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.448 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.151

Abstract

Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan yang dikuasai tersebut tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, termasuk dihibahkan. Tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya pemindahtanganan, yaitu syarat materiil dan syarat formal untuk dihibahkan kepada warga negara Indonesia. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan memindahkan tanah yang dikuasainya kepada pihak lain dan hibah tanah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pihak lain adalah tidak sah.The status of land that can be controlled by the district or city government is the Right to Use and Right to Manage of Land. That kind of land are not transferable in any form to any other party, including donated. That kind of land are not legitimately qualified for the transfer process, i.e. the terms and conditions to be granted to Indonesian citizens. The district or city government does not have the authority to transfer the acquisition of land to another party and so does county or city government may not be donating land to another party.
LAW OF SPORT AND ATHLETE FOOTBALL PROFESSIONAL Tomy Michael; Antonius Feninlambir
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.028 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.172

Abstract

Kemakmuran atlet sepak bola professional atau karyawan, adalah hak setiap karyawan. Merupakan tanggung jawab organisasi profesional sepak bola untuk bekerja dengan menjamin kesehatan dan keselamatan. Organisasi profesional sepak bola memiliki tanggung jawab penuh dalam hal ini. Melalui penelitian hukum normatif, hasil yang diperoleh disana adalah tidak ada korelasi antara hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan undang-undang yang dibuat oleh FIFA. Organisasi klub sepak bola profesional tidak benar-benar dijalankan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Pasal 87 pada tenaga kerja dimana setiap perusahaan harus menerapkan kesehatan dan keselamatan sistem manajemen terintegrasi dan sistem manajemen kesehatan. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang selaras dengan peraturan yang dibuat oleh FIFA, PSSI dihormati untuk peraturan di Indonesia yang berhubungan dengan olahraga yang melakukan tidak ada kontradiksi sebelum diterbitkan undang-undang organisasi, sehingga acara pengunduran diri atlet profesional sepak bola di masa depan, harus memperhitungkan isi dari kontrak mereka.Prosperity of athlete football professional or employees is the right of every employees. The responsibility of the organization of professional football clubs to occupational with their health and safety. Organization of professional football clubs have full responsibility in this regard. With normative legal research. The result obtained there is no correlation between positive of law in Unity State Republic of Indonesia and the statuten made by FIFA. Organization of professional football clubs have not been absolutly run in Law of Republic of Indonesia No. 13 of 2003, Article 87 on labour in which every company must implement a health and safety of management system integrated working with the health management system. As a suggestion, require the rule of law which is in sync with the regulations made by FIFA, PSSI respected to the regulations in Indonesia related to sports that do not event of contradiction before publish the statuten of the organization so that no event of resignation athlete professional football in the future, they shall take into account the contennt of their contract, the public take an active role in infraction notice made by PSSI or other organizations professional football clubs on the regulation of professional football athlete contract that have been made, and the researchers of science of law are examining the country’s sovereignty and the sovereignty of FIFA.
SUSTAINABLE CULTURAL DEVELOPMENT: THE FATE OF BALINESE ADAT VILLAGE POSTERIOR THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 6 YEAR 2014 CONCERNING VILLAGE I Nyoman Nurjaya
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.517 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.163

Abstract

Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat tergantung pada kehendak pemerintah yang berkuasa. Pemerintah Desa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara alami menjadi hukum birokrasi dan pejabat bahwa desa diatur dalam sistem pemerintah daerah di bawah pengawasan hukum negara. Dalam kasus Bali dan pemerintah daerah Bali, terdapat konsekuensi hukum dengan nasib dan masa depan keberadaan dan kehidupan desa adat/desa pakraman sebagai sistem sosial dan budaya masyarakat Hindu, yaitu hukum berdasarkan dari pakraman pembangunan desa adat/desa tidak akan tetap menjadi awig-awig sebagai hukum adat masyarakat tradisional Bali; filsafat dan esensi, fungsi dan peran desa adat/desa pakraman berubah secara fisik serta mengakhiri dan hilangnya komunitas kehidupan masyarakat Bali; adat tradisional dan sistem pemerintahan harus berubah sesuai dengan sistem pemerintahan desa dinas (Kelurahan); di satu desa sisi adat/desa pakraman harus mengatur urusan administrasi dan birokrasi di bawah struktur pemerintah daerah, dan di sisi lain desa adat adalah pada saat yang sama yang bertanggungjawab untuk mengatur dan bertanggungjawab tentang budaya, tradisi dan ritual adat serta sebagai urusan agama Hindu, pemandangan desa pakraman adat/desa harus benar-benar diabaikan dalam kehidupan sehari-hari desa Bali dan masyarakat.The recognition of indigenous peoples existence is very dependent on the will of the Government. The village government as formulated in Act number 6/2014 of the village, as well as Government Regulation number 43/2014 about Implementation of the Act number 6/2014 has naturally become a bureaucratic and legal officials law, that the village is set in the system of local government under the supervision of State law. In the case of Bali and the local Government of Bali, there is legal consequences with the fate and the future existence and life of indigenous village/pakraman village as a social and cultural system of the Hindu society, it is the law on the development basis of the indigenous village/pakraman village will not remain be ”the awig-awig” as Balinese traditional society customary law; philosophy and the essence, function and role of the indigenous village/pakraman village changed physically as well as community life of Balinese people loss; traditional customs and Government system should be changed in accordance with the system of the village Government; on one side the customs affairs village should organize pakraman village administration and bureaucracy under the structure of local governments, and on the other hand the indigenous village is at the same time responsible to organize and responsible about the culture, traditions, customs and ritual as Hindu affairs, village understanding of pakraman village customs and traditions should be completely ignored in Balinese village daily community life.
Back-Matter (Riwayat Penulis, Indeks Subjek, Indeks Penulis, Ucapan Terima Kasih, Pedoman Penulisan, Back Cover) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.55 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.425

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue