Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding SENDI_U Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Kosmik Hukum International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Abdiraja Jurnal KALANDRA Prosiding Seminar Nasional Kusuma
Salviana, Fries Melia
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
RAHASIA BANK SEBAGAI SARANA PENINGKATAN DAYA SAING DUNIA PERBANKAN Salviana, Fries Melia
Proceeding SENDI_U 2021: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tolok ukur yang digunakan dalam memberikan penghargaan oleh Majalah Infobank dan Maketing Research Indonesia adalah dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh Bank. Akan tetapi, adalah faktor lainnya yang juga perlu untuk diperhatikan oleh Bank, yaitu kepercayaan nasabahnya. Kepercayaan nasabah ini dapat terpelihara dan meningkat apabula bank dapat dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan dari nasabahnya kepada pihak lain, atau dengan kata lain tergantung dari kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank. Hal ini dikarenakan dana yang tersimpan pada bank merupakan dana yang dihimpun oleh masyarakat yang menjadi nasabah dari bank tersebut serta apabila nasabah telah kehilangan kepercayaannya, maka nasabah tersebut akan menarik dananya. Sedangkan pada saat ini persaingan di dunia perbankan semakin berat mengingat banyaknya bank-bank asing dengan modal yang lebih besar masuk ke dalam Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini nantinya akan mengkaji bahan hukum yang tertulis, baik berupa bahan hukum primer yang berupa aturan perundang-undangan atau bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku, dan media lainnya dari berbagai aspek yang terkait dengan rahasia bank serta penerapannya dalam dunia perbankan untuk memenangkan persainganRahasia bank merupakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya serta situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannnya dibolehkan, dimungkinkan atau dibenarkan saja dibeberkan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank. Pasal 47 ayat 2 UU Perbankan menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya, yaitu Anggota Dewan Komisaris Bank, Direksi Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank. Kepercayaan nasabah kepada bank mutlak diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan rahasia dari nasabah tersebut. Bank yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, maka bank itu akan mendapatkan citra yang bagus di masyarakat sehingga akan dapat menambah nasabah baru serta mempertahankan nasabah lamanya.
KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN BILATERAL INVESTMENT TREATY DALAM PELAKSANAAN INVESTASI DI INDONESIA Fries Melia Salviana
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.985 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v23i3.710

Abstract

Bilateral Investment Treaty merupakan suatu perjanjian yang pada saat ini sering digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai sarana guna mencari investor serta sebagai pelindungan hukum pada para pelaku usaha yang melakukan perjanjian investasi, meskipun demikian, ternyata Bilateral Investment Treaty juga banyak dijadikan dasar gugatan oleh pelaku usaha kepada pemerintah Republik Indonesia, diantaranya adalah kasus Churchill Mining yang mengajukan gugatan kepada pemerintah Provinsi Kutai Timur ataupun gugatan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara terkait dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai pengenaan bea eskpor biji timah. Sehingga perlu untuk mengetahui mengenai Karakteristik Hukum dari Bilateral Investment Treaty serta penerapan asas kepastian hukum dalam penerapan Bilateral Investment Treaty di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam penulisan ini diketahui bahwa BIT merupakan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara dan mengikat keduanya. Isi perjanjian dalam BIT termasuk dalam ruang lingkup investasi yang mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak melalui pengesahan atau ratifikasi. Akan tetapi yang menjadi keistimewaan dari BIT adalah adanya akibat hukum bagi para pelaku usaha diantara kedua negara yang melakukan BIT untuk menuangkan isi perjanjian BIT dalam perjanjian yang dilakukan di antara mereka, dan dapat dijadikan dasar gugatan manakala ada salah satu pihak tidak melaksanakan isi BIT. BIT juga dapat dijadikan sebagai media untuk promosi dan memilih sarana penyelesaian sengketa.Bilateral Investment Treaty is an agreement which often used by Indonesian Government as a media for finding investor and for protecting investor. But, Bilateral Investment Treaty also be made basis of the lawsuit by investor to Indonesian Government, among other is Churchill Mining Case which doing lawsuit to Kutai Timur Government or PT. Newmont Nusa Tenggara related to the issuance of government policies regarding the imposition of export duties on tin ore. So, it is need to know about legal characteristics of Bilateral Investment Treaty and the implementation of princple of legal certainty from Bilateral Investment Treaty in Indonesia. This is normative research, from this paper, knowing if BIT is an international aggreement which doing by two country and tie them up. The contents of the agreement in BIT are included in the scope of the investment and tie them by ratification. However, the speciality of BIT is the existence of legal consequences for all of bussiness actor from the two country and can be basic lawsuit if one of them broken the aggreement.
ASURANSI DALAM REKSADANA SAHAM DENGAN BENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG BERSIFAT TERBUKA Fries Melia Salviana
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.876 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.168

Abstract

Reksadana merupakan suatu efek dalam Pasar Modal memiliki resiko yang rendah. Dengan Kontrak Investasi Kolektif, maka pengelolaannya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman, sehingga sesuai untuk investor pemula. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Reksadana juga memiliki beberapa resiko, diantaranya tidak terbayarnya Dividen, Capital Loss, serta terjadinya likuidasi dan pailit. Sedangkan lembaga yang dapat mengatasi hal tersebut hanyalah lembaga penjaminan saja, hal ini berarti hanya berlaku pada satu produk saja. Sehingga perlu untuk dilakukan Perjanjian Pertanggungan untuk semua produk Reksadana dengan persetujuan investor untuk mengalihkan resiko bukan mengurangi.Mutual fund is an effect in the capital market that has a low risk. With the collective Investment Contract, then the management can be done by experienced investment managers, making it suitable for novice investors. The required capital is not too high. Mutual fund also has some risks, such as Dividends can’t get paid, Capital Losses, as well as liquidation and bankruptcy. While the only institutions that can address the matter is merely guarantee institution, it applies only to one product only. So it is necessary to do the Assured Agreement for all fund products with the approval of investors to shift risk instead of reducing it.
MODEL OF SHARIA PRINCIPLES INTEGRATION IN THE APPLICATION OF CAPITAL MARKET LAW Desy Nurkristia Tejawati; Fries Melia Salviana
Perspektif Vol 22, No 3 (2017): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.386 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i3.631

Abstract

Indonesia is a country which most of the population is islamic, so of course in the life of the economy should be based on existing principles of sharia. At present, it must be admitted that the principles of sharia have grown in various fields of economy, including Banking, Insurance, and Capital Markets. However, in the Capital Market, although some of its instruments have been found in the Capital Market, the redulation is very minimal. This research is aimed at assisting Financial Services Authority in implementing Roadmap of Sharia Capital Market starting 2015 to 2019 to find a concept of Capital Market Law in accordance with Sharia Principles, so that Sharia Principles can be applied in isolation and different from Market Law regulation Conventional Capital that has been done. Research is a normative juridical research because it focuses on the rules of legislation using empirical data. The approach used is the approach of legislation and concept approach. Sharia Capital Market is a place for investors and emitents whose business field is not contrary to Sharia principles to conduct buying and selling activities in a way that uses the principles of sharia. The implementation of Sharia principles in Shariah Capital Market is in the business field of issuers, contracts used, and there are also arrangements related to Sharia Capital Market Experts.
URGENSI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA PENANAM MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM ALAM Fries Melia Salviana
Perspektif Vol 25, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.763

Abstract

Kajian penulisan ini adalah urgensi Pemberian Hak Atas Tanah kepada Penanam Modal berdasarkan perspektif Teori Hukum Alam. Landasan pengaturannya ada pada Pasal 33 UUD 1945 bahwa pemanfaatan tanah dapat dilakukan jika digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah pada penanam modal asing dalam Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pengaturan tersebut dalam rangka pemberian fasilitas dalam bentuk insentif berdasarkan kriteria berdasarkan Pasal 18 UU Penanaman Modal. Pemberian hak atas tanah kepada penanam modal asing telah sesuai dengan hukum alam yang mewajibkan adanya kebaikan umum guna mencapai keadilan protektif dengan adanya hak menguasai yang memberikan kewenangan untuk menentukan penataan penggunaan tanah dengan hak rakyat. Serta penanaman modal yang merupakan peningkatan modal untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan ekonomi, alih teknologi, peningkatan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sehingga dengan demikian berdasarkan dengan kebaikan negara, maka tentunya aturan yang telah dibuat terkait dengan pemberian hak atas tanah tersebut di atas tentunya adalah harus mensyaratkan kepedulian atas kebaikan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan di Indonesia.The study in this paper is the urgency of Granting Land Rights to Investors based on the perspective of Natural Law Theory. The basis for regulating land rights is contained in Article 33 of the 1945 that use of land can used for welfare of the community. Article 2 of the UUPA also stipulates that granting land rights to foreign investors can only be granted of Building Use Rights, Business Use Rights, and Use Rights. The granting of land rights for foreign investors which is a facility in the form of incentives is regulated with a benchmark in the form of criteria contained in Article 18 Investment Law. Granting of land rights to foreign investors is in accordance with natural law which requires public good protective justice with existence of control rights which give authority to determine the arrangement of land use by taking into account people’s rights to land. As well as foreign investment which is an increase in capital for sustainable economic development and economic improvement, technology transfer, increased employment and development of a people’s economy. The limitations and requirements provided are also a form of protection for the community so that protective justice with a standard of general good is achieved. The recommendation given is the addition of regulations regarding the granting of land rights to foreign investors particular and use of powers related to the right to control by the government by means of restrictions in the form of requirements for granting land rights. Thus, based on the goodness of the state, of course the rules that have been made regarding the granting of rights to the land mentioned above, of course, must require concern for the common good, namely increasing welfare in Indonesia.
Welfare State dalam Urgensi Land Banking di Indonesia Desy Nurkristia Tejawati; Fries Melia Salviana; Shanti Wulandari
Kosmik Hukum Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v21i2.10237

Abstract

The high demand for housing has caused land prices to soar. This of course makes it difficult to build affordable housing for Low-Income Communities in urban areas. As a result, they will try to find a place to live as much as they can, such as by the river or railroad. Of course this is another problem in urban areas. Problems that can arise are flooding, environmental pollution, and the emergence of slum settlements. The alternative in solving this problem is the availability of land at an affordable price or with the Land Banking Principles to achieve community welfare. Based on the above background, the formulation of the problem can be described, namely how the Legal Characteristics of Land Banking and the application of Land Banking in Indonesia based on the Welfare State perspective. While the purpose of this research is of course to find and analyze the legal characteristics of Land Banking and to analyze and find the application of Land Banking in Indonesia from the perspective of Welfare State. This research is a normative juridical research or literature law research by examining existing literature, both primary and secondary legal materials, using a statutory and conceptual approach to later categorization and analysis.Land bank is a land policy where there is state authority either from the government itself or from an independent institution that has the authority to acquire, manage, regulate and distribute abandoned land for public purposes according to government programs. The concept of Land Banking, which is a land policy where there is state authority either from the government itself or from an independent institution that has the authority to acquire, manage, regulate and distribute abandoned land for public purposes according to government programs. This concept can be said to be a concept as an attempt by the government to fulfill its obligations in order to achieve the welfare of society by making a policy. The government made a Land Banking policy because land is an important element for the community as a place to live. Meanwhile, the residence itself can be said to be the primary need of the community. So that if the primary needs are achieved, the welfare of the community will also be achieved. Of course, in this case the organizer of the Land Banking concept is expected to be the government itself, so that later this concept will not be shifted from the original goal, namely for the welfare of the community. In addition, it is hoped that the policy can be made in written form so as to guarantee legal certainty.Keywords: Welfare State, Land Banking, Society
MODEL OF SHARIA PRINCIPLES INTEGRATION IN THE APPLICATION OF CAPITAL MARKET LAW Desy Nurkristia Tejawati; Fries Melia Salviana
Perspektif Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v22i3.631

Abstract

Indonesia is a country which most of the population is islamic, so of course in the life of the economy should be based on existing principles of sharia. At present, it must be admitted that the principles of sharia have grown in various fields of economy, including Banking, Insurance, and Capital Markets. However, in the Capital Market, although some of its instruments have been found in the Capital Market, the redulation is very minimal. This research is aimed at assisting Financial Services Authority in implementing Roadmap of Sharia Capital Market starting 2015 to 2019 to find a concept of Capital Market Law in accordance with Sharia Principles, so that Sharia Principles can be applied in isolation and different from Market Law regulation Conventional Capital that has been done. Research is a normative juridical research because it focuses on the rules of legislation using empirical data. The approach used is the approach of legislation and concept approach. Sharia Capital Market is a place for investors and emitents whose business field is not contrary to Sharia principles to conduct buying and selling activities in a way that uses the principles of sharia. The implementation of Sharia principles in Shariah Capital Market is in the business field of issuers, contracts used, and there are also arrangements related to Sharia Capital Market Experts.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM ASURANSI JIWA UNIT-LINK Salviana, Fries Melia; Krisnadi Nasution; Evi Kongres
Perspektif Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.851

Abstract

Asuransi jiwa unit link memiliki keunikan apabila dibandingkan dengan asuransi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik asuransi jiwa unit link dan perlindungan bagi tertanggung berdasarkan asuransi jiwa unit link. Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memuat mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung serta karakteristik asuransi jiwa unit link termasuk peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan asuransi jiwa dan investasi. Asuransi jiwa unit link merupakan produk yang bersifat investasi yaitu adanya untung rugi. Pembayaran premi yang dilakukan juga berbeda dengan pembayaran premi pada asuransi jiwa biasa. Perlindungan hukum internal terhadap tertanggung merupakan perlindungan hukum yang utama dengan asas itikad baik dan asas keterbukaan. Penting bagi tertanggung untuk memperhatikan waktu pembentukan kontrak demi mencegah terjadinya perselisihan begitu pula dengan penafsiran penanggung untuk memuat klausul dalam polis atau bahkan di media lain yang menjelaskan tentang asuransi jiwa berbasis unit link terutama terkait dengan hak bagi tertanggung. Penelitian ini menyarankan konsep perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa berbasis unit link dari aspek kontrak dan pengawasan otoritas berwenang agar tercapai keadilan.Unit linked life insurance is unique when compared to other insurances. This study aims to analyze the characteristics of unit linked life insurance and protection for the insured based on unit linked life insurance. This normative research using a statutory and conceptual approach uses primary legal sources and secondary legal materials which include legal protection for the insured and the characteristics of unit-linked life insurance including statutory regulations regarding or related to life insurance and investments. Unit-linked life insurance is an investment product, namely profit and loss. Premium payments made are also different from premium payments on ordinary life insurance. Internal legal protection for the insured is the main legal protection with the principles of good faith and the principle of transparency. It is important for the insured to pay attention to the time the contract is formed in order to prevent disputes as well as the interpretation of the insurer to include clauses in the policy or even in other media that explain unit-linked life insurance, especially related to the rights of the insured. This study suggests the concept of legal protection for holders of unit-linked life insurance from the contractual and regulatory aspects in order to achieve justice.
KONSULTASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH OLEH BANK TANAH GUNA PENANAMAN MODAL Tejawati, Desy Nurkristia; Fries Melia Salviana; Shanti Wulandari
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i3.917

Abstract

Ketersediaan lahan untuk investasi memang penting, namun tujuan dari investasi itu sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagian besar tanah dimiliki oeh perorangan atau sekelompok orang yang juga memiliki kepentingan tersendiri atas tanah tersebut. Adanya berbagai kepentingan yang seakan saling bertentangan satu sama lain berkaitan dengan masaah pertanahan dalam investasi menyebabkan proses pengadaan tanah untuk investasi menjadi berlarut-larut. Untuk itu, Bank Tanah dalam melaksanakan pengadaan tanah juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang merupakan pemilik tanah dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan tanah melalui konsultasi publik sebagai bentuk perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang, diuraikan rumusan masalah Bagaimanakah karakteristik pengadaan tanah oleh Bank Tanah untuk investasi, dan Bagaimanakah pelaksanaan konsultasi publik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pengadaan tanah oleh Bank Tanah untuk investasi. Sedangkan bentuk dari penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk kemudian dikategorikan dan dianalisis. The availability of land for investment is indeed important, but the aim of the investment itself is to improve the welfare of the community. Most of the land is owned by individuals or groups of people who also have their own interests in the land. The existence of various interests that seem to conflict with each other regarding land issues in investment causes the process of procuring land for investment to be protracted. For this reason, the Land Bank in carrying out land acquisition must also pay attention to the welfare of the community who own the land by involving the community in the land acquisition process through public consultation as a form of legal protection. Based on the background, the problem formulation describes what are the characteristics of land acquisition by the Land Bank for investment, and how is the implementation of public consultation as a form of legal protection for the community regarding land acquisition by the Land Bank for investment. Meanwhile, the form of this research is normative juridical research or library law research by examining existing library materials, both primary legal materials and secondary legal materials using a statutory approach and a conceptual approach to then be categorized and analyzed.
Penyuluhan Penyuluhan Hukum Mengenai Implementasi Asuransi Perikanan Bagi Petani Tambak di Kalianyar, Bangil, Kabupaten Pasuruan Salviana, Fries Melia
Jurnal ABDIRAJA Vol 7 No 2 (2024): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v7i2.3661

Abstract

Penyuluh melakukan analisis terhadap Kelurahan Kalianyar sebagai berikut. Kalianyar sebagai kelurahan paling utara di Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur adalah sebuah wilayah di mana para penduduknya bekerja sebagai petani tambak yang menghasilkan ikan, udang, dan bandeng. Sebagai petani tambak, tentu saja terdapat beberapa permasalahan yang ada, diantaranya adalah terkait dengan pembayaran premi serta adanya pengajuan klaim yang rumit, di sisi lain juga adanya keluhan dari perusahaan asuransi tentang kerugian pembayaran klaim apabila terjadi evenemen yang berupa banjir. Sebab banjir merupakan evenemen yang terjadi setiap tahunannya. Untuk itulah, penyuluhan hukum ini memiliki tujuan untuk memerikan pengetahuan kepada petani tambak mengenai pentingnya asuransi. Sedangkan manfaat yang didapat, tidak hanya kepada petani tambak saja, akan tetapi juga kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yaitu nantinya akan menemukan cara yang efektif untuk mengurangi kerugian para petani tambak dengan bantuan dari asuransi yang agar tidak merugikan perusahaan asuransi, maka harus ada kesesuaian terkait dengan premi dan pembayaran ganti kerugian. Metode yang digunakan adalah, survei awal, penyuluhan hukum, dan survei akhir. Hasil yang dicapai adalah penambahan pengetahuan petani tambak mengenai asuransi perikanan serta pemahaman kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan mengenai kebutuhan masyarakat agar nantinya tidak menderita kerugian terkait dengan pengelolaan tambak.
Co-Authors Agustini , Ninik Desy Nurkristia Tejawati Desy Nurkristia Tejawati Evi Kongres Joko Nur Sariono Krisnadi Nasution Wulandari, Shanti