cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2017)" : 17 Documents clear
EKSISTENSI GRASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Chaerul Risal
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4055

Abstract

Pardon is a form of amnesty in the form of change, mitigation, abolition or elimination of criminal practice to the convict provided by the President. The powers of the President grant pardons related to criminal law in a subjective sense. The subjective criminal law discusses the right of the state to impose and execute the criminal. The right of such a state is a great state right, so it is necessary to find the basis of its foothold through the theory of punishment. The President in granting pardons should be based on the theory of punishment.Keywords: Grasi, Authority of the President Grasi merupakan suatu bentuk pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Kewenangan Presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.Kata kunci : Grasi, Kewenangan Presiden
PENERAPAN TA’WIDH PADA PEMEGANG SYARIAH CARD Nadia Ananda Elsanti
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4060

Abstract

As with most credit card holders, sharia card holders also have obligations that must be fulfilled, one of which is to settle the bill payment for the transaction that has been done. But did not rule out the customer is negligent in completing the bill payment for transsaksi ever done. In the face of the risk of customers who default or negligent in making a bill payment, one form of protection offered in Islamic Sharia is the mechanism of giving Ta'widh or compensation to the party whose rights are violated. Ta'widh concept issued by the National Sharia Council is expected to be one way to prevent losses suffered by Bank Syariah as the issuer of sharia card caused by customers who neglect to fulfill their payment obligations.Keywords: Ta'widh; Sharia Card; Late payment; Legal effortSeperti pada pemegang kartu kredit pada umumnya, pemegang syariah card juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah tersebut lalai dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atas transsaksi yang pernah dilakukannya. Di dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme pemberian Ta’widh atau ganti rugi kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Konsep Ta’widh yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami Bank Syariah selaku penerbit syariah card yang diakibatkan oleh nasabah yang lalai melaksanakan kewajiban pembayarannya.Kata Kunci : Ta’widh; Syariah Card; Keterlambatan Pembayaran; Upaya Hukum
TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA DELIK PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LUWU Andi Takdir Djufri
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4050

Abstract

This research is conducted precisely in the jurisdiction of Polres Luwu by using primary data obtained from direct interviews or observation and secondary data obtained from the results of literature review, in the form of books, report materials, articles and other documents. Data were analyzed using qualitative analysis technique then processed systematically.The factors causing the occurrence of a criminal offense in the jurisdiction of Luwu Police from 2015 to 2017 are the ignorance of the perpetrators of the origin of the goods obtained, limited employment, and low education. Efforts that have been made by the police in tackling the criminal offense that occurred in the Luwu Police Precinct is with efforts that are preventive and repressiveKeywords: Decalification Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di wilayah hukum Polres Luwu  dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung atau observasi dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku, bahan laporan, artikel dan dokumen lainnya. Data dianalisa dengan menggunakan teknik analisa  kualitatif kemudian diolah secara sistematis.Faktor yang menyebabkan terjadinya delik penadahan di wilayah hukum  Polres Luwu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah ketidaktahuan pelaku tentang asal-usul barang yang diperoleh, lapangan kerja yang terbatas, dan pendidikan yang rendah. Upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi delik penadahan yang terjadi di wilayah hukum  Polres Luwu adalah dengan upaya yang bersifat preventif dan represifKata kunci : Penadahan
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Erlina Erlina
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4056

Abstract

Limited liability company declared bankrupt does not necessarily stop and disperse but still exist as legal entity. In certain circumstances still exist running its business as usual limited liability company does not happen bankruptcy and still able to do business activity. This is due to the company declared bankrupt have an economic value (economic value) is much higher than the value of the company's assets. Because the bankruptcy is actually destined for companies that have negative assets. Nevertheless, the decision to continue the bankruptcy company resulted in the power of the board of directors in a limited liability company. However, with the bankruptcy statement, the debtor by law lost the right to control and manage his property which was inserted into the bankruptcy property as of the date of the decision of bankruptcy.Keywords: Limited Liability Company, Bankruptcy, Receiver Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti dan bubar melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan  ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut.Kata kunci : Perseroan Terbatas, Kepailitan, Kurator
DANA PERIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH Abd Rais Asmar
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4038

Abstract

The issue of balancing funds which is a potential source of revenue for the regions is closely related to the central and regional governmental affairs because the funds are sourced from the state budget. Balancing Funds are funds sourced from APBN revenues allocated to regions to fund local needs in the context of decentralization implementation. The current DBH allocation is too complex as it lacks a strong foundation and varies the basis of assignment for revenue sharing. The DBH distribution mechanisms in the regions also often experience delays.Keywords: Balancing Fund            Permasalahan dana perimbangan yang menjadi sumber penerimaan potensial bagi daerah berhubungan erat dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah karena dananya bersumber dari APBN. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH saat ini terlalu komplek seperti kurang memiliki landasan yang kuat dan beragamnya dasar penetapan untuk bagi hasil. Mekanisme penyaluran DBH di daerah juga sering mengalami keterlambatan.Kata Kunci: Dana Perimbangan 
PRINSIP DAN SYARAT PENJATUHAN HUKUMAN BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM Rasdianah Rasdianah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4061

Abstract

The principle of imposing the punishment of a child of the perpetrator of a crime so that there is a reason for the criminal sanction to qualify for forgiveness, also the enactment of two forms of punishment (acts and criminal) for a child in conflict law is a further embodiment of the three punishment principles recognized in UUSPPA, namely the principle of criminal liability, the best interes of the child and ultimum remidium principle. The three principles of punishment also form the foundation of UUSPPA formers so that there are two conditions of punishment for children in conflict law, namely the absolute punishment requirements and relative condemnation requirements.Keywords: Principle of Punishment, Punishment Requirement, Child Conflict Law Prinsip penjatuhan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana sehingga terdapat alasan penghapus pidana berkualifikasi alasan pemaaf, juga diberlakukannya dua bentuk hukuman (tindakan dan pidana) bagi anak berkonflik hukum merupakan perwujudan lebih lanjut dari tiga prinsip penghukuman yang diakui dalam UUSPPA, yaitu prinsip pertanggungjawaban pidana, prinsip the best interes of the child dan prinsip ultimum remidium. Ketiga prinsip penghukuman tersebut juga menjadi landasan dari pembentuk UUSPPA sehingga diberlakukan dua syarat penghukuman bagi anak berkonflik hukum, yaitu syarat penghukuman absolut dan syarat penghukuman relatif.Kata Kunci: Prinsip Penjatuhan Hukuman, Syarat Penjatuhan Hukuman, Anak Berkonflik Hukum
Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAP MPR No.I/MPR/2003 Ashabul Kahpi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4052

Abstract

This paper tries to see the position of Pancasila in the reality of nation and state. Pancasila is basically not just a blank slog that appears suddenly, but has the importance of trying to bring together universal values with local wisdom excavated by founding fathers as inclusive core values. That Pancasila is needed for a society that is highly fragmented by tribe, religion, language, and custom, besides the position of Pancasila as the legal norm and the ethics of state administration. No less important is that Pancasila also has significance as a national identity which then differentiates it from other nations. However, this seems to be considered reduced by some circles, especially after the issuance of MPR Decree No. I / MPR / 2003.Keywords: Pancasila, Basic Country and Ideology of the Nation Tulisan ini mencoba melihat kedudukan Pancasila dalam realitas berbangsa dan bernegara. Pancasila pada dasarnya bukan hanya sekedar semboyan kosong yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi memiliki arti penting yang mencoba untuk mempertemukan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal yang digali oleh para founding fathers sebagai core values inklusif. Bahwa Pancasila dibutuhkan untuk masyarakat yang sangat terfragmentasi oleh suku, agama, bahasa, maupun adat-istiadat, di samping kedudukan Pancasila sebagai norma hukum dan etika penyelenggaraan negara. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa pancasila juga memiliki arti penting sebagai identitas nasional yang kemudian membedakan dari bangsa yang lainnya. Namun, hal ini tampaknya dianggap tereduksi oleh sebagian kalangan terlebih setelah dikeluarkannya TAP MPR No. I/MPR/2003.Kata kunci : Pancasila, Dasar Negara dan Ideologi Bangsa

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025 (In Press) Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025 Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024 Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024 Vol 10 No 1 (2023): Volume 10 Nomor 1 Juni 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 Vol 9 No 1 (2022): Vol. 9. No. 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) More Issue