cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 3 (2022)" : 16 Documents clear
Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik di Aceh Septi Nur Wijayanti; Kelik Iswandi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p10

Abstract

The purpose of this research is to elaborate the existence of local political parties in Aceh and to examine the role of local political parties in the struggle for political identity in Aceh. This article used library research and field study through interviews with several sources and respondents to sharpen the analysiss. The results the existence of local political parties in Aceh. The presence of local political parties changed the pattern of physical struggle into political struggle. The existence of local political parties is used as an effort to anticipate the disintegration that ex-combatants want to carry out. Political struggle through the cadre of local political parties in order to dominate the membership structure of the people's representatives. Therefore, formal legal mechanisms in maintaining the implementation of norms for the implementation of Islamic law through the formation of Qonun (Regional Regulations) which are spearheaded by members of the Council from local political parties. This is one of the efforts to preserve the existence of local communities based on special rules. Tujuan penelitian yaitu untuk mengelaborasi keberadaan partai politik lokal di Aceh dan mengkaji peran partai politik lokal dalam upaya perjuangan identitas politik di Aceh. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dan untuk mempertajam analisa dilakukan studi lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjuangan identitas politik dimulai sejak adanya perjanjian Helsinki yang memberikan dampak keberadaan partai politik lokal di Aceh. Kehadiran partai politik lokal mengubah pola perjuangan fisik menjadi perjuangan politis. Adanya partai politik lokal dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi disintegrasi yang ingin dilakukan oleh para mantan kombatan. Perjuangan politis melalui pengkaderan partai politik lokal supaya dapat mendominasi struktur keanggotaan wakil rakyat. Sehingga melalui mekanisme legal formal dalam mempertahankan implementasi norma-norma pelaksanaan syari’at Islam melalui terbentuknya Qonun (Peraturan Daerah) yang dipelopori oleh anggota Dewan dari partai politik lokal. Hal ini merupakan salah satui upaya untuk melestarikan eksistensi masyarakat lokal berdasarkan aturan khusus.
The Formulation Policy of War Crimes in the Reformation of Indonesian Criminal Law Evin Dwi Nugroho; Joko Setiyono
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p01

Abstract

This study aims to describe and conduct an in-depth study of the current war crime formulation policies in Indonesia that have not been accommodated and future war crime formulation policies as a form of legal product to anticipate problems related to conflict and war. This study uses a normative juridical method, namely examining legal facts by paying attention to the rules, values, principles, and norms regulated in the legislation. The results of this study, firstly regarding war crimes in Indonesia only include genocide and crimes against humanity as described in the Law on the Human Rights Court, in the Criminal Code regarding war crimes it has not been written with certainty regarding the qualifications of war crimes themselves. Second, Efforts to reform criminal law in Indonesia are currently in the drafting process which aims to replace the Dutch colonial legacy of the Criminal Code through a criminal law policy approach in two ways, namely policy-oriented and value-oriented approaches. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan melakukan kajian mendalam mengenai kebijakan formulasi kejahatan perang di Indonesia saat ini yang belum di akomodir dan kebijakan formulasi kejahatan perang mendatang sebagai bentuk produk hukum guna mengantisipasi persoalan-persoalan terkait konflik dan perang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji fakta hukum dengan memperhatikan kaidah, nilai, asas-asas dan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, pertama mengenai kejahatan perang di Indonesia hanya meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, dalam KUHP mengenai kejahatan perang belum tertulis secara pasti mengenai kualifikasi kejahatan perang itu sendiri. Kedua, Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini dalam proses penyusunan yang bertujuan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda melalui pendekatan kebijakan hukum pidana dengan dua cara yaitu berorientasi kepada kebijakan (policy-oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi kepada nilai (value-oriented approach).
Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kampar Rika Lestari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p15

Abstract

This study aimed to analyze the management of Imbo Putui Customary Forest and as well as the model for using customary forest that can improve the community’s economy in Kenegerian Petapahan. The Imbo Putui Customary Forest managed by adat law communities based on adat law and local wisdom of society in Kampar Regency. The challenge is that there are still individuals who carry out illegal logging of trees without permission of the tribal chief for commercial purposes. This research is useful theoretically and practically. The type of research is sociological or empirical legal research. The results of the study show that customary forest management is carried out based on adat law in the form of rules, prohibitions, and sanctions such as; take medicinal plants only for daily needs, not selling wood commercially, maintaining etiquette in words and actions while in the Imbo Putui Customary Forest. People who break the rules will be penalized. The model for using Imbo Putui customary forest that can improve the community's economy, such as making the customary forest a center of study, developing natural tourism, and cultivating kelulut bees. In addition, the community need to expand cooperation networks with the government and non-governmental, also promote customary forests both domestic and foreign. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui, dan model pemanfaatan Hutan Adat agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat hukum adat di Kenegerian Petapahan. Hutan Adat Imbo Putui dikelola masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Kampar. Tantangannya masih ada oknum yang melakukan penebangan liar pohon tanpa ijin kepala suku untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian menujukkan bahwa pengelolaan hutan adat dilakukan berdasarkan hukum adat berupa Aturan, larangan dan sanksi seperti: boleh mengambil tanaman obat-obatan hanya untuk keperluan sehari-hari, tidak boleh menjual kayu secara komersial, menjaga adab perkataan dan perbuatan saat berada di Hutan Adat Imbo Putui, jika melanggar aturan-aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi adat. Model pemanfaatan hutan adat imbo putui agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seperti menjadikan hutan adat sebagai pusat studi, pengembangan wisata alam dan budidaya lebah kelulut. Perlu dilakukan upaya perluasan jejaring kerjasama baik dengan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dan promosi hutan adat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Penetapan Berat dan Aturan Pelaksanaan Denda dalam Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Eksekusi Denda oleh Jaksa Ach Tahir; Mahrus Ali
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p06

Abstract

This study aims to analyze the determination of the severity of criminal finse and their alternative sanction for an unpaid fine in legislations as well as the effectiveness of the execution of fine by the public prosecutor. This research employed both doctrinal and empirical legal research using literature study, interview and document to obtain the data. The result of this research concluded that the weight of fine set by environmental, economic, and financial laws for individual perpetrator varied ranging from fine amounted 5 billion IDR to 200 billion IDR. The system of tightening fine for corporation contained three patterns, namely setting the maximum weight of fine, establishing a system of fine foldable from the primary threat of criminal sanction that is violated, and adding one third and two third of fine from the primary threat of the criminal sanction. The maximum fine for both individual and corporation tended to cause disparity of sentencing and undermine proportionality of punishment. Most of the Laws did not promulgate the alternative sanction for an unpaid fine. Even if it was existed, this alternative did not distinguish for individual and corporation as well as the nature of perpetrator and offense. As a result, the execution of fine by the public prosecutor was ineffective because inmates would rather serve a prison sentence in a relatively short period of time than pay fine. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penetapan beratnya pidana denda dan aturan pelaksanaannya dalam perundang-undangan serta efektifitas eksekusi denda oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dan empiris dengan menggunakan studi literatur, wawancara, dan studi dokumen untuk memperoleh data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa beratnya ancaman denda yang ditetapkan oleh (pembentuk) Undang-undang bidang lingkungan, ekonomi, dan keuangan untuk orang perorangan bervariasi mulai dari denda paling banyak 5 miliar hingga 200 miliar. Sistem pengancaman denda bagi korporasi memuat tiga pola, yaitu menetapkan bobot denda maksimal, menetapkan sistem denda kalilipat dari ancaman pidana pokok yang dilanggar, dan menambahkan 1/3 dan 2/3 denda dari ancaman pidana pokok yang dilanggar. Beragamnya berat denda maksimal bagi orang perorangan maupun korporasi cenderung menimbulkan disparitas pidana dan melanggar prinsip proporsionalitas pidana. Besarnya denda tersebut juga tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan denda. Kalaupun ada aturan pelaksanaan denda, aturan tersebut tidak dibedakan untuk orang perorangan dan korporasi serta tidak disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan delik. Akibatnya, eksekusi denda oleh jaksa penuntut umum tidak efektif karena narapidana lebih memilih menjalani pidana penjara dalam waktu yang relatif singkat daripada harus membayar denda.
Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta Michael Angelo; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p11

Abstract

The purpose of this paper is to analyze non fungible token art based on the Copyright Law no. 28 of 2014, as well as efforts to prevent other parties from violating the copyright. The research method used in this paper is a normative legal research method. By using a conceptual approach, and a statutory approach. The search for legal materials is carried out by means of document studies. The analysis in this paper is qualitative. The results of this study are that non fungible token art is an image that is included as an object protected by copyright, the nature of the receipt of the copyright is automatic, related to the prevention that can be done by business actors holding nft art copyright is to register the image, so that in the case of In this case, legal certainty about the copyright can be maintained, for people who know that the copyright object is used for commercial purposes without the knowledge of the copyright holder can report it to the ministry. Business actors who wish to reproduce or use a copyrighted work for commercial purposes are required to seek permission from the creator of the copyrighted work. Permits issued by business actors are based on a license agreement written, attended, and signed by the parties, which contains the rights and obligations of the parties to the use of the copyright holder's work. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis non fungible token art berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014, serta upaya untuk mencegah pihak lain melanggar hak cipta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Penelusuran terhadap bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Analisis pada tulisan ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa non fungible token art adalah gambar yang termasuk sebagai objek yang dilindungi oleh hak cipta, yang sifat dari penerimaan hak cipta tersebut adalah otomatis, terkait pencegahan yang dapat dilakukan pelaku usaha pemegang hak cipta nft art adalah dengan mendaftarkan gambar tersebut, agar dalam hal ini kepastian hukum terhadap hak cipta tersebut dapat terjaga, terhadap orang yang mengetahui objek hak cipta digunakan untuk komersial tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta dapat melaporkan kepada kementerian. Pelaku usaha yang ingin menggandakan maupun menggunakan suatu karya cipta, dengan tujuan komersial, maka pelaku usaha tersebut wajib untuk meminta izin kepada pencipta dari karya cipta tersebut. Izin yang dilakukan pelaku usaha didasari dengan perjanjian lisensi yang ditulis, dihadiri, dan ditandatangani oleh para pihak, yang isinya mengenai hak dan kewajiban para pihak terhadap penggunaan karya dari pemengang hak cipta.
Consumer Protection of Travel Package Service Users (Comparative Study of Indonesia and Sweden) Kadek Nadya Pramita Sari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p02

Abstract

There are differences in consumer protection arrangements in Indonesia and Sweden, especially in consumer protection for travel package service users. Indonesia does not have special arrangements to protect consumers using travel package services, while Sweden regulates it specifically through the Package Travel Act. This study aims to analyze the comparison of consumer protection arrangements in Indonesia and Sweden which specifically seeks to analyze the application of the Consumer Protection Act in the event of a violation of consumer rights in the relationship between buying and selling travel package services between business actors and consumers. The research used normative legal research by applying a statute approach and a comparative approach. This research is descriptive, and data is obtained from secondary data or library research. The results of this study on comparisons related to consumer protection arrangements in Indonesia and Sweden are different in terms of the scope of the regulation where Indonesia in the Consumer Protection Law regulates consumer protection in general or not fundamentally on the type of goods or services while Sweden regulates protection according to the type of goods. or services. Regarding the implementation of the Consumer Protection Law in Didit Wijayanto and Traveloka cases in the Bogor District Court Decision No. 123/Pdt.G/2019/PN Bgr in its implementation cannot protect consumer rights to convenience and immaterial interests, namely losses outside of finance. Then against the settlement of the Didit Wijayanto and Traveloka cases based on the Package Travel Act of Swedish there is a strict provision that states that for technical errors in the booking system that cause losses, consumers are entitled to compensation either financial or non-financial compensation.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue