Septi Nur Wijayanti
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DESA MANDIRI PANGAN BERBASIS PEKARANGAN DI DONOKERTO, TURI, SLEMAN, DIY Agus Nugroho Setiawan; Septi Nur Wijayanti
ADIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.235 KB) | DOI: 10.24269/adi.v3i2.1828

Abstract

Donokerto merupakan salah satu desa di Kecamatan Turi, Sleman yang merupakan lahan pertanian, dengan tanaman utamanya adalah salak pondoh. Selama ini, lahan pekarangan di Desa Donokerto lebih banyak ditanami salak pondoh. Pekarangan tersebut akan dikembangkan menjadi lahan pertanian yang produktif menghasilkan bahan pangan. Jika program ini dapat dijalankan oleh masyarakat secara meluas maka akan terwujud Desa Mandiri Pangan. Untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dilakukan pengabdian pada masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM).  Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu koordinasi dengan Pemerintah Desa Donokerto, sosialisasi dan penyuluhan, praktek pengelolaan lahan, serta pendampingan dan pembinaan masyarakat. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa warga masyarakat Donokerto, Turi sebagai penerima program memberikan tanggapan yang positif dengan mengikuti kegiatan secara penuh dan menyampaikan apresiasi karena sudah mendapatkan bekal pengalaman dan ketrampilan dalam mengelola pekarangan untuk pertanian (budidaya tanaman) maupun perikanan. Untuk mewujudkan Donokerto sebagai Desa Mandiri Pangan Berbasis Pekarangan, diperlukan komitmen, semangat, dan motivasi seluruh masyarakat, serta dukungan dari Pemerintah Desa, dan mengembangkan kegiatan yang mendukung program tersebut
Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik di Aceh Septi Nur Wijayanti; Kelik Iswandi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p10

Abstract

The purpose of this research is to elaborate the existence of local political parties in Aceh and to examine the role of local political parties in the struggle for political identity in Aceh. This article used library research and field study through interviews with several sources and respondents to sharpen the analysiss. The results the existence of local political parties in Aceh. The presence of local political parties changed the pattern of physical struggle into political struggle. The existence of local political parties is used as an effort to anticipate the disintegration that ex-combatants want to carry out. Political struggle through the cadre of local political parties in order to dominate the membership structure of the people's representatives. Therefore, formal legal mechanisms in maintaining the implementation of norms for the implementation of Islamic law through the formation of Qonun (Regional Regulations) which are spearheaded by members of the Council from local political parties. This is one of the efforts to preserve the existence of local communities based on special rules. Tujuan penelitian yaitu untuk mengelaborasi keberadaan partai politik lokal di Aceh dan mengkaji peran partai politik lokal dalam upaya perjuangan identitas politik di Aceh. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dan untuk mempertajam analisa dilakukan studi lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjuangan identitas politik dimulai sejak adanya perjanjian Helsinki yang memberikan dampak keberadaan partai politik lokal di Aceh. Kehadiran partai politik lokal mengubah pola perjuangan fisik menjadi perjuangan politis. Adanya partai politik lokal dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi disintegrasi yang ingin dilakukan oleh para mantan kombatan. Perjuangan politis melalui pengkaderan partai politik lokal supaya dapat mendominasi struktur keanggotaan wakil rakyat. Sehingga melalui mekanisme legal formal dalam mempertahankan implementasi norma-norma pelaksanaan syari’at Islam melalui terbentuknya Qonun (Peraturan Daerah) yang dipelopori oleh anggota Dewan dari partai politik lokal. Hal ini merupakan salah satui upaya untuk melestarikan eksistensi masyarakat lokal berdasarkan aturan khusus.
STRATEGI OPTIMALISASI KETERWAKILAN PEREMPUAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL Pangesti Kinayung; Septi Nur Wijayanti
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i2.10477

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah memberikan ruang bagi para perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Walaupun sampai saat ini, khususnya di Kabupaten Gunungkidul keterwakilan perempuan dalam badan legislatif belum mampu mencapai kuota 30%. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dengan literature-literature yang berhubungan dengan objek penelitian dan teknik wawancara dengan responden dengan menggunakan metode simple random sampling. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penggunaan simbol yang responsif gender, pembentukan tim relawan, menerapkan metode door to door, serta identifikasi dan segmentasi sasaran kampanye. Kata Kunci: DPRD, Gunungkidul, keterwakilan perempuan.