Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2016)" : 14 Documents clear

Pengaturan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-XII/2014 I Putu Oka Pratiwi Widasmara
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

The enactment of Law No. 42 of 2014 on the People’s Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the House of Representatives has been structured and systematically remove all provisions relating to the representation of women. This law creates legal uncertainty representation of women and contrary to the constitution, thus filed a judical review to the Constitutional Court which led to the Cosntitutional Court Decision No. 82/PUU-XII/2014. Issues raised in this research is how the arrangement representation of woman in Act No. 42 of 2014 after the enactment of the Cosntitutional Court Decision. Normative juridical approach to the analysis of legislation and approachment concepts is used in this legal research. The conclusion of this law is the removal of the clause representation of women in Act No. 42 of 2014 was contrary to the various sources of international law, also contrary to Article 28D (1) and Article 28H paragraph (2) of the Constitution of 1945 and in iys decision, the Cosntitutional Court restore “representation of women”clause apllies in Act No. 27 of 2009 by replacing the phrase “pay attention”with “make as priority”to regulate womem’s representation more seriously. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah secara terstruktur dan sistematis menghapus seluruh ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum keterwakilan perempuan dan bertentangan dengan konstitusi, sehingga diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 822/PUU-XII/2014. Permasalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelititan hukum ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah bertentangan dengan berbagai sumber hukum internasional, bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 serta dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengembalikan klausula keterwakilan perempuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dengan mengganti frasa “memperhatikan” dengan frasa “mengutamakan” untuk lebih sungguh-sungguh mengatur keterwakilan perempuan.

LEMBAGA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR : PERBANDINGAN ANTARA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Joseph Atja Sulandra; Anak Agung Ngurah Roy Sumahardika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

This study aimed to compare the profile and authority of the Constitutional Court of South Korea with the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, which is granted by its Constitution and related laws. The aim is to see how far the role of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia as an institution of judicial review, so that it can also note the advantages and disadvantages in its function as the guardian of the constitution. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan profil dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang terkait. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Lembaga Judicial Review Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga dapat dilihat kelebihanan dan kekurangannya masing-masing dalam fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi.

MEMBANGUN POLITIK HUKUM INDONESIA BERCORAK RESPONSIF PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM Nur Sodiq
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

Legal establishment of a joint legislative task of the executive. Law concretely manifest in a legislation. The times are always accompanied by a society is demands, which is in line with the progress of the development of science and technology globally. Functions of the state in charge of all the rules to organize and meet the needs of its citizens is done throught legal political policy. The law requires the develoment of a progressive politics that is always dynamic. Resonsibility society must be accomodated in e lagislation. Shades of the Indonesian legal system of formal legalistif formal positiviestic character is not aspirational again in the resolution of lawsuits that are very dynamic and responsive at this time, for the next legislators and executive branches in the establishment of the rule of law it is time to shift the mindset forwards the type of legal realistic, practical and progressive. Guidelines used by the legislators it was time to adopt, replicate and wear character types law the families of law outside continental Europe, one of which types and styles of breath common law system. All toward political reform law is realized through the establishment of policies that must be taken for the ralization of the type of welfare state. Pembentukan hukum merupakan tugas legislatif bersama eksekutif. Hukum secara konkrit dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Perkembangan hukum selalu diiringi oleh berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat, yang seiring dan sejalan dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara nasional maupun global. Fungsi negara dalam mengisi segala aturan untuk menyelenggarakan dan memenuhi kebutuhan hidup warganya dilakukan melalui kebijakan politik hukumnya. Pembangunan politik hukum memerlukan progresivitas yang dinamis. Responsivitas kebutuhan masyarakat mesti dapat tertampung dan diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Corak sistem hukum Indonesia yang berwatak positivistik legalistik formal sudah tidak aspiratif lagi dalam penyelesaian tuntutan hukum yang sangat dinamis dan responsif saat ini. Dengan demikian ke depan diharapkan para legislatif dan eksekutif dalam pembentukan norma hukum sudah saatnya menggeser pola pikir ke arah tipe hukum realistis, praktis dan progresif. Pedoman yang dipakai dalam membentuk undang-undang sudah saatnya mengadopsi, maupun meniru dan memakai tipe-tipe karakter hukum keluarga diluar hukum Eropa kontinental, salah satunya tipe dan corak nafas hukum common law system. Semua arah pembangunan pembentukan hukum diwujudkan melalui kebijakan yang mesti diambil demi terwujudnya tipe negara kesejahteraan.

SEJARAH HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BALI ( KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN NYENTANA BEDA WANGSA) Ni Nengah Budawati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

This study aimed to know and understand about the legal culture of community on the phenomenon of different caste nyentana marriage. This research was empirical legal research legal research with behavioral approaches. The data source consisted of primary data sourced directly at the site of research and secondary data that included legislation, traditional laws, law books, magazines, dictionaries and newspapers. This study used qualitative data analysis which then produced descriptive data.Based on the national legal perspective, there are no differences in the position of husband and wife in different caste nyentana marriage. But in Balinese customary law, it resulted in the wife having a position that is more important than the husband in the family. As in the context of social life, especially in the capacity as krama in the sub-village, then the husband remains responsible for his obligations as krama muani while the wife still serves as krama luh. Related to the legal culture of indigenous people in Tabanan over different caste nyentana marriage, the fact that people are still of the view that marriage is an inter-caste marriage. Thus the legal culture of indigenous people in Tabanan tends to be static. This is motivated by many factors, one of which is either ignorance factor of traditional leaders or traditional krama of Decree of the Parliament No. 11 of 1951 which expressly has abolished inter-caste marriages that often lead to discrimination. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang budaya hukum masyarakat terhadap fenomena hukum perkawinan nyentana beda wangsa. Penelitian ini ialah penelitian hukum penelitian hukum empiris dengan pendekatan pendekatan prilaku (behavioral approach). Data primer bersumber langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, awig-awig, literature hukum, majalah, kamus dan surat kabar. Pada penelitian ini data dianalisis secara kualitatif yang kemudian menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan perspektif hukum secara nasional, tidak terdapat perbedaan kedudukan suami-isteri dalam perkawinan nyentana beda wangsa. Namun dalam Hukum adat Bali, justru mengakibatkan istri memiliki kedudukan yang lebih penting dibanding suami di dalam keluarga. Adapun dalam konteks kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kapasitas sebagai krama di banjar, maka si suami tetap bertanggung jawab pada kewajibannya sebagai krama muani sedangkan si istri tetap berkedudukan sebagai krama luh. Terkait dengan budaya hukum masyarakat hukum adat di Tabanan terhadap perkawinan nyentana beda wangsa, faktanya masyarakat tetap berpandangan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan antar kasta. Dengan demikian budaya hukum masyarakat hukum adat di Tabanan cenderung bersifat statis. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya ialah faktor ketidaktahuan baik dari pemuka adat maupun krama adat tentang Keputusan DPRD No. 11 Tahun 1951 yang secara tegas telah menghapus perkawinan antar kasta yang kerap menimbulkan diskriminasi.

PERSAMAAN PERLAKUAN PARA PIHAK DALAM BERACARA DI KPPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN INDONESIA I Made Sari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

The title of this research is: “The Equal Trearment of Parties in the Proceedings of the Business Competition Dupervisory Commission in the Perspective of Indonesia Procedural Law Courts. The Right to equal treatment also contains in the principle of hearing the opinions or arguments of other parties before the judge handed down the verdict; it must be carried out in the litigation. The unequal position of the parties in the hearing of the Business Competition Supervisory Commission will cause problems in seeking justice. What is the position of decision of the Business Competition Supervisory Commission in terms of the legal system of justice in Indonesia ?; and What is the legal protection against the reported party, when he/she is not getting the right to equality of treatment in the proceedings in the KPPU?. The research was a normative legal research that consisted of research on the systeamtics of law, the synchronization of law, legal history. Which resulted from the confict of law governing the legal status of the KPPU decision; and the void of law in the way of the litingants in the litigation procedure of KPPU. The results of this research showed that (1) The Legal position of Business Competition Supervisory Commission’s decision in the law of court procedure is that the decision of KPPU as a quasi judicial decision of which the law procedure is made on its own that is called Case Handing Procedures at the KPPU; in addition to the Law of Civil Procedure Code. (2) The from of legal protection for businesses as the reported party could be sacrificed because of the absence of clear rules regarding the from of the formulation of legal protection in the proceedings of the on the unequality of treatment of the reported party. Judul penelitian ini adalah: “Persamaan Perlakuan Para Pihak Dalam Beracara Di KPPU Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Indonesia. Hak atas perlakuan yang sama mengandung prinsip mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan putusan, wajib dilaksanakan dalam berpekara. Tidak seimbangnya posisi dari pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan KPPU akan menimbulkan masalah dalam mencari keadilan. Bagaimana kedudukan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditinjau dari sistem hukum acara peradilan di Indonesia?; serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap terlapor, apabila terlapor tidak mendapatkan hak atas persamaan perlakuan dalam beracara di KPPU?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, yang beranjak dari konflik norma yang mengatur mengenai Kedudukan hukum putusan KPPU; dan norma kosong dalam tata cara berperkara di KPPU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hukum acara peradilan adalah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai putusan quasi judicial dengan hukum acara yang dibuat sendiri yang disebut Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU; disamping Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai terlapor masih belum diatur secara tegas sehingga mengandung potensi bahwa pihak terlapor dapat dikorbankan karena ketiadaan aturan yang jelas mengenai bentuk formulasi perlindungan hukum dalam beracara di KPPU atas di korbankannya hak atas persamaan perlakuan dari terlapor.

BANTUAN HUKUM DAN PENYANTUNAN TERPIDANA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Eny Heri Manik
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

Every person legal problems with the status as a suspect, accused and convicted person is obliged to secure the protection and legal aid. Legal aid is a right for everyone, especially for those who are punished more than five years is mandatory for legal counsel. Various guarantee protection for legal support in any judicial process is not regulated in the criminal code, Act No. 18 of 2003 regarding advocates, law No. 16 of 2011 on legal aid and law No. 12 of 1996 on corretional services. Began to suspect the examination process stages can have legal counsel or advocate o the court proceedings even to convict the accused. Legal assistance in the Indonesia judiccial process has been set broadly, in the sense that all stages of the judicial process of seeking justice is guaranteed by law without exception, the prisoners declared in the form of sponsorhip such as the availability of legal remedies extensivelly and every level of the judicial process, means remission, leave nearing relase, conditional release, resocialization, assimilation and others. Indonesia criminal justice process is carried out in an integrated manner by law enforcment in the context of a fair process in order to realize the prupose of law is fair, useful and achieving legal certainty for all seekers of justice based on the “system” that has adopted the “Integrated criminal justice system”. Setiap orang tersangkut masalah hukum dengan status sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana adalah wajib mendapat perlindungan dan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang, apalagi bagi mereka yang diancam pidana lebih dari lima tahun adalah wajib untuk didampingi penasehat hukum. Berbagai ketentuan jaminan perlindungan akan bantuan hukum dalam setiap proses peradilan telah diatur dalam KUHAP, UU NO. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mulai tahapan proses pemeriksaan tersangka oleh pihak penyidik (kepolisian) seseorang tersangka telah dapat didampingi kuasa hukum atau advokat, hingga ke proses persidangan bahkan sampai terdakwa menjadi narapidana. Bantuan hukum dalam proses peradilan Indonesia telah diatur secara luas dalam arti semua tahapan proses peradilan para pencari keadilan dijamin oleh Undang-Undang tanpa kecuali, bagi terpidana dicanangkan berupa penyantunan seperti tersedianya upaya hukum secara luas dan disetiap jenjang proses peradilan, sarana remisi, cuti menjelang bebas, pelepasan bersyarat, resosialisasi, asimilasi dan lain-lain. Peradilan pidana Indonesia dalam prosesnya dilakukan secara terpadu oleh penegak hukum dalam rangka proses yang adil guna terwujudnya tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan terciptanya kepastian hukum bagi semua pencari keadilan berdasarkan “sistem” yang telah dianut yakni “sistem peradilan pidana terpadu”

MEKANISME IDEAL PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SESUAI DENGAN KONSEP KEKINIAN i wayan arta ariawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

Based on the data from Bali Regional Police (2014) appear that a lot of custom disputes unfinished effectively thus create some question : (1) what is the factor that influencing effectiveness of solving custom dispute? How is an ideal mechanism for solving custom dispute in Bali according to the contemporary concept? That question is becoming a problem in this script. Since the problem reviewed normatively, indentified some factors that influencing not effectively solving custom dispute, there are (a) law factor that not sufficient yet. (b) law implementer factor with a weak skill and quality in solving the custom dispute.; (c) the supporting of tool and facility factor is not sufficient yet; and (d) society factor who is ignoring the values of custom law; (e) value of society cultures that start shifting, leaving togetherness and glorifying individualistic. About an ideal mechanism for solving accustom dispute in Bali according to contemporary concept, result of the solution conclude that the most accurate of solving custom dispute through internal mechanism based on local wisdom. But, if an internal mechanism failed, then solving of custom dispute can do by using an external mechanism, that is solving of custom dispute which doing by Government with forward an exist custom regulation and /or social regulation and the existence of all is recognized. In the case of this mechanism failed, then conflict solution done by the unit of solving social conflict task that established by government. Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial, adalah sebagai upaya pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa adat secara terpadu dan terintegrasi dalam wadah satuan tugas terpadu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tim terpadu belum berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa adat di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer dan data sekunder, selanjutnya diolah dengan teknik pengolahan data kualitatif, dan dianalisis, mengacu pada asas-asas hukum adat, teori hegemoni, pendapat para sarjana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial. Keseluruhan hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis, dengan 2 (dua) rumusan permasalahan yaitu, bagaimanakah mekanisme yang ideal penyelesaian sengketa adat sesuai dengan konsep kekinian, dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa adat di Bali.

PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERAMPASAN ILLICIT ENRICHMENT KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA A.A Mirah Endraswari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

The way to prevention of corruption is to use the reversal burden of proof system to the official public wealth that is not fair ( illicit enrichment ), but in the implementation there is an indication against violation of human rights. This research will be discuss how rule about the reversal burden of proof in the penal law system of Indonesia ? and how to application the reversal burden of proof in deprivation the illicit enrichment which is related with the human rights ?. Method used in this research is normative law research. Data analysis is conducted on primary and secondary law materials and then comparing those both as well were processed and presented by descriptive analysis. Related norm about the reversal burden of proof system now is regulated in act No. 31 of 1999, act No 20 of 2001 and act No. 8 of 2010, but the character of reversal burden of proof system in Indonesia still limited because it can only be used during the trials. Then related illicit enrichment norm is not regulated in Indonesia act’s, while Indonesia has been ratified about illicit enrichment in Article 20 UNCAC. The pros and cons related to the implementation of reversal burden of proof to illicit enrichment it happens because it is considered to against of human rights, which is related to the principle of presumption of innocence and non – self incrimination. However, with regard to other legal principles and consider the interests of the wider, the regulation of the illicit enrichment should be regulated in the provisions of the law in Indonesia. Considering the purpose of the law it self is fighting corruption, money laundering and optimize return on assets of criminals who gained from the crime. Penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang sifatnya luar biasa (extraordinary crime ) membutuhkan penanganan yang sifatnya luar biasa pula. Adapun cara yang dapat ditempuh yaitu dengan menerapan sistem pembuktian terbalik terhadap kekayaan pejabat Negara yang dimiliki secara tidak sah ( illicit enrichment ), namun dalam pelaksanaannya terdapat indikasi bahwa akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia ( HAM ). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan terkait pembuktian terbalik yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia ? dan bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan terhadap illicit enrichment dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ( HAM ) ?. Metode dalam penelitian ini menggunaan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini difokuskan pada hukum positif serta sumber bahan hukum baik berasal dari primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif analisis. Terkait tentang pengaturan sistem pembuktian terbalik saat ini telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi serta Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun sifatnya masih terbatas karena penggunaanya hanya dapat dilakukan pada saat persidangan saja. Sedangkan pengaturan terkait illicit enrichment saat ini belum diatur dalam ketentuan perundang – undangan, padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi ketentuan illicit enrichment sebagaimana ketentuan Pasal 20 UNCAC. Pro dan kontra terkait penerapan pembuktian terbalik pada illicit enrichment karena ada indikasi bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia ( HAM ) khususnya pada asas presumption of innocence dan non – self incrimination. Meskipun demikian, dengan memperhatikan prinsip hukum lainnya serta untuk kepentingan yang lebih luas maka pengaturan illicit enrichment sudah seharusnya diatur dalam ketentuan perundang – undangan di Indonesia. Mengingat tujuan pengaturannya itu sendiri yakni demi memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang serta pengembalian aset - aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

EKSISTENSI PARALEGAL DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Gede Agung Wirawan Nusantara
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

The provision of legal aid is based on the principle of equality before the law. Access to legal aid is seen as a human right. One legal aid according to the Act No. 16 of 2011 concerning Legal Aid is a paralegal, but the laws are not set on the definition and duties of paralegals in providing legal aid. This study examines two issues namely juridical legitimacy of paralegal in the national legal order and the authority of paralegals in providing legal aid to the poor. This research is a normative legal research that examine the vagueness of the norms regarding the provision of paralegal. Primary legal materials in the form of legislation, while secondary legal material in the form of books related to this issue. Legal materials collected through library research. Paralegal juridical legitimacy in the national legal order contained in Article 9 and Article 10 of the Act No. 16 of 2011 on Legal Aid. Paralegal be one of relief. Paralegal only authorized to provide legal assistance to cases settled by non-litigation. Paralegals can also provide legal counseling and perform the preparation of the report. Pemberian bantuan hukum didasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum. Akses bantuan hukum dipandang sebagai hak asasi manusia. Bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merumuskan tentang peran paralegal, tapi undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai definisi dan tugas paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Paralegal diartikan secara legitimasi yuridis dalam tatanan hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perumusan Undang-undang memposisikan Paralegal hanya berwenang untuk memberikan bantuan hukum dalam proses kasus yang diselesaikan dengan metode non-litigasi dan juga Paralegal juga dapat memberikan penyuluhan hukum dan melakukan persiapan laporan. Penelitian ini menguji dua isu yaitu legitimasi yuridis dari paralegal dalam tatanan hukum nasional dan otoritas paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti ketidakjelasan norma-norma tentang pemberian bantuan hukum oleh paralegal. Bahan hukum primer berupa undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku yang terkait dengan masalah ini. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

PERJANJIAN BAKU DALAM JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

The title of this legal writing is standard agreemant in motorcycle sale-purchase credit based on Law No. 8 of 1999. This writing has a background on the development of technologies that helps humans more easily to fulfill the porpuse in their lives. This is about transportations means of motorcycle. The various types of vehicles to be marketed provide a portion of the position in the agreemant. One of the agreements can be seen in the field of motorcycle sale-purchases credit which become increasingly importantand a agreement is needed so that there is a legal certainty for the purchas. In a sale-pruchase agreement, there is a standard agreemant often used by business people to make a profit. In this case the party much involved with accountability is the consumer, i.e as and user of goods and services has a powerless position against the standard agreement given by the business people. In this case the business propietors are given the operating restriction and liability for losses suffered by consumers which are poured into the prevailing legislations. The method in this study used empirical methods. The legal protection on consumers in motorcycle sale-purchase credits is guided by the Law No. 8 of 1999, which regulates the rights and obligations of consumers and business people. The application of standard agreements in motorcycle sale-purchase credit must be in accordance with the Consumer Protection Act. Adapun judul penulisan hukum ini adalah perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 . Penulisan ini memiliki latar mengenai perkembangan teknologi yang telah manusia semakin mudah memenuhi tujuannya dalam hidupnya. Hal ini mengenai alat transportasi sepeda motor. Adanya jenia-jenis kendaraan yang beraneka ragam dipasarkan, hal tersebut akan memberikan porsi kedudukan dalam perjanjian. Salah satu perjanjian dapat dilihat pada bidang jual beli kredit terhadap transportasi kendaraan sepeda motor semakin penting artinya suatu perjanjian diperlukan agar terdapat kepastian hukum terhadap jual beli. Dalam suatu perjanjian jual beli dikenal adanya perjanjian baku yang sering dipergunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Hal ini pihak yang banyak terlibat dengan pertanggung jawaban adalah konsumen, yaitu sebagai pemakai terakhir barang dan jasa mempunyai kedudukan yang tidak berdaya menghadapi perjanjian baku yang di berikan oleh pengusaha. Dalam hal ini para pelaku usaha diberikan batasan serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pada penelitian hukum ini menggunakan metode empiris.Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli kredit sepeda motor berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur tentan hak dan kewjiban konsumen dan pelaku usaha. Penerapan perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA