Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2016)" : 14 Documents clear

LEMBAGA KONSERVASI SATWA DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN SATWA ILEGAL I Gusti Ayu Pradnya Swari Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

Indonesia is a country that is very rich its animal diversity, but is also know as a countrythat has a long list of endangered wildlife. The destruction of forests, the transfer function of over-harvesting and the destruction of their habitat is the main factor that threatens the extinction of wildlife. Forests as house a wide variety of wildlife is no longer able to protect the exixtence of wildlife due to habitat destruction. Various rare species endemic in Indonesia such as Sumateran tigers, one-horned rhino, the Javan hawk eagle, dragons, birds of paradise and other animals gravely threatened. Illegal wildlife trade proses a serious threat to the preservation of the wildlife. The wildlife illegally traded most are cought from the wild and not of capativity. By law the government efforts to protect endangered species from extinction is done with the issuance of Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and ecosystems followedby the enactment of Minister of Forestry Number : P.53/Menhut-II/2006 on Conservation. Public education to raise public awareness of the importance of wildlife conservation play an important role in wildlife conservation. Institutions ex-situ conservation becomes a toggle while during their forests in the rescue effort should be able to give life maximum for wildlife with regard to ethics and the rules of animal welfare so that the function and purpose of conservation agencies as a place of education, research and development of science can be fixed accomplished. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Perusakan hutan, pengalihan fungsi hutan yang berlebihan serta rusaknya habitat mereka merupakan faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut. Hutan sebagai rumah berbagai macam satwa liar tidak lagi mampu melindungi keberadaan satwa akibat perusakan habitatnya. Berbagai satwa endemik yang langka di Indonesia seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, elang jawa, komodo, burung cendrawasih dan satwa-satwa lainnya keberadaannya terancam punah. Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Mentri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi. Edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pelestarian satwa liar memainkan peranan penting dalam pelestarian satwa liar. Lembaga konservasi ex-situ menjadi tempat tiggal sementara selama hutan mereka dalam upaya penyelamatan harus mampu memberikan kehidupan yang maksimal bagi satwa liar tersebut dengan tetap memperhatikan etika dan kaidah kesejahteraan satwa sehingga fungsi dan tujuan lembaga konservasi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat tetap terlaksana.

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TAS BERMEREK YANG DIIMPORT KE INDONESIA Nyoman Supariyani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

Painstaking efforts and long process to make one product widely popular among the consumers force the producers to take an illegal short cut by doing a piracy or imitating a well-known brand. The damage is not only done to the license holder, but also to the consumers and the importing country. For the license holder, the practice will signi?cantly reduce the bene?t. The lower quality of the illegal product will also contribute to the decreasing image of the original products. This practice will make the consumers unsatis?ed, due to the product of lower quality, and it also reduces the revenue for the state. Legal protection for branded product, which are mostly imported, is badly in need, without denying the right of local producers to use the well-known branded in a good intention. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan suatu merek terkenal secara luas dan dipergunakan oleh masyarakat, menjadikan beberapa produsen melakukan jalan pintas dengan menjalankan perilaku bisnis curang yaitu dengan melakukan “pembajakan” atau peniruan dari merek yang telah lama beredar di pasaran atau dapat disebut sebagai merek yang sudah terkenal. Adanya praktik curang ini, tidak hanya merugikan pemilik merek terkenal, akan tetapi masyarakat sebagai konsumen dan negara juga dirugikan. Bagi pemilik merek, kerugian yang dirasakan adalah menurunnya pendapatan, dan apabila kualitas dari barang dan jasa yang ditiru lebih rendah, maka akan menurunkan citra produk tersebut di mata konsumen. Bagi konsumen kerugian yang dideritanya adalah mutu barang yang rendah, sedangkan bagi negara kerugian yang timbul adalah berkurangnya penerimaan pajak. Perlindungan hukum yang memadai terhadap merek-merek terkenal,yang kebanyakan adalah merek terkenal dari luar negeri mutlak diperlukan, tanpa mengurangi hak pengusaha pribumi yang memiliki merek yang sama dengan merek terkenal tersebut yang menggunakannya dengan itikad baik.

PERANAN MAJELIS DESA PAKRAMAN BALI DALAM PELAKSANAAN INVESTASI KEPARIWISATAAN DI WILAYAH DESA PAKRAMAN Dewa Nyoman Gede Suatmaja
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

The role of the Desa Pakraman (Pakraman Village) in the implementation of tourism investment in Desa Pakraman is represented by Bendesa as the top prajuru (manager) in the Desa Pakraman. Bendesa is a top official in the structure of organization of Desa Pakraman. He bears authority of the desa and representing the village in providing recommendations on the implementation of the investment in the village area. In accordance with the provisions of the Decision of the Pesamuhan I of the Majelis Desa Pakraman Bali (the Bali Pakraman Village Assembly) and the Bali Province Act No. 3 of 2001, the Bendesa is deserved to provide recommendations for any incoming investment into the village. The Bendesa shall get approval of village members for any action he takes. The major factors which affects the implementation of investment in tourism villages, is the role of laws of the village. Awig-awig (the law of the village) is a bastion of the village and the most powerful thing in Bali. Conflict resolution in tourism investment is based on national law and customary laws, in this case the Prajuru plays a central role in preventing and resolving disputes, namely in response, communicate and reduce the potency of conflict. In resolving conflicts, the Prajuru implementing the customary law, the Assembly legal instrument for deliberations of the conflict by accommodating the interests of the parties to the dispute. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peranan Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali dalam pelaksanaan investasi kepariwisataan di wilayah desa pakraman. Setelah dilakukan pengkajian dengan metode penelitian hukum normatif, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, faktor penarik pelaksanaan investasi kepariwisataan di wilayah desa pakraman meliputi (a) keindahan alam dan kondisi sosial budaya yang unik dan bernilai tinggi; (b) faktor kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung pelaksaaan investasi di wilayah desa pakraman; dan (c) di sisi lain desa pakraman dengan awig-awig yang dimilikinya dapat menjadi faktor pengendali bagi pelaksanaan investasi di wilayahnya. Kedua, MDP Bali tidak dapat berperan secara langsung dalam pelaksanaan kepariwisataan di wilayah desa pakraman, sebab pelaksanaan investasi di wilayah desa pakraman merupakan urusan otonomi desa pakraman yang bersangkutan. MDP Bali hanya dapat berperan: (a) memberi saran, usul dan pendapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (b) mendorong desa pakraman untuk mengendalikan investasi di wilayahnya. Dorongan tersebut dituangkan dalam Keputusan MDP Bali Nomor 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 yang menegaskan bahwa setiap investasi di wilayah desa pakraman wajib mendapat rekomendasi dari desa pakraman. (3) Upaya yang dapat dilakukan oleh MDP Bali dalam penyelesaian konflik di bidang investasi kepariwisataan di wilayah desa pakraman adalah menjadi mediator dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh para pihak.

PENGATURAN REKAPITALISASI PERSEROAN TERBATAS Gde Andika Sumadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

In the case of shortage of capital, limited liabililty company allowed to conduct recapitalization, an activity to increase capital. Recapitalization provisions set out in article 41 up to article 43 of Law No. 40 of 2007 does not comply with the basic considerations point c of the limited liability company law. The provisions essentially determines the recapitalization can be carried out with the approval of the general meeting of shareholders that is based on the principle of one share one vote, while the considerations stated that the limited liability company is one pilar to accelerate national development that composed based on the principle of togetherness. The legal problems addressed in this study are first: how the recapitalization arrangements in the Law No. 40 of 2007?; second: how the ideal mechanism of recapitalization in realizing the the principle of togetherness within the limited liability company? This study is a normative legal research on arrangement of a limited liability company’s recapitalization. The legal problem solving uses the statute approach and historical approach. The result of this study showed that the first, arrangements of recapitalization of the limited liability company law is inadequate because it creates a disadvantage for minority shareholders and not in accordance with the principle of togetherness which is exist on the considerations part of the limited liability company law. Second, the ideal mechanism of recapitalization is to use deliberation to reach an agreement and general meeting of shareholders not use the voting system which is more favorable to the majority shareholder. Shareholders of both majority and minority can make a contract that the recapitalization can be done without harming minority shareholders, for example by bonus shares. Dalam menjalankan usahanya ada kalanya Perseroan Terbatas (PT) dihadapkan pada suatu situasi dimana PT mengalami kekurangan modal. Pada situasi seperti ini perseroan diberikan jalan untuk melakukan Rekapitalisasi atau penambahan modal yang diatur dalam Pasal 41-43 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam ketentuan mengenai Rekapitalisasi ini terjadi konflik norma antara ketentuan yang mewajibkan rekapitalisasi atau penambahan modal dalam Perseroan dilaksanakan melalui persetujuan RUPS dengan bagian menimbang huruf c UUPT yang di dalamnya disebutkan bahwa PT merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, pertama: Bagaimana pengaturan Rekapitalisasi di Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Kedua: Bagaimanakah mekanisme Rekapitalisasi yang ideal dalam mewujudkan asas kekeluargaan dalam Perseroan Terbatas?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji pengaturan mengenai Rekapitalisasi atau penambahan modal dan bagian menimbang huruf c UUPT. Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: pengaturan Rekapitalisasi atau penambahan modal ke dalam Perseroan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kurang memadai karena pengaturannya masih memungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas dan tentu saja hal ini bertentangan dengan asas kekeluargaan yang terdapat pada bagian menimbang huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua: rekapitalisasi harus dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan yaitu melalui jalan musyawarah untuk mufakat, dan tidak menggunakan sistem voting yang lebih menguntungkan pemegang saham mayoritas. Selain hal itu, pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dapat membuat suatu kontrak yang menyepakati bahwa rekapitalisasi yang akan dilakukan perseroan tidak akan merugikan pemegang saham minoritas, misalnya melalui pemberian saham bonus.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA