Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2017)" : 10 Documents clear

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK TERDAFTAR DI BBPOM DENPASAR Ni Putu Januaryanti Pande
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

Article 4 letter C the Laws no 8 of 1999 about Consumer Protection states that consumers have the right of correct, clear and truthful information about the condition and the guarantee of goods and/or services. Without distribution license from BPPOM meaning there is no guarantee that thise cosmetics are safe to use . The decision of the head of the BPOM of Republic of Indonesia no HK.00.05.4.1745 about cosmetics, also regulate the distribution of imported cosmetics that are not registered to be against the regulation of Article 2 letter c and Article 10 (1). But the facts in the field the implementation of the regulations of registering the imported cosmetic products are still met to n ot be according to the regulation of the laws. The primary data of this research is obtained through field research in the way of interviewing some informants and respondents. The secondary data in this research is obtained through the literature of the primary, secondary and thirdly legal materials, according to the problems that will be discussed. The data that has been collected whether from field's research or literature that has been treated with qualitative approach. From the research above, can be taken the conclusion that the implementation of the protection of the law to the consumers that suffer the loss from imported cosmetics that has not been registered is not implemented effectively. Other factors that influence the implementation of labelling Indonesian language on the packaging of the product is from the consumer's and the producer's awareness and also the obstacle of the related goverment's performance. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tanpa ada izin edar dari BBPOM maka tidak ada jaminan bahwa kosmetik tersebut aman untuk digunakan. Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, juga mengatur peredaran kosmetik impor yang tidak terdaftar melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 10 ayat (1). Namun faktanya di lapangan penerapan ketentuan pendaftaran produk kosmetik impor masih banyak dijumpai tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris yang mengkaji kesenjangan antara ketentuan peraturan pendaftaran kosmetik impor di BBPOM dengan pelaksanaannya di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung ke beberapa informan dan responden yang terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tertier sesuai permasalahan yang akan dibahas. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun kepustakaan di olah dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat kosmetik impor yang tidak terdaftar belum efektif diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pencantuman label berbahasa Indonesia pada kemasan produk kosmetik impor adalah dari kesadaran konsumen, produsen dan adanya hambatan kinerja pemerintah terkait.

PENYELENGGARA JALAN SEBAGAI SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA Dewa Arya Lanang Raharja
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

As part of the national transportation system, the Traffic and Road Transport should be developed to realize the potential and role, security, prosperity, order traffic and road transportation in order to support economic development and the development of science and technology, regional autonomy, and accountability of state. This research with the normative methods research type, which aims to know and understand who is degan organizers roads and also to know and understand how accountability organizers of the street as legal subjects. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Transportasi Lalu Lintas dan Jalan harus dikembangkan untuk mewujudkan potensi dan peran, keamanan, kemakmuran, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas negara. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami siapa yang dimaksud degan penyelenggara jalan dan juga untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggung jawaban penyelenggara jalan sebagai subyek hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

In criminal law there are a criminal act, criminal liability, and criminalization. Criminal liability consept in criminal law is a central concept be known mens rea. Mens rea concept based an act doesn’t not result in a person guilty unless the mind is bad. In Indonesian Criminal Code there regulates the negative form of criminal liability, contained in article 44. In article 44 Indonesian criminal code mentions that the mental disorder can be held accountable for criminal liability. Pedophilia is a sexual disorder that possessed by adults who get sexual gratification through physical contact with children.In criminal law pedophilia known as the crime of sexual abuse of minors. There is a vagueness of norms that occurs between article 44 Indonesian criminal code with a court decision regarding pedophilia. Court decision handed down on the accused in this case usually is imprisonment, whereas in the German state people who suffer from pedophilia in rehabilitation by the government. German Criminal Code has arranged the said provisions, this is because the government is aware of the psychological condition of a pedophile. A pedophile will not recover if the punishment given only in the form of imprisonment, without a destination for healing and repair perpetrators later, because criminal punishment should pay attention to the properties or the circumstances of the offender, so that it becomes appropriate punishment and provide benefits to the perpetrator.The research methods used in this paper is a normative legal research methods. Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (mens rea). Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. KUHP Indonesia mengatur mengenai bentuk negatif dari pertanggungjawaban pidana, yang terdapat pada pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa orang yang sakit jiwanya serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pedofilia merupakan suatu penyakit gangguan preferensi seksual yang dimiliki oleh orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak. Di dalam hukum pidana Indonesia pedofilia dikenal sebagai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Terdapat kekaburan norma yang terjadi antara Pasal 44 KUHP dengan putusan pengadilan mengenai kasus ini. Putusan yang dijatuhkan padaterdakwa dalam kasus ini biasanya adalah hukuman penjara, sedangkan di Negara Jerman orang yang mengidap pedofilia direhabilitasi oleh Pemerintah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman telah mengatur mengenai ketentuan tersebut, hal ini dikarenakan Pemerintah sadar akan kondisi kejiwaan dari seorang pedofilia. Seorang pedofilia tidak akan sembuh jika hukuman yang diberikan hanya berupa kurungan penjara, tanpa ada tujuan untuk penyembuhan dan perbaikan pelaku dikemudian hari, karena seharusnya penjatuhan pidana memperhatikan sifat-sifat atau keadaan-keadaan pelaku sehingga pemidanaan itu menjadi tepat dan memberikan manfaat bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif.

IMPLIKASI ASAS RETROAKTIF TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS/PPAT DALAM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN BAGI PERSEROAN TERBATAS Made Gelgel
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

Further and deeper research into the validity of the Retroactive Principle is required in order to provide assertiveness about the arrangement of Retroactive Principles in the field of agreement law in the Indonesian legal system, especially the Building Rights Agreement in Agrarian Law and the existence of obscure legal norms in the case of the legal Notary / PPAT to the granting right of building use for a period of validity is reviewed according to the provisions of Article 28 of Regulation of Head of National Land Agency Number 2 Year 2013 concerning the Delegation of Authority of Land Rights and Land Registration Activity and by using case approach of PT. Pan Pacific Nirwana Resort. This research is a normative legal research that is derived from the existence of obscurity of legal principle and legal norm contained in the provisions of Law Number 5 Year 1960 on Basic Agrarian Law Basic (UUPA) in the provisions of Article 30 and Article 28 Regulation of Head of National Land Agency No. 2 of 2013 on the Delegation of Authority of Land Rights and Land Registration Activities. The conclusion of this research in Agrarian Law there is legal uncertainty in the concept of law building rights agreement with a period of time that is still running and the future is approved by a new regulation by the government which caused the previous agreement to occur normatively contradictory whether using retroactive or non-retroactive principle and the validity of deed Notary / PPAT in the granting of right to building to limited liability company which is still valid time is reviewed according to UUPA, Article 28 Regulation of Head of National Land Agency Number 2 Year 2013 regarding Delegation of Authority of Land Rights and Land Registration Activity and Article 1320 Privat Law and by using approach case PT. Pan Pacific Nirwana Resort is not valid. Penelitian lebih lanjut dan mendalam terhadap keberlakuan Asas Retroaktif diperlukan dalam rangka memberikan ketegasan tentang pengaturan Asas Retroaktif [1] di bidang hukum perjanjian dalam sistem hukum Indonesia khususnya perjanjian Hak Guna Bangunan dalam Hukum Agraria serta masih adanya kekaburan norma hukum dalam hal keabsahan akte Notaris/PPAT terhadap Perseroan Terbatas dalam pemberian Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya masih berlaku dikaji menurut ketentuan Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah serta dengan menggunakan pendekatan kasus PT. Pan Pasific Nirwana Resort. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni beranjak dari adanya kekaburan asas hukum dan norma hukum yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kesimpulan dari penelitian ini dalam Hukum Agraria terdapat ketidakpastian hukum dalam konsep hukum perjanjian Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu yang masih berjalan dan ke depannya di sahkan suatu peraturan baru oleh pemerintah yang menyebabkan perjanjian sebelumnya terjadi pertentangan secara normatif apakah menggunakan asas retroaktif atau non retroaktif dan keabsahan Akta Notaris/PPAT dalam Pemberian Hak Guna Bangunan terhadap Perseroan Terbatas yang jangka waktunya masih berlaku dikaji menurut UUPA, Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah jo Pasal 1320 KUH Perdata serta dengan menggunakan pendekatan kasus PT. Pan Pasific Nirwana Resort adalah tidak sah.

DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK I Made Wiharsa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

Diversion of narcotic crime in the criminal justice system for the children. Children in conflict with the law, especially in narcotic cases not specifically regulated in Law Number 35 of 2009 on the Narcotics. During this time the children in conflict with the law that is drafted in the Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System for The Children. Criminal punishment against with a certain person started because that person has committed a crime. Children in the case of a criminal act of narcotics criminal sanctions will have a negative impact on a child's future. Referring to the criminal justice system for the children are known to attempt a diversion to divert the child's completion of the criminal case of the trial into a non-judicial process. This research with the normative methods research type, which aims to determine the impact of the imposition of criminal sanctions and diversion efforts for children in narcotic crime. Diversi tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam tindak pidana narkotika belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana terhadap seseorang bermula karena seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Anak dalam hal melakukan tindak pidana narkotika yang dijatuhi sanksi pidana akan berdampak buruk pada masa depan anak. Mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang dikenal upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan ke proses non peradilan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk dapat mengetahui dampak penjatuhan sanksi pidana dan upaya diversi bagi anak dalam tindak pidana narkotika.

IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI) Ida Bagus Gede Partha Suwirya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

Writing this journal aims to analyze the credit agreement of the bank between the bank as a creditor with the Civil Servants as the debtor who uses a photocopy of the Decree of the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral. This journal is prepared using empirical juridical research method and the approach used is case approach and concept approach. Based on the results of this study it is known that the Bank piahk dare to receive a copy of the Decree of the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral in the credit agreement using the juridical basis of credit analysis 5c which is the basic principle of bank credit analysis based on the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 Concerning Banking. Photocopy of a legalized appointment letter of civil servants belonging to movable and intangible objects that can be used as collateral based on the classification of legal guarantees because it has economic value in the form of slip of gajih civil servants. Trust to the debtor is the foundation of the bank providing credit funds. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kredit bank antara pihak bank selaku kreditor dengan pihak Pegawai Negeri Sipil selaku debitor yang menggunakan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi sebagai agunan. Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa piahk Bank berani menerima fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan dasar yuridis yaitu analisis kredit 5c yang merupakan prinsip dasar analisis kredit bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi termasuk ke dalam benda bergerak dan tidak berwujud yang dapat dijadikan agunan berdasarkan klasifikasi hukum jaminan karena memiliki nilai ekonomis berupa petikan slip gajih pegawai negeri sipil. Kepercayaan kepada debitor merupakan dasar pihak bank memberikan dana kredit.

PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARIWISATA TANAH LOT ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN DESA PAKRAMAN BERABAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM I Kadek Yudhi Pramadita
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

The author of this journal aims to analyze the cooperation agreement between the tourism management Tanah Lot Tabanan District Government with Pakraman Beraban not provide the right balance for the parties to the agreement and a cooperation agreement tourism management Tanah Lot justice for Pakraman Beraban.jurnal was prepared using methods using a normative juridical research approaches legislation and approach to the concept. Based on the survey results revealed that the cooperation agreement tourism management Tanah Lot between the Regional Government of Tabanan regency with Pakraman Beraban not provide the right balance for the parties to the treaty because Tabanan regency has a higher position than Pakraman Beraban, so that the rights granted to the village pakraman not the same, the imbalance is also due Tabanan District Government want to manage the DTW Tanah Lot, in accordance with Article 12 Paragraph 3 of the Law of regional governments. Further, management cooperation agreement Tanah Lot tourism fair is to revise the substance of the agreements II in chapters 8 and 9 Paragraph (1), by applying the principle of legal equality and the principle of balance. Penulis jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban tidak memberikan keseimbangan hak bagi para pihak dalam perjanjian tersebut serta perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot yang berkeadilan bagi Desa Pakraman Beraban.jurnal ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban tidak memberikan keseimbangan hak bagi para pihak dalam perjanjian tersebut karena Kabupaten Tabanan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Desa Pakraman Beraban, sehingga hak yang diberikan kepada Desa pakraman tidak sama, Ketidakseimbangan tersebut juga dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan ingin mengelola sendiri DTW Tanah Lot tersebut, yang sesuai dengan Pasal 12 Ayat 3 UU Pemerintah daerah. Selanjutnya, Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot yang berkeadilan adalah dengan melakukan revisi terhadap substansi perjanjian kerjasama II pada pasal 8 dan 9 Ayat (1), dengan menerapkan asas persamaan hukum dan asas keseimbangan.

PENGARUH AMANDEMEN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH Ni Kadek Rudiani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

The laws of The Republic Of Indonesia in 1945 became the highest legal source of lower legal products. The laws of The Republic Of Indonesia in 1945 from 1999 to 2002 have been amended four times. The consequences of the amendement certainly affect the laws that run it including synchronzation of local government law with the result of the amendment of the four constitutions of The Republic Of Indonesia in 1945. In this connection the formulation of this research problem is: a) How is the regulation of local government in the amendnment of the four laws of The Republic of Indonesia in 1945?, b) what the arrangement of local government after the amendnment of the four laws of The Republic of Indonesia in 1945?. Is normative legal research. As is known, normative legal research includes research on legal principles, legal system, legal synchronization level, and legal history research. In accordance with the characteristics and nature of normative law research, in this study will use several methods of approach: The Statue Approach (statutory approach, The analitical and Conseptual Approach) Based on Article 18 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of 1945 found The existence of development policy relation between central government and regional government as regulated in Law Number 23 Year 2014 about Local Government, that is base on: Decentralization, Deconcentration and Co-Administration, assignment from government to region and village and from region to village To perform certain tasks accompanied by financing, facilities and infrastructure and human resources with the obligation to report in its implementation and accountable to the commissioned. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi produk hukum yang lebih rendah. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Tahun 1999 sampai 2002 telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali. Konsekwensi dari amandemen tersebut tentunya berpengaruh terhadap Undang-Undang yang menjalankannya termasuk sinkronisasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan hasil Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitan itu rumusan masalah penelitian ini adalah: a) Bagaimana pengaturan pemerintahan daerah dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945?, b) Bagaimana pengaturan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana diketahui penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum. Sesuai dengan karakteristik dan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini akan memakai beberapa metode pendekatan: The Statue Approach (pendekatan perundang-undangan), The analitical and Conseptual Approach (pendekatan analisis konsep hukum). Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 ditemukan adanya hubungan kebijaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan dasar-dasar : Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dalam pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

RELEVANSI KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DENGAN WELFARE STATE DALAM IMPLEMENTASINYA DENGAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA I Ketut Cahyadi Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

The State of Pancasila Law essentially stems from the principle of kinship, deliberation of consensus based on customary law, and protection of human rights with the principle of balance between the rights and obligations and the function of the law of auxiliary. As contained in the Fifth Precept of Pancasila that is social justice for all Indonesian people, and the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia related to the phrase "advancing public welfare" is the basic formula of welfare state ideology then manifested into the constitution of the state of Indonesia to be made Guidance of nation life and state administration. Negara Hukum Pancasila esensinya berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat, dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dan fungsi hukum pengayoman. Sebagaimana yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait frase “memajukan kesejahteraan umum” merupakan rumusan dasar ideologi welfare state kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan.

LEGALITAS PENGGUNAAN VIRTUAL OFFICE SEBAGAI KANTOR ADVOKAT Ni Kadek Ratna Jayanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

Virtual office is a joint office equipped with physical facilities and human resources facilities. Virtual office is supported with internet facility, call center, receptionist, workspace, and technology-based meeting room. Advocates can use virtual office as an office in providing legal services to the public. In this study there are two problems that can be formulated that is 1) how is the legal relationship between the owner of a virtual office with an advocate who uses a virtual office as an advocate office? 2) How can a virtual office place be the domicile of an advocate’s office? This study is a normative legal research that examines the empty norm of virtual office. This condition will complicate the determination of domicile of a business entity. Legal material consists of primary legal materials and secondary legal materials collected through library studies. The analysis is done qualitatively. The legal relationship between a virtual office owner and an advocate who using a virtual office as an advocate’s office is based on a lease agreement. Virtual office agreement object used as an advocate’s office. The virtual office space may be the seat of an advocate's office. Legality of advocates is determined by individual qualifications. In Act No. 18 of 2003 on Advocates does not regulate the requirements of the advocate's office as the basis of legality as an advocate. The virtual office address can be used as the domicile of the advocate office. Virtual office adalah kantor yang bersama yang dilengkapi dengan fasilitas fisik dan fasilitas sumber daya manusia. Virtual office didukung dengan fasilitas internet, call centre, resepsionis, ruang kerja, dan ruang pertemuan berbasis teknologi. Advokat dapat menggunakan virtual office sebagai kantor dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Dalam penelitian ini ada dua permasalahan yang dapat dirumuskan yakni 1) bagaimanakah hubungan hukum antara pemilik virtual office dengan advokat yang menggunakan virtual office sebagai kantor advokat? 2) Bagaimanakah tempat kedudukan virtual office dapat menjadi tempat kedudukan kantor advokat? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang mengkaji mengenai kekosongan norma mengenai virtual office. Kondisi ini akan menyulitkan legalitas penentuan domisili suatu badan usaha. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hubungan hukum antara pemilik virtual office dengan advokat yang menggunakan virtual office sebagai kantor advokat didasarkan pada perjanjian sewa menyewa. Objek perjanjian virtual office yang digunakan sebagai kantor advokat. Tempat kedudukan virtual office dapat menjadi tempat kedudukan kantor advokat. Legalitas advokat ditentukan oleh kualifikasi individu. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur persyaratan mengenai kantor advokat sebagai dasar legalitas sebagai advokat. Alamat virtual office dapat digunakan sebagai domisili kantor advokat.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA