Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2017)" : 10 Documents clear

PENGATURAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ASING YANG BERACARA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Putu Ngurah Bagus Robin Cahaya Putra; Putu Tuni Cakabawa Landra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

Advocate profession has an important role for law enforcement in the State Indonesia. Advocate profession is currently being confused by their international agreements MEA and GATS in the State Indonesia with other ASEAN countries, one of which regulates the profession of advocate, who make arrangements in Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates become unclear, especially to Article 23 of Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates stipulates that foreign lawyers are prohibited in court proceedings, practice andor open a legal services office or representative in Indonesia. Based on these two issues can be raised is how the setting of norms on foreign lawyers who want to proceedings in Indonesia in relation with the MEA and how preparedness advocates Indonesia in the era of globalization and asean economic community. Types of Research in this paper is a normative legal research conducted through an analysis of the norms of the legislation. The results of this study can be explained procedural authority of a foreign advocate in the State Indonesia obstructed by Article 23 of Law No. 18 Year 2003 is causing confusion when they see their International agreements that have been agreed State Indonesia on MEA and GATS governing trade in services within international scope. The setting of an ideal advocate for the State of Indonesia as not to be confused with the International agreement both GATS and the MEA is the revision of Law No.18 of 2003 concerning Advocates, in particular on Article 23 in order to be able to advocate foreign proceedings in Indonesia is on condition and stages which must be passed so that later obtained the minutes of the oath from the high court and a member's card PERADI advocate of advocate organizations. As for the readiness advocates in Indonesia in the face of this MEA has readiness much when compared with foreign advocates for excess advocates Indonesia is knowing the legal regulations in Indonesia and the Indonesian communications were good compared to foreign lawyers who want proceedings in Indonesia. Profesi advokat mempunyai peranan penting bagi penegakan hukum di Negara Indonesia. Profesi advokat saat ini sedang dibingungkan oleh adanya kesepakatan internasional MEA dan GATS di Negara Indonesia dengan Negara Asean lainya yang salah satunya mengatur tentang profesi advokat, yang membuat pengaturan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi rancu, khususnya pada Pasal 23 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan bahwa advokat asing dilarang beracara di pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat diangkat dua permasalahan yaitu bagaimana pengaturan norma tentang advokat asing yang ingin beracara di Indonesia dalam kaitannya dengan MEA dan bagaimana kesiapan advokat Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan masyarakat ekonomi asean. Jenis Penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan kewenangan beracara dari advokat asing di Negara Indonesia dihalangi oleh Pasal 23 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut sehingga menimbulkan kerancuan bila melihat adanya kesepakatan Internasional yang telah disepakati Negara Indonesia tentang MEA dan GATS yang mengatur tentang perdagangan jasa dalam ruang lingkup internasional. Pengaturan tentang advokat yang ideal untuk Negara Indonesia karena agar tidak rancu dengan perjanjian internasional baik GATS maupun MEA adalah dengan merevisi Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya pada Pasal 23 agar advokat Asing agar dapat beracara di Indonesia tentunya dengan syarat dan tahapan yang harus dilalui sehingga nantinya memperoleh berita acara sumpah dari pengadilan tinggi dan memiliki kartu anggota advokat dari organisasi advokat PERADI. Sedangkan untuk kesiapan advokat di Indonesia dalam menghadapi MEA ini memiliki kesiapan yang jauh jika dibandingkan dengan advokat asing karena kelebihan advokat Indonesia adalah mengetahui regulasi hukum di Indonesia dan komunikasi bahasa Indonesia yang baik dibandingkan dengan advokat asing yang hendak beracara di Indonesia.

PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Agus Cakra Nugraha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

Combating crime is repressive, in the old paradigm insists on Follow the Suspect is more focused on the pursuit of the perpetrators. Unlike the case with the new paradigm that emphasizes the pursuit of money or the Follow the Money or trying to trace property derived from crime, which is then reconstructed where wealth and what criminal act that gave birth to such property. This approach is easier than with conventional approaches for money laundering is the weakest link of a crime. Pursuing the perpetrators of crimes are relatively more difficult, than the pursuit of crime. Pemberantasan kejahatan secara represif, dalam paradigma lama menekankan pada Follow the Suspect lebih menitikberatkan pada pengejaran para pelaku kejahatan. Berbeda halnya dengan paradigma baru yang lebih menekankan untuk mengejar uang atau Follow the Money atau berupaya melacak harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, yang kemudian direkonstruksi dari mana kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional karena pencucian uang adalah mata rantai paling lemah dari suatu kejahatan. Mengejar pelaku kejahatan relatif lebih sulit, dibandingkan dengan mengejar hasil kejahatan.

REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA YANG BAIK Djatu Apriellia
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

The audit board of the republic of Indonesia (BPK) examination results in recommendations that must be followed by the public officials. Recommendations are needed for improvements in the management of financial governance. This research is normative as for the issues discussed in this research are first the follow-up monitoring arrangements on BPK recommendations and the sanctions if the recommendation is not followed by the audited entity. This legal research was conducted by examining the primary legal materials and secondary law. The results of this research show that normatively monitoring arrangements follow up on BPK recommendations currently using Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 which will use the information system so that the implementation of the follow-up monitoring of the audit board recommendations will be faster, more accurate, and efficient. Furthermore, if the public officials did not discharge the audit board recommendation then will be subject to administrative sanctions and criminal sanctions, but BPK has not had mechanisms and procedures for reporting to the police departement if the recommendation that has not been or is not acted upon by the audited entity. Hasil pemeriksaan BPK menghasilkan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pejabat. Rekomendasi diperlukan untuk perbaikan-perbaikan manajemen dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih baik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertama pengaturan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK saat ini dan kedua sanksi apabila rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK saat ini menggunakan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 yang akan menggunakan sistem informasi pemantauan tindak lanjut sehingga pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK akan lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya apabila pejabat tidak melaksanakan rekomendasi BPK maka akan dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana, namun BPK belum memiliki mekanisme dan prosedur pelaporan kepada pihak kepolisian apabila rekomendasi BPK yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTO CITIZEN JOURNALIST YANG DIPUBLIKASIKAN DI INSTAGRAM Ni Made Dwi Marini Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

The development of the current paradigm demonstrate initiative of the citizens to share information in their possession to the public. Citizen who was only a reader, now turned into a citizen journalist, who sends the picture to the press on Instagram account on an event that attracts attention. In this research, there are two issues to be discussed namely 1) How is the protection of moral rights and economic rights over the photos produced by citizen journalist on Instagram? 2) How can the efforts of a citizen journalist to protect the copyrighted works uploaded on Instagram? This research is an empirical juridical study that examines the problem of copyright photography protection in Instagram. Moral rights protection of citizen journalist on Instagram photo is done with the mention of names of the photographer (citizen journalist) and copyright holder (press accounts on Instagram). Protection of economic rights of citizen journalism photo on Instagram as stipulated in the Act of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright only applies to photographs with human objects. Efforts that can be done by a citizen journalist to protect copyrighted works uploaded on Instagram are preventive efforts, respresive efforts and pre-emtive efforts. Perkembangan paradigma di era informasi saat ini menunjukkan inisiatif dari warga untuk membagikan informasi yang dimilikinya kepada publik secara cepat dan up to date. Warga yang tadinya hanya seorang pembaca, kini cenderung menjadi citizen journalist yang cenderung berinisiatif dan aktif mengirimkan hasil fotonya kepada akun pers di Instagram mengenai suatu peristiwa yang menarik perhatian. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan inti yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas foto yang dihasilkan oleh seorang citizen journalist di Instagram? 2) Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan seorang citizen journalist untuk melindungi karya cipta fotonya yang diunggah di Instagram? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji mengenai masalah perlindungan karya cipta fotografi di Instagram. Perlindungan hak moral foto citizen journalist di Instagram dilakukan dengan penyebutan nama pencipta (citizen journalist) dan pemegang hak cipta (akun pers pada Instagram). Perlindungan hak ekonomi foto citizen journalist di Instagram sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya berlaku pada karya foto dengan objek manusia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan seorang citizen journalist untuk melindungi karya cipta fotonya yang diunggah di Instagram adalah upaya preventif, upaya respresif serta upaya pre-emtif.

PERANAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELARANGAN UPACARA KEMATIAN DI SETRA BANJAR YANGAPI Ni Made Ariswandani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

The dispute of death ceremony disallowance in Setra Banjar Yangapi is a dispute arising from the imposition of Kasepekang customary sanction against villagers who are considered to have committed adat violations. The dispute arose from the commencement of process of expansion of Dalem Yangapi Pakraman Village. The aim of this research is to find out the effect caused by the implementation of one of Balinese customary sanction and its relevance to national law and local government efforts in resolving the dispute by maintaining the tranquility of the village members. At mediation level on dispute settlement pursuant to the Regional Regulation of Bali Province No. 6 of 1986 on the Standing, Functions and Roles of Indigenous Villages as a Unity of Customary Law Community in the Level I Territory of Bali Province, it is not clearly stipulated in this regulation, it only states that the Governor assisted by MPLA dan BPPLA will become a mediator and then replaced by the Regional Regulation of Bali Province No. 3 of 2001 on Pakraman Village and MDP reserves the right as mediator, but in reality the local government and its staff are mediators in the settlement of adat disputes. The results of this research indicate that the dispute settlement process was initially conducted through mediation proceedings, but because mediation did not succeed, one party chose to perform the death ceremony by cremation while maintaining and without reducing the meaning of ceremony performed by the village members. Sengketa pelarangan upacara kematian di Setra Banjar Yangapi merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat diterapkannya sanksi adat kasepekang terhadap warga desa yang dianggap melakukan pelanggaran adat. Sengketa tersebut muncul sejak dimulainya proses pemekaran Desa Pakraman Dalem Yangapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan penerapan salah satu sanksi adat Bali serta relevansi nya terhadap hukum nasional dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa adat dengan berusaha tetap menjaga ketentraman warga desa. Pada tingkat mediasi penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada peraturan ini tidak disebutkan secara jelas hanya menyebutkan Gubernur dibantu oleh MPLA dan BPPLA yang menjadi mediator kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang desa pakraman dan MDP yang memiliki hak sebagai mediator, tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah beserta jajarannya yang menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pada awalnya dilakukan melalui proses mediasi, tetapi karena mediasi tidak berhasil maka salah satu pihak memilih untuk melakukan upacara kematian dengan melalui kremasi dengan tetap tidak mengurangi makna suatu upacara yang dilaksanakan oleh warga desa.

TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN NASIONAL TIMOR LESTE TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI Hernanes Delfim Alves Silva
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

Household violence as an internal household issue, public issues are in handle openly through law mechanism. In response to the increasing cases of household violence, the Timor leste government then also formulate it as one of the common offenses in constitution number 7 of 2010 about household violence. This is a research by using empirical law research method, the result found two things, firstly, the special unit for the handling of victim of household violence within the scope of the national police of Timor Leste does not yet have an adequate law basis in regulating its duties and responsibilities, because the authority of the special unit is delegatively derived from the general authority owned by national police investigation agency. Second, even if there is no special law umbrella, the special unit still carries out its duties and responsibilities even if it is inadequate. The absence of special law umbrella and inadequate task and responsibilities of special unit unsupported by human resources. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal rumah tangga semata, persoalan publik ditangani secara terbuka melalui mekanisme hukum. Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Timor Leste juga kemudian merumuskannya sebagai salah satu delik umum dalam Undag-undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empirik, hasil menemukan dua hal. Pertama, Unit Khusus Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup Kepolisian Nasional Timor Leste belum memiliki landasan hukum yang memadai dalam mengatur tugas dan tanggungjawabnya, karena kewenangan dimiliki unit khusus secara delegatif sebagai turunan dari kewenangan umum yang dimiliki oleh Badan Investigasi Kepolisian Nasional Timor Leste. Kedua, sekalipun tidak memiliki payung hukum khusus, namun Unit Khusus tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sekalipun tidak memadai. ketiadaan payung hukum khusus, ketidakmemadaian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit khusus tidak didukung oleh sumberdaya manusia

PENERAPAN HUKUM RESPONSIF MENJADIKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM I Putu Gede Darmawan Hadi S
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

Currently, the policy made by the government will always support the political interests of the government itself, regardless of the interests of the community. A good policy is a policy that can respond and meet the interests, aspirations and social needs of the community so that all aspects must work together. In addition, government policy is expected to prevent violations of the law, because efforts to prevent violations of the law is better than crack or Hank dropped punishment to the offender. By building a national integrity system in government institutions is very useful for the fight against corruption in various forms at various levels. Attorney as law enforcement also plays a role in combating corruption should respond actively so that the desires of society so that the level of corruption in Indonesia decreased can be realized. Criminal punishment to the perpetrators of corruption is a form of repressive law enforcement response, the law does not consider the interests of those who governed / regulated by these laws. This study uses the method of normative legal research, which aims to identify and understand more deeply about the role of the Prosecutor in preventing corruption as well as people's expectations and understanding of the policies applied to the Prosecutor to support the government in preventing corruption. Saat ini, kebijakan yang dibuat pemerintah akan selalu mendukung kepentingan politik pemerintah itu sendiri, terlepas dari kepentingan masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat merespon dan memenuhi kepentingan, aspirasi dan kebutuhan sosial masyarakat sehingga segala aspek harus bekerja sama secara bersinergi. Selain itu, kebijakan pemerintah diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum, karena upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum lebih baik dari pada menindak atau mejatuhkan hukuman bagi si pelanggar. Dengan membangun sistem integritas nasional pada lembaga-lembaga pemerintahan sangat berguna untuk upaya melawan korupsi dalam berbagai bentuk di berbagai tingkatan. Jaksa selaku penegak hukum yang juga berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi haruslah merespon secara aktif sehingga keinginan masyarakat supaya tingkat korupsi di Indonesia menurun dapat terwujud. Penjatuhan pidana kepada pelaku-pelaku korupsi merupakan salah satu bentuk respon penegakan hukum secara represif, yaitu hukum yang tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah/diatur oleh hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang peran Kejaksaan dalam mencegah terjadinya korupsi sebagaimana harapan masyarakat dan memahami tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan Kejaksaan untuk mendukung pemerintah dalam mencegah korupsi.

DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENCURIAN ARUS LISTRIK DISTRIK DILI NEGARA REPUBLIK DEMOKRAT TIMOR-LESTE Nuno Saldanha Da Silva Fatima; Karolus Kopong Medan; Saryono Yohanes
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

Law enforcement discrimination in handling the theft of electric flow in Dili District of Timor Leste, about the treatment to fellow citizes (discrimination) because the people’s welfare must be the highest law in a country “salus publika supreme lex”. This research is an empirical yuridical law research. This is descriptive research by using primary data and secondary data. The result of this research indicate that every service given by the government through electricidade de Timor Leste (EDTL) as electrical energy distributor starting from the generation of transmission and distribution of electrical energy which become the source of supply to all society that widespread in Dili District of East Timor. In fact, deviates from the mandate of constitution which exist for the welfare of people. The deviations that occur are followed up by unfair law action toward the various level/group that exist in the society as the costumer. Injustice in handling is basically due to the interference of power both economic or political. Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan PencurianAliran Listrik Di Distrik Dili Timor-Leste, tentang perlakuan terhadap sesama warga negara secara (Diskriminasi) karenakesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara “salus publica suprema lex”. Penelitian ini merupakan penelitianhukum yuridis Empirik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mempergunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian nenunjukan bahwa Setiap pelayanan yang diberikan pemerintah melalui Electricidade de Timor Leste(EDTL) sebagai penyalur energi kelistrikan mulai dari pembangkitan transmisi dan distribusi energi listrik yangmenjadi sumber pasokan ke seluruh masyarakat yang menyebar luas di Distrik Dili Timor Leste pada kenyataanya menyimpang dari amanat konstitusi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Penyimpangan yang terjadi ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tidak adil terhadap berbagai tingkatan/golongan yang ada dalam masyarakat sebagai pelanggan. Ketidakadilan dalam penanganan yang semestinya pada dasarnya terjadi karena adanya interfensi kekuasaan, baik ekonomi maupun politik.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA Putu Sauca Arimbawa Tusan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

Legal protection is the right of every citizen including the right for children. All citizens are equal before the law and government and shall abide by the law and the government without any exception. The state should make laws as commander in safeguarding the implementation of national and state life. Every child has the right to live, grow and develop and are entitled to protection and violence and discrimination. Divorce cases in particular Denpasar Bali every year showed an increase. It is necessary to get the attention of the parties concerned, because of the impact of divorce experienced by children can be felt directly by the children themselves. Children become victims direct result of his parents' divorce. The judiciary has an important role to ensure the rights of children through a court decision. Judges who hear cases of divorce may consider in its decision to regulate the rights of children whose parents did divorce. This research with the normative methods research type, which aims to provide a clear picture of the setting and the role of judges in providing legal protection for child victims of divorce. Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara termasuk juga hak bagi anak. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengawal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Kasus perceraian di Bali khususnya kota Denpasar setiap tahunnya memperlihatkan adanya peningkatan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh pihak terkait, karena dampak perceraian yang dialami anak dapat dirasakan langsung oleh anak itu sendiri. Anak menjadi korban langsung akibat perceraian orang tuanya. Lembaga peradilan mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak anak lewat putusan pengadilan. Hakim yang memeriksa perkara perceraian misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusan nya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengaturan dan peranan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban akibat perceraian.

PELAKSANAAN PERJANJIAN TANAH HAK MILIK BERSAMA SEBAGAI AGUNAN DALAM KREDIT DI BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH I Made Sudirga
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

The purpose of this study was conducted to determine the legal effects that arise in pledging the land of common property rights as collateral in the Bank in terms of Law Number 4 of 1996 on Encumbrance Right Over Land And Land Related Objects. This research method using normative research method by reviewing the Law Number 4 of 1996. Data analysis is done to solve the problems contained in the problem formulation by using descriptive qualitative data analysis. From this study obtained the result that the land of common property rights may be assumed that the land is owned by more than one person whose names are listed in the land title certificate as the land owner. the land is owned by more than one person and there is no clear division, then the authorities to take legal action on the land are all three together. There fore ,the legal effect is the existence of the consent of the other party by giving a special power of attorney to such person to act for and on their behalf to pledge the land. Tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam menjaminkan tanah hak milik bersama sebagai agunan di Bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa tanah yang dimiliki oleh lebih dari 1 orang dimana nama-nama orang tersebut tercantum dalam sertifikat hak atas tanah sebagai pemilik tanah. tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang dan tidak ada pembagian secara jelas, maka yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut adalah ketiga-tiganya secara bersama-sama. Oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya persetujuan pihak yang lain dengan memberikan surat kuasa khusus kepada satu orang tersebut untuk bertindak untuk dan atas nama mereka untuk menjaminkan tanah tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA