Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG BERUSIA DIATAS LIMA TAHUN ]]>
<![CDATA[Made Dananjaya Mahawira]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sehubungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh wisatawan yang berwisata di Bali. Maka perlu suatu lahan yang dijadikan tempat di dalam melakukan kegiatan Investasi, pada dasarnya tanah merupakan sumber kegiatan baik dalam perekonomian maupun kegiatan produksi, dalam penentuan lahan tersebut diperlukan alat bukti sebagai jaminan di dalam memberi kepastian hukum berupa sertifikat hak kepemilikan atas tanah. Metode penelitian yang menjadi dasar dalam pembuatan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan yang menjadi acuan dalam kekuatan hukum mengikat sertifikat kepemilikan tanah yang berusia diatas lima tahun adalah berdasarkan pasal 32 pp nomor 24 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan pemegang serifikat kepemilikan atas tanah tidak dapat diganggu gugat apabila sertifikat tersebut sudah berumur lebih dari lima tahun dan pihak yang memiliki sertifikat tersebut mendapat jaminan perlindungan hukum selama objek lahan tersebut didapat dengan maksud yang baik dan dapat disimpulkan bahwa adanya jaminan hukum untuk pemilik dokumen penting kepemilikan atas tanah yang berusia diatas lima tahun. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kepemilikan Atas Tanah, Investasi]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN TATA TERTIB PENJAGA TAHANAN (SIPIR) ]]>
<![CDATA[Putu Manik Mahasari]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya tulis ini berjudul Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Menyelesaikan Pelanggaran Tata Tertib Penjaga Tahanan (sipir). Karya tulis ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena pelanggaran tata tertib bahkan sampai keperbuatan pidana oleh penjaga tahanan (sipir) seperti ikut terlibat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dalam lembaga pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai jenis tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran tata tertib penjaga tahanan (sipir) dan juga kewenangan Kanwil KEMENKUMHAM RI dalam menyelesaikan pelanggaran tata tertib penjaga tahanan (sipir). Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tindakan yang dapat dikatagorikan dalam pelanggaran tata tertib penjaga tahanan (sipir) dapat dilihat dalam PERMENKUMHAM RI No. M HH 16 KP 05 02 Th 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan pada Pasal 5 bagian kedua. Hasil selanjutnya mengenai kewenangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menyelesaikan pelanggaran tata tertib penjaga tahanan (sipir) dapat dilihat pada Pasal 25 PERMENKUMHAM RI No. M HH 16 KP 05 02 Th 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Kata Kunci : pelanggaran, sipir, kewenangan, pengaturan kantor wilayah.]]>
<![CDATA[DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PADA KREDIT DI BANK MANDIRI CABANG SANUR ]]>
<![CDATA[I Made Dwi Ika Ganantara]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Deposito Sebagai Jaminan Pada Kredit Di Bank Mandiri Cabang Sanur”. Deposito merupakan simpanan dana berkala di bank. Dalam penulisan ini masalah yang diangkat bagaimana persyaratan deposito sebagai jaminan kredit dan bagaimana jika dalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari sumber utama yang dihimpun oleh peneliti, data sekunder didapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) yakni mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan bacaan untuk mendapat data secara teoritis. Kesimpulan yang diperoleh adalah Persyaratan deposito sebagai jaminan di Bank Mandiri cabang Sanur yakni apabila jenis deposito yang dijaminkan telah bersifat Athomatic Roll Over (ARO). Khusus untuk deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syaratnya yaitu Bilyet deposito diterbitkan oleh Bank, Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit, Maksimal kredit yang diterbitkan 70-80 % dari nilai nominal deposito berjangka, Mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit, Asli bilyet deposito disimpan di bank di beri stempel “dijaminkan” dan dilembar bilyet deposito sebaliknya setelah ditanda tangani oleh pemilik deposito. Dan apabila debitur melakukan wanprestasi maka pihak bank berhak atas pencairan dana atas deposito tersebut untuk pelunasan seluruh utang debitur, apabila pihak bank menyatakan debitur telah digolongkan kredit yang diragukan pelunasannya, setelah pihak bank mengirim surat peringatan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Ni Made Ayu Dewi Mahayanti]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Judul jurnal ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Jurnal ini membahas mengenai hak- hak yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena belum adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum adalah berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan apabila kasus tersebut merupakan pelecehan seksual maka identitas anak berhak dirahasiakan. Pada kasus pelecehan seksual dimana anak adalah pelakunya belum diatur secara khusus didalam Undang-Undang. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Pasal 76E digunakan untuk mengindari adanya kekosongan hukum, sehingga anak yang melakukan pelecehan seksual dikenakan pidana 15 tahun. Upaya diversi tidak dapat dilakukan karena masa pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun. Apabila upaya diversi tidak dapat dilakukan maka pidana penjara merupakan upaya terakhir. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku, Pelecehan Seksual.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Putu Ratna Surya Pratiwi]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemeriksaan Persiapan merupakan tahapan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau suatu tahapan untuk mematangkan perkara. Dalam hukum Acara Tata Usaha Negara ada kewajiban bagi Hakim untuk mengadakan Pemeriksaan Persiapan sebelum memeriksa pokok sengketanya. Acara Pemeriksaan Persiapan dilakukan setelah melewati acara Rapat Permusyawaratan atau setelah gugatan lewat sensor tahap pertama dan sebelum pemeriksaan sengketa dilakukan.]]>
<![CDATA[KEKHUSUSAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) ]]>
<![CDATA[Cok Istri Widya Wipramita]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa L.]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Maret 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper shall be entitled as “SPECIALTY REVERSE BURDEN OF PROOF IN MONEY LAUNDERING”. Money laundering is an extraordinary crime that the proof system using reverse burden of proof. Of proof systems are specific rules established by the government through the issuance of the provisions of Act No.8 of 2010 on Preention and Eradication of Proof in Money Laundering. There is norm conflict in the reversed burden of proof, as opposed to several articles in the criminal law and the principles of the verification system itself. So be used a normative study with the approach of legislation and comparison on the existing principles that can be unknown and deduced about settings as well as legal basis and validity appear reversed the burden of proof in Money Laundering in Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN EKSEKUSI PUTUSAN PTUN DALAM UU PTUN TERHADAP EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Rara Dwi Maharani]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi tujuan dari para pihak agar dapat menyelesaikan perkara dari gugatan yang diajukan pada suatu sistem peradilan. Ketika terdapat permasalahan penormaan dalam pengaturan mekanisme eksekusi putusan, maka akan mempengaruhi efektifitas dari penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jurnal ini membahas mengenai bagaimanakah implikasi hukum yang ditimbulkan dari pengaturan mengenai eksekusi putusan PTUN dalam UU PTUN terhadap efektifitas penyelesaian sengketa tata usaha negara serta upaya apakah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan eksekusi putusan PTUN terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dimana seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum yang timbul dari pengaturan mengenai eksekusi putusan PTUN yang tercantum dalam pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 adalah pengaturan mengenai uang paksa yang belum jelas dan tidak terdapat penyelesaian akhir dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ketika presiden tidak mengambil tindakan setelah pengajuan oleh ketua pengadilan. Sehingga menurut penulis upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan eksekusi tersebut adalah menerapkan upaya pidana dan perdata, serta merevisi peraturan-peraturan yang sudah ada seperti PP No. 43 Tahun 1991 agar dapat menjadi tolak ukur yang jelas dan mengurangi peluang bagi badan/pejabat TUN untuk tidak melaksanakan putusan TUN. Kata Kunci : Implikasi Hukum, Eksekusi, Putusan, Sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[PENERAPAN YURISDIKSI NEGARA DALAM KASUS PEMBAJAKAN KAPAL MAERSK ALABAMA DI PERAIRAN SOMALIA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Karina Diantari]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada bulan April 2009 masyarakat internasional dikejutkan dengan pembajakan yang terjadi terhadap kapal Maersk Alabama di Teluk Aden, Somalia. Tulisan ini bertujuan untuk membahas yurisdiksi negara dalam kasus pembajakan kapal di laut ditinjau dari perspektif Hukum Internasional serta untuk menganalisis yurisdiksi negara dalam kasus pembajakan kapal Maersk Alabama di wilayah Somalia. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dengan isu yang dibahas, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Somalia memiliki yurisdiksi territorial dan yurisdiksi nasionalitas aktif, sedangkan Amerika Serikat memiliki yurisdiksi ekstrateritorial dan yurisdiksi nasionalitas pasif dalam kasus pembajakan kapal Maersk alabama.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa L.]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia has long been anticipating the occurrence of corruption. Such efforts havemore incentive to do from year to year, especially in 1998 when it entered the new order.This commission can be established by Law 30 of 2002 on the Corruption EradicationCommission, which is trying to find the truth based on scientific logic of normative side.KPK has to realize the vision and mission of Indonesian corruption free and duty andauthority in the inquiry, investigation and prosecution of corruption, and to monitor theimplementation of the state.]]>
<![CDATA[PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Desak Made Adnyaswari Sudewa]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa L.]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The paper is titled "The Divertion Process in The Criminal Justice System Child Development Effot For Children Who Do Crime". This paper is used the methods of normatvr juridical and legislative approach. Chils as stipulated in article 1 of law number 23 year 2002 on Child Protection is a person who are under 18 of age, including children who are still in the worm.]]>
