Law and Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2018)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[PENDEKATAN TEORI HUKUM REFLEKSIF DALAM MENJAWAB PERMASALAHAN KETERBATASAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sukananda, Satria]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6086
<![CDATA[AbstrakTanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan banyak masalah. Permasalahan pertama peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci tentang pelaksanaan CSR. Permasalahan kedua adalah ketidakjelasan aturan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan CSR itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukan bahwa pendekatan teori hukum refleksif dapat menjawab permasalahan tersebut, CSR dapat wajibkan oleh pemerintah kepada setiap korporasi karena CSR tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis dan reaksi pasar, maka aturan dan mekanisme pengawasanya dengan mewajibkan korporasi untuk membuat laporan kepada masyarakat yang disebu laporan sosial (Social Reporting).Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Teori Hukum Refleksif, Mekanisme Pengawasan, Laporan Sosial AbstractCorporate Social Responsibility (CSR) has regulated on Act Number 25 of 2007 concerning invesment and Act number 40 of 2007 concerning Limited Liability. However, it still evoke many problems such as first, the regulation did not write in detail about CSR application. Second, it does not clear about the rules and mechanism of surveillance CSR Implementation. The Result of the research shows Reflexive Law Approach can answers the problem, Corporate may be requested by the governtment for each corporation. Because CSR grows and evolves according to bussiness development and market reaction, the rules and mechanism of surveillance requires companies to make reports to the public it is called a social reportingKeyword: Corporate Social Responsibility, Mechanism of Surveillance, Reflexive Law Theory, Social Reportin]]>
<![CDATA[HUKUM TRANSENDENTAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO; ANALYSIS CONTENT PUTUSAN NOMOR: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr ]]>
<![CDATA[Farkhani, Farkhani Farkhani]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6149
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui metode dokumentasi. Obyek yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, yang tertuang dalam Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr., dengan menggunakan analisis kualitatif. Masalah yang dikaji adalah berkenaan dengan paradigma hukum transendental yang secara sepesifik mengkaji argumentasi hukum dalam putusan tersebut.Hasil penelitian ini menyatakan argumentasi hukum yang mengintrodusir paradigma hukum transendental khususnya dalam Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr (perampokan disertai pembunuhan), Majelis Hakim dalam hal ini terkesan; a) hanya mimilih dan memilah norma hukum transendental dari diktum kitab suci agama yang bersifat umum, enggan mengelaborasi lebih dalam dan luas terhadap diktum atau norma yang memuat sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana (dalam hal ini pidana pembunuhan), dan b) norma hukum transendental yang digunakan sebagai argumentasi hukum belum dapat memberi warna secara signifikan terhadap putusan pengadilan, sehingga kesannya diktum dari kitab suci itu baru sekedar menjadi penambah argumentasi hukum dalam lembar-lembar putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KOTA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Hitokdana, Sebedeus]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6572
<![CDATA[Industri kecil sangat potensial untuk dikembangkan karena menyangkut upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga pemberdayaan masyarakat lokal. Pengembangan industri kecil di Kota Jayapura sebagai bagian dari industri kecil di Indonesia secara keseluruhan, membutuhkan perhatian yang sungguh dan kebijkan yang arif. Kebijakan itu harus mampu mendorong industri kecil di Kota Jayapura untuk dapat berkembang hingga menjadi mandiri. Oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura, sehingga mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura. Secara teoritis efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat yang mengakibatkan peningkatan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan industri kecil melalui pelatihan, pendampingan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri besar dan menengah di Kota Jayapura.Kata kunci: efektivitas, kebijakan pemerintah, industri kecil.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK INDUSTRI UMKM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Betlehn, Andrew]]>;
<![CDATA[Samosir, Prisca Oktaviani]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6080
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebesar 60% (enam puluh persen) kekuatan ekonomi Indonesia ada di sektor industri UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Dengan demikian, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah melakukan pendaftaran merek. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mengatur agar industri UMKM di Indonesia memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Industri UMKM]]>
<![CDATA[REALISASI NILAI-NILAI TRANSENDENTAL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN INDUSTRI DI SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[enggarani, nuria]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6709
<![CDATA[AbstrakPada era persaingan bebas seperti sekarang ini, telah mendorong banyak industri untuk berkompetisi dalam memperebutkan keuntungan. Tidak jarang dalam berkompetisi, industri menggunakan cara-cara yang melanggar aturan hukum, yang akibatnya masyarakatlah yang terkena dampak negatif dari aktivitas industri tersebut, seperti kerusakan lingkungan hidup, ketidakstabilan perekonomian serta kehidupan sosial yang terganggu. Oleh karena permasalahan tersebut Pemerintah Sukoharjo sebagai problem solver memiliki kewajiban untuk mengatasi permasalahan yang timbul di dunia perindustrian melalui pembentukan aturan hukum yang merealisasikan nilai transendental. Aturan hukum tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disusun sebagai instrument yuridis bagi perusahaan untuk ikut bertanggungjawab bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Realisasi nilai-nilai transendental dalam peraturan daerah tidak terlepas dari keluasan nilai transendental yang mencakup nilai-nilai agama, moralitas dan etika, serta dapat didialogan dengan berbagai problematika yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga layak apabila dijadikan sebagai dasar instrument pertanggungjawaban industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengadopsi nilai-nilai transedental yang berfungsi sebagai instrument yuridis pertanggungjawaban industri di Sukoharjo. Dengan demikian Peraturan Daerah Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menciptakan industri yang berwawasan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat.Kata kunci : Industrialisasi, Nilai Transendental, Peraturan Daerah]]>
<![CDATA[LANGKAH-LANGKAH MENGATASI DEINDUSTRIALISASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN ]]>
<![CDATA[Situmorang, Alexander Dwi Agung]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6158
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan meneliti langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi deindustrialisasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyebab deindustrialisasi adalah meningkatnya tren ekspor bahan mentah jika dibandingkan produk olahan, banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia, dan lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi masalah deindustrialisasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengatur beberapa langkah penting, di antaranya pembangunan sumber daya Industri, tindakan penyelamatan dan pengamanan produk industri, mempercepat perizinan dan pendirian industri, mempermudah penanaman modal industri, dan pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan daya saing industri. Langkah-langkah tersebut masih sangat sulit dilaksanakan karena tidak sinkronnya peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah; buruknya iklim investasi dan daya saing, dan buruknya infrastruktur di Indonesia.Kata Kunci : Deindustrialisasi, Perindustrian, Iklim Investasi, Infrastruktur.]]>
<![CDATA[LEGAL OPINION AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM) DALAM INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[rahmatullah, indra]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6107
<![CDATA[To ensure that the sharia capital market keeps value of sharia, legal opinion from Sharia Capital Market Expert (ASPM) is required. ASPM provides legal opinion (sharia) for parties planning to conduct transaction in sharia capital market with 2 (two) stages: filtering from financial aspect and business screening. In financial screening, ASPM will ensure financial company is free from usury while business screening, ASPM will assess the business company activity is not against the sharia. ASPM task is almost same with other supporting professions namely Legal Consultant in the Capital Market (Conventional) which provides legal opinion when there are parties conducting transaction in the capital market. But ASPM has differentiation because legal opinion (sharia) made it must consider the Islamic law (sharia).]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN BERBASIS NILAI NILAI TRANSENDENTAL ]]>
<![CDATA[paryono, paryono paryono]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6119
<![CDATA[Infrastruktur Industri ketenagalistrikan sangat penting untuk pembangunan, karena daya saing internasional dan pertumbuhan ekonomi sangat di pengaruhi oleh keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan. Kebijakan Politik hukum Industri ketenagalistrikan Indonesia saat ini sangat di pengaruhi peradaban barat yang bersendikan liberal mengikuti pasar bebas sebagai basis regulasi. Pandangan positivisme hukum peradaban barat yang liberal meletakan spiritual sebagai bagian terpisah dari satu kesatuan pembangunan hukum modern mempengaruhi produk hukum Industri ketenagalistrikan Indonesia menjadi liberal yang hanya bertujuan untuk kesejahteraan kelompok atau pemilik modal. Di negara Indonesia yang berideologi negara berke-Tuhanan Yang Maha Esa(sila pertama Pancasila) sudah seharusnya menjadikan hukum industri ketenagalistrikan berbasis nilai-nilai transendental, basis hukum nilai-nilai transendental memahami manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh (holistik), sehingga di dapatkan hukum industri ketenagalistrikan yang membawa keadaan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kata Kunci: Politik hukum, Industri ketenagalistrikan, Transendental]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KOTA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Sebedeus Hitokdana]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6572
<![CDATA[Industri kecil sangat potensial untuk dikembangkan karena menyangkut upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga pemberdayaan masyarakat lokal. Pengembangan industri kecil di Kota Jayapura sebagai bagian dari industri kecil di Indonesia secara keseluruhan, membutuhkan perhatian yang sungguh dan kebijkan yang arif. Kebijakan itu harus mampu mendorong industri kecil di Kota Jayapura untuk dapat berkembang hingga menjadi mandiri. Oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura, sehingga mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura. Secara teoritis efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat yang mengakibatkan peningkatan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan industri kecil melalui pelatihan, pendampingan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri besar dan menengah di Kota Jayapura.Kata kunci: efektivitas, kebijakan pemerintah, industri kecil.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK INDUSTRI UMKM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Andrew Betlehn]]>;
<![CDATA[Prisca Oktaviani Samosir]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6080
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebesar 60% (enam puluh persen) kekuatan ekonomi Indonesia ada di sektor industri UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Dengan demikian, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah melakukan pendaftaran merek. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mengatur agar industri UMKM di Indonesia memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Industri UMKM]]>
