cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : -     EISSN : 25498282     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2018)" : 12 Documents clear
PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DAN PERMASALAHANNYA PADA PT SWADHARMA INDOTAMA FINANCE SEMARANG Sukma wati
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.6968

Abstract

PT. Swadharma Indotama Finance Semarang merupakan perusahaan leasing yang pelaksanaan perjanjiannya dalam bentuk perjanjian tertulis dan berupa akta otentik. Apabila lessee tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, lessor mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk mengenakan tindakan. Apabila lessee melakukan keterlambatan pembayaran angsuran maka lessor berhak memberi denda yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila lessee sudah tidak mampu membayar angsuran, maka semua pembayaran (uang muka + angsuran leasing) yang telah dilakukan dianggap hangus, karena diperhitungkan sebagai biaya sewa atas barang lease yang pernah digunakan, selain itu lessor berhak menarik kembali atau menyita objek leasing.
INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM Nuria Siswi Enggarani
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7426

Abstract

Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 More Issue