Garuda - Garba Rujukan Digital

INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7426

Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim

Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2702

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). yang merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif (kepustakaan) dan penelitian hukum empiris (lapangan). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor BPMP2T Kabupaten Boyolali, menjelaskan maklumat dan standar pelayanan di kantor BPMP2T dan perbandingannya sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga menjelaskan mekanisme / alur pelayanan dan pengaduan masyarakat sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali. Penelitian ini dimaksudkan guna melakukan pengukuran kualitas pelayanan publik dalam perizinan PTSP di Kantor BPMP2T Boyolali yang dapat diukur berdasarkan indikator: tangible, reability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Dalam mencapai tujuan, digunakan metode wawancara dengan indeepht interview dan kuesioner untuk pelaksana pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali dan dengan metode kepustakaan

PENGUATAN CLASS ACTIONS DAN LEGAL STANDING DALAM PEMIKIRAN PERBARUAN UUPPLH DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Nuria Siswi Enggarani
Madani Legal Review Vol 2 No 1 (2018): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Increasing cases of pollution and environmental destruction are closely related to environmental law instruments as the pillars of law enforcement in the settlement of environmental disputes. Environmental law instruments are regulated by Law no. 32/2009 on Environmental Protection and Management. The type of this research is normative law research with statute approach and conceptual approach with research object that is Law no. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and various practices of class action and legal standing lawsuits. This study aims to examine the form of settlement of environmental disputes through litigation accommodated by the Environmental Law through class action (legal action) and legal standing (lawsuit of Environmental Organization). Even class action movements have been recognized in the juridical formal level, but are still constrained by the understanding of the shallow society in practical terms. Likewise, the legal standing is hampered by its own procedural petition which is considered to be limiting and reducing the space of the Environmental Organization to defend with compensation. This is the importance of the UUPPLH's renewal concept in order to better accommodate the power of community autonomy in environmental advocacy with a progressive legal perspective as a breakthrough. More concretely, the expected long-term goal of creating an upcoming environmental law reform is directed to a number of things, among others, the idea of a certified judge in the field of environment, the formulation of KLH institutional strengthening and greater access placement for communities to strengthen community autonomy towards civil society

Policy Regarding Increased Control of Circulation or Trade of Dog Meat in Karanganyar Regency (Reviewed through the concept of Animal Welfare and The Rule of Adz-Dzariah Fiqh) Enggarani, Nuria Siswi; Nugroho, Wisnu Tri
Journal of Transcendental Law Volume 2, No 1, 2020
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v2i1.10934

Objective: This study aims to determine the implementation of policies regarding increasing supervision of the distribution or trade of dog meat in Karanganyar regency and to find out the policy review through the concept of animal welfare and adz-dzariah rules.Â Methodology: This research is a juridical-empirical method, with the type of research being analytic descriptive, and the data collection method used is library research and field research.Â Â Finding: This research shows that the implementation of policies regarding the increase of supervision on the distribution or trade of dog meat in Karanganyar is divided into the stages of pre-implementation, implementation, and post-implementation. The policy is also a step towards realizing the concept of Animal Welfare because this policy will stop the torture of dogs. In contrast, in the rule of adz-dzari'ah fiqh, the implementation of the policy is to implement the sharia maqashid, which aims to protect Al-Kulliyah Al-Khamsah.Â Application of the Study: The policy on increasing supervision of the distribution or trade of dog meat is essentially to prevent the spread of zoonoses and stop the practice of violence against dogs. While this research is expected to provide an overview and information on the implementation of the policy.Â Â Originality/Novelty: This research can be categorized differently from previous studies, where this research is more focused on the implementation of policies in Karanganyar which are then analyzed with the concept of Animal Welfare and the rule of adz-dzari'ah fiqh.Â Keywords: Adz-Dzariâ€™ah, Animal Welfare, Policy, Maqashid Syariâ€™ah

Village Funds After the Emergence of the Village Law (Study of the Use of Village Funds in Providing Cash Direct Funds â€˜BLTâ€™ in Kelet Village during the Pandemic) Nugraha, Rokhman Adi Putera; Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i1.13409

Objective:Â Knowing the basis for implementing the use of village funds in providing Cash Direct Funds (BLT) in Kelet Village and examining the effectiveness and barriers to using village funds in providing Cash Direct Funds in Kelet Village as well as the criteria for Cash Direct Funds recipients in Kelet Village.Method:Â The research method used is a normative model with a statutory approach with descriptive analysis in nature. Types and sources of data were obtained from the results of an inventory of literature studies on official documents of laws and regulations related to Cash Direct Funds. The data collection method uses the literature study technique, which is carried out by searching, recording, taking inventory, and analyzing the material content data from the body and previews contained in the statutory regulations related to Cash Direct Funds.Â The data analysis model uses a deductive thinking pattern in order to draw a conclusion.Finding:Â In Kelet Village, a cash direct funds program has been implemented which has been legalized through Village Head Regulation No. 6/2020 About Village Cash Direct Funds to Beneficiary Families Due to the COVID-19 Pandemic.Â The Village Head Regulation applies because there is a regulatory order from Law No. 2/2020 concerning Stipulation of Government Regulation In Lieu of Law No. 1/2020 concerning State Financial Policy and State Financial System Stability for Handling theÂ COVID-19 Pandemic and its derivatives which include: Minister of Finance Regulations, Village Government Regulations, and Ministry of Home Affairs Instructions for the implementation of Cash Direct Fund.Novelty:Â This research was conducted because of a policy that was passed by the government during theÂ COVID-19 pandemic, which caused a lot of misunderstanding for the public in responding to applicable policies.

Children’s Mental Health Protection Policy Amid the Covid-19 Pandemic Eka Yektiningsih; Natangsa Surbakti; Nuria Siswi Enggarani; Moh Indra Bangsawan; Dewi Kusuma Diarti; Arief Budiono
Health Notions Vol 5, No 10 (2021): October
Publisher : Humanistic Network for Science and Technology (HNST)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/hn51007

Article 28 B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that children have the right to be protected from discrimination, economic and sexual exploitation, neglect, cruelty, violence, persecution, injustice and other mistreatment. This study aims to 1) Describe child protection policies in the midst of the COVID-19 pandemic, 2) Describe the children's health protection policy during the covid-19 pandemic. This was a normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. It used the statutory approach, with a descriptive method. The policy of protecting children in the midst of the Covid-19 pandemic is based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which includes not only protection of the child's body and soul, but also spiritually, physically and socially. However, at the level of implementation, the government is more focused on protecting children from Covid-19 cases and has not been optimal in helping children face the burden of mental health during the Covid-19 pandemic. Therefore, the government needs to deal with mental health issues for children and adolescents during the pandemic by making regulations that focus on the direction of each policy towards the realization of a society that cares about mental health.Keywords: policy; child mental health; covid-19

Policy Regarding Increased Control of Circulation or Trade of Dog Meat in Karanganyar Regency (Reviewed through the concept of Animal Welfare and The Rule of Adz-Dzariah Fiqh) Nuria Siswi Enggarani; Wisnu Tri Nugroho
Journal of Transcendental Law Volume 2, No 1, 2020
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v2i1.10934

Objective: This study aims to determine the implementation of policies regarding increasing supervision of the distribution or trade of dog meat in Karanganyar regency and to find out the policy review through the concept of animal welfare and adz-dzariah rules. Methodology: This research is a juridical-empirical method, with the type of research being analytic descriptive, and the data collection method used is library research and field research. Finding: This research shows that the implementation of policies regarding the increase of supervision on the distribution or trade of dog meat in Karanganyar is divided into the stages of pre-implementation, implementation, and post-implementation. The policy is also a step towards realizing the concept of Animal Welfare because this policy will stop the torture of dogs. In contrast, in the rule of adz-dzari'ah fiqh, the implementation of the policy is to implement the sharia maqashid, which aims to protect Al-Kulliyah Al-Khamsah. Application of the Study: The policy on increasing supervision of the distribution or trade of dog meat is essentially to prevent the spread of zoonoses and stop the practice of violence against dogs. While this research is expected to provide an overview and information on the implementation of the policy. Originality/Novelty: This research can be categorized differently from previous studies, where this research is more focused on the implementation of policies in Karanganyar which are then analyzed with the concept of Animal Welfare and the rule of adz-dzari'ah fiqh. Keywords: Adz-Dzari’ah, Animal Welfare, Policy, Maqashid Syari’ah

ANALISIS OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Nuria Siswi Enggarani
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10188

AbstractThis study aims to assess the regional autonomy in Indonesia in strengthening the republic of Indonesia based on Law No. 32/2004 and find a model that can strengthen the autonomy of the Unitary Republic of Indonesia. This research is normative law research that focused on the literature data. The approach used in this study is using the principles of law approach, systematic approach to legislation, research on the level of vertical synchronization, historical, as well as the hermeneutic approach using deductive research. data used in the study is from literature using primary and secondary materials. results of the study showed that affairs and supervision is the most important element in strengthening the framework of the Unitary State of the republic of Indonesia and is the basis for the implementation of special autonomy. Indicators used to determine that the Act No. 32/2004 can strengthen the republic of Indonesia or not is seen from the elements of affairs and supervision. If the writer sees affairs and the provisions of Law No. 32/2004 lead to the Â interpreted assumption that lead to strengthen federalism and lead to recentralization model of autonomy that strengthen the unity of the State is to change the system of wide and broaden autonomy become wide autonomy, focused and responsibility. division System of the affair is defined for both the provincial government and local municipality government but it focuses on the reference to the distribution of the central and regional affair. The concurrent affairs division is only constitutes on government affairs in order to strengthen the unitary state republic of Indonesia. Using principles of decentralization, de-concentration and co-administration are done justly. Supervision of the implementation of obligatory affair is deleted because supervision has been done by the governor as a government representative. Form of autonomy that can strengthen Indonesia is local autonomy in the form of broaden autonomy and specific Autonomy or asymmetric decentralization.Keywords: regional Autonomy, strengthening, unitary state of the republic Indonesia, Law No. 32/2004.AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji otonomi daerah di Indonesia dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UU No 32/2004 dan menemukan model otonomi daerah yang dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif memfokuskan pada data kepustakaan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan asas-asas hukum, pendekatan sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical, sejarah serta menggunakan pendekatan Hermeneutic dengan menggunakan penalaran deduktif. Data penelitian yang digunakan adalah data dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.Hasil kajian menunjukan bahwa, Urusan dan pengawasan merupakan elemen yang paling penting dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan dasar bagi diterapkannya otonomi luas. Indikator yang digunakan untuk mengetahui bahwa UU No 32/2004 dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak adalah dilihat dari elemen urusan dan pengawasan. Jika penulis melihat urusan dan pengawasan dalam ketentuan UU No 32/2004 menimbulkan asumsi penafsiran yang mengarah pada kecenderungan menguatkan kearah ke federalisme dan mengarah resentralisasi Model otonomi yang menguatkan Negara kesatuan terletak dengan mengubah system otonomi seluas-luasnya menjadi otonomi luas, focus dan bertanggung jawab. Sistem pembagian urusan diperincibaik bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tetapi focus sesuai dengan Â acuan dalam penyusunan system pembagian urusan pusat dan daerah. Pembagian urusan yang bersifat concurrentÂ Â hanyaterletak padaurusan pemerintah dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan secara seimbang. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib, dihapus karena pengawasan telah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. Bentuk otonomi yang dapat menguatkan Negara kesatuan republik indonesia adalah otonomi daerah dalam bentuk otonomi luas dan Otonomi Khusus atau desentralisasi asimetris.Kata kunci: Otonomi daerah, penguatan, Negara Kesatuan republik Indonesia, UU No 32/2004.

Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas Nailina Paramita Neina; Aidul Fitriciada Azhari; Nuria Siswi Enggarani
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i1.15504

ABSTRACTObjective: This study aims to describe the transparency of the 2019 election campaign funds based on the laws and regulations and to find out in depth the legal consequences and sanctions received by election participants in reporting campaign funds.Methodology : The type of research used is empirical juridical, namely, examining everything related to legal provisions, as they have been implemented and how they were implemented in the broader community. The research sites are at the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum) office of Blora Regency, the Office of the Election Supervisory Board, and the Liaison Officer of the participating political parties. In this study, the solution to the problem lies in the transparency of reporting campaign funds for 2019 election participants, which researchers emphasize on the election participants for candidates for members of the Regional People's Representative Council of Blora Regency.Results : Transparency in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and General Election Commission Regulation Number 24 of 2018 as amended by General Election Commission Regulation Number 34 of 2018 concerning General Election Campaign Funds and Implementation of Campaign Fund Reporting for Election Contestants to Realize The 2019 election had been held at the Blora Regency General Election Commission. The General Election Commission of Blora Regency had implemented transparency in campaign finance reports in the 2019 Election. This can be seen from the regulations governing the Blora Regency General Election Commission's strategy in applying the principle of transparency regarding campaign finance reports in the 2019 Election in Blora Regency.Applications of this study: This study is expected to produce a formulation on campaign finance reporting that will be used by the General Elections Commission to develop policies and regulations on campaign finance reporting.. Novelty/ Originality of this study: Election results have had a significant impact on Indonesia's democratic order from year to year. If a regulation is properly implemented, it will have an impact on the general election process's pattern of continuity. The goal of this study was to talk about campaign finance transparency in the 2019 elections in Blora Regency..

INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM Nuria Siswi Enggarani
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7426

Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search