Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurisprudence Law and Justice Unram Law Review Health Notions Khairun Law Journal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Awang Long Law Review Jurnal Hukum Volkgeist SIGn Jurnal Hukum Madani Legal Review Jurnal Hukum Sasana Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Transcendental Law KHAIRUN LAW JOURNAL Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Warta LPM Journal of Transcendental Law Profetika: Jurnal Studi Islam
Nuria Siswi Enggarani
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7426

Abstract

Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim
Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2702

Abstract

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  yang  merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif (kepustakaan) dan penelitian hukum empiris (lapangan). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor BPMP2T Kabupaten Boyolali, menjelaskan maklumat dan standar pelayanan di kantor BPMP2T dan perbandingannya sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga menjelaskan mekanisme / alur pelayanan dan pengaduan masyarakat sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali. Penelitian ini dimaksudkan guna melakukan pengukuran kualitas pelayanan publik dalam perizinan PTSP di Kantor BPMP2T Boyolali yang dapat diukur berdasarkan indikator: tangible, reability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Dalam mencapai tujuan, digunakan metode wawancara dengan indeepht interview dan kuesioner untuk pelaksana pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali dan dengan metode kepustakaan
PENGUATAN CLASS ACTIONS DAN LEGAL STANDING DALAM PEMIKIRAN PERBARUAN UUPPLH DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Nuria Siswi Enggarani
Madani Legal Review Vol 2 No 1 (2018): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.413 KB) | DOI: 10.31850/malrev.v2i1.329

Abstract

Increasing cases of pollution and environmental destruction are closely related to environmental law instruments as the pillars of law enforcement in the settlement of environmental disputes. Environmental law instruments are regulated by Law no. 32/2009 on Environmental Protection and Management. The type of this research is normative law research with statute approach and conceptual approach with research object that is Law no. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and various practices of class action and legal standing lawsuits. This study aims to examine the form of settlement of environmental disputes through litigation accommodated by the Environmental Law through class action (legal action) and legal standing (lawsuit of Environmental Organization). Even class action movements have been recognized in the juridical formal level, but are still constrained by the understanding of the shallow society in practical terms. Likewise, the legal standing is hampered by its own procedural petition which is considered to be limiting and reducing the space of the Environmental Organization to defend with compensation. This is the importance of the UUPPLH's renewal concept in order to better accommodate the power of community autonomy in environmental advocacy with a progressive legal perspective as a breakthrough. More concretely, the expected long-term goal of creating an upcoming environmental law reform is directed to a number of things, among others, the idea of ​​a certified judge in the field of environment, the formulation of KLH institutional strengthening and greater access placement for communities to strengthen community autonomy towards civil society
Policy Regarding Increased Control of Circulation or Trade of Dog Meat in Karanganyar Regency (Reviewed through the concept of Animal Welfare and The Rule of Adz-Dzariah Fiqh) Enggarani, Nuria Siswi; Nugroho, Wisnu Tri
Journal of Transcendental Law Volume 2, No 1, 2020
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v2i1.10934

Abstract

Objective: This study aims to determine the implementation of policies regarding increasing supervision of the distribution or trade of dog meat in Karanganyar regency and to find out the policy review through the concept of animal welfare and adz-dzariah rules. Methodology: This research is a juridical-empirical method, with the type of research being analytic descriptive, and the data collection method used is library research and field research.  Finding: This research shows that the implementation of policies regarding the increase of supervision on the distribution or trade of dog meat in Karanganyar is divided into the stages of pre-implementation, implementation, and post-implementation. The policy is also a step towards realizing the concept of Animal Welfare because this policy will stop the torture of dogs. In contrast, in the rule of adz-dzari'ah fiqh, the implementation of the policy is to implement the sharia maqashid, which aims to protect Al-Kulliyah Al-Khamsah. Application of the Study: The policy on increasing supervision of the distribution or trade of dog meat is essentially to prevent the spread of zoonoses and stop the practice of violence against dogs. While this research is expected to provide an overview and information on the implementation of the policy.  Originality/Novelty: This research can be categorized differently from previous studies, where this research is more focused on the implementation of policies in Karanganyar which are then analyzed with the concept of Animal Welfare and the rule of adz-dzari'ah fiqh. Keywords: Adz-Dzari’ah, Animal Welfare, Policy, Maqashid Syari’ah
Village Funds After the Emergence of the Village Law (Study of the Use of Village Funds in Providing Cash Direct Funds ‘BLT’ in Kelet Village during the Pandemic) Nugraha, Rokhman Adi Putera; Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i1.13409

Abstract

Objective: Knowing the basis for implementing the use of village funds in providing Cash Direct Funds (BLT) in Kelet Village and examining the effectiveness and barriers to using village funds in providing Cash Direct Funds in Kelet Village as well as the criteria for Cash Direct Funds recipients in Kelet Village.Method: The research method used is a normative model with a statutory approach with descriptive analysis in nature. Types and sources of data were obtained from the results of an inventory of literature studies on official documents of laws and regulations related to Cash Direct Funds. The data collection method uses the literature study technique, which is carried out by searching, recording, taking inventory, and analyzing the material content data from the body and previews contained in the statutory regulations related to Cash Direct Funds. The data analysis model uses a deductive thinking pattern in order to draw a conclusion.Finding: In Kelet Village, a cash direct funds program has been implemented which has been legalized through Village Head Regulation No. 6/2020 About Village Cash Direct Funds to Beneficiary Families Due to the COVID-19 Pandemic. The Village Head Regulation applies because there is a regulatory order from Law No. 2/2020 concerning Stipulation of Government Regulation In Lieu of Law No. 1/2020 concerning State Financial Policy and State Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic and its derivatives which include: Minister of Finance Regulations, Village Government Regulations, and Ministry of Home Affairs Instructions for the implementation of Cash Direct Fund.Novelty: This research was conducted because of a policy that was passed by the government during the COVID-19 pandemic, which caused a lot of misunderstanding for the public in responding to applicable policies.
Children’s Mental Health Protection Policy Amid the Covid-19 Pandemic Eka Yektiningsih; Natangsa Surbakti; Nuria Siswi Enggarani; Moh Indra Bangsawan; Dewi Kusuma Diarti; Arief Budiono
Health Notions Vol 5, No 10 (2021): October
Publisher : Humanistic Network for Science and Technology (HNST)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/hn51007

Abstract

Article 28 B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that children have the right to be protected from discrimination, economic and sexual exploitation, neglect, cruelty, violence, persecution, injustice and other mistreatment. This study aims to 1) Describe child protection policies in the midst of the COVID-19 pandemic, 2) Describe the children's health protection policy during the covid-19 pandemic. This was a normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. It used the statutory approach, with a descriptive method. The policy of protecting children in the midst of the Covid-19 pandemic is based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which includes not only protection of the child's body and soul, but also spiritually, physically and socially. However, at the level of implementation, the government is more focused on protecting children from Covid-19 cases and has not been optimal in helping children face the burden of mental health during the Covid-19 pandemic. Therefore, the government needs to deal with mental health issues for children and adolescents during the pandemic by making regulations that focus on the direction of each policy towards the realization of a society that cares about mental health.Keywords: policy; child mental health; covid-19
Policy Regarding Increased Control of Circulation or Trade of Dog Meat in Karanganyar Regency (Reviewed through the concept of Animal Welfare and The Rule of Adz-Dzariah Fiqh) Nuria Siswi Enggarani; Wisnu Tri Nugroho
Journal of Transcendental Law Volume 2, No 1, 2020
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v2i1.10934

Abstract

Objective: This study aims to determine the implementation of policies regarding increasing supervision of the distribution or trade of dog meat in Karanganyar regency and to find out the policy review through the concept of animal welfare and adz-dzariah rules. Methodology: This research is a juridical-empirical method, with the type of research being analytic descriptive, and the data collection method used is library research and field research.  Finding: This research shows that the implementation of policies regarding the increase of supervision on the distribution or trade of dog meat in Karanganyar is divided into the stages of pre-implementation, implementation, and post-implementation. The policy is also a step towards realizing the concept of Animal Welfare because this policy will stop the torture of dogs. In contrast, in the rule of adz-dzari'ah fiqh, the implementation of the policy is to implement the sharia maqashid, which aims to protect Al-Kulliyah Al-Khamsah. Application of the Study: The policy on increasing supervision of the distribution or trade of dog meat is essentially to prevent the spread of zoonoses and stop the practice of violence against dogs. While this research is expected to provide an overview and information on the implementation of the policy.  Originality/Novelty: This research can be categorized differently from previous studies, where this research is more focused on the implementation of policies in Karanganyar which are then analyzed with the concept of Animal Welfare and the rule of adz-dzari'ah fiqh. Keywords: Adz-Dzari’ah, Animal Welfare, Policy, Maqashid Syari’ah
Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas Nailina Paramita Neina; Aidul Fitriciada Azhari; Nuria Siswi Enggarani
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i1.15504

Abstract

ABSTRACTObjective: This study aims to describe the transparency of the 2019 election campaign funds based on the laws and regulations and to find out in depth the legal consequences and sanctions received by election participants in reporting campaign funds.Methodology : The type of research used is empirical juridical, namely, examining everything related to legal provisions, as they have been implemented and how they were implemented in the broader community. The research sites are at the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum) office of Blora Regency, the Office of the Election Supervisory Board, and the Liaison Officer of the participating political parties. In this study, the solution to the problem lies in the transparency of reporting campaign funds for 2019 election participants, which researchers emphasize on the election participants for candidates for members of the Regional People's Representative Council of Blora Regency.Results : Transparency in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and General Election Commission Regulation Number 24 of 2018 as amended by General Election Commission Regulation Number 34 of 2018 concerning General Election Campaign Funds and Implementation of Campaign Fund Reporting for Election Contestants to Realize The 2019 election had been held at the Blora Regency General Election Commission. The General Election Commission of Blora Regency had implemented transparency in campaign finance reports in the 2019 Election. This can be seen from the regulations governing the Blora Regency General Election Commission's strategy in applying the principle of transparency regarding campaign finance reports in the 2019 Election in Blora Regency.Applications of this study: This study is expected to produce a formulation on campaign finance reporting that will be used by the General Elections Commission to develop policies and regulations on campaign finance reporting..  Novelty/ Originality of this study: Election results have had a significant impact on Indonesia's democratic order from year to year. If a regulation is properly implemented, it will have an impact on the general election process's pattern of continuity. The goal of this study was to talk about campaign finance transparency in the 2019 elections in Blora Regency..
INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM Nuria Siswi Enggarani
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7426

Abstract

Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim
Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali Nuria Siswi Enggarani
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2702

Abstract

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  yang  merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif (kepustakaan) dan penelitian hukum empiris (lapangan). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor BPMP2T Kabupaten Boyolali, menjelaskan maklumat dan standar pelayanan di kantor BPMP2T dan perbandingannya sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga menjelaskan mekanisme / alur pelayanan dan pengaduan masyarakat sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali. Penelitian ini dimaksudkan guna melakukan pengukuran kualitas pelayanan publik dalam perizinan PTSP di Kantor BPMP2T Boyolali yang dapat diukur berdasarkan indikator: tangible, reability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Dalam mencapai tujuan, digunakan metode wawancara dengan indeepht interview dan kuesioner untuk pelaksana pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali dan dengan metode kepustakaan
Co-Authors Achmad Miftah Farid Aidul Fitriciada Azhari Alaa Alkhateeb Anam Sutopo Andyka Yuliatama A Anggun Rahmawati Arief Budiono Dewi Kusuma Diarti Dewi, Feni Nur Fitria Diana Setiawati Eka Yektiningsih Febiyanti, Nabilla Feni Nur Fitria dewi Junaidi, M. Kelik Wardiono Labib Muttaqin M. Juanidi Moh. Indra Bangsawan Muamaroh Muamaroh Mujazin Nailina Paramita Neina Natangsa Surbakti Nugraha, Rokhman Adi Putera Nurhidayat Nurhidayat Prasetyo Utomo, Widhi Rizky Aditya Saputra Rokhman Adi Putera Nugraha Saifudin Spaltan, Bita Gadsia Syaifuddin Zuhdi Titis Setyabudi Wahyu Nugroho, Patricia Amara widya astuti Wisnu Tri Nugroho Wisnu Tri Nugroho