cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : -     EISSN : 25498282     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol.2 , No. 2, Oktober 2017" : 16 Documents clear
PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENERIMAAN KAS PADA BMT KI AGENG PANDANARAN SEMARANG Muhammad Ali Ridho
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.3348

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah terhadap penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang. Penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pendapatan bagi hasil pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dibahas pada tulisan ini adalah pembiayaan mudharabah yang merupakan pembiayaan primer dalam lembaga keuangan syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pembiayaan mudharabah dan penerimaan kas. Analisis data dari hasil wawancara kemudian dibahas dengan metode deskriptif. Penelitian ini diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang khusus pada pembiayaan mudarabah. Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Penerimaan Kas, BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.
PERBEDAAN PRAKTIK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH ANTARA DUA NEGARA (INDONESIA DAN MALAYSIA) Pratiwi Kurniati
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.3839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait ijarah dan perbandingan praktik dan perlakuan akuntansi di Indonesia dengan Malaysia. Negara Malaysia yang lebih dulu menerapkan sistem syariah dibandingkan Indonesia menjadi hal yang menarik untuk diteliti apakah ada perbedaan dalam praktik dan perlakuan akuntansinya dengan di Indonesia. Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Peneliti menggunakan data sekunder berupa standar akuntansi, buku, jurnal ilmiah terkait, dan data hasil wawancara dengan pihak bank syariah di Indonesia. Standar akuntansi akad ijarah yang menjadi acuan penelitian ialah 2 standar akuntansi internasional AAOIFI (FAS 8) dan IFRS (IAS 17), Selain itu standar akuntansi masing-masing Negara yaitu MASB 10 dan PSAK 107. Studi ini menemukan bahwa ada perbedaan besar dalam praktik dan perlakuan akuntansi ijarah di Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga ditemukan perbedaan penerimaan standar AAOIFI di dua Negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia memiliki acuan perbedaan pengadopsian standar dengan Malaysia dalam akad Ijarah. Standar Indonesia yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah untuk akad Ijarah (PSAK 107) telah mengacu ke standar akuntansi syariah internasional yaitu AAOIFI (FAS8). Sedangkan MASB 10 di Malaysia masih mengadopsi standar IFRS dan belum menerapkan standar AAOIFI sebagai standar akuntansi syariah internasional. Dari perbedaan pengadopsian itulah praktik dan perlakuan akuntansi akad ijarah masing-masing Negara menjadi berbeda.
[ARTIKEL DITARIK] EFEKTIFITAS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PEMBUATAN AKAD SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Dewi Nurul Musjtari
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.5549

Abstract

Artikel ini ditarik karena adanya kesalahan pemaparan data. Penulis menyetujui penarikan artikel. Versi pdf dari artikel asli tidak lagi tersedia.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH Subaidah Ratna Juita; Dhian Indah Astanti
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.5547

Abstract

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu Lembaga Keuangan bank (LKB) , Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan. Secara teoritis teknis, sebenarnya islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodusirnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Permasalahan yang akan diteliti meliputi fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga perbankan syariah dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah oleh OJK. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1)huruf (a) menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan                          microprudential. BI tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential.
Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Ernanda Kusuma Dewi; Ayu Astari
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.5142

Abstract

Tulisan ini merupakan artikel konseptual untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Pengembangan kinerja usaha mikro dapat berkembang dengan beberapa faktor seperti pembinaan dan pengawasan. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang sangat sesuai dengan usaha mikro. Sehingga diharapkan pembiayaan mudharabah mempunyai peran dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Artikel ini dituliskan berdasarkan kajian pustaka dari literature dan penelitian sebelumnya dibidang pembiayaan syariah untuk membangun model. Terdapat beberapa faktor yang mendorong suksesnya pembiayaan mudharabah di BMT dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Kinerja Usaha Mikro, BMT
ANALISA PERKEMBANGAN PERATURAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA Widiana Widiana
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.3837

Abstract

Kurun waktu sekitar tiga (3) windu sistem ekonomi syariah telah dirintis di Indonesia. Pengkajian terhadap sistem ekonomi syariah terus dilakukan dan ini berdampak pula pada akuntansi syariah yang terus dikembangkan sebagai pencatatn keuangan pada lembaga keuangan syariah. Dimulai pada tahun 1991 pendirian Bank Mumalat yang rancangannya telah dikaji jauh sebelum tahun didirikannya. Selanjutnya dikeluarkan perundang-undangan yang mengatur legalitas dari ekonomi dan akuntansi syariah. Guna mempercepat perkembangannya pemerintah beberapa kali melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan syariah dan melakukan pengkajian terhadap akuntansi syariah sehingga terbitlah PSAK Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan adanya fatwa MUI sebagai landasan yang digunakan dalam akuntansi syariah.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 More Issue