Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem Arif Septria Hendra Saputra; Gunarto Gunarto
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2629

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan medisai penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Lasem, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Lasem untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridissosiologis. Hasil penelitian yaitu bahwa dasar hukum pelaksanaan mediasi penal di Polsek Lasem pada saat ini belum ada dasar hukumnya secara integral yang mengatur jenis tindak pidana apa yang bisa diselesaikan secara mediasi penal di Kepolisian. Cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Lasem untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan adalah dilakukan disebuah ruangan khusus di Polsek Lasem agar para pihak bernegoisasi untuk memperoleh kesepakatan damai dengan seorang mediator dari penyidik- penyidik Polsek Lasem. Model mediasi penal yang dipakai oleh Polsek Lasem adalah model mediasi penal Victim Offenders Mediation dan Family and Community Group Conferences. Simpulan penelitian ini adalah acuan pelaksanaan mediasi penal merujuk pada groun norm yaitu Pancasila Sila ke-5, UUD 1945 dan pasal -pasal secara parsial yang tercantum di dalam KUHAP, dan Undang -Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Lase. menggunakan model mediasi penal Victim-Offenders Mediationdan penal Family and Community Group ConferencesKata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana penganiayaan ABSTRACTThis study aims to determine the legal basis for the implementation of penal mediation against cases of abuse in Lasem Police, and to know how the implementation of penal mediation conducted in Lasem Police to obtain a peace agreement between the victims of persecution and perpetrators of the persecution. The research method uses qualitative research the socio-juridical approach. The results of the study that the legal basis for the implementation of penal mediation in Lasem Police there is currently no act what kind of criminal act can be resolved in mediation penal. The way the implementation of penal mediation conducted in Lasem Police to obtain a peace agreement between the victim and the perpetrator of persecution are persecution conducted a special room in the Lasem Police that the parties negotiate to obtain peace agreement with a mediator from the Police investigator. Penal mediation model used to Lasem Police Station is a model penal mediation Victim-Offenders Mediation and Family and Community Group Conferences. Conclusions This study is the reference implementation of penal mediation refers to the ground norm namely Pancasila Sila ke-5, UUD 1945 and Article-Article partially listed the KUHAP and statute No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. Implementation of penal mediation in the settlement of a criminal offense in Lasem Police penal mediation model Victim -Offenders Mediation and Family and Community Group.Keywords: Restorative Justice, Crime of Persecution

Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia I Dewa Putu Gede Anom Danujaya
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2624

AbstractThis article aims to describe the perceptions and factors that cause crime in the environment of children as well as the formulation / model of the child criminalization system in Indonesia. The criminal system policy in an effort to protect children in the future should be able to improve the products of laws / regulations currently in Law No.11 / 2012. The product of a law / system must be more flexible according to the fast progress of the times. Especially with the emergence of issues especially related to the age limit of criminal responsibility, criminal guidelines, and types of sanctions. The refinement basically still refers to the concept of the 2012 Criminal Code (although it is still in the drafting and ratification stage) which is expected to be clearer, more comprehensive, detailed in the formulation of the article, and with the spirit of paying attention to the considerations of various international documents besides that, the Criminal Code of foreign countries can also as material for comparative studies and completeness in an effort to formulate new regulations or systems that will be implemented later.Key words: child criminal system, child protectionAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang persepsi dan faktor penyebab kejahatan dalam lingkungan anak serta formulasi/model sistem pemidanaan anak di Indonesia. Kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan terhadap anak dimasa yang akan mendatang hendaknnya bisa lagi menyempurnaan produk undang-undang/peraturan yang dalam dalam UU No.11/2012 sekarang ini. Produk suatu Undang-undang/sistem harus lebih fleksibel sesuai dengan cepatnya kemajuan perkembangan zaman. Apalagi dengan munculnya isu-isu khususnya terkait dengan batas usia pertanggungjawaban pidana, pedoman pemidanaan, dan jenis-jenis sanksi. Penyempurnaan itu pada hakikatnya tetap mengacu pada konsep KUHP 2012 (walaupun masih dalam tahap rancangan dan pengesahan) yang diharapkan lebih jelas, komprehensip, rinci dalam rumusan pasalnya, serta dengan semangat tetap memperhatikan pertimbangan berbagai dokumen internasional selain itu, KUHP negara-negara asing juga bisa sebagai bahan studi perbandingan dan kelengkapan dalam upaya penyusunan peraturan atau sistem baru yang akan diterapkan nantinya.Kata kunci: sistem pemidanaan anak, perlindungan anak.

Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata Berkenaan Dengan Adanya Testamen Agustina Suryaningtyas
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2645

ABSTRAKBerbicara mengenai warisan, tidak terlepas dari suatu kematian seseorang. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada para ahli warisnya. Dalam hukum waris perdata terdapat 2 (dua) cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan warisan, yaitu pewarisan menurut undang-undang (ab-intestato) dan pewarisan menurut surat wasiat (ad-testamento). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu cara analisis yang menghasilkan data-data deskriptif analitis, maksudnya apa yang di dapat responden secara tertulis dan lisan yang bersumber pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan data kepustakaan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Pasal pertama Bab 13 menentukan bahwa segala harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sepanjang mengenai hal itu oleh pewaris tidak ditetapkan secara lain dengan sah. Artinya, Pasal 874 ini menentukan jika pewaris dengan sehelai surat wasiat menetapkan mengenai sebagian warisannya, maka sisa warisan dibagi menurut aturan pewarisan undang-undang. Dalam hal ini apabila isi testamen tersebut melanggar legiteme portie, ahli waris legitimaris dapat menuntut pembatalan testamen secara sederhana yaitu pembatalan bahwa ketetapan-ketetapan yang melanggar legitieme portie tidak dapat dijalankan.Kata Kunci : Warisan, KUHPerdata, TestamenABSTRACTTalking about the legacy, not apart from a person's death. Inheritance is the legacy left by the testator to his heirs. In the civil inheritance law there are two (2) ways that can be used to obtain the inheritance, that inheritance by law (ab-intestato), and inheritance according to the testament (ad-testamento). This research was conducted using the method of normative. Specifications research used in this research is descriptive. The data used is secondary data. Data analysis techniques used in this research is the analysis of qualitative analysis method that produces descriptive data, which can mean anything the respondent in writing and orally were rooted in the reality on the ground is associated with literature data. From the research, it is known that the first article of Chapter 13 determines that all the treasures left behind someone who died belonged to the heirs according to law, all about it by the testator is not identified other legitimate. That is, Article 874 determines if the heir to a portion will set about his legacy, then the remaining estate is divided according to the rules of inheritance law. In this case if the contents testament of the will abuse legitieme portie, legitimaris heirs can demand cancellation testamentary simply that the cancellation of that provisions which violate legitieme portie can not be executed.Keywords : legacy, Civil Code, Testamen.

Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng Dodik Hartono; Maryanto Maryanto
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2564

ABSTRAK Penelitian dengan judul Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Menegakkan Hukum Pidana di Polda Jateng. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1) Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Apa hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran pra peradilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng? 3) Bagaimanakah solusi dari hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran pra peradilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng?Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Maksud dan tujuan utama yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan dijelaskan dalam Pasal 95 KUHAP. 2) Hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng meliputi : a. hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil penangkapan dan penahanan, atau ada tidaknya perintah penahanan dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. b. setiap pelaksanaan upaya paksa selalu ada perenggutan HAM. c. pemeriksaan untuk melakukan penahanan, masih ada penyalahgunaan dalam tahap penyidikan oleh Polisi dan penuntutan oleh jaksa. d. selain luasnya kewenangan penyidikan dalam menentukan bukti permulaan yang cukup, pengawasan terhadap kewenangan tersebut juga lemah. 3) Solusi dari hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng meliputi : a. Diperlukan upaya kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum pada lembaganya masing-masing secara vertikal. b. KUHAP perlu direvisi khususnya mengenai mekanisme saling mengawasi antara penegak hukum dan lembaga dalam subsistem peradilan. c. diperlukan peran aktif hakim dalam menggunakan kewenangannya pada saat pemeriksaan pokok perkara untuk mempertimbangkan penyidikan atau penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum guna menghindari penyalahgunaan HAM. d. dalam tahap ajudikasi, hakim seharusnya berkonsentrasi untuk menentukan hasil pembuktian di persidangan dan dalam tahap ini, hakim dapat menilai apa yang terjadi dalam tahap praajudikasi.Kata Kunci : Peranan dan Fungsi, Praperadilan, Penegakan Hukum Pidana ABSTRACT Research with the title Role And Practice Function In Enforcing Criminal Law in Central Java Regional Police. Based on the description in this Thesis, the issues that will be examined are: 1) How is the function and role of pretrial in law enforcement in Indonesia based on the prevailing laws and regulations? 2) What are the obstacles in the implementation of pre-justice functions and roles in law enforcement in the Central Java Regional Police? 3) How is the solution of the obstacles in the implementation of functions and the role of pre-judiciary in law enforcement in Central Java Regional Police?The results of the study conclude that: 1) The main purpose and objectives to be upheld and protected, in the pre-trial process, namely the enforcement of the law and the protection of human rights of suspects in the level of investigation and prosecution investigation. Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code is affirmed in Article 77 of KUHAP stating that the District Court has the authority to examine and decide upon, in accordance with the provisions stipulated in law. The jurisdiction of the courts to adjudicate in pre-trial is described in Article 95 of the Criminal Procedure Code. 2) Obstacles in the implementation of functions and the role of pretrial in law enforcement in Central Java Police include: a. judges pay more attention to whether or not the formal conditions for arrest and detention, or whether there is a detention order and not test and judge material requirements at all. b. every execution of forced efforts is always a rush of human rights. c. checks for detention, there is still abuse in the investigation stage by the Police and prosecution by the prosecutor. d. besides the extent of investigative authority in determining sufficient preliminary evidence, the oversight of the authority is also weak. 3) Solutions from obstacles in the implementation of functions and pretrial roles in law enforcement in Central Java Police include: a. Control of each law enforcement apparatus is required on each institution vertically. b. The Criminal Procedure Code needs to be revised, especially regarding the mechanism of mutual supervision between law enforcement and institutions within the judicial system. c. an active role of the judge in the use of authority at the time of examination of the principal matter to consider investigations or prosecutions that are not in accordance with the provisions of procedural law or against the law in order to avoid abuse of human rights. d. in the stage of adjudication, the judge should concentrate on determining the results of the evidence in the hearing and in this stage the judge can judge what happened in the pre-certification stage.Keywords: Roles and Functions, Pretrial, Criminal Law Enforcement

Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah Cahya Primarta
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2635

ABSTRAKPT. Jasa Raharja (Persero) salah satu Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai pelaksanaan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964. Lahirnya UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan perubahan mendasar dalam pengelolaan dana pertanggungan wajib baik kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan akan dilaksanakan secara kompetitif sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU Perasuransian.Metode yang digunakan yuridis normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum. Temuan penelitian, (1) pelaksanaan bentuk penyesuaian PT. Jasa Raharja (Persero) penyesuaian tata kelola kelembagaan, penyesuaian bentuk badan hukum, Penyesuaian perihal perizinan dan pengawasan, (2) hambatan PT. Jasa Raharja dalam pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yakni : hambatan dari segi pengaturan, pengelolaan dana, hambatan dari segi kelembagaan. Solusi: PT. Jasa Raharja (Pesero) koordinasi dengan pemerintah untuk penyempurnaan UU No. 40 Tahun 2014, Melakukan upaya penguatan kedudukan hukum dana pertanggungan wajib.Kata Kunci : Asuransi, Jaminan Sosial, Korban Kecelakaan ABSTRACKPT. Jasa Raharja (Persero) one of the State Owned Enterprises assigned by the government to manage the Passenger Compulsory Insurance Fund and Road Traffic Accident Fund as the implementation of Law no. 33 and 34 of 1964. The birth of Law no. 40 Year 2014 concerning Insurance shall provide fundamental changes in the management of the compulsory coverage of both passenger accidents and road traffic accidents to be carried out competitively in accordance with Article 39 paragraph (1) of the Insurance Law. The normative juridical method focuses on the inventory of positive law, legal principles and doctrines, the discovery of law in in concreto, legal systematics, the level of legal synchronization, comparative law. The research findings, (1) the implementation of the form of adjustment of PT. Jasa Raharja (Persero) adjustment of institutional governance, adjustment of legal entity form, Adjustment of permit and supervision. (2) Obstacles PT. Jasa Raharja in the implementation of Law no. 40 Year 2014 on Insurance namely: obstacles in terms of regulation, fund management, institutional constraints. Solution: PT. Jasa Raharja (Pesero) coordinates with the government for the improvement of Law no. 40 Year 2014, Conducting efforts to strengthen the legal standing of the mandatory sum insured.Keywords: Insurance, Social Security, Accident Victims.

Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu DitinjauDari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP Eko Adi Susanto; Gunarto Gunarto
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2558

ABSTRACTCriminal act of user letter forgery are violation that the implication take effect on trust and truth on people.The perperatorused letterforgery with the aim gained an advantage for himself. To Prove counterfeiting signature of the victim, the victim must report to the police for investigation of letter forgery. The problem research is : Criminal liability to users letters forgery in term ofarticle 263 verse (2) KUHP about counterfeiting letter. The research method that used is normative juridicial that support from direct interview withsat reskrim ( department of criminal investigation) investigator Polrestabes semarang that handle criminal act of letter forgery. Researcher take an example case about letter forgerybased on decision of distric court number636/Pid.Sus /2016/PN. Smg with the defendant named NURCAHYA ARIE SETIAWAN bin (alm) AMANTJIK AGUS who has prove guilty, with consideration that the judget believe if the defendant deliberately,willing and realize there is a benefit for himself, that the letter forgery had been use so causingdisadvantage,to the Person who has prove used counterfeiting letter, must be accounted for criminal law with the convict 1 years in prison frommaximal 6 yearsKey words: criminal liabilty, user of letter forgery ABSTRAKTindak pidana pemalsuan surat palsuadalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Pelakumemakai surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku, korban harus melapor ke Polisi untuk dasarmelakukan penyelidikan dan penyidikan atas pemalsuan surat. Permasalahan yang di teliti adalah : Pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu ditinjau dari pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan surat Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan wawancara langsung terhadap penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang yang menangani perkarapemalsuan surat,peneliti mengambil contoh kasus tentang pemalsuan surat, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :636/Pid.Sus/2016/PN. Smg denganterdakwa bernama NURCAHYA ARIESETIAWANbin (alm) AMANTJIK AGUS yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah dengan mempertimbangkan bahwa Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan menghendaki serta menyadari adanya suatu keuntungan untuk dirinya bahwa surat palsu telah dipakai sehingga dapat menimbulkan kerugian,terhadap pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana memakai surat palsu, harus mempertangungjawabkan secara pidana dengan vonis hukuman 1 tahun penjara dari ancaman maksimal 6 tahun penjara.Kata Kunci :Pertanggungjawaban pidana, pemakai surat palsu.

Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng) Hera Saputra; Munsharif Abdul Chalim
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2630

ABSTRACT Drugs are short for Psychotropic Drugs and other dangerous Drugs. Besides Drugs, another term introduced especially by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is a drug that is short of Narcotics, Psychotropic and Addictive Substance. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants both synthetic and semi-synthetic that can cause decreased or altered consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. Similarly, Psychotropic, Psychotropic is a substance or Law Number 5 Year 1997 About Psychotropic.Result of research: 1) Misuse of narcotics regulated in Law no. 35 Year 2009 on Narcotics. Article 127 paragraph (1) of Law no. 35 Year 2009, Every Type I Narcotics Abuser for himself shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years; Any Type II Narcotics Abuser for himself shall be subject to a maximum imprisonment of 2 (two) years; and Any Misuse of Narcotics Group III for himself shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year. As for what is meant by Misuse is a person who uses narcotics without right or against the law. 2) Some of the obstacles in the investigation of the crime of misuse or sale of Narcotics are as follows: 1) Lack of Budget, 2) Inadequate Facilities and Infrastructure, 3) Lack of Drug Crime Investigator Personnel, 4) Light Court Decisions, 5) Mutually Binding Each Performer, 6) Dramatic Drugs Technique. Strategy to overcome the abuse of drugs conducted by Polda Central Java through the following ways: . Preventive Efforts a) Pre-empetif, b) PreventiveKeywords: Implementation of Criminal System, Crime, Drug Abuse ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng). Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisa sanksi pidana terhadap tentang pelaku penyalahgunaan narkoba di Polda Jateng. 2) Untuk mengetahui dan Menganalisa hambatan-hambatan dan solusi dalam penegakan hukum untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika di Polda Jateng.Hasil Penelitian : 1) Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 2) Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika adalah sebagai berikut : 1) Kurangnya Anggaran, 2) Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai, 3 )Kurangnya Personil Penyidik Tindak Pidana Narkoba, 4) Putusan Pengadilan yang Ringan, 5) Saling Terikatnya Tiap Pelaku, 6) Teknik Peredaran Narkoba yang Berubah-ubah. Strategi penanggulangan penyalahgunan narkoba yang dilakukan Polda Jateng melalui cara sebagai berikut : 1. Upaya Pencegahan a) Pre-empetif, b) PreventifKata Kunci : Penerapan Sistem Pemidanaan, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkoba

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang Rendy Surya Aditama; Umar Ma’ruf
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2625

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus peredaran psikotropika yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan UU SPPA, kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan upaya diversi adalah kasus yang ancamannya dibawah tujuh tahun, tetapi temuan dilapangan, diketahui bahwa banyak kasus anak yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun diselesaikan melalui diversi. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif, teori tujuan hukum, konsep diversi, konsep psikotropika, konsep kebijakan hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif dan UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika saat ini telah menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di Indonesia sudah dilakukan dengan baik, namun masih terlihat adanya pelanggaran terhadap UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64, yaitu di dalam persidangan maupun publikasi hasil persidangan dengan jelas menyebutkan nama anak dimuka umum, sehingga hal ini menyalahi peraturan dalam Pasal 64 huruf i. Kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan menerapkan perlindungan anak serta menerapkan sistem peradilan pidana anak, persidangan dilakukan setelah anak berusia dewasa, serta pelaksanaan hukuman pidana dilakukan setelah anak berusia 18 tahun. Saran terkait temuan penelitian ini adalah dapat menanggulangi tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak dengan menerapkan kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang.Kata kunci: kebijakan, formulasi, psikotropika, anak.ABSTRACTThis research is motivated by high psychotropic circulation cases conducted by children. Under the SPPA Act, the case of a law-facing child who can be resolved by a diversion effort is a case that threats under seven years, but findings in the field, it is known that many cases of children whose sentence threats over seven years are resolved through a diversion. The purpose of this study is to formulate policy formulation of criminal law enforcement Polres Magelang against children as perpetrators of psychotropic crime in the future.The analysis blade in this research is progressive law theory, theory of law objective, diversion concept, psychotropic concept, concept of criminal law policy, restorative justice approach and SPPA law. This research uses normative juridical method with data collection method of literature study.The results of this study indicate that policy formulation of criminal law enforcement Polres Magelang to child as perpetrator of psychotropic crime at this time have applied Law no. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. Policy formulation of criminal law enforcement of Magelang Police against child as perpetrator of psychotropic crime in Indonesia has been done well, but still seen violation against Law no. 35 Year 2014 About Amendment to Law no. Law No. 23 Year 2002 on Child Protection in Article 64, namely in the hearing and publication of the proceedings clearly states the name of the child in public, so that this is contrary to the rules in Article 64 letter i. The policy of formulation of criminal law enforcement of Magelang Police against child as perpetrator of psychotropic crime in the future can be done by applying child protection as well as applying the child criminal justice system, the trial is done after the adult child, and the implementation of criminal punishment is done after the child is 18 years old. Suggestions related to the findings of this study is to cope with psychotropic crimes committed by children by applying the policy of criminal law enforcement formulation Magelang Police against children as perpetrators of psychotropic crimes in the future.Keywords: policy, formulation, psychotropic, child.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati) Endah Dwi Winarni
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2646

AbstrakPenelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati berdasarkan PP RI Nomor 8 Tahun 2016; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dl pengelolaan Dana Desa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, dokumen pengelolaan Dana Keuangan Desa dan dianalisis dengan logika induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan PP RI Nomor 8 Tahun 2016 dengan dibuktikan adanya peraturan desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang APBDES. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017 telah dibentuk peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDES. Pengelolaan Dana Desa telah dipertanggungjawabkan, seperti tertuang dalam LPJ Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan. Aspek pertanggungjawaban pidana, tidak diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016.Pertanggungjawaban aspek pidana pengelolaan Dana Desa merujuk pada penyimpangan penggunaan sehingga masuk dalam kategori korupsi. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gravitikasi. Hal ini, tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pertanggungjawaban Pidana ABSTRACTThis study aims: (1) to know the management of Srikaton Village Fund, Jaken District, Pati Regency based on PP RI Number 8 of 2016; and (2) to know and analyze criminal liability in the management of the Village Fund. The method used is normative juridical approach with quantitative descriptive research specification. Data were collected from legislation, government regulations, the Fund's Village Fund management documents and were analyzed by inductive logic.The results show that the management of the Village Fund is in accordance with the Government Regulation No. 8 of 2016 with proven the existence of village regulations No. 4 of 2016 on the Amendment of Village Regulation No. 1 of 2016 on APBDES. In the following year, in 2017 a regional regulation No. 4 of 2017 on APBDES was established. Village Fund Management has been accounted for, as contained in LPJ Use of Financial Assistance Funds for Rural Infrastructure and Facilities Development. Aspects of criminal liability, not regulated in PP RI No. 8 of 2016.Accountability of criminal aspects of the management of the Village Fund refers to the deviation of use so that it is included in the category of corruption. The corruption irregularities can be in the form of harming state finances, bribery, fraud in office, extortion, fraud, conflicts of interest in procurement and gravity. There is no deviation in the management of Srikaton Village Fund, Jaken Sub-district, Pati Regency.Keywords: Village Fund management, criminal liability

Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Moh Kurniawan
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2565

Abstrak Peran dari Balai Harta Peninggalan berkurang, sejak munculnya kurator swasta, apalagi Pengadilan Niaga berdasarkan permintaan debitor atau kreditor cenderung menggunakan kurator swasta dari pada menggunakan Balai Harta Peninggalan yang ada, dan dalam praktek pun Balai Harta Peninggalan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa Balai Harta Peninggalan lamban dalam menjalankan tugasnya dan sumber daya manusianya yang kurang jika di bandingkan dengan kurator swasta.Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai kurator Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.dan mengetahui eksistensi Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai kurator kepailitan setelah adanya kurator swastaPenelitian ini menggunakan metode pendekatan metode pendekatan yuridis sosiologis tidak hanya ditinjau dari kaidah hukum saja, tetapi juga berusaha untuk menelaah keterkaitan antara faktor yuridis dengan faktor sosiologis. Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan faktor sosiologisnya adalah mengetahui pelaksanaan undang-undang tersebut dalam hal tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debiturDari data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penulisan ini, baik data primer maupun data sekunder didapatkan hasil penelitian bahwa tugas kurator tidaklah mudah. Tugas kurator adalah melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Eksistensi Balai Harta Peninggalan dibandingkan dengan kurator swasta menunjukkan penurunan eksistensi sebagai kurator yang disebabkan oleh berbagai faktor.Kata kunci : BHP, Tugas, EksistensiAbstractThe role of Probate Court (BHP) has decreased since the presence of private receivers. Moreover, Pengadilan Niaga (Trade Court), according to debtors and creditors’ demands prefers private receivers to Probate Court, and in fact, Probate Court gets less attention. It is caused by an opinion that Probate Court clumsily runs its duty and that its human resources are not enough compared with the private receivers.The goals of the research are to understand and to analyze the responsibility of Probate Court as a receiver after the validity of law No. 37 2004 of bankruptcy and the obstacles faced by Probate Court in management and settlement of bankruptcy. Existence with currator non goverment.The research applies methods of juridical-empirical approach, an approach that uses secondary data in advance and followed by primary data in field that will be used to answer the emerged problems.A research says: in the context of bankruptcy, the responsibility for failures and mistakes done by Probate Court is regulated in Article 72 of law No. 37 2004 of bankruptcy which has not given the law certainty as there is no definite punishments. Therefore, the receiver’s responsibility for failures and or mistakes can be different in form and is adjusted with the level of mistakes and loss.Probate Court as a receiver has full responsibilities for making up loss caused by their neglects and or mistakes, based on article 80 Stbl 1872 No. 166 of Instruction for Probate Court in Indonesia.Probate Court in running its duty and authority as a receiver finds some obstacles such as: bureaucracy, juridical, administration, and human resources.Key words: BHP, Assigment, Existence.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sumain

Contact Email
jdh@unissula.ac.id

Phone
+6282137137002

Journal Mail Official
jdh@unissula.ac.id

Editorial Address
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/about/editorialTeam

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sumain

Contact Email jdh@unissula.ac.id

Phone +6282137137002

Journal Mail Official jdh@unissula.ac.id

Editorial Address http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/about/editorialTeam

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sumain

Contact Email
jdh@unissula.ac.id

Phone
+6282137137002

Journal Mail Official
jdh@unissula.ac.id

Editorial Address
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/about/editorialTeam

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA