cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sumain
Contact Email
jdh@unissula.ac.id
Phone
+6282137137002
Journal Mail Official
jdh@unissula.ac.id
Editorial Address
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/about/editorialTeam
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Daulat Hukum
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 2614560X     EISSN : 2614560X     DOI : 10.30659
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and Scope The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2018)" : 31 Documents clear
Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja Serta Tanggung Jawab Korporasi Bagi Keluarga Korban Berbasis Keadilan (Study Kasus Di PT Semen Gresik Kabupaten Rembang) Samodra Kharisma Aji Sugiyanto; Djauhari Djauhari
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2636

Abstract

ABSTRAK Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bila Dipandang Dari Aspek Hukum Pidana, Kelemahan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dari Sudut Pandang Pengaturan Perundang-Undangan dan Tanggung Jawab Korporasi Yang Ideal Bagi Korban Kecelakaan Kerja Yang Berbasis Keadilan Di PT Semen Gresik Kabupaten Rembang.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Kesimpulan dari penilitian ini adalah upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik yang dapat digunakan untuk berobat apabila terjadi kecelakaan kerja dan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yang besaran nominalnya 1,5 % dari yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 300.000 (maksimum) untuk berobat diluar klinik yang disediakan pihak hotel serta tidak memotong jam kerja pekerja yang ijin berobat pada saat jam kerja. Pengawasan pemerintah yang sangat kurang dalam pelaksanaan undang-undang Perusahaan yang masih minim modal dalam peningkatan pelayanan K3 untuk karyawannya. Kurangnya publikasi dan pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terutama untuk masyarakat pedesaan. Perusahaan pengangkutan wajib mengasuransikan pekerja yang diperkerjakan sebagai awak kendaraan karena awak kendaraan merupakan pekerjaan yang memilik risiko tertinggi dalam usaha pengangkutan apabila terjadi kecelakaan di jalan.Kata kunci: Aspek Hukum Pidana, Kecelakaan Kerja, Korporasi ABSTRACTThis research, the issues that will be discussed are Safety Management System and Occupational Health when Viewed From Criminal Law Aspect, Weakness of Occupational Safety and Health Management System From The Point of View of Legal Arrangement and Corporate Responsibility Ideal for Victims of Justice-Based Accidents at PT Semen Gresik Kabupaten Rembang.This research uses sociological juridical approach method. Adapaun source and data type in this research is primary data obtained from field study by interview. And secondary data obtained from literature study.The conclusion of this research is preventive protection effort by providing clinic that can be used for medical treatment when the work accident and repressive protection effort is giving the compensation of the nominal amount 1.5% from the supposed that is equal to Rp. 300.000 (maximum) for treatment outside the clinic provided by the hotel and does not cut work hours of workers who permit treatment during working hours. Government supervision is very lacking in the implementation of Company law that still lack of capital in the improvement of OSH services for its employees. Lack of publications and knowledge of Occupational Safety and Health, especially for rural communities. The haulage company is required to insure the worker employed as a crew of a vehicle because the crew is the occupier who has the highest risk in the transportation business in the event of an accident on the road.Keywords: Criminal Law Aspect, Work Accident, Corporation
Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Arif Kristiawan; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2623

Abstract

ABSTRAKLatar belakang penelitian ini ialah tingginya tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Hal tersebut bisa saja terjadi sehubungan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ancaman pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan pertambangan. Menurut data yang didapat, dari tahun 1997 sampai 2016, dari 206 perusahaan yang terdaftar memiliki ijin penambangan hanya sekitar 70 perusahaan saja yang masih memiliki ijin aktif sampai 2017, sisanya memilih tidak memperpanjang ijin karena menganggap proses perijinan lebih sulit. Rumusan masalah di jurnal ini yaitu 1) bagaimana pengaturan penjelasan pertimbangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba serta peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI); 2) mengapa setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda kasus tindak pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Rembang meningkat dari tahun ke tahun; dan 3) Solusi apa yang diperlukan untuk mengurangi penambangan tanpa izin (PETI) setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan pengambilan data melalui wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian ini, pengaturan penjelasan pertimbangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) berisi pokok pikiran dimana UU No. 4 Tahun 2009 bersifat hukum pidana administrasi dan UU No. 23 Tahun 2014 berwenang memberikan perizinan usaha pertambangan bercorak sentralistik terbukti dari pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Faktor penyebab kasus tindak pidana PETI yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu dari aspek sosial & ekonomi, perizinan dan penegakan hukum. Solusi untuk mengurangi PETI setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 dengan mengakomodasi masyarakat penambang dalam konsensus perusahaan (organisasi) dalam skema legalKata Kunci: tindak pidana, pertambangan, perijinanABSTRACTThe background of this research is the high illegality of Mining Permit (PETI). This may happen in connection with the enactment of Law no. 23 of 2014 on Regional Government and criminal threat in Law no. 4 of 2009 on Minerals and Mining. According to data obtained from 1997 to 2016, out of 206 listed companies have mining permits, only about 70 companies still have active permits until 2017, the rest chose not to extend the permit because it considers the licensing process more difficult. The formulation of the problem in this journal is 1) how the arrangement of explanation of considerations according to Law no. 4 of 2009 on Mining Minerba and its implementation regulation is connected with Unlicensed Mining (PETI); 2) why after the enactment of Law no. 23 Year 2014 About Pemda case of illegal mining crime (PETI) in jurisdiction Rembang Police increased from year to year; and 3) What solutions are needed to reduce unauthorized mining (PETI) after the enactment of Law no. 23 of 2014 on Regional Government. This journal is descriptive qualitative with approach of Sociological Juridical and data retrieval through interview. The type of interview used is guided freely. Sampling technique used in this research is Purposive Sampling. The results of this study, setting an explanation of considerations according to Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining as well as its implementation regulations related to Unlicensed Mining (PETI) contains the principal of the minds where Law no. 4 Year 2009 is a criminal law and administrative law. 23 of 2014 is authorized to grant licensing of a centralized mining business permit evident from the delegation of authority from the district or city government to the provincial government. Factors causing illegal PETI crime year by year, from social & economic aspect, licensing and law enforcement. Solutions to reduce PETI after the enactment of Law no. 23 of 2014 by accommodating miners' communities in the consensus of companies (organizations) in legal schemes.Keywords: criminal act, mining, licensing
Dampak Penambangan Pasir Besi Di Desa Bandungharjo, Banyumanis Dan Ujungwatu Kabupaten Jepara Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Suroto Suroto; Gunarto Gunarto
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2644

Abstract

ABSTRAKKebijakan penambangan pasir besi merupakan sebuah kebijakan yang menuai konflik. Ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Bandungharjo Kabupaten Jepara. Pemerintah mewacanakan sebuah kebijakan yang menuai konflik, yaitu pembangunan area transmigrasi Ring I di lahan pesisir, tepatnya di Pesisir Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo. masyarakat yang menolak kebijakan kemudian membentuk sebuah kelompok, yaitu Paguyupan Petani Lahan Pantai (PPLP). Pemerintah telah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan kelompok ini. Selain melakukan pendekatan kepada kelompok yang kontra, pemerintah juga melakukan pendekatan pada kelompok yang pro. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta observasi non-partisipan untuk data primer dan melalui pelacakan dokumen atau literatur pendukung untuk mendapatkan data sekunder. Kedua data ini digunakan untuk saling meng-cross cheek agar hasilnya lebih valid. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kebijakan penambangan pasir besi terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat atas pengelolaan tanah. pemerintah berusaha untuk memaksa masyarakat, sementara masyarakat berusaha untuk melawan pemerintah. Keadaan terebut menimbulkan konflik vertikal, antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam perkembangannya, dinamika konflik terjadi ketika pemerintah berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah tidak menggunakan cara yang demokratis melainkan tindak kekerasan baik fisik atau pun non fisik dilakukan pemerintah untuk meredam suara masyarakat yang kontra terhadap kebijakan. Dalam melakukan teror dan intimidasi, pemerintah juga melibatkan aktor lain seperti birokrasi maupun investor. Sementara itu, untuk kelompok yang pro, pemerintah melakukan pendekatan dengan memberikan informasi maupun sosialisai. Implikasi yang timbul kemudian adalah muncul konflik yang lebih luas, yaitu konflik antara masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap kebijakan.Keyword:    Pertambangan pasir, konflik sosial, dampak kebijakan, UU No. 32 Tahun 2009.ABSTRACTThe iron sand mining policy is a conflicting policy. There is a difference of interest between government and society. As happened in the Bandungharjo Village of Jepara Regency. The Government discourses a policy that reap the conflict, namely the development of transmigration area Ring I in coastal areas, precisely in the Coastal of Bandungharjo Village in Donorojo District. People who rejected the policy then formed a group, namely Paguyupan Petani Lahan Pantai (PPLP). The government has tried to approach this group. In addition to approaching the counter-group, the government also approaches pro-groups.This is qualitative research with case study method. Data collection was done by interviewing and non-participant observation for primary data and by tracking documents or supporting literature to obtain secondary data. Both of these data are used to cross-check each other to make the result more valid.This study finds that iron sand mining policy conflict occurs because of differences in perception between government and society over land management. The government try to force the people, while the public try to fight the government. This state of affairs leads to vertical conflict, between government and society. In its development, conflict dynamics occurs when the government seeks to resolve the conflict. The government does not use democratic way to solve the problems, but acts of violence, whether physical or non-physical, is carried out by the government to decrease the voice of the people who are against the policy. In conducting terror and intimidation, the government also involves other actors such as bureaucracy as well as investors. Meanwhile, for pro groups, the government approaches by providing information and socialization. The subsequent implication is that there is a wider conflict, the conflict between the pro and the counter to the policy.Keyword:    Sand mining, social conflict, policy impact.
Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Muhammad Dani Hamzah
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2563

Abstract

ABSTACTEquality before the law is an important principle in modern law, which is one of the joints of Rule of Law doctrine in a developing country like Indonesia, so this principle is used as the basis for every human being in enforcing the law. Increased traffic activity triggers an increase in traffic-related issues, one of which is a traffic accident. The problem is that it is difficult to provide law enforcement that can lead to a deterrent effect resulting in traffic awareness. The purpose of this study is to review criminal law enforcement in terms of legislation and review accountability in cases of criminal acts of traffic accidents that result in the loss of life of people in the traffic accident crime in Semarang City. Types of normative juridical research. The nature of the research using descriptive qualitative. Techniques of collecting data using secondary data (verdict number 599 / Pid.Sus / 2017 / PN.Smg and number 625 / Pid.B / 2017 / PN.Smg.). The results indicate that criminal law enforcement of traffic accidents resulting in the loss of life of persons still has some weaknesses and for accountability the crime has fulfilled the element of criminal liability in general. Keywords: law enforcement, criminal acts, accidents, traffic ABSTRAKEquality before the law merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern, dimana ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga asas ini dijadikan landasan oleh setiap manusia dalam melakukan penegakan hukum. Makin meningkatnya aktivitas lalu lintas memicu peningkatan masalah yang berhubungan dengan lalu lintas, salah satunya dalah kecelakaan lalu lintas. Masalahnya adalah sulit dalam memberikan penegakan hukum yang dapat menimbulkan efek jera sehingga timbul kesadaran berlalu lintas. Tujuan dalam studi ini adalah untuk meninjau penegakan hukum pidana yang ditinjau dari perundang-undangan dan meninjau pertanggungjawaban pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder (putusan nomor 599/Pid.Sus/2017/PN.Smg dan nomor 625/Pid.B/2017/PN.Smg.). Hasil menujukkkan bahwa penegakan hukum pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang masih memeiliki beberapa kelemahan dan untuk pertanggungjawaban pidanya telah memnuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara umum.Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, kecelakaan, lalu lintas
Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia Bayu Puji Hariyanto
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2634

Abstract

ABSTRAKPenyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama,  Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.Kata Kunci: Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran Narkoba.ABSTRACTThe drug abuse is still become a chronical problem that afflicts Indonesia, the case of methamphetamine circulation and so many international drug dealers that caught in a few years ago becoming an evidence that Indonesia is on a state of drug emergency. The Indonesian Government placing the role of National Police and National Narcotics Agency forward in order to preventing and eradicating of drug by doing a three steps which is first, Pre-emptive, which is prevention that implemented early. Second, Preventive, which is an effort that strategically and a medium and long term action plan, but should also be seen as an action that urgently implemented. Third, Represive, is an effort of countermeasure as a start of law enforcement conducted by intelligence.Keywords: Prevention, Eradication, Drug Circulation
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime Timbul Mangaratua Simbolon; Gunarto Gunarto
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2560

Abstract

ABSTRACT  This study entitled Legal Policy Against Criminal Acts Insult or Defamation Through the Internet In Indonesia As Cybercrime. The purpose of this study: 1) To know the criminal law policy against defamation crime / defamation through Internet in Indonesia. 2) To know the effort to overcome the obstacle of criminal law policy towards defamation crime / defamation through Internet in Indonesia.Result of Research: 1) Law Enforcement Act No. 11 of 2008 About Information and Electronic Transaction related to social media user in Indonesia in its implementation not effective even very bad. This is because there are still many users of social media users in Indonesia who commit acts against the law in Social media due to limited knowledge about the ITE Act. In addition, the adherence and awareness of the social media users community is generally very low, so this is also causing the rule of law on social media users is not effective. 2) Legal factors, legal policy factors, facilities or factors, community factors and legal culture factors are factors influencing the enforcement of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions related to social media users in Indonesia. Because the five factors are causing the ineffectiveness of the implementation of Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions.Keywords: Criminal Law Policy, Criminal Acts, Cybercrime ABSTRAK Penelitian ini berjudul Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia. 2) Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia.Hasil Penelitian : 1) Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Indonesia dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE. Selain itu, ketaatan serta kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang pada umumnya sangat rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai pengguna media sosial tidak efektif. 2) Faktor hukum, faktor kebijakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Indonesia. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penghinaan, Cybercrime
Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Rika Marlina
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2631

Abstract

ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia.Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.Kata Kunci: Pembagian Kekuasaan, Negara Hukum, UUD 1945.ABSTRACTIndonesia is a legal country which has different characteristics from the state of law applied in various countries. However, for the principle, such as the separation or division of power can still be used as a basis in realizing the rule of law in Indonesia. The implementation of power division in Indonesia consists of two parts, namely the horizontal power distribution and the vertical power distribution. The horizontal power distribution is the division of authority according to the functions of certain institutions (legislative, executive and judiciary), while the vertical power distribution is the division of powers by level, namely the division of authority between several levels of government.Keywords: separation of power, state of law, constitution 1945.
Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalaan Dalam Penerapannya Hulman Siregar
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2626

Abstract

ABSTRAKKorupsi telah terjadi pada semua lini sektor kegiatan pada Lembaga dan Institusi Negara, bahkan telah dikategorikan sebagai kejadian yang luar biasa (extra ordinary crime). Kondisi ini menimbulkan dampak buruk bagi pelaksanaan pembangunan nasinal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, karena anggaran dana Negara baik pusat maupun daerah yang dapat digunakan untuk membangun sarana prasarana pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial berupa sandang pangan menjadi berkurang karena perbuatan korupsi. Perserikatan Bangsa Bangsa menaruh perhatian atas kejadian dan dampak perbuatan korupsi berupa konvensi (United Nation Convention Againts Corruption) yang disepakati oleh Negara Negara peserta konvensi. Pencegaan dan penindakan melalui penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif sehingga penerapan penegakan hukumnya efektif. Penegakan hukum atas perbuatan korupsi yang terjadi saat ini seharusnya dilakukan mulai saat perencanaan peraturan penerapan peraturan dan pelaksanaan peraturan, sehingga penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum menjadi efektif. Untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana korupsi khususnya yang merugikan Negara dilakukan analisis dan evaluasi Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 2 Tahun 2001. Simpulan analisis dan evaluasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang.Kata kunci, Sinkronisasi,perencanaan,penerapan, dan pelaksanaan.AbstractCorruption has occurred in all lines of activity in Institutions and State Institutions, even categorized as extraordinary crime. This condition has adverse impacts on the implementation of sustainable development to improve the welfare of the community, since the state budget funds, both central and regional, which can be used to build public service infrastructure such as health services, education, social assistance in the form of food clothing, are reduced by corruption. The United Nations is concerned with the incidents and effects of a United Nation Convention Against Corruption agreed upon by States Parties to the Convention. Enforcement through law enforcement should be comprehensive so that the activities of its law enforcement is effective. The current law enforcement of corruption should be done from the time of planning the implementation of regulations and the execution of implementation of regulations, so that the implementation and enforcement of legislation in the framework of law enforcement becomes effective. To know the law enforcement of corruption crime especially detrimental to State done analysis and evaluation of Law No 31 Year 1999 as already amended by Law No. 2 Year 2001. Conclusion of analysis and evaluation as input and consideration in formulating legislation in period which will come.Keywords, Sync, planning, implementation, and execution
Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Dadik Purnomo
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2647

Abstract

ABSTRAKJudul dari penelitian ini adalah Peran Satuan Lalu Lintas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengedepankan Standar Kompetensi Khusus Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas. Tujuan penelitian ini bermaksud mengetahui peran Satuan Lalu Lintas Polres Rembang yang bertindak selaku pejabat publik harus mampu membuat suatu kebijakan publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Dengan kesimpulan adanya permasalahan tingginya angka kecelakaan lalu lintas serta tingginya angka fatalitas dari tiap kecelakaan yang terjadi, Satlantas Polres Rembang mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan perananannya sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.Kata Kunci: Peran Satlantas, Kecelakaan lalu lintas, Penyidik laka lantas.ABSTRACTThe title of this research is the role of Satuan Lalu Polres Rembang traffic accidents rate by prioritizing the special competence standard of traffic accident investigator. Unit of Rembang Polres that act as public official must be able to make a public policy in giving its service to society, this study uses juridical empirical research method. With the conclusion of the problem of the high number of traffic accidents and the high number of fatality of each accident happened, Satlantas Rembang Police take a policy in carrying out its duties, functions and role as a representation or extension of the hand of the government to overcome the problem.Keywords: the role of the traffic unit, traffic accident,         traffic accident infestigator.
Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Fiska Ananda
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2566

Abstract

ABSTRAKAnak menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Hukum, Anak.ABSTRACTThe number of children becoming a perpetrator are always increasing. In some certain cases, children that becoming a culprit are also being a special attention for the law enforcer. One of the solutions that could be taken in handling a children criminal cases is an approach of the restorative justice, which implemented by a diversion way. Diversion could be implemented for providing a protection and rehabilitation (protection and rehabilitation) to the perpetrator on the efforts for prevent the children becoming an adult culprit. Diversion to the children’s perpetrator are implemented by the three criminal justice component system in Indonesia including The National Police, The Attorney, until The Court.Keywords: Diversion, Law Protection, Children

Page 2 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): December 2025 Vol 8, No 3 (2025): September 2025 Vol 8, No 2 (2025): June 2025 Vol 8, No 1 (2025): March 2025 Vol 7, No 4 (2024): December 2024 Vol 7, No 3 (2024): September 2024 Vol 7, No 2 (2024): June 2024 Vol 7, No 1 (2024): March 2024 Vol 6, No 4 (2023): December 2023 Vol 6, No 3 (2023): September 2023 Vol 6, No 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 1 (2023): March 2023 Vol 5, No 4 (2022): December 2022 Vol 5, No 3 (2022): September 2022 Vol 5, No 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 1 (2022): March 2022 Vol 4, No 4 (2021): December 2021 Vol 4, No 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 1 (2021): March 2021 Vol 4, No 3 (2021): September Vol 3, No 4 (2020): December 2020 Vol 3, No 3 (2020): September 2020 Vol 3, No 2 (2020): June 2020 Vol 3, No 1 (2020): March 2020 Vol 2, No 4 (2019): December 2019 Vol 2, No 3 (2019): September 2019 Vol 2, No 2 (2019): June 2019 Vol 2, No 1 (2019): March 2019 Vol 1, No 4 (2018): December 2018 Vol 1, No 3 (2018): September 2018 Vol 1, No 2 (2018): June 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue