cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sumain
Contact Email
jdh@unissula.ac.id
Phone
+6282137137002
Journal Mail Official
jdh@unissula.ac.id
Editorial Address
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/about/editorialTeam
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Daulat Hukum
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 2614560X     EISSN : 2614560X     DOI : 10.30659
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and Scope The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2018)" : 31 Documents clear
Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT Grab Semarang Asep Iswahyudi Rachman
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2637

Abstract

AbstrakPerkembangan perusahaan transportasi darat di kota semarang sekarang ini sudah banyak memakai teknologi aplikasi dalam memesan antar jemput dan pengiriman barang secara online. Semakin banyaknya pengguna transportasi online terutama dalam penggunaan GRAB di kota semarang.Grab berdiri seja tahun 2012 yang sudah memiliki banyak cabang di asia, terutama di indonesia, dengan berbagai fitur layanan menggunakan, mobil, taksi, motor dan layanan pengiriman. Pada Penelitian ini akan membahas hak-hak yang diterima oleh pekerja di PT GRAB Semarang untuk melindungi pekerja dengan hukum yang berlaku di indonesia.Kata Kunci : Pekerja Grab, Perlindungan Hukum, Hak Pekerja, Layanan Online AbstractThe development of land transportation company in Semarang city now it's a lot of application technology in ordering shuttle and delivery of goods online. More and more online transport users especially in the use of GRAB in Semarang city.Grab stands in 2012 which already has many branches in asia, especially in Indonesia, with various service features using, car, taxi, motor and shipping service. In this study will discuss the rights received by workers at PT GRAB Semarang to protect workers with applicable laws in Indonesia.Keywords: Grab Workers, Legal Protection, Worker Rights, Online Services
Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia) Dany Andhika Karya Gita; Amin Purnawan
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2561

Abstract

ABSTRACT  This research is entitled The Authority of Police in Handling Mining Criminal Act According to Law Number 4 Year 2009 (Study in Indonesian National Police). The purpose of this research: 1) To know and analyze the authority of Police in handling illegal mining according to Law Number 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining. 2) To evaluate preventive and repressive efforts by the Police in illegal mining in Indonesia.Research Result: 1) The authority of the Police is the authority as stipulated in Law Number 2 Year 2002 regarding the Police of the Republic of Indonesia. The duties and powers of the Police are regulated in detail in Chapter III. In the execution of duties (Articles 13 and 14), the Police are granted the authority described in Article 15 and Article 16 with further provisions in Article 17, Article 18, and Article 19. 2) a. Preventive efforts in conducting patrols, raids, security operations conducted routinely and provide socialization to the public about the importance of creating security and how to overcome illegal stone mining and approaching with local residents to do pekon not to do illegal mining activities. While repressive efforts are done by optimizing the efforts of prosecution and collect evidence to act legally illegal mining actors with the provision of sanctions firm and deterrent effect and through mediation of the parties litigation so that the perpetrators do not need to be processed through criminal sanctions.Key Words: Police Authority, Crime, Mining ABSTRAKPenelitian ini berjudul Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia). Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Polri dalam menangani ilegal miningmenurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 2) Untuk mengevaluasi upaya preventifdan upaya represif yang dilakukan oleh Polri dalam Tindak Pidana Pertambangan (ilegal mining) di Indonesia.Hasil Penelitian : 1)Kewenangan Polri adalah wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Polri diatur secara terperinci di dalam Bab III. Dalam pelaksanaan tugas (Pasal 13 dan Pasal 14), Polri diberikan wewenang yang dijabarkan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan ketentuan lebih lanjut pada Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.2) a. Upaya secara preventif yaitu melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan batu ilegal serta melakukan pendekatan dengan warga sekitar melakukan rembuk pekon untuk tidak melakukan kegiatan penambangan batu secara liar. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku penambangan batu secara liar dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana.Kata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Tindak Pidana,Pertambangan 
Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Eddy Santoso; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2632

Abstract

AbstrakSaat ini, perjudian sudah dalam tahap menghawatirkan. Perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi, meskipun tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dikenakan sanksi, namun tindak pidana ini sulit untuk diberantas. Berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah, sehingga masyarakat memilih perjudian sebagai alternatif mendapatkan materi dengan cepat. Penanggulangan tindak pidana perjudian harus dilakukan dengan usaha represif dan preventif. Keduanya harus berjalan seimbang. Perjudian dianggap suatu yang lumprah dalam masyarakat sehinga perlu dilakukan penyuluhan dan diperlukan efek jera bagi pelaku perjudian serta diperlukan efek takut untuk melakukan perjudian bagi mereka yang belum melakukan. Dalam sistem peradilan pidana Kepolisian adalah sebagai gatekeepers,sehingga memiliki peran sentral dalam penanggulangan perjudian. Sistem peradilan pidana dimulai dari Kepolisian, sehingga diperlukan usaha preventif dan represif untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, karenakepolisian merupakan pihak yang dipercaya oleh masyrakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka pihak kepolisian harus mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang tepat bagi masyarakat.Kata Kunci : Perjudian, Polisi, Sistem Peradilan Pidana AbstractCurrently, gambling is already in an alarming stage. Gambling developments accelerate and vary, although gambling is illegal and sanctioned, but this crime is difficult to eradicate. Relating to the mental community to pursue the material in a quick and easy way, so that people choose gambling as an alternative to get the material quickly. Penanggulangan gambling crime must be done with repressive and preventive efforts. Both must walk balanced. Gambling is considered a lumprah in the community so it needs to be done counseling and deterrent effect required for the perpetrators of gambling and fear effects required to do gambling for those who have not done. In the criminal justice system the Police is as gatekeepers, so it has a central role in the handling of gambling. The criminal justice system begins with the Police, so it is necessary to prevent and repressive efforts to overcome gambling crime, because police is a party trusted by society, in accordance with its duties and functions, the police should be able to provide a sense of security and appropriate protection for the community.Keywords: Gambling, Police, Criminal Justice System
Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang) Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto; Gunarto Gunarto
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2627

Abstract

ABSTRAKSIKepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa secara singkat Polri adalah instrumen negara yangberperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Unit lalu lintas itu sendiri merupakan bagian dari Polri yang merupakan unsur pelaksana utama di bawah Kapolri. Kecelakaan merupakan peristiwa yang tak terduga dan tidak disengaja, sementara selanjutnya dijelaskan dalam undang-undang bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan manusia dan / atau kehilangan harta benda.Kata kunci : kecelakaan, parkir liarABSTRACTPolice of the Republic of Indonesia or commonly in brief Polri is a state instruments that plays a role in maintaining security and public order, upholding the law, and providing protection, protection and service to the community in the framework of maintaining internal security.Traffic unit itself is part of the Police which is the main task implementing element under the Police ChiefResort.An accident is an unexpected and unhappened event, while further described in law that a traffic accident is an unexpected and accidental incident involving a vehicle with or without other road users resulting in human and / or loss of property.Keywords: accident, illegal parking 
Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi Achmad Budi Waskito
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2648

Abstract

AbstractCriminal justice system as a tool of law enforcemen didn’t work optimally, in fact criminal justice system in Indonesia be acquainted whith principle of function difference impact on law enforcemennt performance so it will be difficult to achieve its function, as a crime prevention effort. This research purpose to set system concept and ideal approaches the organization of a unified criminal justice system so as to achieve an optimal performance of the criminal justice system (CJS) in criminal law enforcement, by approachng the system and re-structural, substantial and cultural reorientation of the criminal justice system.the main object of research is againt criminal law enforcement policy, the approach used is a normative juridical and sosiological approach complemented by a historical aproach/contextual and global/comparative, by prioritizing secondary data whit qualitative analysis. The result of the research show the sub system in the criminal justice system (such as investigation, prosecution, adjudicate and execution) funcionally and institutionally has not yet shown the existence of an integrated criminal justice system when viewed partially, the components of the support component seem to separate from one another, and tend to be centric institutions. Understanding of the integrated criminal justice system is inseparable from an understanding that includes substantial meaning, but also a philosophical aspect about the meaning justice and be nefit integrated. Therefore the legal culture is an integral part.     Keyword: implementation of the criminal justice system, functional differentiation, integrated approach.Abstrak Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, tidak berjalan secara optimal bahkan sistem peradilan pidana di indonesia dikenal asas “differensiasi fiungsional” berdampak pada kinerja penegakkan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep sistem dan pendekatan yang ideal penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang integral sehingga terwujud suatu kinerja Sistem peradilan pidana (SPP) yang optimal dalam penegakan hukum pidana, dengan melakukan pendekatan sistem dan reorientasi struktural, substansial dan kultural terhadap sistem peradilan pidana. Objek utama penelitian ialah terhadap kebijakan penegakan hukum pidana, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis yuridis normatif dan sosiologis dilengkapi dengan pendekatan historis/kontekstual dan global/komparatif, dengan mengutamakan data sekunder dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana (sub-sistem penyidikan, penuntutan, mengadili dan pelakasana pidana) secara fungsional dan kelembagaan belum menujukkan adanya perihal sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) apabila dilihat secara parsial, komponen-komponen pendukung terkesan terpisah antara satu dengan yang lainnya, serta cenderung bersifat “instansi sentris”. Pemahaman mengenai sistem perdilan pidana terpadu tidak terlepas dari pemahaman yang mencakup makna substansial, tapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi. Oleh karena itu budaya hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan.Kata kunci: Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana, differensiasi fungsional, Pendekatan terpadu
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Aan Hardiansyah; Akhmad Khisni
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2622

Abstract

ABSTRACT This research entitled Criminal Violence in Teaching and Learning Process Viewed From Criminal Law Perspective Law Number 14 Year 2005 About Teachers and Lecturers. The purpose of this study: 1) To know and analyze the criminal acts in teaching and learning process in the perspective of criminal law and Law no. Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers. 2) To know and analyze the weaknesses of criminal acts in teaching and learning process in the perspective of criminal law and Law no. Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers. 3) To find out the solution of criminal acts in teaching and learning process in the perspective of criminal law and Law no. Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers.Result of the research: 1) Provision of physical sanctions by teachers to learners in the perspective of criminal law is not a criminal offense and can not be accounted for criminal, as such a physical sanction is a means to improve education and discipline of learners. 2) In today's era of many complaints of teacher violence against students, teachers who provide physical sanctions to students in school is not a criminal offense and can not be held criminally liable as a physical sanction just as a means to educate and discipline students and physical sanctions given in the corridor and fairness limits. 3) The solution of crime in teaching and learning process is: a. Apply nonviolent education. b. Encourage or develop humanization of education. c. The punishment provided correlates with the child's actions. d. Equip teachers with knowledge insights. e. Counseling. f. Immediately provide help to anyone experiencing acts of violence.Keywords : Crime, Violence, Teacher And LecturerABSTRAK Penelitian ini berjudul Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana dalam proses belajar mengajar dalam perspektif hukum pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan tindak pidana dalam proses belajar mengajar dalam perspektif hukum pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3) Untuk mengetahui solusi tindak pidana dalam proses belajar mengajar dalam perspektif hukum pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.Hasil Penelitian : 1) Pemberian sanksi fisik oleh guru kepada peserta didik dalam prespektif hukum pidana bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, semampang sanksi fisik tersebut merupakan sarana untuk meningkatkan edukasi dan kedisiplinan peserta didik. 2) Pada era sekarang ini banyak aduan kekerasan guru terhadap peserta didik, guru yang memberikan sanksi fisik kepada peserta didik di sekolah bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semampang sanksi fisik tersebut hanya sebagai sarana untuk mendidik dan mendisiplinkan peserta didik serta sanksi fisik yang diberikan dalam koridor dan batas kewajaran. 3) Solusi tindak pidana dalam proses belajar mengajar adalah : a. Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan. b. Mendorong atau mengembangkan humanisasi pendidikan. c. Hukuman yang diberikan berkorelasi dengan tindakan anak. d. Membekali guru dengan wawasan pengetahuan. e. Konseling. f. Segera memberikan pertolongan bagi siapapun yang mengalami tindakan kekerasan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan, Guru Dan Dosen
Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Legalitas Tanah Wakaf (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga) Sumarlan Sumarlan
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2643

Abstract

ABSTRAKIslam memberikan pedoman, acuan terhadap keyakinan terhadap ummatnya dalam membrikan solusi dalam perjalananan hidup agar manusia mampu mengatasi persoalan persoalan hidup di dunia  serta mencapai kebahagiaan yang kekal kelak di akhirat. Wakaf merupakan salah satu ajaran sangat penting dalam menjadi instrument berkait dengan pemberdayaan ummat serta solusi terhadap persoalan ekonomi ummat. Kelahiran UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menandai era baru serta keseriusan pemerintah didalam melindungi serta mendukung pengelolaan harta benda wakaf. Dimana Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai regulator pengelolaan harta benda wakaf secara nasional, diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel dan profesional.Sangat menarik untuk dikupas tentang bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, serta bagaimana solusi atas hambatan-hambatan tersebut di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini membutuhkan integrasi serta integritas dari berbagai sektor terkait, ulama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Forum Nazhir, wakif, serta dukungan dari seluruh masyarakat. Badan Wakaf Indonesia diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta meningkatkan akuntabilitas serta profesionalismenya demi pengelolaan harta benda wakaf yang lebih profesionalKata Kunci : Wakaf, BWI, Undang-UndangNomo 41Tahun 2004 ABSTRACTIslam provides guidance, reference to the belief in his ummah in membrikan solution in the course of life so that human beings able to overcome the problems of life in the world and achieve eternal happiness in the afterlife. Wakaf is one of the most important teachings in becoming an instrument related to the empowerment of the ummah as well as solutions to the economic problems of the ummah. The birth of Law No. 41 of 2004 on Wakaf marks a new era and the government's seriousness in protecting and supporting the management of wakaf property. Where Wakaf Board of Indonesia (BWI) acts as a regulator of wakaf property management nationally, is expected to perform its duties and functions in an accountable and professional manner.It is interesting to discuss how the implementation of Law No. 41 of 2004 on Waqf, what constraints arise in implementing the Act, and how the solution to these barriers within the Ministry of Religious Affairs Office of Salatiga City.The implementation of Law No. 41 of 2004 on Wakaf requires the integration and integrity of various related sectors, scholars, Wakaf Board of Indonesia (BWI), and Nazhir Forum, wakif, and support from all communities. Indonesian Waqf Board is expected to be more optimal in carrying out its duties and functions as well as increasing its accountability and professionalism for the management of wakaf property more professional.Keywords: Endowments, BWI, Law No. 42 of 2004
Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dafit Supriyanto Daris Warsito
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2562

Abstract

ABSTRAKPenyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai tindka pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Penerapan system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna nakotika mengedepankan pendekatan humanistic yangmemperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.Pada hahekatnya pelaku penyakahguna narkotika juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan social bertujuan untuk memperpaiki keadaan diri penyalahguna narkotika agar terbebas dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakata secara wajar.Kata kunci : penyalahguna narkotika, rehabilitasi medis dan socialABSTRACTNarcotics abuse is qualified as a criminal offense in Act No. 35 of 2009 about Narcotics. The implementation of punishment system against perpetrators of criminal acts of narcotic advocates a humanistic approach which takes into account the principle of criminal individualization in the use of criminal sanctions as one means of crime prevention.Drug abuser perpetrators are also victims who need medical help. The implementation of the action in the form of medical and social rehabilitation aims to improve the self-condition of narcotics abusers in order to be free from narcotics dependence so that they can return to normal society.Keywords: narcotics abusers, medical and social rehabilitation
Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal Iwan Sulistiyo; Widayati Widayati
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2633

Abstract

ABSTRAK Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu: proses pembentukan peraturan daerah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Kendal dan penerapan asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kendal.Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum inconcretto, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi asas-asas hukum secara empiris di masyarakat.Kesimpulan dari penilitian ini adalah belum tersedianya instrumen hukum yang dapat menjadi rule of game pelaksanaan asas keterbukaan, pola pendokumentasian yang belum terintegrasi dan faktor keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan bagi diterapkannya asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kendal. Eksistensi peraturan hukum daerah dalam pembentukannya oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimanan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas keterbukaan telah diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah yang terdapat pada : usulan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; proses pembuatan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.Kata Kunci    : Implementasi, Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Daerah, Otonomi Daerah ABSTRACTIn this research the problems to be discussed are: the process of formulating regional regulations in the context of regional autonomy in Kendal Regency and the application of the principle of openness in the process of formation of local regulations in Kendal Regency.The approach to be used is the Juridical Empirical approach. Research based on the inventory of positive law, the discovery of legal principles and the discovery of inconcretto law, complemented by observations of the operationalization of empirical legal principles in society.The conclusion of this research is the unavailability of legal instrument that can become the rule of game of implementation of the principle of openness, un-integrated documentation pattern and budgetary constraint factor also become obstacle for the application of openness principle in the formation of Regional Regulation in Kendal Regency. The existence of regulation of local law in its formation by the local government has been in accordance with the principles of good legislation, in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations. The principle of democracy has been applied in the formation of local regulations by the government areas contained in: proposed draft local regulations derived from the Regional Government and the Regional People's Legislative Assembly; the process of making local regulations in a planned, integrated and systematic.Keywords         :           Implementation, Principle of Openness, Formation of Regional Regulation, Regional Autonomy
Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Setyo Langgeng
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2628

Abstract

AbstrakKeberadaan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur didalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, mengenai bagaimana bentuk dan tempat nyata peran Advokat sebagai penegak hukum masih samar, khususnya dalam perannya sebagai komponen pendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu, akibatnya penegakan hukum pidana di Indonesia belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisa UU.RI. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU.RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainya dan bahan pustaka yang terkait dengan peran Advokat guna menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi bentuk dan tempatnya, terdapat 2 (dua) peran Advokat sebagai penegak hukum, yaitu (1) Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku berdasar Pasal 54 KUHAP, (2) Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum dan keadilan di Idonesia.Kata kunci : Advokat, Penegak Hukum, Sistem Peradilan Pidana Terpadu AbsractThe existence of Advocates as law enforcement has been regulated in Article 5 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2003 regarding Advocate. However, regarding how the form and the real place of the Advocate role as law enforcement is still vague, especially in its role as a supporting component of the establishment of integrated criminal justice system, consequently the enforcement of criminal law in Indonesia is not optimal yet. This research uses normative legal research method or literature study, that is by analyzing UU.RI. No. Law No. 18 of 2003 on Advocates and Law no. 8 of 1981 on Criminal Procedure Code (KUHAP), as well as other legislation and library materials related to the role of Advocates in order to answer the problem. The result of research shows that in terms of form and place, there are 2 (two) Advocates role as law enforcers, namely (1) Role of Advocate in the form of legal assistance to the perpetrator based on Article 54 KUHAP, (2) Role of Advocate in the form of legal assistance to the victims is regulated outside the Criminal Procedure Code. It is expected to be an input for law enforcement in law enforcement and justice in Indonesia.Keywords : Advocate, Law Enforcement, Integrated Criminal Justice System

Page 3 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): December 2025 Vol 8, No 3 (2025): September 2025 Vol 8, No 2 (2025): June 2025 Vol 8, No 1 (2025): March 2025 Vol 7, No 4 (2024): December 2024 Vol 7, No 3 (2024): September 2024 Vol 7, No 2 (2024): June 2024 Vol 7, No 1 (2024): March 2024 Vol 6, No 4 (2023): December 2023 Vol 6, No 3 (2023): September 2023 Vol 6, No 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 1 (2023): March 2023 Vol 5, No 4 (2022): December 2022 Vol 5, No 3 (2022): September 2022 Vol 5, No 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 1 (2022): March 2022 Vol 4, No 4 (2021): December 2021 Vol 4, No 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 1 (2021): March 2021 Vol 4, No 3 (2021): September Vol 3, No 4 (2020): December 2020 Vol 3, No 3 (2020): September 2020 Vol 3, No 2 (2020): June 2020 Vol 3, No 1 (2020): March 2020 Vol 2, No 4 (2019): December 2019 Vol 2, No 3 (2019): September 2019 Vol 2, No 2 (2019): June 2019 Vol 2, No 1 (2019): March 2019 Vol 1, No 4 (2018): December 2018 Vol 1, No 3 (2018): September 2018 Vol 1, No 2 (2018): June 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue