cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVAT LAW II
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 2 (2015)" : 12 Documents clear
POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA URGENSI PEMBERIAN IZIN POLIGAM DI PENGADILAN AGAMA ,, Reza Fitra Ardhian; ,, Satrio Anugrah; ,, Setyawan Bima
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum berpoligami dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana urgensi pemberian izin berpoligami di Pengadilan Agama. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai sengketa yang berhubungan dengan agama Islam. Mulai dari perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai ekonomi syariah menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut UU Perkawinan. Pengaturan tentang poligami di hukum positif seakan mempersulit suami untuk poligami, sedangkan hukum islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami. Oleh karena itu kedua hukum ini harus saling sinkron agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan khususnya poligami.Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Pengadilan Agama, Perkawinan , Poligami
URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT UNTUK MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ,, Armanda Dian Kinanti; ,, Dika Arum Permatasari; ,, Dita Clara Shinta
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan mekanisme informed consent demi mencegah tuntutan malpraktik dalam perjanjian Terapeutik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa informed consent memiliki fungsi bagi pasien maupun dokter, dimana fungsi bagi dokter adalah informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki. Sedangkan dari segi pasien, informed consent merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis. Rekomendasi yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah dokter sebaiknya melaksanakan mekanisme informed consent dengan baik untuk mencegah adanya tuntutan malpraktik dari pasien yang disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan antara pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kesehatan dan dokter sebagai pihak professional.Kata kunci: informed consent, malpraktik, terapeutik.

Page 2 of 2 | Total Record : 12


Filter by Year

2015 2015