cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVAT LAW II
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
PENGAWASAN PENERAPAN GOOD MINING PRACTICE PADA PERTAMBANGAN BATUAN ANDESIT CV. SELO PUTRO WONOGIRI PRA DAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ,, Septina Ayu Handayani; ,, Pranoto; ,, Najib Imanullah
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan good mining practice pada CV. Selo Putro sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi terlama di Wonogiri dan pengawasannya oleh pemerintah baik sebelum maupun pasca terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah beserta kendala dan solusi penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang bersifat deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) menghasilkan data primer dan data skunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapkan good mining practice dan pengawasan pra terbitnya Undang-Undang Pemda belum sepenuhnya terlaksana, masih ada kesenjangan antara rencana kerja dengan laporan usaha pertambangan. Pasca terbitnya Undang-Undang pemda, pengawasan yang dilakukan kurang intensif, jangkauannya terlalu luas sehingga terbatas pada administrasi dan penertiban tambang liar, dengan minimnya sumber daya manusia yang memadai sebagai faktor utama penyebab kurang maksimalnya pengawasan maupun penerapan good mining practice.Kata Kunci: Penerapan, Pengawasan, good mining practice, pra dan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KABUPATEN CILACAP (Studi Kasus pada PT Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi) ,, Kalistaputri Rizki Wardani; ,, Tuhana; ,, Najib Imanullah
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian lebih terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang pada pertambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap. Pertambangan pasir besi yang terdapat di Kabupaten Cilacap memiliki dampak positif dan dampak negatif.Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak negatif adanya pertambangan.Sebagai upaya untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.Adanya peraturan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Cilacap.Salah satu pelaku usaha yang telah melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan yang tercantum di dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan adalah PT Bhineka Bumi yang beroperasi di Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Cilacap. PT Mitra Handal Abadi yang beroperasi di wilayah yang sama, adalah pelaku usaha yang masih belum melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang menemui berbagai permasalahan.Pemerintah tetap berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak timbul kerugian yang semakin besar bagi lingkungan.Kata Kunci:Pertambangan Pasir Besi, Reklamasi dan Pascatambang
HARMONISASI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commission on International Trade Law TERHADAP KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL ,, Reza Amarulloh; ,, Chrisstar Dhini; ,, Novika Maharani
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractAs the development of globalization, business transactions also started to spread across the country that was born the international trade contract at the initiative of the parties. But in practice it is necessary to choice of law in the resolution of disputes in which the parties involved have a different nationality to the legal system of each vulnerable dispute. Therefore, the international community began to adopt a system of laws and regulations that can be applied in the transaction parties. So the role of national law and the law governing the trading iternasional becomes important. It became the forerunner to the establishment of the International pour I ‘Unification du Droit (UNIDROIT), which was formed with the aim of unification and harmonization of international law which is now selling its successor is the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). UNCITRAL became a specialized agency that handles international trade also resulted in the United Nations Convention on International Sales of Goods 1980 (UNCISG) and additional regulations are followed. As international law UNCITRAL and UNCISG used as a benchmark for the Indonesian government to establish regulations on international trade in particular. National law concerning own trading Indonesia based on Book III Code Civil (Civil Code). In which there is harmonization between UNCITRAL and UNCISG with Book III of the Civil Code, especially in the concept and principles of contract completion.Keywords: contract law international trade, UNCITRAL, UNCISG
IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERI SUKUK NEGARA RITEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ,, Aries Mawarni Putri; ,, Djuwityastuti; ,, Adi Sulistyono
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Negara Ritel berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan menganalisis permasalahan penerbitan serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Pejabat dan Staf Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan wawancara dengan Pejabat dan Staf Direktorat Pembiayaan Syariah, bahwa penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri Sukuk Negara Ritel menggunakan struktur Akad Ijarah Sale and Lease Back dan Akad Ijarah Asset to be Leased dengan permasalahan dan solusi penerbitan berdasarkan teori Friedman yaitu sisi struktur, substansi, dan kultur. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi tolok ukur implementasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Negara Ritel.Kata Kunci: Implementasi, Penerbitan, Surat Berharga Syariah Negara, Sukuk Negara Ritel, Friedman
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BADAN USAHA MILIK NEGARA PROGRAM KEMITRAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG WONOSARI ,, Ihda Amanati Munawwaroh; ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; ,, Albertus Sentot Sudarwanto
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan program kemitraan sebagai Corporate Social Responsibility dari Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu prinsip dari Good Corporate Governance. Sekaligus mengetahui apa saja hambatan dari pelaksanaan program kemitraan serta solusi untuk mengatasinya. Jenis penelitian hukum adalah empiris deskriptif. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data melalui metode analisis interaktif. Pelaksanaan Program Kemitraan Bank BRI cabang Wonosari berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaannya dilakukan oleh Account Officer (AO) dengan memberikan informasi terkait program kemitraan kepada masyarakat. Pelaksanaan melalui dua skema, yaitu pinjaman berbunga lunak dan hibah pembinaan. Sasarannya adalah pelaku usaha yang memiliki usaha dan usahanya layak dibiayai (fisible), namun belum bisa dilayani melalui pinjaman komersial BRI. Jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun, dengan suku bunga 12% per tahun. Kendala dalam pelaksanaan adalah mitra binaan tidak membayar tepat waktu, sulit mencari mitra binaan, kinerja AO kurang optimal. Solusinya memberi waktu untuk mengembalikan pinjaman atau diputus kemitraannya, intensif AO melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa, memberikan kebebasan AO untuk membagi waktu dalam melakukan tugasnya.Kata kunci : Program kemitraan, Corporate Social Responsibility, Pinjaman, Badan Usaha Milik Negara.
STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSERO UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ,, Ambar Budhisulistyawati; ,, Yudho Taruno Muryanto; ,, Anjar Sri CN
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan BUMD pada umumnya dan BUMD perseroda secara khusus, yang mencakup jenis dan bidang usaha, corporate structure, sumber daya manusia yang mengelola BUMD, dan manajeman yang digunakan untuk mengelola BUMD, serta menemukan strategi pengelolaan BUMD persero dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam penelitian ini digunakan metode empiris dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan kuisioner kepada direksi dan dewan pengawas BUMD baik yang berbentuk perumda maupun perseroda. Penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan variable bebas dan terikat. Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan pengelolaan BUMD, dapat dirinci sebagai berikut :Terjadi tumpang tindih pengaturan sektoral tentang BUMD,permasalahan manajemen pengelolaan, permasalahan SDM, permasalahan pengawasan dan pembinaan BUMD, dan permasalahan restrukturisasi BUMD. Berkaitan dengan strategi pengelolaan BUMD perseroan (perseroda) lebih cocok menggunakan konsep perusahaan pengendali atau membentuk perusahaan kelompok/grup ( holding company) dengan grup usaha vertikal, horisontal, dan kombinasi. Alasan diberlakukanya konsep holding company antara lainbertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMD agar tidak memiliki ketergantungan pendanaan pada pemerintah, dan tiap pemerintah daerah memiliki lebih dari satu BUMD bidang usaha yang sama (Hulu dan hilir) maupun di bidang usaha yang berbeda (aneka usaha).Kata kunci :BUMD,Strategi Pengelolaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) ,, Arba’in Ridho Afiansyah; ,, Diana Tantri Cahyaningsih; ,, Djuwityastuti
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dan sumber hukum sekunder yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada responden yang kompeten yaitu Staf Pelaksana Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif.PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Tangung jwab sosial perusahaan/CSR PT. Pelabuhan Indonesia dilaksanakan dengan bentuk kegiatan berupa Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Kendala yang dihadapi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam pelaksanaan tangung jawab sosial perusahaan/CSR dibagi menjadi dua, yaitu Program Kemitraan, antara lain: kesulitan mencari Mitra Binaan; kesulitan mencari data pinjaman; tidak diperbolehkan sita angunan; salah presepsi dari masyarakat. Program Bina Lingkungan kendalanya yaitu kesulitan dalam survey tempat.Kata Kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), kendala
BUY BACK GUARANTEE DAN PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN KONTEMPORER DI INDONESIA ,, Dona Budi Kharisma
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa legalitas buy back guarantee yang semakin marak di pergunakan dalam perbankan dan lembaga pembiayaan. Hasil penelitian sangat penting untuk mengetahui kedudukan perjanjian buy back guarantee dalam perjanjian kredit debitur dan kreditur sehingga dapat diketahui hubungan hukum antara debitur, kreditur dan pihak ketiga. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian menyimpulkan dengan terpenuhinya unsur-unsur penanggungan dalam Pasal 1820 KUHPerdata merupakan dasar hukum untuk menjustifikasi buy back guarantee sebagai perjanjian penanggungan. Namun, buy back guarantee kurang memberikan kepastian hukum bagi kreditur dikarenakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial layaknya jaminan kebendaan. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian di rekomendasikan bagi pembentuk Undang-undang agar segera membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai buy back guarantee sebagai landasan hukum yang kuat bagi perbankan dan lembaga pembiayaan dalam praktik jaminan penanggungan.Kata Kunci: Perjanjian, jaminan penanggungan, buy back guarantee.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG ,, Annisa Istrianty; ,, Erwan Priambada
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga. Namun pada kenyataannya, terdapat kepentingan dari para pihak yang menghalangi perkawinan tersebut. Oleh karena itu, terdapat upaya yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan.Kata kunci: perkawinan, perjanjian perkawinan, akibat hukum
OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENGATASI ILEGAL WEDDING ,, Hanifah Romadhoni; ,, Lisa Prihatina; ,, Solichah Novyana Putri
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari illegal wedding dan peran KUA dalam mengatasi illegal wedding. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi. Sebagai sebuah institusi tertua KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral untuk melaksanakan perkawinan. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun saat putusnya perkawinan), dan lain lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan Negara.Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1; “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan.Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan Pernikahan tanpa wali, Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan -pertimbangan tertentu. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pernikahan bawah tangan atau yang lazim dikenal Kawin Bawah Tangan (KBT) memiliki konotasi yang tidak baik. Nikah bawah tangan mulai dikenal ketika banyak fenomena para priyayi yang hendak beristri lagi. Nikah siri atau nikah yang tidak di catatkan di KUA akan merugikan salah satu pihak. Maka harus ada peran pemerintah di dalamnya, karena hal ini menyangkut ketertiban dan kesejahteraan warga negara. Masyarakat juga harus ikut serta terhadap pencegahan praktik kawin kontrak dan illegal wedding.Kata Kunci: Optimalisasi, KUA, Ilegal Wedding, KHI, Nikah Siri

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015)