cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 25490915     EISSN : 25490923     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal (ISSN: 2549-0915) is an national journal published by Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Constitutional Law and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. STAATSRECH specializes in Constitutional Law , and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : -
Articles 2 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2022)" : 2 Documents clear
Pancasila as the basis and paradigm of the national legal system Muhammad Ishar Helmi
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v6i1.28474

Abstract

Produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dari suatu negara dapat menjadi tolak ukur daripada keberhasilan negara itu sendiri. Sayangnya, produk kebijakan pemerintahan masa ini masih belum bisa dikatakan sebagai kebijakan yang dapat dengan baik mensejahterakan masyarakat yang disinyalir akibat dari gagalnya pihak-pihak yang berkuasa dalam memahami esensi makna dari Pancasila. Apabila mundur ke belakang, sejarah pemerintahan di Indonesia sendiri tidak terlepas dari peran konfigurasi politik yang memiliki corak berbeda hingga berbeda juga dalam menafsirkan bahkan menggunakan Pancasila. Indonesia sudah merasakan berbagai rezim yang dimulai dari rezim pemerintahan demokrasi terpimpin yang nyatanya otoriter dan secara jelas menyimpang dari falsafah Pancasila, lalu rezim pemerintahan yang lebih otoriter namun mengatasnamakan Pancasila, hingga secara perlahan mulai kembali pada falsafah Pancasila yang demokratis. Dinamika politik yang telah terjadi menjadikannya pelajaran berharga agar rezim pemerintahan kedepannya dapat dengan baik menafsirkan Pancasila dan menggunakannya sebagai paradigma sistem hukum nasional untuk mewujudkan warga negara yang baik (good citizenship) yang memiliki pemerintahan yang baik (good goverment) pula. Bukan hanya melihat pada sejarah dinamika politik, namun juga melihat asal kemunculan Pancasila dan relevansinya dengan sistem hukum nasional.
Integration of the State Financial Supervision and Audit System in Public Legal Entities Dinar Karunia; Latipah Nasution
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v6i1.28473

Abstract

Luasnya lingkup keuangan negara memberikan implikasi pada luasnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pasal 23e menyebutkan “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” dengan frasa demikian telah mengamini sistem pengawasan yang sentralistik, artinya bertumpu pada BPK, dengan demikian banyaknya aspek pemeriksaan keuangan negara memberikan dampak pada efektifitas terhadap kinerja pengawasan keuangan negara. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya inefisiensi dalam model pengawasan di Indonesia, konsepsi pengawasan pemeriksaan yang masih sentralistik, BPK secara holistik masih memeriksa laporan keuangan lembaga negara yang menggunakan APBN untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.  Demikian diperlukan integrasi pengawasan dengan modelpengawasan berjenjang demikian dapat memperluas Span of Control, tumpang tindih pengawasan, dan menciptakan sistem check and recheck, mendeteksi dini penyimpangan, dan pengawasan yang lebih terfokus.

Page 1 of 1 | Total Record : 2

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue