cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 4, No 2/Juli (2014)" : 11 Documents clear
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL Widodo, Wahyu
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari kolononial ke kemerdekaan adalah suatu perjalanan paradigmatis. Secara politik berubah dari bangsa pinggiran (periferi) menjadi bangsa yang mengambil alih pusat kekuasaan melalui proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945: dari hindia belanda menjadi Republik Indonesia. Tidak semua bangsa dalam kemerdekaannya ingin membangun suatu kehidupan baru yang didasarkan pada asas-asas baru. Disini peranan UUD 1945 sangat menentukan terjadinya perubahan yang melompat itu. UUD merupakan grand desaign suatu masyarakat dan kehidupan baru di Indonesia. Makalah ini akan membahas mengenai: Apakah nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar Negara sudah di implementasikan kedalam hukum pidana serta; Bagaimana implentasi nilai-nilai pancasila dalam pembangunan system hukum pidana nasional? Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa: 1. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar belum secara sempurna di implementasikan ke dalam hukum pidana. Implementasi pilar-pilar Negara hukum dimaksud tidak juga terlaksana dengan baik. Di sana-sini masih saja diketemukan ketimpangan-ketimpangan, yang kemudian menimbulkan keraguan dibeberapa pihak tentang eksistensi Negara hukum Indonesia. 2. Bnanyaknya praktik kekerasan (aparat) Negara kepada masyarakat yang melanggar hak asasi manusia (HAM), penyalahgunaan kekuasaan atau abouse of power, lembaga peradilan yang kurang responsive mengakomodasi tuntutan keadilan dan kepastian hukum masyarakat, putusan-putusan controversial baik dalam kasus kecil, maraknya kasus mafia hukum/peradilan, penegak hukum yang belum/kurang optimal termasuk issue tebang pilih, fenomena keadilan massa, eigen richting, maraknya tindak kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya, merupakan bukti bahwa pengejawantahan konsep negara hukum dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik kenegaraan dan dalam kehidupan kemasyarakatan belum berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Selain itu mesti telah dibuat kebijakan hukum seperti dalam Bab IV sub A GBHN 1999-2004 disusun 10 Arah Kebijakan di Bidang Hukum (telah diuraikan diatas), walaupun sekarang sudah tidak lagi ada/berlaku, sekaligus merupakan pengakuan bahwa system hukum di negara ini disana-sini masih banyak kelemahan, baik dari sisi kebijakan legislatifnya, implementasi dalam masyarakat, maupun budaya atau kultur hukum masyarakat yang masih rendah. Hal terakhir ini ditandai dengan rendahnya dukungan, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Adapun saran dari isi makalah ini adalah bahwa Penegak Hukum haruslah disesuaikan dengan cita-cita hukum bangsa yang bersangkutan (Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945). Artinya, penegak hukum tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Kata Kunci: Dasar Negara, Nilai-Nilai Pacasila, Sistem Hukum Pidana

Page 2 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): JANUARI 2026 Vol 14, No 2 (2025): JULI 2025 Vol 14, No 1 (2025): JANUARI 2025 Vol 13, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 13, No 1 (2024): JANUARI 2024 Vol 12, No 2 (2023): JULI 2023 Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017 Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 Vol 4, No 2/Juli (2014) Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011 Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis More Issue