cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012" : 11 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR Haryono, Haryono
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.599

Abstract

Dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-undang merek merupakan bentuk pengaturan tentang merek sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai merek. Merek adalah jaminan suatu produk baik barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. Selain itu merek dapat diartikan sebagai ?óÔé¼?¥tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai etikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu : menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek terdaftar haris dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek. Merek yang memperoleh perlindungan dari Negara melalui undang-undang adalah merek terdatar. Sedang merek yang belum terdaftar tidak memperoleh perlindungan apabila ada sengketa merek. Bentuk Perlindungan terhadap merek terdaftar ada dua yaitu Preventif dan Represif. Perlindungan represif adalah perlinungan merek terdaftar yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001. Sedang perlindungan represif diatur dalam Ketentuan Pidana Undang-undang Merek yaitu Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001. Barang siapa melakukan pelanggaran merek akan dikenakan sanksi baik pidana maupun denda sesuai dengan pelangaran yang dilakukan. Contoh kasus Merek, yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar.
ALIRAN PENDIDIKAN PROGRESIVISME DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PANCASILA DI INDONESIA Wikandaru, Reno
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.594

Abstract

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara membawa implikasi besar, yakni bahwa Pancasila perlu dijabarkan baik sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup, maupun sebagai filsafat negara (philosofisch grondslag). Namun demikian, permasalahan besar justru muncul di era reformasi inikarena kenyataannya Pancasila justru semakin jauh ditinggalkan. Faktor pendidikan menjadi faktor yang memiliki peran besar dalam persoalan ini. Berdasarkan kajian fenomenologis yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah, satu persoalan besar yang menyebabkan ?óÔé¼?ôgagalnya?óÔé¼?Ø pendidikan Pancasila adalah karena pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat. Metode ini oleh karenanya perlu disempurnakan dengan ?óÔé¼?ôbelajar?óÔé¼?Ø pada aliran progresivisme pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Proses belajar perlu mengakomodasi peran pengalaman tersebut dengan menghadirkan contoh kasus yang konkret dan empiris, sehingga dengan mengalami, peserta didik akan lebih mengerti dan memahami. Kata kunci: pendidikan Pancasila, metode pembelajaran, pengalaman, progresivisme,
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKn Mulyani, Sri
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.600

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi SMP Negeri 21 Semarang saat ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebanyak 45,5% siswa kelas VIII H belum mencapai hasil belajar yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum baik kualitasnya yang ditandai dengan kurang terlibatnya siswa secara aktif, rendahnya gairah belajar dan tanggung jawab siswa secara individu maupun kelompok. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Berapa besar penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada standar kompetensi memahami pelaksanaan demokrasi bagi siswa kelas VIII H Semester 2 SMP Negeri 21 Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011?, dan (2) Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada standar kompetensi memahami pelaksanaan demokrasi bagi siswa kelas VIII H Semester 2 SMP Negeri 21 Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011?Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah melakukan penelitian tindakan kelas yang meliputi 2 siklus. Pada setiap siklus dalam penelitian tindakan ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. (1) Langkah awal tindakan, (2) Langkah pelaksanaan tindakan, dan (3) Langkah pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Nilai rata-rata pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 6,82 % dibandingkan nilai rata-rata pada siklus I, yaitu dari 73,86 menjadi 80,68 dan meningkat 8,63 % dibandingkan nilai rata-rata pada pra siklus, yaitu 72,05 menjadi 80.68. Jumlah siswa yang tuntas dan melampaui KKM 75 pada siklus II sebanyak 20 siswa atau 90,09%, meningkat sebanyak 7 siswa atau 31,82% dibandingkan pada siklus I dan jika dibandingkan dengan kondisi pra siklus maka meningkat sebanyak 12 siswa atau 54,54%. Nilai rata-rata sebesar 80,68 pada siklus II termasuk dalam kategori paham, artinya sebagian besar siswa, yaitu 20 siswa atau 90,09% siswa telah memahami kompetensi dasar menjelaskan pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penggunaan Kualitas pembelajaran yang terlihat dari meningkatnya aktivitas siswa, meningkatnya sikap menghargai, keberanian berpendapat, kemauan bekerjasama, meningkatnya rasa tanggungjawab dan kemampuan mempresentasikan.Penulis menyarankan agar para guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun mata pelajaran lainnya perlu melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Karena penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Hasil penelitian ini hendaknya perlu dilanjutkan untuk maksud verifikasi, penguatan, atau melawan temuan penelitian ini. Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif , Jigsaw, Diskusi Kelompok
NILAI HUMANISTIK DALAM PENGENDALIAN SUMBER ENERGI NUKLIR Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.595

Abstract

Energi nuklir menjadi issue yang sangat sensitif dalam tarik ulur dan pro kontra kebijakan pengembangan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia saat-saat ini. Argumentasi mengenai kehebatan, kecanggihan dan efisiensi atas desakan kebutuhan energi yang terus menunjukkan trend kenaikan, pada satu sisi berhadapan dengan argumen keamanan manusia dan keselamatan lingkungan , pada sisi yang lain. Perang pembenaran atas argumentasi kedua kelompok pro dan kontra justru terkesan semakin lari dari argumentasi ilmiah dan etis yang sesunghuhnya. Justifikasi ilmiah dan etis harus bisa dikembalikan dalam perdebatan panjang ini agar keputusan politik yang diperoleh memiliki pembenaran secara ilmiah dan etis dalam prespektif jangka panjang dan bukan kebutuhan sesaat. Tesis yang diajukan dalam perdebatan pro dan kontra mengenai isue pengembangan energi nuklir dalam wujud PLTN di Indonesia ini adalah bahwa dalam perspektif jangka panjang dan resiko yang mungkin terjadi pengembangan energi nuklir tidak bisa dibenarkan jika secara ilmiah dan etis mengancam nilai ?óÔé¼ÔÇ£nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan . Terdapat sejumlah alasan yang dapat diajukan mengenai perlu tidaknya pengembangan energi nuklir ini dilakukan. Yang pertama , kajian sejarah pengembangan nuklir menunjukkan bahwa faktor resiko tidak menjadi dasar utama dan perhatian utama . Resiko nuklir membuktikan bahwa manusia dan lingkungan menjadi korban teknologi ini secara massal. Tidak ada teknologi yang mampu menandingi daya rusak selain energi nuklir ini. Alasan kedua, bahwa masih terdapat sejumlah energi yang bisa digali dan dikembangkan sebagai alternatif energi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Alasan ketiga, dalam pandangan nilai kemanusiaan bagi individu kesehatan menjadi problem serius atas resiko yang ditimbulkan dan secara sosial resiko nuklir telah mengancam rasa keadilan kelompok yang dekat dengan proyek pengembangn ini. Alasan ke empat, dalam pandangan nilai-nilai lingkungan bahwa resiko yang ditimbulkan aka mengancam kelestarian lingkungan dan kemusnahan species secara massal dan pada akhirnya akan merusak ekosistem dan akibat lebih lanjutnya adalah kerusakan lingkungan secara permanen serta kehancuran kehidupan. Teknologi nuklir dalam perspketif ilmiah dan etis tidak bisa dibenarkan jika resiko yang ditimbulkan akan berpengaruh secara signifikan atas nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan, sedangkan alternatif bagi penyediaan sumber energi lain masih terbuka yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan. . Kata Kunci: energi nuklir, nilai etik kemanusiaan dan lingkungan,
UPAYA PERGURUAN TINGGI DALAM MEMPERSIAPKAN LULUSAN BERDAYA SAING PADA ERA GLOBALISASI Abdullah, Ghufron
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.601

Abstract

Setiap perguruan tinggi pasti memerlukan upaya untuk mempersiapkan lulusannya supaya berdaya saing tinggi pada era globalisasi. Untuk menyiapkan lulusan di dunia kerja secara matang, salah satunya dengan penanaman budaya profesional. Sekolah Tinggi Maritim (STIMART) AMNI Semarang melakukan penanaman budaya profesional dengan cara menerapkan sistem seleksi Penerimaan Calon Taruna (PENCATAR) secara ketat atau, kegiatan Masa Orientasi Kampus (MOKAM) Sekolah Tinggi Maritim pada taruna baru yang profesional, memberlakukan Tata Tertib (Tatib) dan pemberian sangsi, melaksanakan sistem perkuliahan yang mantap, dan melaksanakan pemasaran lulusan. Penelitian ini juga berhasil mengungkap bahwa, kebiasaan positif yang menjadi dasar budaya profesional dapat tumbuh dan berkembang di STIMART?óÔé¼ÔÇ£AMNI Semarang dalam mempersiapkan lulusan berdaya saing pada era globalisasi, dimulai dengan proses internalisasi nilai-nilai luhur budaya profesional tersebut pada diri taruna maupun dosen. Pada diri taruna proses internalisasi tersebut melalui: (1)penanaman kesadaran tentang nilai-nilai budaya profesional oleh dosen dan pimpinan Sekolah Tinggi Maritim,(2) faktor internal taruna (dorongan dari diri sendiri) dan (3) penyesuaian diri dengan lingkungan yang telah berbudaya profesional. Pada dosen dengan cara: (1) adaptasi dosen terhadap tugas-tugas lingkungannya (2)dimilikinya status kepegawaian, dan (3)anggapan mereka bahwa melaksanakan tugas sebagai dosen merupakan?óÔé¼?ô pengabdian?óÔé¼?Ø. kata kunci : lulusan berdaya saing, budaya profesional
ANALISIS PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Dwinanta, Anang; Ginting, Rosalina
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.596

Abstract

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada Negara setelah melalui persyaratan tertentu. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai pendorong bagi PNS untuk lebih meningkakan prestasi kerja dan pengabdiannya. Kenaikan pangkat, juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil Beberapa masalah substansial berkenaan dengan prima tidaknya pelayanan kenaikan pangkat PNS berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabapaten Semarang, yang antara lain adalah: 1) lemahnya kemampuan pengelola Kepegawaian SKPD; 2) belum optimalnya peran kemimpinan BKD; 3) belum optimalnya dukungan regulasi. Berdasarkan proses formulasi agenda melalui Agenda Setting ditetapkan bahwa Institutional Agenda yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan Kemampuan Pengelola Kepegawaian SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Alternatif Kebijakan dalam rangka penyelesaian masalah dan sekaligus kemudian sebagai hasil akhir dari analisis kebijakan public berkaitan dengan pelayanan kenaikan pangkat PNS ini antara lain bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pengelola Kepegawaian SKPD dalam rangka peningkatan pelayanan kenaikan pangkat PNS, diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :1)bimbingan teknis bagi pengelola Kepegawaian SKPD; 2) monitoring persiapan kenaikan pangkat di SKPD; 3) koordinasi penyelesaian administrasi kenaikan pangkat. Kata-kata kunci : kenaikan pangkat PNS, analis kebijakan publik
TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.602

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atas tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studi dokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapat memetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagi LKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yang berbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlah dan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun 2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yang memiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlah kasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%), Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), dan Kabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yang dihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahan hukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukum pidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdata yang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7 kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yang dihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1 kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3 kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus). Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisis lebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritas kebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yang melibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekan jumlahnya. Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi
POLITIK HUKUM PENDIDIKAN Maryanto, Maryanto
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.597

Abstract

Politik hukum merupakan legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum dapat ditemukan da;alam setiap proses pengambilan keputusan politik dalam ranah manapun. Politik hukum dapat ditemukan dalam keputusan-keputusan politik berkaiatan dengan prinsip dasar, kebijakan pengelolaan maupun regulasi lain dalam bidang pendidikan. Namun demikian politik hukum sejatinya dimaksudkan untuk mencapai hal-hal yang baik , termasuk juga dalam hal ini adalah politik hukum dalam bidang pendidikan. Kata kunci : politik, hukum, pendidikan
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP EKSISTENSI BUDAYA DAERAH Suneki, Sri
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.603

Abstract

Globalisasi sebagai pintu untuk melangkah ke dunia luar. Saling berinteraksi dengan dunia luar, namun masuknya globalisasi tidak semata mata berdampak positif tapi ada pula dampak negatif. Globalisasi menggeser nilai nilai nasionalisme dan kebudayaan yang telah ada di Indonesia. Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan,misalnya : hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Oleh sebab itu perlulah bagi kita untuk membatasi lingkup globalisasi yang mana yang harus diterapkan dan yang mana yang harus di tolak. Diperlukan peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang lebih mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan kultural atau budaya dari pada semata-mata hannya ekonomi yang merugikan suatu perkembangan kebudayaan dalam kebijakan yang dirumuskan . Maka pemerintah perlu mengembalikan fungsi nya sebagai pelindung dan pengayom kesenian-kesenian tradisional tanpa harus turut campur dalam proses estetikanya. Kata kunci: globalisasi, budaya daerah.
URGENSI FALSAFAH PENYULUHAN PEMBANGUNAN DAN ETOS KERJA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Siswanto, Dwi
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.598

Abstract

Bertolak dari pemahaman penyuluhan sebagai salah satu sistem pendidikan, falsafah penyuluhan dapat dikaitkan dengan pendidikan yang memiliki falsafah: idealisme, realisme dan pragmatisme. Artinya, penyuluhan harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berpikir kreatif dan dinamis sebagai bentuk percerminan nilai-nilai ideal. Penyuluhan harus selalu mengacu kepada kenyataan-kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapangan sebagai wujud dari nilai real sebagai sebuah kenyataan sekaligus juga harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi sebagai sisi pragmatisnya. Falsafah dasar dari penyuluhan mengandung sejumlah prinsip yaitu : 1) mengerjakan, artinya, kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu; 2) akibat, artinya, kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; 3) asosiasi, artinya, setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Dalam falsafah penyuluhan pembangunan juga mengasumsikan adanya sikap kerja yang positif, penuh dengan nilai dan etos kerja yang tinggi. Etos kerja sekaligus ?óÔé¼?ôetika kerja penyuluh?óÔé¼?Ø juga berkaitan dengan usaha menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap penyuluh untuk membuat hidup sasarannya menjadi sejahtera secara keseluruhan. Etika kerja penyuluh terkait dengan kemampuan penyuluh dalam berperilaku di masyarakat sehingga senantiasa mendapat dukungan secara tulus ikhlas untuk kepentingan bersama. Pemahaman yang komprehesif mengenai falsafah penyuluhan pembangunan dan etos kerja penyuluh sebagai sebuah ikatan yang integral akan mampu mendorong pemahaman bersama mengenai pentingnya falsafah pembangunan untuk di implementasikan dalam lapangan pemberdayaan masyarakat . Kata-kata kunci : falsafah penyuluhan pembangunan, etos kerja

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): JANUARI 2026 Vol 14, No 2 (2025): JULI 2025 Vol 14, No 1 (2025): JANUARI 2025 Vol 13, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 13, No 1 (2024): JANUARI 2024 Vol 12, No 2 (2023): JULI 2023 Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017 Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 Vol 4, No 2/Juli (2014) Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011 Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis More Issue